Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In this article the author looks into social conflict and alternative solutions to the problem. He begins by discussing the merits of a conflict model in viewing society, as expounded by Dahrendorf, Bailey and others. The author argues that, in contrast, the New Order Regime of Indonesia followed a model of equilibrium, characteristic of most pseudo-democratic or authoritarian states. With an emphasis on gotong royong. uniformity, balance and harmony, any move toward individuality or anti-stability was seen as having no function in the maintenance of the system. Holding to this latter model, any view deviating from official policy was removed. Different views could only be expressed by those with power, who were in fact those in power. By setting the rules of the game, their own views were never seen as a form of deviation. This led to the emergence of conflict between various groups, whereby some were stripped of their identities, dignity and/or material resources in the interest of the state or more powerful groups. Conflicts between ethnic groups present a special problem, because any attack on the group is seen as an attack on the individual, and vice versa. The author suggests that with a conflict model, differences are a given, and conflicts give rise to competition where there exist rules for competition that are fair and well-enforced. These rules must be enforced by an impartial police. However, the incorporation of the police into the Indonesian military for the past 32 years has placed emphasis on the use of military tactics for resolving conflict. In fact, one solution to the problem of conflict is the presence of one institution or organization that can be trusted and depended upon by all parties involved; and this should be the police."

"In this article the author looks into social conflict and alternative solutions to the problem. He begins by discussing the merits of a conflict model in viewing society, as expounded by Dahrendorf, bailey, and others. The author argues that, in contrast, the New Order Regime of Indonesia followed a model of equilibrium , characteristic of most pseudo-democratic or authoritarian states...[...] the author suggest that with a conflict model, differences are given, and conflict give rise to competition where there exist rules for competition that are fair and well-enforced. These ruled must be enforced b and impartial police. However, the incorporation of the police into the Indonesian military for the past 32 years has placed emphasis on the use of military tactics for resolving conflicts. In fact, one solution to the problem of conflict is the presence of one institution or organization that can be trusted and depended upon by all partied involved; and this should be the police."

"Kabupaten Sambas merupakan daerah multietnis yang sangat rawan dengan konflik kekerasan horizontal. Konflik antar Dayak-Melayu dan Madura tahun 1999 merupakan fakta sosial yang memperlihatkan semakin rentannya hubungan sosial antar penduduk di daerah itu. Konflik dengan kekerasan, apapun latarbelakangnya akan berdampak terhadap terganggunya hubungan sosial antar masyarakat yang pada gilirannya akan menghambat fungsi sosial masyarakat. Karena itu penelitian ini berusaha untuk memahami latar belakang dan dampak sosial konflik etnik di kabupaten Sambas tahun 1999 tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menempatkan informan sebagai sumber data primer dan dokumen sebagai sumber data sekunder. Informasi dijaring melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang kemudian data tersebut ditranskrip dan dilakukan kategorisasi sesuai dengan pembabakannya yang kemudian dilakukan analisis dan interpretasi terhadap berbagai sumber informasi tersebut. Dalam upaya updating data dan informasi, peneliti juga melakukan diskusi dengan para ahli dalam rangka untuk menajamkan temuan lapangan.Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik antar etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 dipicu oleh perkelahian antar warga dari etnik Melayu dan Madura yang diikuti dengan pembunuhan, Konflik tersebut merupakan konflik laten yang menjadi manifest ketika ada faktor pemicu tersebut. Hal ini kemudian berinterkasi dengan berbagai faktor Iainnya seperti stereotipe etnik, heterogenetis budaya, pertentangan elit politik dan perebutan sumber daya ekonomi sehingga konflik terbuka dengan kekerasan tak bisa terhindarkan. Konflik tersebut tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi telah berdampak terhadap semakin retaknya hubungan sosial antar etnik. Melayu, Dayak dan Madura. Mereka terpaksa harus berpisah dimana orang Melayu dan Dayak tidak mau menerima lagi orang Madura untuk kembali ke wilayah Kabupaten Sambas. Hal tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat Melayu dan Dayak menjadi rapuh. Budaya menghargai tamu atau pendatang walaupun itu musuh yang selama ini dibanggakan oleh orang Melayu dan Dayak menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dipertanyakan kembali.Karena itu, dapat disimpulkan bahwa konflik etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 disebabkan oleh berbagai faktor yang muitidemensional. Keragaman budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya berbagai benturan antar warga Melayu, Dayak dan Madura yang kemudian berinteraksi dengan fakor ekanomi dan politik, sehingga konflik yang tadinya laten berubah menjadi konflik manifest dengan kekerasan. Penolakan orang Melayu dan Dayak Sambas terhadap warga Madura untuk kembali ke kabupaten Sambas merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakatnya. Hal tersebut sekaligus merupakan pengingkaran terhadap pengakuan akan keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang fenomena tersebut bisa melahirkan semangat etnisitas berbasis wilayah dominasi yang pada gilirannya bisa menghambat proses demokrasi dan tumbuhnya civil society di daerah tersebut. Untuk itu pemerintah bersama masyarakat sipil harus mengambil langkahlangkah dialogis dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus membangun semangat bare diantara warga yang berkonflik dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi. Selain itu juga perlunya dipikirkan upaya-upaya pencegahan secara dini dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik kekerasan sekaligus membangun solidaritas diantara warga atas dasar semangat bhineka tungal ika."

