Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeunikan dari manusia adalah alteritas, dan hanya dengan memahaminya kitadapat memahami konsep tentang keadilan dan kemanusiaan. Pada tesis ini, sayaberpendapat bahwa pluralisme radikal tidak hanya kritisisme terhadap pluralitasdan melampaui pluralisasi, tetapi juga mempunyai kecenderungan untukmembangun ketidakmungkinan untuk landasan bagi keduanya. Jadi, saya sepakatdengan Jaques Derrida ketika dia menulis, keadilan adalah dekontruksi, yangmana ditujukan untuk kemajuan kemanusiaan itu sendiri.

---

ABSTRACTThe uniqueness of human is alterity, and only through such understanding we can

grasp the concept of justice and humanity. In this thesis, I argue that radical

pluralism is not only a criticism towards plurality and beyond plularization, but

also have the tendencies to build the impossibility of the ground for them. So, I

agree with Jaques Derrida when he wrote justice is deconstruction, which is for

the betterment of humanity."

"Pluralisme secara tepat dimaknai sebagai suatu pandangan yang menerima berbagai konsepsi mengenai tujuan-tujuan hidup. Pluralisme kemudian dipahami sebagai pemahaman bersama mengenai tradisi, identitas, dan moralitas. Keseluruhan aspek tersebut bermula dari pengertian manusia sebagai agen yang bebas. Seluruh pembicaraan mengenai bagaimana manusia hidup dalam situasi berbeda ditentukan pada tiga nilai dalam masyarakat modern: pertama, kondisi demokratis (pilihan sosial didasarkan pada prosedur yang bebas, tidak memaksa, dan menerima suatu diskusi terbuka pada isu yang akan diputuskan secara bersama). Kedua, Liberalisme (suatu pandangan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan seperti, kebebasan atas kepercayaan, kebebasan ekspresi, dan kebebasan untuk memilih). Ketiga, Pluralisme (pandangan yang mengedepankan hak setiap individu untuk mendefinisikan dan menjalankan hidup menurut cara pandang masing-masing dalam keadaan damai). Melihat ketiga aspek penting tersebut, maka dapat dimaknai bahwa masyarakat liberal adalah suatu kondisi minimum untuk mewujudkan suatu keadaan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan, Karena masyarakat liberal dibentuk dari individu-_individu yang memegang komitmen dalam perbedaan, dan terkadang tidak saling cocok mengenai apa yang disebut sebagai hidup yang baik dan cara mewujudkannya. Dalam perwujudan masyarakat modern, sebagai sebuah masyarakat liberal, Pluralisme tumbuh sebagai implikasi clan keyakinan yang mendasar bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih sendiri bagi dirinya dalam memandang konsepsi mengenai kebaikan hidup. Pembelaan terhadap Pluralisme, mengemuka dengan disampaikannya ide mengenai Incommensurability nilai-nilai. Beberapa sistem nilai secara bersamaaan sesungguhnya dapat secara sama divalidasi dalam status Incommensurable, karena menentukan satu nilai yang mengatasi nilai-nilai yang lain adalah suatu kemustahilan, jika kita mau berkomitmen pada kehidupan damai dalam perbedaan. Asumsi yang dibuat dalam melihat nilai-nilai Incommensurable satu sama lain adalah secara sederhana atas pemahaman bahwa tidak mungkin menentukan suatu ukuran rasional dalam menakar nilai-nilai tersebut dalam suatu skala hitung. Sampai pada titik ini dapat dimengerti bahwa dimungkinkan adanya suatu tarik-menarik di antara perbedaan-perbedaan nilai-nilai itu dalam suatu sistem moral. Implikasi dari Liberalisme adalah: masyarakat liberal tidak hanya melindungi kebebasan setiap individu, namun juga memperbolehkan tumbuh berkembangnya perbedaan dan persaingan pandangan dalam melihat dunia secara konseptual. Berpikir untuk melewati batas ideologi pribadi dan kelompok atas nama kebebasan individu sebagai agen bebas adalah sesuatu yang menjadi cerminan masyarakat liberal yang pluralis. Apa yang kemudian menjadi penting adalah usaha untuk mewujudkan suatu masyarakat liberal yang menyadari nilai-nilai Pluralisme dalam dirinya. Namun nilai yang ada dalam dirinya itu harus dibentuk dan dihadirkan. Incommensurability nilai-nilai memungkinkan hal tersebut, karena kesadaran untuk memahami yang lain akan muncul dan menyadari potensi sebagai agen yang bebas, individu tidak terkurung dalam eksklusivitas identitas dan nilainya, tetapi memiliki jiwa inklusif yang memungkinkan perkembangan pribadinya dalam mewujudkan cita-cita hidupnya. Principle of harm yang muncul kemudian lebih sebagai suatu resep untuk mengobati kemungkinan yang ditimbulkan suatu penguasaan mayoritas atas individu, karena adalah lebih baik mengembalikan suatu konsepsi kebaikan kepada individu daripada memberikannya pada kelompok atau budaya yang dianut mayoritas. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah terjadinya suatu intervensi ilegal atas individu."

