Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian diawali permasalahan meningkatnya jumlah tawuran anak pada periode tahun 2019 s.d. 2021, padahal Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pencegahan, sehingga diperlukan predictive policing yang dikembangkan dengan mengedepankan Harkamtibmas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, mengidentifikasi korelasi yang menjadi faktor mempengaruhi pencegahan tawuran kurang efektif, dan mengungkapkan pencegahan kejahatan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara mereduksi, sajian dan verfikasi data. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa: Pertama, ditinjau dari teori aktualisasi penyimpangan diketahui bahwa anak melakukan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan diawali dari permasalahan individu dan ikutan-ikutan.  Kedua, faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pencegahan tawuran anak dari internal adalah SDM, sarana, anggaran, dan metode sistem kerja, sedangkan dari eksternal adalah kerja sama/kemitraan, motif dan modus pelaku tawuran, masyarakat, geografi dan demografi. Ketiga, pencegahan tawuran anak oleh Polres Metro Jakarta Selatan ditinjau dari teori predictive policing, maka belum sesuai atau tidak optimal dalam memprediksi. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: Pertama, tawuran pada tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan bahwa pencegahan tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak terlalu berpengaruh karena terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pencegahan tawuran kurang efektif karena memiliki kelemahan seperti kuantitas SDM, kurangnya kompetensi personil (skill, knowledge, dan attituted), kurang sinergitas internal dengan Satintelam, kuantitas sarana, metode kerja, dan minimnya anggaran. Kendalanya dari eksternal adalah kerja sama dengan Polri, TNI, Pemda, tokoh setempat dan sekolah, motif dan modus pelaku tawuran berkembang, masyarakat fanatik SARA dan gampang terhasut, geografi terlalu luas dan demografi terlalu banyak. Ketiga, pencegahan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing tidak dilaksanakan secara optimal karena tidak memanfaatkan data karakteristik anak sebagai pelaku tawuran baik itu usia, berapa kali melakukan tawuran, tingkat sekolah, dan nama sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan hanya mengandalkan data lokasi dan waktu rawan terjadinya tawuran dan menggunakan beberapa strategi dengan melaksanakan beberapa kegiatan preemtif dan preventif.

---

The research began with the problem of increasing the number of child fights in the 2019 to 2019 period. 2021, even though the South Jakarta Metro Police have taken various precautions, so predictive policing is needed which is developed by prioritizing Harkamtibmas. The purpose of this study is to describe brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, identify correlations that are factors that influence brawl prevention to be less effective, and reveal the prevention of child brawl crimes through the implementation of predictive policing. The research uses qualitative research, case study research, data collection techniques using interviews, document studies and observation, and data analysis techniques by reducing, presenting and verifying data. The research findings show that: First, in terms of the actualization theory of deviation, it is known that children commit brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police starting from individual problems and joining them. Second, internal factors that influence the ineffectiveness of preventing child brawls are human resources, facilities, budgets, and work system methods, while externally are cooperation/partnerships, motives and modes of brawlers, society, geography and demography. Third, the prevention of child brawls by the South Jakarta Metro Police in terms of predictive policing theory is not appropriate or optimal in predicting. The conclusions of this study are: First, brawls in 2019 to. The 2021 directive that the prevention of brawls by the South Jakarta Metro Police will not have much effect because there is an increase every year. Second, the factors that make fighting fights less effective because they have weaknesses such as the quantity of human resources, lack of personnel competence (skills, knowledge, and attitudes), lack of internal synergy with Satintelam, quantity of facilities, work methods, and minimal prices. The external constraints are cooperation with the National Police, TNI, local government, local leaders and schools, the motives and modes of brawl actors are growing, the community is fanatic and easily incited, the geography is too broad and the demographics are too many. Third, prevention of child brawls through the implementation of predictive policing is not carried out optimally because it does not take advantage of the characteristics of children as brawlers, be it age, number of times they have brawls, school level, and school name. The South Jakarta Metro Police only relies on data on locations and times when brawls are prone to occur and uses several strategies by carrying out several pre-emptive and preventive activities."

