Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengetahui berapa besar modal yang harus dicadangkan untuk risiko pembiayaan, bank harus mengukur berapa besar potensi kerugian akibat risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat diukur dengan model standar dan model internal. Dengan studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar potensi kerugian risiko pembiayaan dengan model standar dan dengan model internal, manakah model yang lebih akurat, dan berapa besar penghematan modal yang harus dicadangkan dari selisih hasil pengukuran dengan kedua model tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seluruh jenis pembiayaan pada BPRS Harta Insan Karimah pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Model internal dilakukan dengan metode CreditRisk+ , sedangkan model standar dilakukan dengan menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa modal yang harus dicadangkan untuk menutup kerugian akibat risiko pembiayaan dengan modal internal lebih kecil daripada dengan modal standar. Dibandingkan dengan actual loss yang terjadi, model internal lebih akurat dibandingkan dengan model standar. Maka BPRS Harta Insan Karimah dapat menghemat modal yang harus dicadangkan sebesar 72,5% pada tahun 2008, 75,3% pada tahun 2009, dan 83,8% pada tahun 2010.

---

To find out how much capital charge for financing risk, bank has to know how much potential loss regarding financing risk. Financing risk can be measured based on Standard Model and Internal Model. With case study at Shariah Rural Bank or Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah, this research is aimed to find out how much potential loss regarding financing risk based on standar model and internal model, which model is more accurate, and how much capital charge that bank can save concerning the difference of measurement result between the two models.

The database used in this research is data of all kind of financing at BPRS Harta Insan Karimah taken from 2008 to 2010. The internal model based on CreditRisk+ method, while standard model based on WRA measurement by Bank Indonesia number 8/22/PBI/2006 on Minimum Capital Charge of Shariah-Based Rural Bank.

The measurement result shows that potential loss regarding financing risk based on internal model is lower than based standard model. Comparing with actual loss, internal model is more accurate than standard model. Then BPRS Harta Insan Karimah can save capital charge about 72,5% at year 2008, 75,3% at year 2009, and 83,8% at year 2010."

"ABSTRAKKarya akhir ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip syariah pada transaksi efek dalam aplikasi online trading syariah dan struktur organisasi PT HPS. Aplikasi online trading syariah sebagai salah satu wadah transaksi efek bagi nasabah investor harus memiliki keandalan terutama dalam mencegah transaksi yang bertentangan dengan syariah. Sebagai penyelenggara jasa keuangan syariah di pasar modal, PT HPS juga wajib mengikuti arahan yang tertera dalam peraturan OJK dalam menerapkan prinsip syariah pada aplikasi transaksi efeknya dan juga pada struktur organisasi perusahaan. Dalam evaluasi penerapan prinsip syariah ini, PT HPS telah melakukan beberapa penyesuaian dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal. Namun, ada beberapa prinsip syariah yang belum terakomodasikan dengan baik pada aplikasi online trading syariah tersebut. Saran untuk perusahaan adalah berkoordinasi dengan regulator terkait beberapa prinsip syariah yang belum dapat diterapkan. Selain itu, perusahaan sebaiknya memperkaya pengetahuan dan pemahaman bagi petugas yang menangani online trading syariah.

---

ABSTRACT

This paper has purposes for evaluate the sharia principle implementation of securities transaction in sharia online trading application and organization structure of PT HPS. Sharia online trading application as a tool for investors to do securities transaction must be reliable especially in preventing the transaction that are forbidden by Islamic law. As an entity that providing Islamic financial services in capital market, PT HPS must obey the guidance of OJK in the sharia principle implementation for the securities transactions and its structure. In this evaluation, PT HPS had done some adjustment in order to fulfill the sharia principle. However, there are some sharia principle that had not been well accommodated in its sharia online trading application. Based on this problem, PT HPS had been suggested to coordinate with the regulator regarding of the sharia principle that cannot be implemented. Other than that, PT HPS should make enrichment and capacities improvement for its personnel that tasked with sharia online trading application."

"is a unique renderung of fundamental islamist discourse about vitality and exigency of the shariah to the faith. isteatd directly enuncianting the need for implementation of shariah, the writer has chosen to dispel suspicions and refute misgiving about the importance and relevance of the sharaih to the individual and collective muslilm life in the modern world. "

"Setiap bank syariah mempunyai produk pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam prakteknya, tidak semua pembiayaan berdasarkan akad murabahah berjalan sesuai kesepakatan antara bank syariah dan nasabah debitur. Untuk keterlambatan pembayaran angsuran murabahah, pada umumnya bank syariah menjatuhkan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya disetujui oleh nasabah. Peraturan mengenai pengenaan denda terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana sumber hukum dalam agama Islam yaitu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam, fatwa-fatwa DSN, buku-buku mengenai jual beli dalam Islam, peraturan-peraturan mengenai bank syariah, hukum riba dan akad-akad murabahah secara Notariil ditelaah, diteliti dan dievaluasi untuk menuliskan klausul denda yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN dan memenuhi prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia. Selain menggunakan jenis data sekunder, penelitian ini juga menggali data dari karyawan di 3 (tiga) bank syariah yang berbeda. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi kaum muslimin agar memahami bahwa akad yang telah ditandatangani harus dipenuhi tepat waktu dengan itikad baik sehingga tidak terkena sanksi berupa denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban pada bank syariah.