"ABSTRAKMelalui kerangka pikir Chantal Mouffe dalam teori politiknya, yangmengonsepkan kondisi masyarakat sebagai bentuk pluralisme yang tidak dapatterhubung satu sama lain ke dalam sebuah kesepakatan dan kesamaan, pluralismeradikal, berkonsekuensi pada tidak mungkin tercapainya sebuah bentuk ruangpublik Hannah Arendt yang bersifat asosiatif mampu mengakomodir suatu tujuankolektif.

---

ABSTRACTThrough Chantal Mouffe framework in her political theory, which conceptualizedthe condition of society as pluralism form that can not be connected to each otherinto an unanimity and similarity, radical pluralism. As a consequence, HannahArendt’s concept of public realm form which are associative and able toaccomodate a collective goal is impossible."

"ABSTRACTMasyarakat majemuk yang ada merupakan kegagalan dalam mencapai masyarakat multikulturalis. Perlu adanya peran pemerintah untuk membentuk pandangan multikulturalisme dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat majemuk yang terutama terjadi pada masalah identitas di dalam masyarakat majemuk. Penelitian ini menggunakan politics of recognition dari Taylor dan politics of identity dari Appiah. Masalah identitas ini dapat disusun dalam dua bentuk, labeling dan kompleks superioritas. Setelah membedah masalah, penelitian ini kemudian disusun kerangka bagaimana pemerintah harus bergerak dalam menyelesaikan masalah identitas ini dengan pemikiran Kymlicka yang dilengkapi dengan Modood untuk memberikan penyelesaian terhadap minoritas keagamaan.

---

ABSTRACTPlural society is a incomplete form of multiculturalist society. The needs of government role to forming the multiculturalist view in the society by making policies to solve the plural societys problem, mainly in case of identities problems in the plural society. This research use Taylors politics of recognition and Appiahs politics of identity to identify two problem in identity, labeling and superiority complex. After cracking the problem, this research can be continued to make a framework of how government should move to solve problems of identity using Kymlickas opinion and completed by Modood to solve the religious minoritys problem."

"Penelitian ini menggambarkan program intervensi yang ditujukan kepada para siswa yang sekolah dan tinggal di Madrasah Berasrama. Tujuan dilakukannya program ini adalah merespon fenomena maraknya peningkatan paham radikal pada siswa serta membekali mereka dengan pemahaman ajaran Islam kontekstual melalui psikoedukasi yang disampaikan oleh pemuka agama. Desain penelitian eksperimental yang digunakan dalam studi ini adalah Intact Group Comparison. Terdapat 43 orang siswa yang ikut serta dalam studi ini dengan karekteristik sebaran paham radikal yang setara, kemudian dibagi menjadi dua kelompok yakni kelompok intervensi sebanyak 22 orang dan kelompok kontrol sebanyak 21 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa setelah pelaksanaan intervensi dilakukan, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Perbedaan tersebut bisa ditemukan pada penurunan paham radikal yang signifikan pada kelompok intervensi.

