Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada Skripsi ini akan dibahas tentang persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dimana penulis menitikberatkan persekongkolan tender sebagai bahan kajian utama. Selain itu, penulis membahas mengenai tender (pengadaan barang dan jasa) yang diadakan pada ruang lingkup pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus yang terjadi dalam tender pengadaan sarana dan prasarana program konversi energi minyak tanah ke LPG di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang diputus secara sah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melihat mengenai praktik persekongkolan tender dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia. Penulis juga melihat permasalahan dalam hal bagaimana pembuktian KPPU dalam penerapan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum persaingan usaha.

---

This thesis explores practices of unhealthy business competition and monopoly regulated by Law Number 5 and the year of 1999 by highlighting the case of Abuse of Tender Regulation as the main assessment. Included in the study is the case of Procurement Procedure for the government institutions. Case studies among others, tendering process for construction and procurement in the Directorate General of Oil and Gas in the Conversion Program from Oil to Natural Gas which was pleaded as unlawfully against the article 22 Law number 5 and the year of 1999 by Regulatory Commission for Business Competition ( KPPU ).

Normative Research Method is adapted by focusing on practices of tender conspiracy within the frame of law of business competition in Indonesia. Problem of vindication in court by KPPU and in applying the Regulation of Article 22 Law Number 5 the year of 1999 in the decision by KPPU is in fact, in accordance with the Business Competition Regulation in Indonesia."

"Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang dimulai pada tahun 2007 dinyatakan sebagai sebuah kebijakan strategis yang benar dalam menangani permasalahan kenaikan harga minyak internasional yang tidak terkendali. Namun tampaknya pemerintah terlalu panik bereaksi dengan mengeluarkan kebijakan konversi secara tiba-tiba. Kebijakan minyak tanah ke batu bara yang seharusnya dilakukan, ternyata tiba-tiba digantikan oleh kebijakan konversi minyak tanah ke gas (LPG). Perhitungan yang teliti dan implementasi yang dilakukan ternyata tidak berjalan secara optimal, sehingga masih memicu permasalahan dalam masyarakat. Perumusan kebijakan seharusnya dilakukan secara hati-hati dan melibatkan berbagai aktor dalam perumusan kebijakan, termasuk keterlibatan aktor politik."

"Tesis ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas elpiji tabung 3 kg, program ini dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi subsidi BBM yang membebani APBN dan untuk memanfaatkan potensi cadangan gas bumi Indonesia yang cukup melimpah. Namun dalam realitasnya implementasi program konversi ini tidak berjalan mulus. Pada pertengahan tahun 2010 telah terjadi berbagai ledakan gas elpiji tabung 3 kg di sejumlah lokasi. Data dari PT Pertamina per tanggal 12 Agustus 2010 diketahui jumlah kasus ledakan terbesar terjadi di Region 2 yaitu 118 kasus dan persentase konversi minyak tanah ke gas elpiji untuk region tersebut sudah 100%. Sementara langkah sosialisasi konversi minyak tanah ke gas elpiji telah dilakukan secara kontinu oleh pihak pemerintah dan Pertamina. Namun kenyataannya masih terjadi ledakan gas dan ironisnya ledakan terbesar terjadi di region tersebut. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data empiris tentang pengaruh sosialisasi dan rasa aman masyarakat terhadap efektivitas program konversi minyak tanah ke gas elpiji tabung 3 kg ditinjau dari perspektif ketahanan nasional melalui survey dan pengamatan di lapangan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor karena kasus ledakan yang paling banyak terjadi ada di Region 2 dan provinsi yang paling banyak kasus ledakannya adalah Jawa Barat serta Kabupaten Bogor merupakan salah satu dari tiga wilayah tertinggi kasus ledakannya di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, pendekatan ini mengandalkan angka-angka dalam bentuk skor sebagai dasar analisis. Untuk mendapatkan skor tersebut digunakan metode survey lapangan dengan cara menyebarkan angket kepada para responden. Populasinya adalah masyarakat Kabupaten Bogor penerima program konversi yang berjumlah 1.224.964 orang dan jumlah sampelnya 100 orang dipilih secara acak dengan tujuan supaya data yang diperoleh bisa mewakili populasi. Dari data, fakta dan informasi yang diperoleh melalui survei tersebut dapat dideskripsikan kondisi masing-masing variabel yang diteliti sehingga memungkinkan untuk diketahui pengaruh variabel sosialisasi dan rasa aman terhadap variabel efektivitas program konversi tersebut. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dan pengaruh antar variabel, digunakan perhitungan korelasi dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan kedua variabel sosialisasi dan rasa aman masyarakat berkorelasi kuat dan berpengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas program konversi minyak tanah ke gas elpiji tabung 3 kg di Kabupaten Bogor, hal ini diketahui dari hasil analisis korelasi dan regresi sederhana. Kemudian, hasil dari korelasi dan regresi berganda juga menunjukkan bahwa kedua variabel sosialisasi dan rasa aman masyarakat secara simultan berkorelasi kuat dan berpengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas program konversi tersebut. Dengan diketahuinya variabel sosialisasi dan rasa aman masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas program konversi, maka hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya peningkatan efektivitas program konversi minyak tanah ke gas elpiji tabung 3 kg.