"Kejahatan uang palsu adalah kejahatan yang mengalami peningkatan secara kuantitas semenjak krisis melanda negara. Kejahatan uang palsu ini memang tidak tergolong dalam kekerasan (violence), melainkan lebih mengarah pada kejahatan tanpa kekerasan (non-violence) yaitu kejahatan yang tidak mengakibatkan derita kekerasan fisik secara langsung kepada korbannya.Meskipun demikian, akibat dari kejahatan uang palsu, yang termasuk dalam kategori Professional Crinimal Behavior ini sangat merugikan masyarakat dan negara. Untuk itulah maka pengetahuan mengenai modus operandi dari kejahatan uang palsu ini sangat dibutuhkan, tujuannya adalah agar masyarakat bisa sadar dan tidak menjadi korban dari kejahatan ini.Penelitian mengenai modus operandi kejahatan uang palsu ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan semua modus operandi kejahatan uang palsu yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi kejahatan uang palsu ini dibedakan antara modus operandi pembuatan uang palsu dengan modus operandi pengedaran uang paisu. Modus operandi pembuatan uang palsu yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menggunakan gabungan beberapa teknik cetak yang ada, yaitu teknik cetak offset digabungkan dengan teknik sablon dan teknik cetak sablon digabungkan dengan teknik komputer.Sedangkan modus operandi pengedaran uang palsu adalah dengan melakukan pembayaran secara langsung, menukarkan ke dolar Amerika dan memperjualbelikan dengan menggunakan perbandingan tertentu. Tempat-tempat yang digunakan untuk mengedarkan uang palsu adalah tempat-tempat yang telah disepakati bersama, misalnya rumah pelaku, area pakir, plaza, atau restauran. Pelaku mengedarkan uang palsu ini pada jam-jam yang telah disepakati bersama, bisa pagi hari, slang hari, sore hari atau bahkan malam hari."

"Tesis ini tentang Pengamanan Kampanye Pernilu 2004 oleh Polres Metro Jakarta Barat. Perhatian dan fait-us penelitian adalah pola-pola pengamanan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dan peran petugas yang terlibat pengamanan Kampanye Pernilu untuk mewujudkan Kampanye Pemilu yang aman dan mencegah timbulnya konflik antar massa parpol, sehingga tidak timbul kekacauan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, yaitu dengan mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari obyek penelitian atau petugas Polres Metro Jakarta Barat yang terlibat pengamanan Kampanye Pemilu, untuk mei hat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai maknanya dan sudut pandang yang diberikan dan dipahami oleh mereka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampanye Pemilu di Kotamadya Jakarta Barat berlangsung aman. Tidak ada konflik fisik yang melibatkan massa pendukung parpol dengan massa parpol lainnya. Pengamanan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat menggunakan pola-pola agar pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Hal ini berlandaskan pada kebijaksanaan Kapolres Metro Jakarta Barat, yaitu dengan menempatkan petugas di lokasi dan rute kampanye disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah atau kekuatan petugas digunakan seoptimal mungkin dan diberi waktu istirahat di kantor bila situasi kampanye berlangsung aman. Kebijaksanaan ini tujuannya adalah bila terjadi sesuatu kejadian yang memerlukan pengerahan kekuatan petugas dalam jumlah yang banyak, maka petugas masih mempunyai tenaga yang cukup dan optimal dalam perannya. Kampanye dapat berlangsung aman karena pola-pola pengamanan mencakup strategi sebagai berikut: (1) pelayanan pengamanan pemilu secara proaktif atau jemput bola, (2) jumlah petugas polisi di tempat-tempat strategis yang berpotensi konflik antar massa pendukung partai politik, (3) tidak ada konflik antara petugas polisi karena strategi penindakan terhadap pelanggaran aturan lalulintas melalui teguran simpatik dengan cara persuasuif edukatif, (4) kerjasama antara petugas polisi dan satgas parpol dalam kampanye dan penugasan petugas menjadi LO di 24 Parpol, KPU dan Panwaslu, pengamanan di lokasi kampanye menggunakan pola Ring, dan pengamanan dengan sistem mobile atau bergerak oleh Patko, untuk mengantisipasi kejadian di rute kampanye.Tujuan utama pengamanan Kampanye Pemilu adalah mencegah timbulnya konflik antar massa parpol karena terdapat persaingan untuk meraih simpatisan yang sebanyak-banyaknya. Kegiatan tersebut dituangkan dalam rencana pengamanan yang didasarkan pada proses manajemen keamanan dengan mempertimbangkan berbagai masukan mulai dari kerawanan, potensi konflik, Surat Pemberitahuan Kampanye partai politik dan LO. Dengan demikian Rencana Kegiatan Harian Pengamanan Kampanye Pemilu flel,sibel dan senantiasa valid mengikuti perkembangan dan perubahan jadwal dari parpol yang sering berubah. Dengan demikian kesiagaan dan penernpatan petugas selalu mengikuti perkembangan situasi kampanye. Pelaksanaan tugas pengamanan diorganisasikan dan dikendalikan oleh para Kabag, Kasat, Kapolsek dan Perwira lainnya, serta didukung dana berupa uang saku dan uang makan bagi petugas di lapangan.Potensi konflik dan kerawanan selama masa kampanye berada di rote kampanye, bukan di lokasi kampanye, karena hampir seluruh peserta kampanye ingin melakukan arak-arakan di jalan. sehingga pertemuan dengan massa parpol lain cukup besar. Hal ini sesuai dengan pendapat dan tanggapan dari petugas yang bertugas di lokasi dan rute kampanye serta peserta kampanye dari parpol. Potensi ini dapat dicegah dengan adanya kerjasama antara Ketua DPD Parpol, Satgas Parpol, KPU dan Panwaslu dengan Polres Metro Jakarta Barat. Disamping itu ada kesadaran dari warga masyarakat dan peserta kampanye bahwa mereka ingin memeriahkan kampanye dengan menunjukkan simbol partainya bukan dengan konflik fisik dengan masyarakat pendukung parpol lain. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di jalan dilakukan penindakan pelanggar aturan lalulintas terhadap peserta kampanye, penindakan dapat berupa tilang atau teguran. cara penindakan ini bersifat persuasif edukatif, penindakan bukan tujuan tetapi salah satu cara pembelajaran bagi peserta kampanye untuk tertib di jalan."