"Tesis ini adalah tentang penyelesaian konflik dalam masyarakat penambang pasir pada tingkat Polsek yang corak penyelesaiannya lebih mengedepankan tindakan diskresi yaitu tindakan penyelesaian konflik yang dilakukan petugas Kepolisian Polsek Srumbung dengan mengesampingkan tindakan hukum, melalui kesepakatan bersama antara polisi pihak-pihak yang terlibat konflik dan Polisi maupun dengan aparat lainnya bertindak sebagai perantara atau penengah dalam penyelesaian konflik tersebut.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menunjukkan proses penyelesaian konflik di penambangan pasir yang lebih mengedepankan tindakan diskresi pada tingkat Polsek.Masalah dalam tesis ini adalah penyelesaian konflik pada penambangan pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang yang pembahasan mengenai konflik dan cara menyelesaikannya mencakup konflik-konflik yang terjadi di masa sekarang, dengan memperhatikan konflik-konflik masa lalu.Dalam tesis ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, untuk memahami prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar mengenai corak penyelesaian konflik di lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Srumbung.Hasil dari penelitian ini bahwa penyelesaian konflik yang terjadi di penambangan pasir dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri terhadap kasus-kasus yang sifatnya ringan dilakukan secara kekeluargaan dan apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dilakukan maka kasus tersebut di serahkan kepada pihak kepolisian. Kasus-kasus yang diserahkan ke Polisi mencakup kasus-kasus yang dapat menimbulkan kerugian cacat fisik, sampai dengan menghilangkan nyawa orang lain.Dari fakta fakta tersebut diatas, dalam kaitannya dengan uraian dalam penelitian ini dalam corak penyelesaian konflik-konflik di penambangan pasir yang dilakukan pada tingkat Polsek adalah penyelesaian konflik yang mengedepankan tindakan diskresi. Yang mengesampingkan tindakan hukum melalui kesepakatan bersama antara polisi dengan yang terlibat konflik. Penyelesaian konflik pada penambangan pasir pelaksanaannya dilakukan oleh satuan lebih atas yaitu Polres karena Polsek dianggap tidak mampu untuk menangani berbagai permasalahan di lokasi penambangan pasir. Selain itu penyelesaian masalah di penambangan pasir sifatnya menunggu laporan dari masyarakat karena mereka mendapatkan kemudahan atau tambahan bantuan operasional dari penggunaan kewenangannya."

"Industrialisasi tengah mengubah koran "Suara Merdeka" (SM) dalam sosoknya yang baru. Sejak 1980-an, ketika penanaman modal asing boleh masuk ke dunia penerbitan sesuai amanat UU No. 2111982 tentang "Penaman Modal Asing". secara cepat koran SM mengalami perubahan di tingkat paradigmatik.Koran SM, mau tidak mau, mengikuti sistem budaya perusahaan (corporate culture) sebagaimana yang menjadi konteks ruang dan gerak perusahaan lain. Implikasinya, wartawan-rnakhluk individual yang secara bebas bisa mengekspresikan idealismenya sebelum era itu--harus terikat dengan platform baru karena menjadi makhluk organisasional dalam situasi yang berbeda. Jurnalisme pun mengalami reunifikasi tidak sekedar menjadi media ekspresi idealisme, tetapi obyek komodifikasi.Dalam perspektif itu, proses jurnalisme sesungguhnya memiliki kerumitan sosial budaya tersendiri. Di satu sisi, wartawan terikat dengan adagium bahwa epistemologi jurnalisme diselenggarakan dalam kerangka memenuhi right to know dan rigth to express warga, di lain sisi sebagian hidup mereka terikat dengan pemilik modal yang berkewajiban menopang return of investment. Kerumitan lain datang dari sisi khalayak yang berharap wartawan mampu mensuplai informasi bebas sebagai dasar membentuk keputusan-keputusan berharga.Dalam tarik-menarik kepentingan seperti itu, konflik dengan demikian merupakan situasi yang tak mungkin dihindari. Tesis ini berusaha mengungkap dari mendeskripiskan konflik yang dialami wartawan dan cara-cara penyelesaiannya dengan pendekatan kebudayaan Bourdieu. Melalui teori praksis Bourdieu, konflik coba diurai sebagai fenomena sosial budaya di tubuh perusahan pers SM.Dalam riset ini ditemukan berbagai macam kasus konflik yang dialami wartawan. Ada berbagai cara merespon konflik serta prosedur penyelesaian perkara yang ditempuh wartawan SM, mulai dari penyelesaian lewat perang mulut, tukarmenukar, ganti-rugi, musyawarah, hingga mediasi. Masing-masing cara dan prosedur penyelesaian konflik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya dari pihakpihak yang berkonflik. Sebab, dalam bahasa Bourdieu, masing-masing pihak memiliki struktur obyektif (sistem budaya), disposisi (logika berpikir) dan habitus (logika berperilaku) sendiri-sendiri. Di sini menjadi jelas bahwa cara dan prosedur tersebut tampaknya hanya efektif untuk konflik yang kurang lebih sama."