---

This thesis discusses the effectiveness of kerosene to LPG cylinder 3 kg, which is issued by the government program aimed at reducing fuel subsidies that burden the state budget and to harness the potential of Indonesia's natural gas reserves are relatively abundant. But in reality the implementation of the conversion program is not running smoothly. In mid-2010 there has been a range of LPG cylinder 3 kg explosion in the number of locations. Data from PT Pertamina as of August 12, 2010 an unknown number of cases the largest explosion occurred in Region 2 of 118 cases and the percentage conversion of kerosene to LPG for the region is already 100%.While socialization step conversion of kerosene to LPG has been carried out continuously by the government and Pertamina. But the fact remains there was an explosion of LPG gas and ironically the largest explosion occurred in the region.

The purpose of this study to obtain empirical data on the influence of socialization and a sense of security community on the effectiveness of kerosene to LPG cylinder 3 kg viewed from the perspective of national security through surveys and observations in the field. The study was conducted in Bogor District because most cases of explosions occurred in Region 2 and the provinces that most cases of the explosion is the Bogor District in West Java and is one of the three highest areas of explosion cases in West Java.

The research method used is a quantitative approach, this approach relies on the figures in the form of scores as the basis for analysis. To get the score of the used method of spreading the field survey by questionnaire to the respondents. Its population is the recipient of the Bogor District conversion program which amounted to 1,224,964 persons and the number of samples randomly selected 100 people with the aim to obtain data that could represent the population. From the data, facts and information obtained through the survey can be described the condition of each variable studied, allowing for variables known to influence the socialization and sense of security to the variable effectiveness of the conversion program. As for knowing whether there is a relationship and influence between variables, use the calculation of correlation and regression.

The results showed the two variables of socialization and a sense of security community and strongly correlated variables significantly influence the effectiveness of kerosene to LPG cylinder 3 kg in Bogor District, it is known from the results of simple correlation and regression analysis. Then, the results of correlation and regression also showed that both variables of socialization and a sense of security people simultaneously correlate strongly and significantly influence the effectiveness of the program variables such conversion. By knowing the variables of socialization and a sense of security communities have a significant influence on the variable effectiveness of the conversion program, the results of this study can be used as a reference in an effort to increase the effectiveness of kerosene to LPG cylinder 3 kg."