"Wacana perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan migrasi penduduk, yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah rumah kosong di wilayah tersebut. Rumah kosong dapat merusak lingkungan perkotaan, menurunkan nilai properti, meningkatkan kejahatan, dan menciptakan ketidakamanan. Keberadaan rumah kosong dapat meningkatkan tingkat pencurian dan perampokan. Hal ini juga diperparah dengan fenomena mudik Lebaran di Indonesia, di mana rumah kosong rentan menjadi target pencurian. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dapat memberikan informasi kepada pelaku kejahatan tentang rumah kosong. Dampak negatifnya melibatkan investasi, pembangunan kembali, nilai properti, dan nilai sewa, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan dalam pencegahan tindak pidana pencurian rumah kosong. Sesuai dengan penjelasan tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya Sat Reskrim dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dan menganalisis model pengamanan yang diterapkan dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Pencegahan Kejahatan, Teori Situational Crime Prevention, Teori Fixing Broken Windows, Konsep Pengamanan, dan Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dilakukan dengan cara mempergunakan informan untuk pengungkapan sindikat pelaku tindak pidana pencurian rumah kosong. Dalam menjaga keamanan lingkungan dari ancaman pencurian, diterapkan dengan langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dalam situasi tertentu. Salah satunya hal ini dapat diterapkan dengan berfokus pada perubahan fisik dan desain lingkungan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ini bisa mencakup peningkatan penerangan, pemangkasan tanaman yang dapat menyediakan tempat berlindung, atau memodifikasi struktur fisik yang mendukung keamanan.