---

This study illustrates an intervention program that aimed to students who study and live in boarding school. The main aim of this program is to respond to the phenomenon of radical understanding that keep increasing among students and to equip them with an understanding of contextual Islam through psychoeducation delivered by religious leaders. The experimental research design used in this study was Intact Group Comparison. There were 43 students who participated in this study with equal distribution characteristics of radical understanding, then divided into two group which 22 students of intervention group and 21 students of control group. The results showed that after the implementation of the intervention program, there was a significant difference between the intervention group and the control group. The difference can be found in the decrease of radical understanding that was significant in the intervention group."

"ABSTRAKEsensi kebenaran sebuah agama sejatinya teletak pada jawabannya atas problem kemanusiaan. Sebab, sesungguhnya agama sejak awal mempunyai nisi suci untuk menyelamatkan dan menuntun manusia menuju jalan kehidupan yang baik dan benar. PIuralisme adalah realitas yang betul-betel terjadi di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Hal itu nampak pada Pluralisme Agama, Budaya, Pendidikan, Ras dan Suku. Pluralisme berbagai hal itu sebetulnya memang sebuah hal yang alami tanpa melalui rekayasa atau kehendak manusia. Maksudnya, itu adalah kehendak Tuhan sebagai pencipta manusia dan seluruh kehidupan yang ada di muka bumf. Tentunya, dengan tujuan agar peruedaan itu diambil aspek positifnya sebagai jalan pemandu untuk bekerja sama, introspeksi diri, dan tolong menolong. Matra, sejatihnya nilai-nilai Pluralisme terutama Pluralisme Agama itu memiliki akar yang eukup kuat dalam ajaran agama, terutama Islam. Pluralisme adalah bagian intrinsik dari ajaran Islam yang dalam realitas dan sejarahnya menyatu dengan ajaran monoteisme sebagai ajaran pokok dalam Islam. Untuk itu apabila Allah menghendaki niscanya menjadi urnat yang tunggal, satu suku, satu bangsa, satu agama, tetapi Allah tidak menghendaki itu. Allah memang sengaja menjadikan kita bermacam-macam untuk menguji berkenaan dengan apa yang dianugerahkan dan mempersilahkan hamba-Nya berlomba-berlomba dalam kebaikan. Matra dalam kehidupan yang heterogen seperti di Indonesia, Pluralisme Agama merupakan sesuatu yang harus dipahami untuk menjunjung tunggi terhadap komunitas lain.Pada dasarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pluralisme Agama tidaklah salah, karena dimaksudkan untuk menghindari pemikiran yang dianggap sekuler di Indonesia. Tetapi fatwa adalah bagian dari ijtihad manusia, ketika suatu persoalan tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Matra bisa dipastikan, kebenaran fatwa tentunya bersifat relatif sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring perubahan ruang, waktu, dan tradisi. Dan fatwa perlu ditinjau kembali, waktu demi waktu, untuk dilihat apakah fatwa tersebut memberikan efek maslahat terhadap umat atau justru menimbulkan huruhara di tengah masyarakat. Fatwa harus didahalui oleh deskripsi yang memadai tentang satu pokok soal, termasuk dengan cara mengajak berdiskusi seseorang atau sekelompok yang akan terkena sasaran dari fatwa. Dengan mengajak diskusi atau dialog akan bisa menghasilkan sebuah solusi yang dapat diterima semua masyarakat. Untuk itu, mengubah teks fatwa bukanlah perkara tabu."