"Pemakaian minyak tanah sebagai sumber energi yang paling banyak digunakan dalarn rumah tangga telah mengakibatkan masalah finansial yang memberatkan Anggaran Pendapntan Belanja Negara (APBN) berupa subsidi yang harus ditanggung oleh pemerin!ah. Harga minyak dunia yang semakin tinggi membuat subsidi semakin besar sehingga pemerintah berusaha melakukan pengurangan suhsidi. Pengurangan subsidi tersebut diantisipasi oleh pemerintah dengan melakukan konversi minyak tanah ke bahan bakar Liquid Petroleum Gas (LPG). Pemerintah menyatakan bahwa rumah tangga yang mengkonsumsi LPG akan mendapatkan keuotungan karena LPG dianggap lebih murah, lebih hemadan lebih efisien.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program konvcrsi minyak tanah terhadap welfare rumah tangga dengan melakukan penghitungan terhadap consumer surplus. Apabila terdapat seHsih yang berni1ai positif antara consumer surplus dalam penggunaan minyak tanah dengan consumer surplus dalam penggunaan LPG artinya ada kenaikan welfare masyarakat. Data yang digunakaan adalah data Survey Ekonomi Nasionat (Susenas) 2005 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan penelitian dibatasi pada lima propinsi yang ada di pulau Jawa.Pengolahan data dilakukan dengan ana!isis regresi setelah terlebih dahulu menerapkan beberapa perlakuan pada data untuk mengatasi masalah, quality effect, quantity premium dan selectivity bias. Prosedur yang diterapkan adalah penghitungan instrumental variable dan Heckman two-step procedure. Regtesi dilakukan dengan metode Ordinary Least Square terhadap model double log.Penghitungan pada flmgsi demand energi rumah tangga yang didapat dari basil regresi menyatakan bahwa terdapat seHsih yang bernilai negatif antifa consumer surplus pada saat masyarakat menggunakan minyak tanah dengan consumer surplus pada saat menggunakan LPG. Dengan kata Jain, berdasarkan data Susenas 2005 masyarakat mengalami penunman kesejahteraan ketika beralih dari mengkonsumsi minyak tanah ke LPG. Hal ini dapat terjadi karena harga LPG masih lebih mahal dibandingkan dengan harga minyak tanah."

"Penelitian ini memfokuskan pada dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terhadap ketahanan keluarga masyarakat sebagai sasaran kebijakan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendidtribusian, dan penetapan harga Liquefied Pctrolium Gas tabung 3 kg. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan komparatif. Operasional penelitian menggunakan survey melalui angket dan diperdalam dengan wawancara serta studi kepustakaan. Angket diberikan kepada masyarakat sebagai sampel penelitian yang berjumlah 191 keluarga sebagai sasaran kebijakan. Masyarakat dipilih secara cluster sampling dengan menetapkan 7 kecamatan dari 10 kecamatan serta dengan memperhatikan karakteristik masyarakat yang terdiri atas jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan di Jakarta Timur. Adapun analisis data korelasi dilakukan dengan Korelasi Product Moment dan Kendall Tau, serta analisis perbandingan dengan Uji Paired Sample T Test. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG dapat berjalan dengan skor 76 % dari skor yang diharapkan; 2) Ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (sebelum dilaksanakan konversi) memiliki skor 61 % dari skor yang diharapkan; 3) Ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (setelah konversi dilaksanakan) mencapai skor 67 % dari skor yang diharapkan; 4) Perbandingan ketahanan keluarga pemakaian minyak tanah dan LPG secara nyata berbeda, yang berarti bahwa pemakaian LPG secara umum berdampak positif terhadap ketahanan keluarga dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG belum sepenuhnya terlaksana sesuai tujuan, khususnya pada kebijakan pembagian paket perlengkapan LPG, yakni sebagian masyarakat yang membutuhkan belum mendapatkan paket pembagian, sementara im beberapa masyarakat yang kurang membutuhkan mendapatkan pembagian. Dalam hal pemakaian LPG meskipun secara keseluruhan pemakaian LPG lebih menjamin untuk peningkatan ketahanan keluarga, namun aspek keamanan pemakaian LPG masih menjadikan kendala dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan dan umtuk memperoleh tujuan kebijakan yang lebih optimal.

---

This research focussed at policy impact of kerosene conversion to LPG to resilience of public family as policy target in Kota Administrasi Jakarta Timur. The policy has been specified by govemment through Peraturan Presiden Nomor 104 The year 2007 about supply, distribution, and pricing Liquefied Pctroiium Gas tube 3 kg. This research is including quantitative research with comparative and descriptive design.