---

The discourse on the relocation of Indonesia's capital from Jakarta to East The discourse on moving the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan has the potential to increase population migration, which could result in an increase in the number of empty houses in the region. Vacant homes can damage urban environments, lower property values, increase crime, and create insecurity. The presence of empty houses can increase the level of theft and robbery. This is also exacerbated by the Eid homecoming phenomenon in Indonesia, where empty houses are vulnerable to becoming targets for theft. In addition, developments in information technology can provide criminals with information about empty houses. The negative impacts involve investment, redevelopment, property values, and rental values, which can increase the likelihood of criminal events occurring. Therefore, this research focuses on preventing the crime of stealing empty houses. In accordance with this explanation, this research is aimed at analyzing the efforts of the Criminal Investigation Unit in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police and analyzing the security model implemented in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police. The method used is a qualitative approach. Theories used to explain these various problems include: Crime Prevention Theory, Situational Crime Prevention Theory, Fixing Broken Windows Theory, Security Concepts, and the Concept of Environmentally Based Crime Prevention Strategies. The results of this research indicate that the activities to prevent criminal acts of theft in empty houses implemented by the West Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit were carried out by using informants to reveal syndicates of perpetrators of criminal acts of theft of empty houses. In maintaining environmental security from the threat of theft, strategic steps are implemented which aim to reduce the opportunity for crime to occur in certain situations. One way this can be implemented is by focusing on physical changes and environmental design to reduce opportunities for crime to occur. This may include improving lighting, pruning plants that may provide shelter, or modifying physical structures that promote safety."

"ABSTRAKSistem I-24/7 disebut sebagai ldquo;state-of-the-art weapon rdquo;-nya INTERPOL,karena sistem ini sangat penting untuk digunakan dalam menanggulangikejahatan internasional dan terorisme, khususnya sebagai alat pertukaran dansharing informasi antar negara anggotanya. Pada pelaksanaannya di PoldaMetro Jaya sistem jaringan I-24/7 ini menemukan suatu kendala, namunkendala itu bukan berasal dari sistemnya melainkan dari user dari sistemtersebut. Upaya optimalisasi pengaturan manajemen sdm kebijakan usersistem jaringan I-24/7 perlu dirumuskan secara kompeherensif dan memilikilegitimasi regulasi yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling.Lokasi penelitian di Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwaUpaya Optimalisasi manajemen sumber daya manusia user Jringan I-24/7 diPolda Metro Jaya bisa dilakukan; pertama, revitalisasi sarana dan prasaranauser jaringan I-24/7. Kedua, memberikan kewenangan tunggal kepada userJaringan I-24/7 yang terlegitimasi melalui sprin. Ketiga, memperbaiki polarekruitmen user jaringan I-24/7 yang didasarkan pada kompetensi

---

ABSTRACTThe I 24 7 system is referred to as INTERPOL 39 s state of the art weapon ,because it is essential for sharing information among its member states. In itsimplementation in Polda Metro Jaya I 24 7 network system has been generated,but nothing comes from users of the system. Efforts to optimize the managementof the I 24 7 network system user need to be formulated comprehensively andhave clear regulatory legitimacy. This study used a qualitative approach and theselection of resource persons with purposive sampling technique. Researchlocation in Polda Metro Jaya. The results showed that the optimization of humanresource management of Jringan I 24 7 users in Polda Metro Jaya can be done first, revitalization of facilities and infrastructure of I 24 7 network users. Second,grant authority to I 24 7 Network users who are legitimated through sprin. Third,Improve the recruitment pattern of I 24 7 network users who stand out incompetence."

"Polisi oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menggunakan senjata api, hal ini yang membedakannya dengan masyarakat sipil pada umumnya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan senjata api merupakan pilihan upaya terakhir dalam tindakan kepolisian setelah bentuk kekuatan lainnya yang lebih lunak. Di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara pernah terjadi beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan senjata api. Selain itu juga terdapat beberapa penanganan pelaku tindak kejahatan yang berakhir dengan tembakan dari senjata petugas yang berindikasi pelanggaran. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab terjadinya penyalahgunaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan kepada personel yang terlibat maupun mengetahui penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian selama ini. Beberapa dokumen berkaitan ditelaah untuk menemukan fakta yang sebenarnya. Observasi yang dilakukan penulis selama berdinas sebagai anggota Polri menjadi dasar tambahan dalam memulai penelitian ini. Dari tiga faktor (individu, situasional, lingkungan) yang mempengaruhi penggunaan senjata api, penelitian ini menemukan dua hal baru yang menyebabkan petugas untuk menembakkan senjata apinya, yaitu karakteristik tersangka yang berasal dari etnis tertentu dan penembakan tersangka yang dilakukan di kawasan perumahan mewah. Bentuk laporan pasca penggunaan kekuatan yang komprehensif menjadi salah satu rekomendasi untuk dapat mengawasi dan mengevaluasi penggunaan senjata api dengan baik ke depannya.

