Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang pendampingan dan penegakan hukum kasus KDRT. Korban KDRT membutuhkan pendampingan karena ketahanan individunya terganggu. Maka akan memberi pengaruh terhadap ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan, ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional. Secara normatif pendampingan korban KDRT yang merupakan pemenuhan hak-hak korban telah diupayakan secara maksimal sehingga penanganan menjadi lebih optimal. Dalam prakteknya pendampingan korban kasus KDRT itu terdapat kendala. Penelitian kualitatif ini dengan pendekatan deskriptif analisis. Metodologi dengan wawancara mendalam dengan berpedoman dimana penulis menyembunyikan peran berharap agar mendapat informasi yang lebih banyak dari informan dengan fenomenologi data primer dan data sekunder. Data primer dari wawancara mendalam berpedoman dengan 4 (empat) tempat studi kasus yaitu di LBH APIK, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Bareskrim Polri dan Polres Metro Jakarta Timur. Sedangkan data sekunder dari berbagai literatur, baik berupa buku, artikel surat kabar, leaflet, internet. Penelitian ini memfokuskan penegakan hukum dan pendampingan korban KDRT. Dan untuk pendampingan korban KDRT karena merupakan kasus yang spesifik tidak seperti kasus-kasus lain memerlukan penguatan, pemulihan dan pemberdayaan. Untuk kendala dalam hal ini pelaku kasus KDRT tidak ditahan menjadikan korban ketakutan. Adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dengan korban KDRT, sehingga proses hukum terhambat. Di Kepolisian kasus KDRT dianggap sebagai kasus rumah tangga diselesaikan secara non ligitasi (solusi damai saja). Pertanyaan di pihak Kepolisian menyudutkan korban. Maka peluang terjadinya kasus KDRT adalah dengan tidak ditahannya pelaku ancaman tindak kekerasan akan kembali muncul lagi, yang mengancam keselamatan korban. Solusi damai tidak cukup untuk menangani kasus KDRT berpeluang kondisi psikis mengalami trauma menjadi-jadi mengingat pengalaman kekerasan yang dialami, Pertanyaan yang menyudutkan akan menjadikan korban tidak percaya diri dan tidak mau memakai jalur hukum dengan berbagai alasan.

---

This thesis examines the law enforcement and assistance in the domestic violence (KDRT) cases. The domestic violence victims need assistance because their individual resistance is disturbed so it will give an influence on family resilience, environmental sustainability, community and national resilience. Normatively the assistance of domestic violence victims that represent the fulfillment of the rights of victims have been pursued maximally so that the handling becomes more optimal. In practice, there are many constraints in assisting the domestic violence victim cases.

This qualitative research represents descriptive analysis approach with methodology of in-depth interviews in which the author undercover his role on hoping in order to obtain more information from informants with the phenomenology of primary data and secondary data. The primary data of the in-depth interviews are guided with 4 (four) places of case studies namely at LBH APIK, P2TP2A of DKI Jakarta Province, National Police Criminal Investigation (Bareskrim Polri) and Polres Metro Jakarta Timur while the secondary data are from various literature, in the form of books, newspaper articles, leaflets, and Internet.

This study focused on the law enforcement and assistance to the domestic violence victims. The assistance to the domestic violence victims is a specific case, not like other cases that require reinforcement, recovery, and empowerment. The constraint in this case is that the doers are not arrested so that the victims of domestic violence become afraid. The different perception between law enforcement officers in this case the police and victims of domestic violence cause the legal process hampered. In the police, the domestic violence cases are considered as household affair that should be resolved in non-litigation (peaceful solution only). The questions by the police are cornering the victims. Thus, the chances of domestic violence cases, because the doers are not arrested, the threats of violence will be repeated, that threaten the safety of the victim. Peaceful solution is not sufficient to handle domestic violence cases since it is likely that psychic condition will get trauma, due to the violence that they experienced. The cornering questions will make the victims have no self-confidence and do not want to take legal action with a variety of reasons."