"Penelitian tentang penggunaan jasa preman oleh perusahaan dalam konflik antarperusahaan dengan mengungkap motivasi perusahaan menggunakan jasa preman dalam konflik antarperusahaan.Metodologi penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Peneliti mengamati penggunaan jasa preman oleh kedua perusahaan dalam konflik antarperusahaan, yang terjadi pada akhir bulan Juli?Desember 2001. Metode pengumpulan data mempergunakan teknik pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman.Hasil penelitian menunjukkan motivasi perusahaan menggunakan jasa preman dalam konflik antarperusahaan agar tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan mengingat beaya mahal, waktunya lama dan bertele-tele serta tidak mungkin memperkarakan perusahaannya sendiri.Penyelesaian masalah konflik antarperusahaan dilakukan dengan cara menfasilitasi dan mempertemukan kedua belah pihak dengan cara mediasi, baik oleh kepolisian maupun seorang pengusaha yang dianggap netral oleh kedua perusahaan, yang dapat menyelesaikan masalah antarperusahaan.Kesimpulan penelitian adalah perusahaan menyewa preman dengan motivasi untuk menyelesaikan masalah di luar jalur pengadilan, akantetapi penggunaan jasa preman dalam konflik antarperusahaan tidak menyelesaikan masalah dan cenderung membuka potensi konflik yang baru, pihak ketiga sebagai mediator, baik yang ditunjuk atau diminta oleh kedua belah pihak harus arif, bijak, netral, tepat guna dan berhasil guna serta adil dan benar. Konflik antarperusahaan dapat diselesaikan dengan cara negosiasi dan mediasi.Daftar Kepustakaan; 29 buku (1986?2002)"

"Penelitian ini membahas dua hal; Penyebab konflik dalam dunia internasional dan penyelesaiannya, serta pandangan Konstruktivisme terhadapnya; bersifat critical theory, yang mencoba membandingkan Konstruktivisme dan Realisme. Sebagai suatu hal residu dalam kehidupan manusia, konflik bukanlah sebuah deviasi atau patologi sosial. Sebaliknya, ia menjadi instrumen bagi proses kemajuan peradaban manusia. Konflik dipandang menjadi negatif manakala bersifat destruktif yang melandaskan pada benturan-benturan fisik. Konflik negatif inilah yang saat ini menjadi sebuah patologi yang harus dicari akar permasalahan dan solusinya. Memahami konflik dan penyelesaiannya sangat tergantung dari cara pandang atau paradigma yang digunakan. Dalam penelitian ini, cara pandang yang digunakan adalah Konstruktivisme. Berbagai paradigma yang selama ini mendominasi teori dalam hubungan internasional seperti Realisme dan Liberalisme, tidak lagi mampu menjangkau dalam menganalisa berbagai penyebab konflik yang sifatnya non materi, seperti pertentangan identitas. Gejala itu semakin kuat seiring dengan terjadinya perubahan sistem internasional dari bipolar ketat menjadi multipolar. Kegagalan besar yang dialami oleh berbagai paradigma dalam hubungan internasional untuk menyelesaikan konflik membuatnya tidak lagi mampu menjadi guide untuk menciptakan perdamaian. Kegagalan tersebut terjadi karena muasal pemikiran fllsafat mereka sangat positivistik. Berdasar filsafat ilmu, positivisme hanya akan dapat berjalan secara baik apabila diterapkan dalam menganalisa ilmu pasti, materi atau mahluk hidup selain manusia yang reguler. Menganalisa manusia yang dinamis dengan positivisme adalah sebuah kesalahan. Konstruktivisme adalah sebuah pendekatan pos-positivis, tidak melihat manusia dan gejalanya, seperti konflik, sebagai sebuah materi. Karena itu, pendekatan ini menekankan pada kekuatan ide atau pemahaman subyektilitas sebagai faktor utama yang menggerakkan masyarakat untuk menjadi damai atau konflik."