Research operational applies survey through enquette and deepened with interview and bibliogaphy study. Enquette given to public as research sample which amounts to 191 families as policy target. Public is selected in cluster wmpling by specifying 7 District out of 10 Districts and by paying attention to public characteristic consisted of gender, education, earnings and work type in Jakarta Timur. As for correlation data analysis is done with Korelasi Kendall Tau and Product Moment and comparative analysis with Uji Paired Sample Test.

From inferential analysis that : 1) Execution of kerosene conversion to LPG can run with score 76 % lifom score expected; 2) Resilience of family at kerosene usage ( before executed [by] conversion) has score 61 % fiom score expected; 3) Resilience of family at usage LPG ( after conversion is executed) reaehs score 67 % from score expected; 4) Resilience comparison of usage family of kerosene and LPG manifestly difers in, is meaning that usage of LPG in general aH`ects positive of resilience bound of family compared to kerosene usage.

Things required to is paid attention is that execution of policy of kerosene conversion to LPG has not fully is executed according to purpose, especially at policy division of supply package LPG, namely some of requiring publics has not got division package, meanwhile some publics that is unsatisfying requirw gets division. In the case of umge of LPG though as a whole usage of LPG is more guarantyingly for improvement of resilience of family, but usage security and safety aspect of LPG still making constraint compmed to kerosene usage. Therefore is required stages;steps to improve;repair execution of policy and obtain purpose of policy which more optimal."

"ABSTRAKBahan Bakar Minyak (BBM) mempunyai peranan pentingterutama sebagai sumber energi di dalam negeri, sumber penerimaannegara dan devisa, juga sebagai bahan baku industri. BBM menjadi suatukomoditas yang sangat strategis dalam perekonomian di Indonesia, baikbagi masyarakat (sektor rumah tangga), sektor trnsportasi maupun bagisektor industri.Dibandingkan dengan konsumsi energi Iain, terlwyata minyaktanah merupakan energi yang paling tinggi jumlah konsumsinya.Penlngkatan konsumsi telah membuat pemerlntah terpaksa mengimporminyak tanah, akibat terbatasnya produksl minyak tanah yang dihasilkankiiang-kilang daiam negeri. Akibatnya beban keuangan negara semakinberat kalau subsidi BBM terus dipertahankan.Pengurangan subsidi BBM ini berdampak pada semua sektor, jugapada konsumen rumah tangga yang sebagian besar menggunakanminyak tanah untuk memasak menjadi semakin sulit untuk mendapatkanminyak tanah dengan harga murah. Selaln itu dengan jumlah cadanganBBM yang semakin menurun menunjukkan sinyal untuk mulaimemanfaatkan energi Iain, yang salah satunya adalah LPG.Untuk mengetahui kemampuan LPG sebagai energi alternatifpengganti minyak tanah untuk memasak bagi konsumen rumah tangga maka dilakukan penelitlan ini, dimana sepertl diketahul bahwa konsumslenergi dipengaruhi oleh tingkat harga energi itu sendiri, harga energi Iainyang terkait dan tingkat pendapatan. Penelitlan ini diiakukan dalam duatahap. Pertama, penelitian dilakukan pada demand energi rumah tanggadi empat provinsi yang ada di pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, JawaTengah dan Jawa Timur) yang dianggap sebagai representatif permintaanenergi secara umum (agregat). Kedua, penelitian terhadap demandenergi rumah tangga pada kelompok berpendapatan rendah. Penelitianmenggunakan model demand energi rumah tangga yang pafing umumdengan menggunakan data sekuncler konsumsi dan harga tahun 1993~Hasil penelidan menunjukkan bahwa berdasarkan angkaelastisitas silang (cross price elasticity), LPG slgnlflkan mensubstituslminyak tanah pada rumah tangga di empat provinsl sampel, namun tidakpada rumah tangga kelompok miskin. Bagi kelompok miskin LPG masihmerupakan barang mewah. Angka elastisitas harga (own price elasticity)menunjukkan bahwa LPG merupakan barang normal untuk memasakpada rumah tangga provinsi sampel. Kenaikan harga minyak tanah dantingkat pendapatan (income elasticity) akan meningkatkan pemakaianLPG. Seiring dengan kenaikan pendapatan (income) maka konsumenrumah tangga akan beralih ke LPG sebagai energi altematif untukmemasak karena faktor efisiensi dan kenyamanan.