"Penelitian kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap isteri, akan mengkaji bentuk-bentuk kekerasan terhadap isteri dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri. Maraknya kekerasan terhadap isteri karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya perhatian dari lingkungan masyarakat dan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap suami.Adanya kepedulian atau keaktifan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri, adanya penghargaan dari masyarakat terhadap prestasi yang diperoleh seseorang, menerapkan norma agama dengan baik, dan adanya kesadaran individu dalam menerapkan norma-norma budaya dengan baik, akan dapat mengikis egoisme laki-laki dalam mengatur kehidupan rumah tangga yang selama ini telah mengakar budaya dalam masyarakat.Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam penelitian melakukan pengumpulan data di lapangan dari informan dengan melalui wawancara dan data dari hasil penelitian maupun data yang telah ada. Penelitian ini menggunakan teknik analisis melalui pendekatan kualitatif.Dari penelitian ini terungkap bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap isteri ada yang berupa kekerasan fisik, kekerasan fisik dan psikologis, serta kekerasan fisik, psikologis, seksual dan finansial. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri dapat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, hubungan komunikasi, seks (penyelewengan), kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah, yang sifatnya saling berkaitan antara penyebab satu dengan penyebab lainnya. Karena para korban umumnya tidak bekerja dan para pelaku pada umumnya memiliki kekuaaaan yang besar dalam kehidupan rumah tangga, menyebabkan para korban tidak berdaya hanya bersifat pasrah, pasif dan apatis, akibatnya para isteri menderita lebih dari satu bentuk kekerasan. Perbedaan bentuk kekerasan tergantung pendidikan yang dimiliki, tekanan berat, pengetahuan hukum pidana, pengetahuan hak asasi manusia, dan ketaatan beribadah para pelaku.

---

Research on violence against woman in the household, particularly to house-wives, the relevant typical forms of violence, and will evaluate factors causing such violence. The increasing tendency of violence against housewives was due to the weakness of law enforcement, the lack of attention of the respective environmental community and high economic dependency of housewives on husbands.

The rising interest or care of the community on violence in the household, especially against housewives, and the fact that community has been appreciative to any achievement or meritious deed, proper conduct of religious norms and the arising individual awareness in applying moral behavior, will contribute to eradicate man egoism governing the household which, so far, has deeply rooted in the culture of the community.

This research used descriptive method with data sampling gathered from field informant through interview, data collected in previous research and other available data high. These data further analyzed applying qualitative approach.

This research showed that the forms of violence against housewives, among others of physical, psycho-physical, and physical-psychological, sexual and financial. Meanwhile behind this violence against housewives were the influence of the environment community, communicative relation, sexual affairs, and problem solving through violence, which were interrelated. Apparently, in general, the victims were not working and less dominant in the house hold which made them helpless, passive and apathy and caused housewives to bear more than one form of violence. These forms of violence were related to the degree of education, level of mental pressure, knowledge of related law and human rights and the degree of obedience to the religious rule of conduct of the violence criminal."

