Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh BNN terhadap LSM, dalam hal mensikronkan kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, mengingat masalah P4GN bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini BNN semata. Diperlukan peran serta masyarakat dan LSM untuk membantu upaya penanggulangannya. BNN memandang penting keberadaan atau peran dari LSM untuk turut memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam upaya pencegahan pada revisi Stranas BNN 2010 ? 2014. Diharapkan bila ada sinkronisasi antara BNN dan LSM, maka akan diperoleh hasil yang lebih tepat guna atau efektif.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian yang di dapat menyarankan bahwa dalam hal BNN memberdayakan LSM, ada baiknya BNN dapat membuat suatu rumusan kebijakan atau pedoman yang mengatur mengenai hubungan dengan para LSM. Dalam kebijakan atau pedoman tersebut dapat diatur mengenai hubungan kerjasama, koordinasi, monitoring, status dari LSM serta jenis bantuan yang dapat diberikan bagi LSM. Diharapkan bila telah ada suatu kebijakan atau pedoman, maka koordinasi dan kerjasama LSM dengan BNN dapat berjalan secara kontinyu.Selain itu kelembagaan BNN juga perlu untuk lebih ditingkatkan menjadi setingkat kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Hingga saat ini status kelembagaan BNN hanyalah sebuah institusi koordinator dalam upaya P4GN, sehingga BNN pun tidak memiliki kewenangan vertikal dengan BNP dan BNK/Kota yang ada di propinsi maupun kabupaten / kota. Masalah kelembagaan ini tentu saja dapat menjadi kendala dalam hal hubungan koordinasi, mengingat permasalahan terhadap Narkoba membutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat dari berbagai unsur pemerintah, LSM, dan masyarakat.

---

The thesis discusses the empowerment by BNN on NGO?s in the synchronization of prevention activities against drug abuse. The drug problem in Indonesia is not merely a responsibility of the government cq. BNN, but the community and NGO?s as well. The participation of the community and NGO?s is urgently needed to overcome the drug problem in Indonesia. This policy is laid out as one of the strategies in BNN?s revised National Strategy 2010 ? 2014. Through the synchronization of BNN and NGO?s activities it is expected to gain more effective and efficient results in the fight against drug abuse.This is a qualitative study designed descriptively. The outcome of the study suggests that BNN formulates a policy or guidelines in regulating its relation with NGO?s by establishing cooperation, coordination as well as monitoring. The results of the study also shows the important role of BNN as a government institution in its function to coordinate efforts in dealing with drug abuse in Indonesia.Besides enhancing / improving NGO?s participation in the prevention efforts against drug abuse, it is also necessary for BNN to make internal as well as external improvements. Internal factors include support and assistance from the central government and regional / provincial administration, advocacy and cooperation among the related agencies."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant CARE. Rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan menjadikan tenaga kerja Indonesia banyak bekerja di bidang informal di luar negeri. Banyaknya permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri membutuhkan peran dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundangundangan. Didalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Keberadaan LSM sebagai bagian dari civil society membuktikan adanya pihak lain yang turut serta dalam menyeimbangkan kekuatan negara. Disinilah peran Migrant CARE sebagai LSM yang menyatakan diri sebagai pembela buruh migran (TKI) dapat dibuktikan.

---

The following undergraduate thesis is to discuss the protection for Indonesian Migrant Workers by Non-Government Organization (NGO) Migrant CARE. Lack of education and lack of skills of Indonesian workers had contributed to the fact that many of these workers work in the field of informal overseas. The many problems faced by Migrant Workers needs the role of the various layers of society. In this undergraduate thesis, the author basically using normative methods, which is a normative legal research which refers to the rule of law as in this legislation system.

In this research, it refers to Act No. 39 of 2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers. The existence of NGO as part of civil society proves the existence of others who participate in balancing the power of the State. This is where the role of the "Migrant CARE" as the NGO declared themselves as defenders of migrant workers can be proven."