---

Police are given the authority by law to use firearms, which distinguishes them from the civilian. It should be noted that the use of firearms is the last option on the use of force beside other softer forms. Considering that there have been several cases of violation and handling crimes that ended with the use of firearms against some suspects at Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, a study was conducted to reveal the causes of the abuse. In-depth interviews were conducted with officers who involved and were aware of the use of firearms in the police actions so far. Some related documents are examined to find out the real facts. Of three factors (incividual, situational, and environmental) that affect the use of firearms, this study found two novelty that caused officers to fire their gun, the characteristics of suspects who came from certain ethnic groups and the shooting of suspects carried out in elite residential areas. A comprehensive post-use of force report model is a recommendation to be able to monitoer and evaluate the use of firearms in the future."

"Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Narkoba dengan mengambil kasus di Lapas Klas I Cipinang Wilayah Polres Metro Jakarta Timur. Penelitian ini berfokus kepada pemolisian dalam pencegahan kejahatan sesuai dengan paradigma baru kepolisian yang telah bergeser dari reaktif menuju proaktif policing. Pemolisian yang proaktif sangat sejalan dengan pemikiran pencegahan kejahatan. Kejahatan narkoba telah menjadi perhatian seluruh dunia dan terdapat korelasi antara kejahatan dan narkoba di seluruh dunia (International Centre for the Prevention of Crime,2015). Pendekatan "rational choice theory" digunakan dalam penelitian ini terkait dengan perilaku manusia dalam melakukan kejahatan khususnya narkoba. Perpsektif Pemolisian merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dan keteraturan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena kejahatan narkoba di lingkungan Lapas Klas I Cipinang dan strategi pemolisian Polres Metro Jakarta Timur. Wawancara mendalam dengan stakeholder terkait dengan penelitian ini dan pengamatan terlibat terhadap kegiatan di Lapas menjadi instrument dalam pengumpulan data. Analisis penelitian dilakukan dengan mengkategorisasi dan triangulasi terhadap berbagai informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas memiliki jumlah tahanan dan narapidana yang jauh melebihi kapasitas fasilitas yang ada sehingga interaksi antara bandar, pengedar dan pemakai menjadi satu yang dapat dengan mudah membangkitkan penggunaan narkoba di dalam Lapas. Jumlah petugas yang terbatas, berkualitas rendah dan kurang berintegritas menjadi faktor penting yang menyebabkan berkembangnya kejahatan narkoba. Keterbatasan sarana prasarana terutama penggunaan teknologi informasi belum mampu melakukan pengawasan dan pengamanan secara efektif. Strategi pemolisian oleh Polres Metro Jakarta Timur masih belum optimal untuk bersinergi dengan stakeholder terkait. Strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan menempatkan polisi sebagai ?leading sector? dengan pembentukan Satgas pencegahan kejahatan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Pemda, Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Lapas, tokoh agama dan masyarakat. Pemisahan kelompok tahanan dan terpidana, bandar, dan pengedar sehingga menghindari terjadinya peredaran narkoba dan interaksi diantara mereka

---

This study is to explore the phenomenon of Policing Strategy to Prevent the drug related crime at Cipinang Prison Class I within the Police Department Region in East Jakarta. The study is focusing on policing to prevent crime as s new paradigm shift from reactive to proactive policing. The proactive policing is in line with the idea and approach of crime prevention. The drug related crime has became the international issue and there is a correlation between crime and drug (International Centre for the Prevention of Crime,2015). The rational choice theory has been used in this study related to the human behavior involve crime particularly drug related crime (Serdar Kenan Gul,2009). Policing perspective is a set of activities which aims to maintain the community safety and social order. This study used qualitative approach to explore the drug related crime within the Cipinang Prison and the policing strategy developed by Police Department at East Jakarta. Indepth interview with relevan stakeholders to this study and participation observation to prison activities became the instrument to data collection. Analysis was conducted by categorizing and triangulate to some informations collected through interview, observation dan document review.