---

"

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui variabel determinan jumlah permintaan minyak tanah di 30 propinsi di Indonesia pada tahun 2004, dengan tujuan melihat keberhasilan kebijakan pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke LPG dalam rangka penghematan APBN. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model Permintaan, metode Ordinary Least Square. Dari penelitian ini diketahui bahwa Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan pada jumlah permintaan minyak tanah (Kt) yaitu harga minyak tanah itu sendiri (PKt), pendapatan per kapita (Y/cap) dan jumlah permintaan minyak tanah pada tahun sebelumnya (Kt-1).Berdasarkan kenyataan jumlah permintaan minyak tanah saat ini tahun 2008, yaitu tahun setelah konversi berjalan, jumlah permintaan minyak tanah menurun jika dibandingkan dengan hasil regresi tahun 2008 dengan asumsi ceteris paribus atau tidak ada konversi minyak tanah ke LPG. Dengan kata lain, kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang dijalankan pemerintah sampai saat ini berhasil. Namun total penghematan APBN yang dicapai pada tahun 2008 tidak sesuai dengan target pemerintah di awal kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dijalankan."

"Analisis ini membahas pengadaan 20 unit lokomotif dilakukan dengan penunjukkan langsung karena PT. Kereta Api mengganggap GE Transportation telah bekerja sama selama lebih dari 50 tahun. Oleh KPPU penunjukkan langsung dinyatakan bentuk persekongkolan dan diskriminasi yang secara sah melanggar ketentuan pasal 22 dan 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pokok masalah yang dihadapi adalah Bagaimana penerapan ketentuan pasal 22 dan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2010 ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha belum tepat sedangkan penerapan pasal 19 huruf d Undang-Undang Persaingan Usaha sudah tepat karena PT. Kereta Api terbukti telah memberikan suatu perlakuan istimewa kepada GE Transportation yang telah menyebabkan suatu persaingan usaha tidak sehat.

---

This analysis discusses the procurement of 20 units of locomotives made by direct appointment due to PT. GE Transportation Rail assume have been working together for more than 50 years. The Commission expressed the form of direct appointment of conspiracy and unlawful discrimination in violation of the provisions of articles 22 and 19 letter d of Competition Act. The principal problem faced is how the application of the provisions of Article 22 and Article Competition Act in a Commission decision in Case Number 05/KPPU-L/2010 review of The Competition Act. The principal problem is answered by using research method normative conclusion that application of article 22 of the Competition Act is not perfect yet, while the application of Article 19 letter d of Competition Act is precisely, because of PT. KAI have been proven to give a prefential treatment to GE"

"Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyediaan energi khususnya bahan bakar minyak adalah besarnya biaya subsidi yang harus ditanggung sehingga mengakibatkan besarnya anggaran belanja negara hingga mencapai Rp. 64, 212 trilyun. Apabila subsidi terus diberikan, maka akan terjadi pemborosan yang sangat besar. Pemerintah melalui Kebijakan Energi Nasional melakukan diversivikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak khususnya minyak tanah untuk dialihkan ke LPG. Penggunaan LPG dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar karena memiliki nilai kalor efektif yang lebih besar dibandingkan minyak tanah, yaitu mencapai 11, 900 kcal/Kg. Pada penelitian ini akan dilakukan studi proyeksi kebutuhan LPG yang akan dilakukan dengan menggunakan tiga skenario, yaitu berdasarkan PDRB, konsumsi perkapita dan Kebijakan Pemerintah yang menegaskan bahwa pada tahun 2015 keberadaan minyak tanah subsidi sudah tidak ada lagi di pasaran. Proyeksi dilakukan sampai dengan tahun 2025 untuk skenario pertama dan kedua. Sedangkan untuk skenario ketiga hanya sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dengan dilakukan studi ini, maka dapat diketahui proyeksi kebutuhan LPG di Kota Depok sehingga pemerintah melalui PERTAMINA dan pihak swasta dapat melakukan pengembangan infrastruktur LPG Kota Depok untuk memenuhi volume permintaan LPG. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, volume kenaikan permintaan LPG terbesar terjadi pada skenario ketiga, yaitu mencapai 41,696,571 Kg/tahun, sehingga total permintaan LPG untuk Kota Depok mencapai 121,243,098 Kg/tahun pada tahun 2015. Untuk memenuhi permintaan tersebut, perlu diadakan pengembangan infrastruktur LPG seperti penambahan unit SPPBE dengan kapasitas 50 MT/hari sebanyak enam unit yang sudah harus selesai didirikan dan dapat beroperasi pada tahun 2015 dan juga penambahan tabung LPG volume 3 kg dan kelengkapannya sebanyak 240, 000 set, dengan perkiraan investasi sebesar Rp. 14. 5 milyar/SPPBE dan Rp. 375,000/set tabung LPG. Dari hasil studi yang telah dilakukan, didapatkan bahwa lokasi yang paling strategis untuk pembangunan SPPBE tersebut adalah di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Pancoran Mas dan juga Kecamatan Sawangan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada letak daerah yang strategis untuk memenuhi suplai LPG ke daerah sekitarnya hingga mencakup seluruh wilayah Depok bahkan wilayah sekitar yang berada di luar Depok. Berdasarkan proyeksi dengan skenario ketiga ini, harus dilakukan juga penambahan agen LPG sebanyak _ 30 agen besar supaya distribusi LPG ke konsumen lancer sehingga diharapkan tidak terjadi kelangkaan LPG.

---

The struggle the government faces in supplying energy, especially oil, is mainly in subsidizing its price which has to be bore and cost the country's budget up to Rp. 64,212 trillion. If the subsidy continues to be given, there will be a high dissipation. The government diversifies energy through National Energy Policy to lower the high usage of oil especially petroleum to be diversified to LPG. The usage of LPG could increase energy usage efficiency because LPG more effective heat value compared to petroleum that reaches 11,900 kcal/Kg.

This research studies the projection of LPG needs in relation with petroleum usage conversion in Depok. The projection is done in three scenarios, the scenarios of which are based on GDP, consumption per capita, and Government Policy. The projection is estimated until year 2025 for the first and second scenarios. The third scenario is projected until year 2015 as the Government Policy runs until year 2015. Through this study the projection of LPG needs in Depok could be estimated so that the government through PERTAMINA and private sectors could anticipate Depok's LPG infrastructure development to fulfill LPG's volume demand which soared as the impact of the conversion program.

Based on this research, the highest increase in demand volume of LPG occurred in the third scenario, which reached 41,696,571 Kg/year, hence the total demand of LPG in Depok reached 121,243,098 Kg/year in year 2015. To fulfill those demand, the development of LPG infrastructure need to be started i.e. adding LPG station units with 50 MT/day capacity amounted to six stations. These six LPG stations should be established and commence operation in year 2015. In addition, it is needed to provide additional 240,000 sets of 3 kg LPG tubes with investment Rp. 1.4,500,000,000/station and Rp. 375,000/LPG tubes unit.

From this research it is concluded that the most strategic locations to build the LPG stations are in Cimanggis, Sukmajaya, Pancoran Mas and Sawangan. The selection was based on strategic location that could fulfill LPG supply to its surrounding areas that would cover Depok and even areas outside Depok. Based on the third scenario projection, addition of LPG agents should also be supported amounted to approximately 30 big agents so that the LPG distribution to consumers could be done evenly in order to prevent scarcity of LPG."