"Tulisan ini berusaha menyorot strategi pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping IDT dari SP2W dan kemudian dikonfirmasikan dengan strategi pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping "produk" Sekretariat Bina Desa, LSH yang lebih dahulu menggunakan strategi ini dalam memberdayakan masyarakat marginal, yang juga sebagai salah satu kontributor strategi pendampingan dalam program IDT. Karena itu dalam tesis ini, penulis khusus membahas tentang gagasan strategi pendampingan dari sisi konseptor. Baik gagasan konseptor yang muncul dari LSM (Sekretariat Bina Desa) sebagaimana strategi pendampingan ini diadopsi oleh pemerintah maupun dari pihak pemerintah sendiri sebagai pelaksana program. Bagaimana pemerintah melaksanakannya sementara LSM sebagai orang atau lembaga yang lebih dahulu menggunakan strategi ini hanya terlibat pada tataran konsepsional dan tidak pada tataran operasional. Untuk menjawab pesoalan tersebut di atas, data bersumberkan dari hasil dialog secara mendalam dengan para responden dengan memakai guide quesioner. Disamping itu, analisa ini diperkuat dengan data sekunder berupa hasil evaluasi baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelembagaan, termasuk juga tulisan-tulisan yang berhubungan dengan fenomena implementasi program IDT. Kedua bentuk data di atas, diolah dan dianalisa serta dideskripsikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa ternyata strategi pendampingan yang dilaksanakan dalam program IDT belum sesuai dengan "warna aslinya". Hal ini terkait erat dengan kapasitas pendamping itu sendiri yang tidak dipersiapkan dengan sosialisasi gagasan terutama tentang metode dan teknik serta strategi pendampingan. Sungguhpun telah dilakukan pelatihan guna memahami makna strategi tersebut sebelum mereka diterjunkan, tapi dalam kenyataannya, pelatihan yang diberikan lebih banyak kepada bentuk pembentukan sikap mental dan materi managemen usaha, yang menurut para pendamping tidak banyak berguna bagi pendamping dilapangan dan bukan tentang teknik, metode dan strategi pendampingan. Akibatnya adalah bahwa secara operasional sulit bagi para pelaku yang terlibat dalam strategi pendampingan ini keluar dari bentuk-bentuk pendekatan yang selama ini ada, terutama dalam memahami makna pendamping. Begitu juga dengan peran dan fungsi sebagai seorang pendamping, sebagaimana yang dikatakan baik oleh Jim Ife, Kartjono ataupun para konseptor dari Bappenas, sangat sulit diwujudkan oleh pendamping. Sehingga dengan demikian, paradigma pembangunan berbasiskan pada masyarakat masih jauh dari realitasnya. Namun demikian, berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku strategi ini, memiliki prospek yang cukup baik untuk ditindaklanjuti. Bahkan menurut para konseptor, hanya melalui pendekatan strategi inilah bisa dibangun kekuatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan itu bisa diwujudkan."

"Penelitian ini telah dilakukan di dua tempat yaitu di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada bulan Maret-April 2007. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang dianggap dapat menjadi faktor munculnya _multitasking_ bagi profesi pustakawan di LSM, memberikan pemahaman tentang kendala atau permasalahan yang dihadapi pustakawan tersebut di dalam dunia kerja, menjelaskan tentang solusi terbaik yang dapat dilakukan pustakawan untuk menyeimbangkan tugas rangkap tersebut, dan menjelaskan tentang pengaruh dan dampaknya terhadap lembaga yang menaunginya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pustakawan yang memiliki "multitasking" serta pimpinan pustakawan agar hasil penelitian dapat lebih obyektif serta mengadakan pengamatan atau observasi dan melakukan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab munculnya _multitasking_ di dalam profesi pustakawan LSM mencakup faktor internal maupun eksternal. Motivasi utamanya adalah pengembangan diri (self improvement), anggapan bahwa pekerjaan perpustakaan adalah pekerjaan yang membosankan dan tidak berkembang masih menjadi alasan utama. Pengakuan lembaga terhadap profesi pustakawan juga menjadi salah satu motivasi para informan. Faktor kurangnya sumber daya manusia dan dana yang terbatas menjadi dua alasan utama lembaga. Waktu menjadi permasalahan utama kedua pustakawan tersebut. Banyaknya pekerjaan yang harus segera diselesaikan membuat waktu yang dimiliki semakin terbatas untuk dapat mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutin. Solusi yang dilakukan pustakawan untuk menyeimbangkan kedua jabatan adalah berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada dan memprioritaskan pekerjaan yang sifatnya mendesak. Pustakawan "multitasking' membawa pengaruh yang besar terhadap lembaga, sejauh ini prestasi kerja kedua pustakawan diakui sangat memuaskan bahkan hasil kerja mereka mendapatkan pengakuan dari internal lembaga maupun eksternal lembaga."