The study indicated that Cipinang Prison has the number of prisoner far beyond the capacity the prison so that the interaction among dealer, distributor and user of drug became intensively united so that enable them to get access to the drug at prison. The limited number of prison personnel, the lack of quality and integrity became the critical factor for the circulation of drug at the Cipinang prison. The lack of facilities especially the use information technology were hindered the implementation of supervision dan security effectively. Policing strategy conducted by Police Department at East Jakarta was not optimally synergized with the related stakeholders. Policing strategy to crime prevention must be conducted by police department as the leading sector by establishing the working group to implement the drug related crime and engaging the relevance stakeholders such as Regional Government, the Ministry of Law and Human Right especially Directorate General of Prison, Head of Prison institution, religious leader dan community. The separation of prisoner, drug dealer, distributor and user to avoid the circulation of drug and the interaction among them."

"ABSTRAKTingginya kasus tawuran di Polres Jakarta Barat membutuhkanpenyelesaian yang mengedepankan pendekatan yang bersifat win-win solution sehingga dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa di masyarakat, Salah satu pendekatan adalah dengan mediasi yang merupakan implementasi dari restorative justice. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh legitimasi kepolisian, kepercayaan masyarakat dan keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan mediasi.. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan waktu cross sectional. Populasi penelitian kelompok pemuda dengan teknik sampling Cluster Random Sampling. Tempat penelitian wilayah hukum Polres Jakarta Barat dengan variabel eksogen adalah legitimasi kepolisian, peran masyarakat, dan keterlibatan pemuda. Variabel endogen respon masyarakat meliputi penerapan mediasi dan pencegahan tawuran. Pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup.analisis menggunakan analisis jalur (Path analisys). Hasil penelitian bahwa legitimasi kepolisian, peran serta masyarakatdan pemuda berpengaruh pada penerapan mediasi di Polres Jakarta Barat dalam pencegahan tawuran. Respon kepercayaan masyarakat menjadi variabel dominan dari ketiga variabel diikuti oleh legitimasi dan peran pemuda dalam penerapan mediasi pencegahan tawuran. Selain itu Mediasi juga sangat berpengaruh bagi pencegahan tawuran. Penemuan baru penelitian adalah pencegahan tawuran bisa menggunakn mediasi yakni peran serta masyarakat sebagai untuk menumbuhkan kepercayaan dan legitimasi kepada intitusi kepolisian agar mau terlibat dalam upaya pencegahan tawuran. Guna mencegah kasus tawuran berulang dengan pelaku-pelaku yang sama maka pendekatan yang lebih humanis yang saling menguntungkan baik korban maupun pelaku, polisi bisa menjalankan peran sebagai mediator untuk melakukan mediasi. Dan memaksimalkan peran pemuda untuk terlibat dalam pencegahan dan juga penyediaan fasilitas untuk mereka.

---

ABSTRACTHigh fight cases in West Jakarta Police require solutions that prioritize winwin solutions so as to improve relations between parties who are disputing in the community. One approach is mediation which is the implementation of restoration justice. The purpose of this study is to analyze the public response to the application of mediation by the West Jakarta Police in an effort to prevent contention from the restorative justice approach.This type of research is observational analytic with cross sectional time approach. The study population is a group of youth who use cluster random sampling techniques. The location of the West Jakarta Police Area research with exogenous variables which are legitimation, community response include youth's trust in the role of the police in mediation. Endogenous variables of mediatoan and prevention efforts to prevent fights. Data collection using a closed questionnaire. The analysis uses Path Analisys.The results of the study show that the legitimacy of the police force, the role of community and youth has a positive effect on the application of mediation in West Jakarta Police in preventing brawl. Public trust responses become thedominant variable of the three variables followed by the legitimacy and role of youth in the application of mediation to prevent brawl. Besides mediation is also very influential in preventing brawl. The new research finding is that brawl prevention can use mediation, which is the role of the community as a way to foster trust and legitimacy to police institutions so that they are willing to engage in brawl prevention efforts. To prevent cases of repeated fights with the same perpetrators, a more humanistic approach that benefits victims and perpetrators, the police can play the role of mediators to mediate. And maximize the role of youth to be involved in prevention and also facilitiesfor them."