"Kekerasan terhadap perempuan dapat ditetapkan sebagai pelanggaran hak manusia. Berdasarkan analisa atas kasus-kasus kekerasan, terungkap pula berbagai jenis kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Kekerasan terhadap Istri (KTI) merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan terhadap anak, anggota keluarga yang lain, dan bahkan pembantu rumah tangga. Tetapi melihat beberapa hasil penelitian dan kasus-kasus yang ada, fenomena kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki (suami) terhadap istrinya terbukti yang paling banyak terjadi. Kekerasan terhadap istri adalah kekerasan terahdap perempuan yang terjadi di wilayah domestic/pribadi, dimana korbannya adalah perempuan yang berposisi sebagai istri dan dilakukan oleh suaminya. Kekerasan terhadap istri tidak hanya akan berdampak secara fisik (seperti meninggalkan bekas memar, biru, berdarah, dan sebagainya), tetapi juga berdampak secara psikologis. Terjadi adanya peningkatan laporan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan terutama KTI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penggunaan layanan pendamping LBH APIK Jakarta oleh 4 orang korban KTI tahun 2008. Penelitian ini juga beranjak dari asumsi yang juga terdapat dalam salah satu teori mengenai perilaku pencarian pelayanan kesehatan yaitu Health Belief Models. Penggalian informasi didapatkan melalui wawancara mendalam (ndept interview) dan observasi. Untuk validitas data dalam penelitian ini hanya digunakan triangulasi sumber. Untuk triangulas! sumber, cara yang dilakukan adalah wawancara mendalam dengan keluarga korban dan pendamping dari LBH APIK. Oleh sebab itu, metode penelitan yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Agar diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengetahuan serta latar belakang korban KTI dalam perilaku pencarian dan penggunaan layanan pendamping. Didapatkan 4 orang informan utama (korban KTI), | orang teman dekat korban, | orang keJuarga korban (adik) dan 2 orang pendamping dari LBH APIK. Alasan penentuana jumlah informan sebanyak 4 orang, karena sudah terjadi pengulangan informasi mengenai beberapa hal yang ditanyakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat pendidikan istri, tidak dapat--menjamin seseorang/istri tersebut untuk terlepas dari tindakan kekerasan yang dilakukan suami. Namun demikian, untuk istri yang pendidikannya lebih tinggi (Sarjana), terlihat ada upaya yang lebih besar untuk mencari penanganan masalahnya, termasuk untuk perilaku menggunakan layanan pendamping, Keterlitbatan istri dalam perekonomian rumah tangga tidak selalu dapat menghentikan kekerasan yang terjadi. Perilaku pencarian dan penggunaan layanan pendamping pada korban KTI, menunjukkan proses yang berbeda-beda. Upaya bertahan dengan kondisi rumah tangga yang penuh konflik, adalah hal yang ditempuh oleh sebagian istri yang terkena kekerasan sebelum mereka mencari dan menggunakan layanan pendamping. Pertimbangan anak-anak dan stigma masyarakat yang menjadi alasan untuk bertahan. Budaya malu yang dimiliki korban KTI untuk tidak membuka permasalahan mengenai tindak kekerasan yang dialaminya secara dini, masih merupakan hal yang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan pada korban KTI. Dari penelitian ini, pengetahuan informan secara keseluruhan dikatakan baik. Hal tersebut dikarenakan selama mengikuti pendampingan, informan mendapatkan berbagai pemahaman mengenai KTI dan cara penanganannya. Sebagian besar informan mempunyai kecendrungan untuk rentan terkena kekerasan serta berpendapat bahwa KT] merupakan hal yang sangat serius untuk segera ditangani. Karakteristik istri yang rentan menjadi korban KTI adalah istri yang terlalu penurut, sclalu mengalah dan juga istri yang tidak mau menuruti keinginan suaminya. Karakteristik suami dan keadaan yang rentan untuk terjadinya tindakan kekerasan terhadap istri adalah tabiat suami yang sering berselingkuh dengan perempuan lain serta campur tangan pihak suami yang berlebihan. Dalam penelitian ini, seluruh informan berpendapat bahwa KTI dapat dicegah. KTI merupakan masalah yang serius dan memerlukan penanganan segera. Faktor utama yang dirasakan informan menjadi hal yang serius untuk menangani KTI adalah karena perasaan tidak nyaman dan ketakutan yang sangat terhadap berulangnya KTI. Manfaat dari layanan pendampingan sangat dirasakan oleh seluruh informan. Peran keluarga dan kerabat merupakan faktor motivasi yang utama untuk korban KTI dalam menangani masalahnya. Sumber informasi yang paling dominan membantu korban KT! dalam menemukan informasi mengenai layanan pendamping adalah media cetak dan sosialisasi program pendampingan melalui institusi dan seminar

---

Violence against women (VAW) can be stated as human rights abuse. Based on analyses toward cases of violence, it is revealed that some abuses are done by a husband toward his wife. A husband to wife abuses is one of type of violence against woman that taking place at the household, or called domestic violence (DV), as the victims is mostly a woman (the wife) that receive abuses from a man (the husband). Domestic violence can be also in the form of violence against children, and other household members, including the maid. But the most frequent cases found for domestic violence !s abuses toward the wife. The violence against the wife is not only have physicaily (like contusion, bruises or bleeding), but its also have psychological effects.