"Fenomena radikalisasi ideologi radikal teroris yang terjadi secara massif dan tidak biasasemenjak kebangkitan kelompok teroris internasional, IS Islamic State , memaksa pemerintahberpikir keras untuk menemukan formula dalam rangka menghentikan laju proses radikalisasi.Era global dan demokrasi, dimana batas-batas Negara seakan tidak ada lagi, informasi yangmelimpah, serta kebebasan dalam bersuara, seakan menjadi momok ketika dimanfaatkan olehkelompok radikal untuk melakukan propaganda-propaganda naratif ideologi radikal terorismilik mereka. Pembentukan BNPT pada tahun 2010 yang menggantikan fungsi DeskKoordinasi Penanggulangan Terorisme yang dianggap berhasil melakukan upaya-upaya hardapproach namun dianggap kurang mampu untuk menghentikan aksi terorisme yang terusmenerus terjadi. Aksi terorisme tidak akan terjadi selama radikalisasi ideologi radikal dapatdihentikan, untuk itu BNPT melalui Direktorat Pencegahan BNPT menyusun kebijakan dibidang pencegahan, yang salah satunya dalam bentuk strategi kontra-radikalisasi yangdilakukan secara online dan offline. Strategi kontra-radikalisasi yang dilakukan oleh DirektoratPencegahan BNPT ini terdiri dari kontra-propaganda dan kontra-naratif. Inti dari strategi danprogram ini adalah untuk menjadikan ideologi radikal teroris menjadi tidak menarik bagimasyarakat Indonesia melalui kontra-naratif, dan serta membantu meningkatkan rasa cintatanah air dan kebangsaan melalui kontra-propaganda. Melihat kebijakan dalam bentuk programini telah dilaksanakan oleh BNPT, namun arus radikalisasi dan aksi terorisme masih terusterjadi, sehingga perlu dilakukan analisa secara mendalam mengenai letak kekurangan dalamupaya kontra-radikalisasi oleh Direktorat Pencegahan BNPT. Analisa ini meliputi kesesuaianantara perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan tujuan kebijakan dalamkebijakan/program kontra-radikalisasi oleh Direktorat Pencegahan BNPT dalam upayamencegah penyebaran ideologi radikal di Indonesia.

---

The radical and unusual phenomenon of radicalization of terrorist radical ideologies since therise of the international terrorist group, IS Islamic State , forced the government to think hardto find formulas in order to stop the process of radicalization. The global era and democracy,where the borders of the State seem to be no more, abundant information, and freedom ofspeech, seem to be a scourge when exploited by radical groups to perform their own radicalradical propaganda propaganda propaganda. The establishment of BNPT in 2010 whichreplaced the function of Counter Terrorism Coordination Desk DKPT which is consideredsuccessful to make efforts of hard approach but considered less able to stop continuous acts ofterrorism. Acts of terrorism will not occur during radicalization of radical ideology can bestopped, for that BNPT through the Directorate of Prevention BNPT formulate policies in thefield of prevention, one of which in the form of counter radicalization strategy conductedonline and offline. The counter radicalization strategy undertaken by the Directorate ofPrevention of BNPT consists of counter propaganda and counter narrative. The essence ofthese strategies and programs is to make terrorist radical ideology unattractive to Indonesiansthrough counter narrative, and to help increase the love of homeland and nationality throughcounter propaganda. Seeing the policy in the form of this program has been implemented byBNPT, but the flow of radicalization and acts of terrorism still continues, so it needs to be donein depth analysis of the location of deficiencies in counter radicalization efforts by theDirectorate of Prevention of BNPT. This analysis covers the correspondence between policyformulation, policy implementation, and policy objectives in the policy program of counterradicalizationby the Directorate of Prevention of BNPT in an effort to prevent the spread ofradical terrorism ideology in Indonesia."

"Radical Islamism is becoming a challenging new phenomenon in the modern world. In the Indonesian context, Solo is interesting because some radical Islamism groups have emetrged in the region - Pondok Ngruki, front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) and others...."