Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Since the downfall of President Soeharto in May 1998, printed Media has been growing. Many printed media which exploit women's sexuality are still survived. Meanwhile, some parts of the society protest the phenomenon of pornography. They are currently proposing anti-pornography bill. The protests are believed triggered by the controversial performance of dangdut singer Inul Daratista. Using framing analysis, the research explains the position of printed media on pornography, freedom of expression and sexual exploitation. As a feminist research, it relates feminist theories, especially on pornography, with mass media. At least three schools in feminist theory discuss the topic: radical libertarian feminism, radical cultural feminism and post feminism. The research used articles in six media; Kompas, Tempo, Gatra, Republika, Sabili and Basis as data. Almost all of the media have no clear definition on pornography although some "religious media" related the performance of Inul Daratista with pornography. The thesis recommended that such a law on anti-pornography should be thought further before it reached clear definition on pornography."

"Analysis of Jakarta's single working women's viewpoints on sex and pornography in Indonesian mass media."

"Munculnya media massa yang memuat unsur pornografi memicu sebagian masyarakat untuk bereaksi dengan mewujudkannya melalui sikap mereka yang pro (mendukung) maupun sikap mereka yang kontra (menolak), hal ini dikarenakan adanya perbedaan pola pandang dari tiap individu yang berbeda dalam mempersepsikan anti pornografi dan hal ini umumnya dipengaruhi oleh faktor agama, pendidikan, sosial budaya, seni, hukum ataupun kebiasaan masyarakat setempat.Reaksi tersebut pada akhirnya berimbas pada tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri dimana kejahatan seksual disertai dengan kekerasan seksual semakin hari semakin bertambah seiring dengan pertambahan jumlah media massa.Pornografi dalam media massa menurut beberapa ahli memiliki pengaruh terhadap maraknya tindak kejahatan dan kekerasan seperti perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual. Media massa pun turut membentuk realitas sosial yang ada dimasyarakat sehingga mampu menarik masyarakat untuk bersikap maupun bertindak atas segala pemuatan yang ada di dalamnya. Dengan dernikian diperlukan penyeimbang dalam kehidupan sosial masyarakat berupa pengendalian sosial yang nantinya mampu menjaga masyarakat itu sendiri baik dan dalam maupun dari luar diri individu sehingga keberadaan pornografi dapat disikapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik norma masyarakat maupun hukum negara.Penelitian ini berangkat dan rasa keprihatinan penulis terhadap gencarnya serangan pornografi yang ditujukan langsung kepada masyarakat luas dan berbagai media, ditambah pula adanya keinginan untuk menggambarkan secara langsung sejauhmana reaksi masyarakat yang diwujudkan melalui sikap maupun tanggapan mereka terhadap maraknya pemuatan pornografi melalui media massa saat ini yang hasil akhirnya dituangkan kedalam bentuk prosentase jawaban para responden.Metode penelitian yang dilakukan dalam meneliti gejala sosial yang ada di masyarakat (wilayah penelitian) menggunakan dua tehnik pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif serta pengukuran dilakukan dengan statistik non inferensial. Untuk memperkuat analisa data dari hasil jawaban responden penulis memanfaatkan tabel silang (jenis kelamin, pendidikan, agama dan pekerjaan responden) yang memungkinkan bagi para pembaca untuk turut dalam melengkapi kesimpulan penulis.Temuan akhir penelitian ini menunjukkan bahwa reaksi para responden yang ditunjukkan melalui sikap maupun tanggapan mereka terhadap pemuatan pornografi diberbagai media massa cenderung menolak, tidak setuju dan menyatakan pornografi tidak sopan untuk dipublikasikan disebabkan dampak yang akan muncul lebih besar dibandingkan manfaatnya. Tetapi tidak sedikit pula responden yang menyatakan sikap mereka mendukung pemuatan pornografi di media massa dengan alasan keindahan, seni, maupun sebagai sarana memperoleh pengetahuan seputar seks."

"Reformasi pada tahun 1998 memunculkan kebebasan bagi media massa di Indonesia dalam menjalankan praktek media, ditandai dengan munculnya fenomena di mana sensualitas dan seksualitas dalam berbagai bentuk yang hampir selalu ada. Banyak pihak kemudian yang memprihatinkan hal ini, meminta agar kalangan media massa merespon apa yang disebut dengan keprihatinan dan tuntutan masyarakat terhadap maraknya pornografi. Tercetus rencana pembentukan Undang-Undang Anti Pomografi dan Pornoaksi. Komite Penyiaran Indonesia (KPI) berjanji akan menetapkan sebuah standar penyiaran dan pemerintah juga mempersiapkan empat rancangan peraturan pemerintah (RPP) berkenaan dengan bidang penyiaran.Wacana regulasi tentang pomografi sebenarnya baik, namun pertanyaan mengenai realitas pornografi menurut perspektif apa dan siapa yang sebaiknya digunakan dalam penyusunan dan implementasi regulasi terkait, serta faktor-faktor apa saja yang nantinya perlu mendapat penekanan dalam regulasi itu, harus dijawab terlebih dahulu. Sebabnya, realitas dibentuk dan dikonstruksi, berwajah ganda/jamak, setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.Sejalan dengan pandangan realitas menurut paradigma konstruktivisme, bahwa realitas adalah hasil dari konstruksi mental, bersifat sosial dan tergantung pada orang yang memahaminya, penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme ini berusaha untuk melihat bagaimana kalangan perempuan informan penelitian ini melakukan penerimaan dan juga pemaknaan terhadap realitas praktek media massa yang membahas seksualitas dari sensualitas. Selanjutnya penelitian dengan metode fenomenologi ini juga berusaha mengetahui realitas mengenai isu pornografi di media massa Indonesia menurut para informan, mengenai sejauh mana praktek media massa dengan bahasan seksualitas dan seksualitas tersebut bisa dikategorikan sebagai pornografi dalam pemaknaan mereka.Menggunakan tiga kategori pemetaan dalam kerangka Audience Reception Theory.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audiens melakukan pemaknaan sendiri ketika melakukan konsumsi media massa. Dalam realitas bahasan seksualitas, para informan penelitian ini tidak keberatan dan mendukung adanya bahasan seksualitas di media massa. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana ada perbedaan dalam pemaknaan pornografi dan juga realitasnya dalam praktek media massa di Indonesia sendiri. Temuan lainnya adalah bahwa laki-laki dianggap sebagai bagian masyarakat yang paling rentan terhadap dampak dari pomografi.Dikaitkan dengan pengaruh latar audiens ketika melakukan pemaknaan, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pemaknaan para informan tidak bergantung kepada latar belakang lingkungan tempat tinggal dan mobilitas mereka dan bahwa faktor agama jarang digunakan untuk memaknai isu pomografi di media massa.Implikasi teori dari penelitian ini adalah bahwa audiens memang mempunyai pemaknaan sendiri ketika mereka berhadapan dengan praktek media massa. Secara metodologis, dengan memperhatikan keterbatasan dari penelitian ini, di mana para informannya adalah hanya mereka yang menepakan perempuan lajang pekerja profesional yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, akan sangat menarik jika di kemudian hari bisa dilakukan sebuah eksplorasi bahasan yang sama.terhadap variabel-variabel yang lebih beragam dalam skala penelitian yang lebih luas secara kuantitatif menggunakan metode survey."

"The presence of mass media nowadays, including TV, has had a significant impact on the construction of women's image. The increase of private TV stations in Indonesia is consequence of globalization. Advertising, as one form of mass media, has become an especially powerful tool to construct social realities."