According to the increasing of cases reported on violence against women, especially the domestic violence, then the study has aims on describing the supporting care services of LBH APIK Jakarta that utilized by 4 victims of DV at the year of 2008. The study is also based on assumption on one of theories on health seeking behavior, the Health Belief Models.

The study has a qualitative approach, with the information is expiored by an in-depth interview and observations towards the victim. The data validation used by a triangulation of sources which are cared out toward victim’s family members and the buddy (supporter/assistant) of LBH APIK. Therefore, the knowledge and the circumstances that build up the health seeking behavior and the utilization on supporting care service by the victim can be explored. Informants of the study is consists of: 4 main informants (the DV victims), | closest friend of the victim, 1 victim’s relatives (brother or sister), and two buddies of LBH APIK. The determination of these informants is due to some information that has already asked before.

The study revealed that the wife’s level of education can not assure that tle wife can get rid of the husband abuses. However, for women who have high level of education (a bachelor) seems to be more likely to icok for asking help from others, such as behavior in using the supporting care services. Wife’s involvement in family economic ts also not stopped the evident of domestic violence.

Help seeking behavior and utilization on supporting care services by the victims of DV is shows different process. Trying to survive with the full of conflicts condition at the household is a common things that women used to do before they try to asking for help or using the supporting care service. Considering the child/children that they already have and stigma within the community are reasons that they still keep their condition in secret. The victim’s embarrass culture usuaily bring about secrecy of the problems in early occurrence of violence. The situation that makes the problem unraveling and victim’s seeking for help have delayed. From the study, the overall knowledge of informants are good, due to of during the assistance, mostly informants receive some information about DV and how to deal with it.

Most informants are likely to be vulnerable with abuses, and have opinion that DV is a serious problem and should be controlled as soon as possible. The nature of wife that vulnerable to abuse is kind of wife who too comply with the husband, always mengalah, and also a type of wife who always refuse to comply. Of the husband characteristics who at risk to do the DV, the nature of men who always having affair with other women, and too much imvolyement from the husband side toward the household or family matters is always set the situation of DV to be done. Meanwhile, all informants are agreed that DV can be prevented.