---

Each shari'ah bank has a financing product based on a murabaha contract, namely a financing agreement of goods by affirming the purchase price to the client and the client pays them at a cost plus, as an agreed profit. In practice, it is not all of the financing based on murabaha contract goes according to the agreement between the shari'ah banks and its debtors. For the murabaha installment payment delays, the shari'ah banks are generally impose sanction in the form of a late charge of a sum of money in the amount approved by the client. The regulations regarding the late charge imposition is contained in the National Shari'ah Board fatwa No.17/DSN-MUI/IX /2000 on the sanctions for the capable clients who delay payments.

In this study, the research uses a normative juridical, where the source of law in Islam namely the Al-Quran and the Hadith of Prophet Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, the DSN fatwas, the books on buying and selling in Islam, the rules regarding shari’ah banks, the usury laws and the murabaha-contracts is studied, researched and evaluated from the notary standpoint to write the late charge clause in accordance with the provisions of DSN fatwa and meet the shari’ah principles as determined by Bank Indonesia. In addition using the secondary data, this study also explores the data from the employees in three (3) different shari'ah banks. Results from this study are expected to be useful for the Muslims to comprehend that the contract that has been signed must be met on time in good faith so it is not exposed to a late charge due to late payment obligations to the shari'ah banksShari’ah Bank, Murabaha Contract, Late Charge, Fatwa of the National Shari’ah Board."

"Penelitian ini membahas tentang hubungan governansi syariah dan tingkat risiko kredit di bank syariah. Unsur governansi yang digunakan adalah jumlah anggota dewan direksi dan dewan komisaris, proporsi komisaris independen, tingkat kepemilikan manajer, tingkat kepemilikan saham institusi, jumlah komite audit, jumlah dewan pengawas syariah, dan kompetensi dari anggota dewan pengawas syariah serta jumlah rapat dewan pengawas syariah. Penelitian ini menggunakan analisis panel data dengan fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkat jumlah dewan direksi, tingkat kepemilikan institusi, kompetensi dewan pengawas syariah, dan jumlah rapat dewan pengawas syariah, maka risiko kredit akan menurun. Untuk jumlah dewan komisaris, semakin rendah jumlah dewan komisaris, maka risiko kredit akan menurun. Untuk proporsi komisaris independen, tingkat kepemilikan saham manajer, jumlah komite audit, dan jumlah dewan pengawas syariah, tidak memberikan pengaruh apapun terhadap risiko kredit.

---

This study discusses the relationship between sharia governance and the level of credit risk in Islamic banks. The governance elements used are the number of members of the board of directors and board of commissioners, the proportion of independent commissioners, the level of managerial ownership, the level of institutional ownership, the number of audit committees, the number of sharia supervisory boards, and the competence of sharia supervisory board members and the number of sharia supervisory board meetings. This study uses panel data analysis with fixed effects. The results of the study indicate that the increasing number of boards of directors, the level of institutional ownership, the competence of the sharia supervisory board, and the number of sharia supervisory board meetings, the credit risk will decrease. For the number of boards of commissioners, the lower the number of boards of commissioners, the credit risk will decrease. For the proportion of independent commissioners, the level of manager share ownership, the number of audit committees, and the number of sharia supervisory boards, do not have any effect on credit risk."

"Kinerja rumah sakit menggambarkan upaya peningkatan mutu pelayanan. Penelitian ini mengkaji dampak setelah setahun implementasi Sertifikasi Rumah Sakit Syariah terhadap kinerja rumah sakit di RSI Sultan Agung Semarang. Desain penelitian yang digunakan adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif, menggunakan indikator dari Performance Assessment Tools for Quality Improvements in Hospitals (PATH). Data setelah setahun implementasi dibandingkan dengan data sebelum implementasi. Hasil penelitian mendapati adanya peningkatan dalam 10 dari 14 indikator yang diteliti, semuanya terkait aspek efisiensi, perhatian terhadap karyawan dan fokus terhadap pasien. Kinerja rumah sakit ditingkatkan dengan cara membentuk budaya kerja mutu di kalangan karyawan rumah sakit melalui penerapan nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya.

---

This paper studies the impact of Shariah Hospital Certification on hospital performance in RSI Sultan Agung after one year of implementation. Mixed method of quantitative and qualitative techniques are used, using indicators from Performance Assessment Tools for Quality Improvements in Hospitals (PATH). Data obtained after one year of implementation are compared to the data before the implementation.

Findings from the research reveals significant improvements in 10 out of 14 indicators. Positive impacts are observed in indicators related to efficiency, employee focus and patient centeredness. Hospital performance are improved by means of establishing quality work culture among employees through implementation of shariah values."

"ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank PembiayaanRakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. Penelitian ini merupakan jenispenelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkangambaran tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah danfaktor-faktor yang menjadi hambatan dan bentuk penyelesaian pembiayaanmurabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung.Hasil penelitian ini menyarankan agar bank dapat lebih detail dalam melakukananalisa nasabah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan; bank juga harus memilikibarang yang dibutuhkan oleh nasabah pada saat dilakukan pembiayaan murabahahagar tidak selalu menggunakan surat kuasa wakalah.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about implementation of murabaha financing by BankPembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. This research is a kind ofnormative legal research with the descriptive nature of the research to get a picture ofimplementation of murabaha financing in Islamic banking and the factors thatbecome barriers and form completion of murabaha financing at Bank PembiayaanRakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. The results of this research suggestbanks have to be more detail in analyzing their customer before granting financingfacilities; banks also need to owned the items required by the customer at the time ofmurabaha financing and not always use wakalah."