DV is a Serious problem and need to handle immediately. The main reason is because the uncomfortable feeling they have and the feeling of fear that there might be another abuses. Ail informants stated that the advantages of the supporting care service are useful. The role of family and relatives is the main factor of motivation for the victim to deal with the problemi. The most important of the source of information that help the DV’s victim to find out information about supporting care service is printed media and program socialization through institution and seminars."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui garnbaran umum tentang korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan peran Lembaga Kalyanamitra Jakarta dalam menanganai kasus KDRT serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam penanganan kasus kekerasan. Fenomena ini diambil karena kekerasan dan ketidakberdayaan (powerless) lingkup KDRT kini semakin menonjol, dan menurut data yang ada setiap tahun kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga ini mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas, sementara upaya-upaya dari pihak terkait untuk mengatasi masalah tersebut juga sangat terbatas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode lebih ditekankan pada verstehen, yaitu memberi tekanan interpretatif terhadap pemahaman informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan non-probability sampling yang meliputi dewan pimpinan Lembaga Kalyanamitra, Koordinator Divisi Pendampingan, Pendamping lapangan, psikolog dan korban KDRT. Untuk mengumpulkan data dari penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipan dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk saling melengkapi, sehingga dapat mengungkap realitas sosial dari berbagai jawaban informan. Adapun teori yang dijadikan rujukan dan kerangka analisis dalam penelitian ini adalah teori proses pekerjaan sosial (social work process) yang dikemukakan oleh Compton & Galaway (1994) yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, termasuk dalam penanganan kasus korban KDRT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks ini, kasus kekerasan suami terhadap istri masih dipandang sebagai aib, bila dibawa ke sektor publik atau diperkarakan secara hukum, tetapi dianggap sebagai kewajaran, yaitu sebagai bentuk pendisiplinan suami terhadap istri. Secara sosiologis, mereka lebih tepat disebut korban-korban tindak kekerasan suami terhadap istri atau KDRT. Pemahaman ini berangkat dari realitas bahwa sebagian besar dari mereka merupakan korban kejahatan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan psikologis, juga termasuk menerima ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.Penelitian ini menemukan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan ganda dan pada umumnya korban tidak menyangka kalau suami korban akan tega melakukan kekerasan terhadapnya. Dampak kekerasan yang dialami oleh korban adalah menimbulkan trauma fisik dan psikologis yang berlangsung lama (jangka panjang), menimbulkan kerugian moril dan materil, bahkan ada korban yang mengalami depresi berat sehingga membutuhkan pendampingan psikiater dan sampai sekarang kondisi jiwanya labil.Kendala yang dihadapi lembaga dalam proses penanganan kasus korban tindak kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan keterbatasan dana dan tidak dimilikinya tenaga pengacara untuk menangani kasus ligitasi; tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur anti-KDRT, sikap pelaku dan keluarga korban pada umumnya tak peduli terhadap program yang diselenggarakan Lembaga Kalyanamitra, dan sikap korban sendiri yang cenderung mengalah, pasrah dan ketidaktahuan dalam mencari akses bantuan.Berdasarkan temuan penelitian ini, maka disarankan kepada Lembaga kalyanamitra untuk : menggali dana dari funding lain (fundraising), membentuk network yang solid dengan stakeholder dan pihak terkait di tingkat lokal, nasional maupun internasional sehingga basis sosial Lembaga Kalyanamitra kuat dan isue KDRT diangkat sebagai isue politis, perlu dipersiapkan petugas khusus yang menangani data pendukung (case record), merekrut atau mendidik pendamping yang berpendidikan ilmu pekerjaan sosial, tanggung jawab pendamping sesuai dengan jumlah korban dampingannya hingga proses penanganan selesai dan perlunya membuat kontrak penanganan antara korban dan lembaga."

"Tesis ini menganalisa upaya Pemkab Bekasi dalam merespons dan menindaklanjuti kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 serta PERMEN PP No. 01/VI/2007). Topik ini dipilih karena tingginya kasus KTP termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi, sementara perhatian Pemkab dalam menangani kasus ini sangat rendah, karena ada kecenderungan pembangunan prasarana fisik lebih diutamakan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif perempuan dalam melihat kesungguhan Pemkab Bekasi terhadap upaya pemulihan korban KDRT. Subjek penelitian melibatkan staf instansi penyelenggara pemulihan dan korban KDRT dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam.Penelitian ini menganalisa tiga hal: pertama, kebijakan nasional pemulihan korban KDRT; kedua, realitas kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi. Dan ketiga, upaya Pemkab Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan korban KDRT yang dilihat dalam program kerja dan anggaran daerah.Kesimpulan dari penelitian ini: pertama, Pemkab Bekasi belum menindaklanjuti kebijakan nasional pemulihan korban KDRT, meskipun kasus KTP/KDRT tinggi jumlahnya; Kedua, kekerasan masih dianggap wajar sehingga upaya pemulihan bukan prioritas, tidak terlihat dalam program kerja dan anggaran daerah. Dan Ketiga, patriarki masih mendominasi sistem pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi, hal ini terlihat dari ketidakpedulian masyarakat dan Pemkab dalam melakukan upaya pencegahan dan pemulihan korban KDRT.

---

This thesis analyses the attempts of Kabupaten Bekasi?government in responding and implementation of Act No 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007. This topic is selected because the high numbers of domestic violence survivors in Kabupaten Bekasi, while awareness and concern of the government and personnel on this issues are very low, its cause of the trend towards infrastructure development more priority. This research conducted by involving institutions related to recover program mentioned in the regulations such as Pemda Kabupaten, Dinas Kesehatan, Polres, and Dinas Social and so on. In order to get balance data, survivors were also interviewed.This study is using qualitative method by exploring women?s perspective to get deep understanding in the way Kabupaten Bekasi?s responses and implements national policy to recover domestic violence survivors.This study analyzed at least three main problems: first, the content, structure and operational guidelines of policies related to survivors recovery program for domestic violence (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 and Permen PP No. 01/Permen PP/VI/2007); second, type, motives, how, targets of violence against women in Kabupaten Bekasi includes domestic violence; and third, oversee the responses of Kabupaten towards national policy in providing recovery program for domestic violence survivors. This can be analyzed in how this government making priority for programs and budgets.This research concluded: firs 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007, even when the number of violence tends to increase; second, the domestic violence or violence towards women considered is natural that?s way recovery program isn?t priority; and third, Patriarchy is still dominated in government and social system in Kabupaten Bekasi, it?s showed in paid attention from government and society toward prevention and recovery for domestic violence survivors."

"Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga (KDRT) memberikan dampak yang sangat merugikan kaum perempuan, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial korban. Dampak psikologis yang dominan dirasakan oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah timbulnya PTSD (Post-Traumatic Strees Disorder), seperti: stres, depresi, Dampak jangka pendek (rasa marah, terhina, kehilangan nafsu makan, susah tidur, turun berat badan), rasa tidak berdaya, sering menangis dan berbagai gangguan psikologis lainnya. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa KDRT memberikan dampak yang sangat mengganggu pada Ketahanan Individu seorang perempuan yang menjadi korban KDRT hingga beberapa diantaranya berdampak pada keinginan untuk bunuh diri. P2TP2A DKI Jakarta memberikan berbagai pelayanan, salah satunya di bidang pemberdayaan psikologis perempuan korban KDRT agar terciptanya Ketahanan Individu yang lebih baik dengan cara melakukan pendampingan psikologis, advokasi, informasi, mediasi serta rujukan ke rumah aman (Shelter). Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan studi dokumentasi, dimana informannya adalah lima orang Perempuan korban KDRT dan tiga orang Petugas Pendamping/Konselor dan Psikolog yang bertugas pada Lembaga P2TP2A DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak ditemui adalah kekerasan ganda (fisik,psikis, seksual & ekonomi), yang berdampak buruk pada kondisi fisik dan psikis korban sehingga akhirnya akan mengganggu Ketahanan Individu korban. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh Psikolog yang bertugas di P2TP2A DKI Jakarta adalah dengan cara memberikan konseling psikologis, membentuk kelompok dukungan (support group) dan rujukan ke rumah aman (Shelter). Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A ini bermanfaat dalam mendukung dan membantu korban agar kembali berdaya dan tidak terpuruk dalam kekerasan sehingga mampu bangkit dan menggunakan kembali mekanisme psikologiknya secara optimal dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dimilikinya sebagai proses menuju Ketahanan Individu yang lebih baik agar dapat berpartisipasi di segala bidang kehidupan khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya.

---

Domestic violence against women has resulted in considerable detriment to them of physical, psychological and social disadvantages. The most dominating psychological effect occurs to women due to the abuse in their domestic situation which causes Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). This can cause stress and depression. The short-term consequences appear in the form of anger, feeling humiliated, loss of appetite, sleep disorder, losing weight, powerlessness, feeling sorrow as well as other psychological matters. It becomes obvious that domestic violence has attributed to women's individual resilience in the way of their roles in society and the worst case scenario is that some women even attempt suicide. The P2TP2A DKI Jakarta provides assistance in the form of counseling. One of the skills taught is self-empowerment of abused-women. This should assist them with being able to get on their feet. The victimized women will be assisted to gain their resilience through psychological support, advice, information, mediation and access to shelter.

The research method that was used to gain information consisted of a qualitative approach using in-depth interviews, observations, and library research. The subjects were five victimized-women suffering from domestic violence and the counselor as well as psychiatrist who worked at P2PT2A Institution DKI Jakarta. The research found that multi-forms of violence were common involved physical, psychological and sexual abuses as well as economic reasons. Those abusive matters leave unbearable consequences on the victims both physical and mentality and finally disturb the victims individual resilience.

Based on the research, the psychiatrist at P2TP2A DKI Jakarta have suggested that counseling, establishing support groups and shelters are the best forms of psychological empowerment. The psychological empowerment is useful in support and helping the victims to regain their capabilities so they are to get on their feet. They are supposed to reconnect their psychological mechanisms to optimum level to assist in coping with the problems they face. Having achieved the better individual resilience, they will be able to participate in their social life in particular and generally in the National Development."

"ABSTRAKLembaga Bantuan Hukum yang dikenal sekarang di Indonesia merupakan hal baru. Karena dalam sistem hukum tradisional lembaga seperti itu tidak dikenal. Dia baru dikenal semenjak Indonesia memberlakukan sistem hukum Barat yang bermula pada tahun 1848, ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1 perundang-undangan baru di Negeri Belanda tersebut juga diberlakukan untuk Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (Reglement op de Rechterlijke Organisatie et het Beleid der Justitie) yang lazim disingkat dengan R.O. Karena dalam peraturan baru itu diatur untuk pertama kali lembaga advokat, maka dapat diperkirakan bahwa pada saat itu untuk pertama kali Lembaga Bantuan Hukum dalam arti formal mulai dikenal di Indonesia. Tetapi nampaknya peranan Lembaga Bantuan Hukum pada masa itu, kurang begitu dirasakan oleh karena jumlah para advokat yang bergerak di bidang bantuan hukum masih terbilang sedikit. Begitu pula pada masa pendudukan Jepang, belum ada tanda tanda kemajuan. Meskipun R.O. peninggalan Belanda masih diberlakukan, namun kondisi dan situasi pada saat itu sangat tidak memungkinkan untuk pengembangan program bantuan hukum secara baik. Karena pusat perhatian kita pada waktu itu adalah menitikberatkan pada usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan baik secara fisik maupun secara politis. Setelah tahun 1950 hingga pertengahan tahun 1959 yaitu saat Soekarno mengambil oper kekuasaan.dengan menggantikan konstitusi, pluralisme hukum di bidang peradilan dihapuskan sehingga hanya ada satu sistem peradilan untuk seluruh penduduk (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung). Demikian pula hanya berlaku satu hukum acara bagi seluruh penduduk, akan tetapi peradilan yang dipilih bukan Raad van Justitie melainkan Landraad hukum acaranya bukan Rechtsvorderjng, melainkan HIR. Hal ini membawa konsekuensi bahwa banyak ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum yang berlaku bagi orang Eropa tidak ikut diwarisi ke dalam perundang-undangan yang berlaku setelah kemerdekaan. Dengan lain perkataan yang berlaku sejak tahun 1950 hingga saat ini adalah sistem peradilan dan peraturan hukum acara dari zaman kolonial khusus bagi bangsa Indonesia yang justru sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum. Selain itu, pada masa ini campur tangan eksekutif begitu besar di bidang peradilan, sehingga banyak hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktik dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan dimusyawarahkan dulu dengan kejaksaan. Akibatnya, tidak ada lagi kebebasan bagi para hakim untuk memutuskan sesuatu perkara secara tidak memihak. Lebih jauh lagi wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang. Pada masa inilah bantuan hukum yang diemban oleh profesi advokat Indonesia mengalami kemerosotan yang luar biasa jika tidak dikatakan hancur sama sekali. Pada saat ini pula banyak advokat meninggalkan profesinya, karena merasa mereka tak berperanan lagi, karena kebanyakan orang yang berperkara lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa, hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Campur tangan kekuasaan eksekutif kepada pengadilan mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu UU No. 19 Tahun 1964. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas dalam negara hukum atau "rule of law". Sejak itu boleh dikatakan peranan advokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali meskipun hukum acara tidak mengalami perubahan apa-apa. Periode ini oleh Buyung dikatakan periode paling pahit bagi sejarah bantuan hukum Indonesia."