Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyaakan, bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan (narapidana) menjadi manusia seutuhnya baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan. Untuk itu suasana yang kondusif, tertib dan kesehatan jasmani dan psikologis yang terpelihara dari warga binaan pemasyarakatan merupakan sesuatu yang sangat berarti dan diharapkan olel, sebuah institusi lembaga pemasyarakatan di Iingkungan Departemen Hukum dan HAM RI. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 telah menggariskan hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan lembaga pemmasyarakatan, tanpa kecuali. Adapun hakhak tarsebut antara lain mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jamani. Selain itu UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 juga mencantumkan tentang Hak untuk Hidup : Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya, hidup tenterani, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta berhak atas lingkungan hidup yang balk dan sehat. Bunuh diri (suicide) di dalam lembaga pemasyarakatan dapat terjadi dan merupakan kasus yang paling fatal karena merupakan gangguan psikologis yang paling berbahaya dan wargabinaan yang melakukan bunuh diri dapat menimbulkan kericuhan pada teman-teman sekamarnya maupun orang-orang sekitarnya. Data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang bunuh din di dalam lembaga pemasyrakatan di seluruh Indonesia yang terlihat cenderung meningkat Pada tahun 2004 ada 19 kasus, tahun 2005 sebanyak 21 kasus, dan tahun 2006 dari Januari Dktober sebanyak 17 kasus. Berdasarkan kejadian diatas maka perlu upaya identifikasi resiko bunuh diri (suicide risk) terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh petugas kesehatan lembaga pemasyarakatan melalui pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis warga binaan sehingga dapat dilakukan pencegahan bunuh diri warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya Petugas kesehatan lembaga pemasyarakatan akan dapat berfungsi sebagai pintu terdepan untuk deteksi diri bunch diri dan terampil untuk melakukan prevensi dan mencegah terulangnya tindakan bunuh diri, kemudian bila menemukan warga binaan yang berisiko bunuh did akan dapat melakukan konseling psikologik dan atau merujuk warga binaan untuk tindakan medik psikiatrik. Dengan demikian maka diperlukan upaya advokasi kepada Diijen PAS untuk pelatihan bagi petugas kesehatan lembaga pemasyarakatan agar mampu melakukan identifikasi asesmen bunuh diri, Akhirnya sangat diperlukan kerja sama dengan psikolog, pckerja sosial, konselor, psikiater dan rumah sakit untuk pelaksanaan konseling dan atau rujukan bagi warga binaan yang berisiko bunuh diri."

"Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan, bahwa sistem pemasyaralcatan diselcnggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan (narapidana) menjadi manusia seutuhnya baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan. Untuk itu suasana yang kondusii tertib dan kesehatan jasmani dan psikologis yang terpelihara dari warga binaan pemasyarakatan merupakan sesuatu yang sangat bcrarti dan diharapkan oleh sebuah institusi lembaga pernasyarakatan di lingkungan Deparlcmen Hukum dan HAM RI. Undang -- undang nomor 12 tahun 1995 telah menggariskan hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan lembaga permasyarakatan, tanpa kecuali. Adapun hak-hak tarsebut antara lain mendapatkan pcrawatan, baik perawatan rohani maupun jamani. Selain itu UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 juga mencantumkan tentang Hak untuk Hidup : Sctiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin scrta bcrhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bunuh diri (suicide) di dalam lcmbaga pemasyarakatan dapat texjadi dan merupakan kasus yang paling fatal karcna mcrupakan gangguan psikologis yang paling berbahaya dan wargabinaan yang melakukan bunuh diri dapat menimbulkan kericuhan pada teman-teman sekamarnya maupxm orang-orang sekjtamya. Data yang diambil dari Dircktorat Jcndcral Pemasyarakatan tentang bunuh diri di dalam lembaga pemasyrakatan di seluruh Lndonmsia yang terlihat cenderung meningkat Pada tahun 2004 ada 19 kasus, tahun 2005 sebanyak 21 kasus, dan tahun 2006 dari Ianuari- Oktober sebanyak 17 kasus. Berdasarkan kejadian diatas maka perlu upaya identiiikasi resiko bunuh did (suicide risk) tcrhadap warga binaan pcmasyarakatan oleh petugas kesehatan lembaga pemasyamkatan melalui pelatihan untuk mcningkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam memberikan pelayanan pemcriksaan kcschatan fisik dan psikologis warga binaan schingga dapat dilakukan pcnoegahan bunuh diri warga binaan di lembaga pemasyarakatan."

"ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk mengungkapkan apa yang melatarbelakangi implementasi dalam pemberian hak pendidikan untuk warga binaan. Fenomena ini dijelaskan dengan menggunakan teori keadilan sosial, teori pembelajaran sosial, dan teori kontrol sosial. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa pemberian pendidikan strata satu di dalam lembaga pemasyarakatan dapat memberikan dampak yang positif dalam proses reintegrasi untuk warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan.

---

ABSTRACTThis paper is made to reveal what lies behind the phenomenon of implementation in providing the rights of education for inmates in correctional instituons. This phenomenon is explained by three theories, the first is, social justice theory. Second is, social learning theory. And the las is, social control theory. The results of this paper shows that the implementation of undergraduate education in correctional institutions can provide a positive impact in the reintegration process for inmates who have followed the educational process which is provided by the penitentiary."

"Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah merekomendasikan program intervensi untuk mengubah persepsi masyarakat sekitar Lembaga Pemasyamkatan Kclas II B Brebes terhadap WBP yang menjalankan pidana di Lapas. Umumnya persepsi yang sekarang dimiliki adalah persepsi yang kurang menguntungkan bagi usaha pembinaan WBP. Selain itu tidak semua orang yang masuk Lapas adalah orang yang memang jahat. Persepsi yang merugikan ini timbul sebagai akibat kurangnya pengetahuan masyaralcat tentang Sistem Pemasyarakatan. Biasanya masyarakat melihat Lapas sebagai "bui? atau ?sekolah bagi penjahat yaitu tempat penampungan penjahat yang justru akan berkumpul bersama penjahat lain dan akan menjadi semakin ah1i. Akibat cap jelek (stigma) yang diberikan masyamkat itu, proses perbaikan perilaku dan sosialisasi para narapidana terhambat, bahkan menyebabkan eks narapidana kembali melakukan kejahatan. (Samosir C.D, 1996. Untuk mengurangi dampak negatif dari persepsi yang salah itu diperlukan upaya berupa program intervensi untuk mensosialisasikan Sistem Pemasyarakatan baik proses maupmm hasil pembinaannya, juga diharapkan rekomendasi ini dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pembuatan kebijakan yang melibatkan masyarakat sehingga program pembinaan WBP dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.Dalam menyusun Rancangan Inteivensi ini penulis merujuk pada beberapa hal yaitu:a. Teori tentang persepsi sosial yang pada dasarya menyatakan bahwa,- persepsi bersifat subyektif artinya, hal yang sama bisa dipersepsikan berbeda oleh orang yang berbeda- persepsi dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu perseptor- menambah informasi dan pengalaman baru pada perseptor dapat menghasilkan perubahan persepsi- masyarakat yang semula mempunyai persepsi negatif dapat diberikan pengalaman yang dapat membuat persepsinya berubahb. Tekhnik dan strategi intervensi yang diungkapkan oleh Zahman, Kotler dan Kaufman (1972) dalam Creating Social Change. Ada lima unsur pokok dalam pembahan sosial (disebut Five Cs) yaitu, Cause, Change Agency, Change Target,Channel and Change Strategy.Tekhnik intervensi yang akan digunakan meliputi:a. Pendekatan Kelompokb. Pendekatan andragogic. Mendatangkan Tokoh modelHakekat Pemasyamkatan yang intinya menggunakan istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Soekano dibacakan pada Konfercnsi Dinas para Pejabat Kepenjaraan di Lembang Bandung. Sujatno. A, (2004) Konsepsi Pemasyalakatan ini, bukan semata-mata memmuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu methodologi dalam bidang ?treatment oienders". Sistem Pemasyarakatan bersifat multilateral onented, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan, Secara singkat sistem pemasyarakatan adalah konsekuensi adanya pidana penjara yang merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan.Berdasarkan tinjauan yuridis di atas maka disusunlah Rancangan Intervensi yang terdiri dari beberapa tahapan rancangan kegiatan yaitu :a. Rancangan Kegiatan untuk mensosialisasikan kegiatan intervensi guna memperoleh dukungan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Rancangan kegiatan intervensi kepada seluruh pejabat Eselon IV di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Brebes Rancangan Kegiatan intervensi kepada masyarakat- Kegitan intervensi berupa 2 Diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah dan pemutaran film- Sasaran intervensi adalah keluarga WBP yang bertempat tinggal sekitar Kecamatan Brebes (mengingat lokasi Lapas Brebes di Ibukota Kabupaten Brebes, Kecamatan Brebes, Kelurahan Brebes) Kecamatan Brebes terdiri dari 8 Kelurahan, tahap l dimulai dari keluarga WBP dari Kelurahan Brebes - Jumlah peserta dalam tiap Tahap : 10 - 20 orang terbagi dalam 2 kelompok- Kegiatan intervesi dilakukan di ruang pertemuan Lapas Brebes- Waktu/pelaksanaan intervensi selama 2 hari yaitu :- haari Jumat dari jam 08.00 -11,00 WIB- hari sabtu dari jam 08.00 _ 12.00 WIB- Materi program intcrvensi"

"Tesis ini berlatar belakang hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai sebelas lembaga dengan skor integritas terendah pada tahun 2008 yang lalu, dimana salah satunya adalah mengenai pelayanan yang ada di lembaga pemasyarakatan, khususnya berkaitan dengan kunjungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kunjungan dari persepsi dan harapan bagi keluarga yang akan mengunjungi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Tangerang-Banten.Landasan teori yang dipergunakan adalah teori kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) melalui lima dimensi dalam kualitas pelayanan, yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty. Gambaran kesenjangan secara menyeluruh antara persepsi dan harapan dari kualitas pelayanan tergambar pada gap 5, yang dijabarkan dalam 20 indikator.Hasil penelitian menunjukkan pencapaian tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang Banten ditinjau dari 5 (lima) dimensi ServQual (Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty) adalah sebesar 0,67. Faktor pelayanan yang menghasilkan tingkat kepuasan pengunjung tertinggi adalah pada dimensi Reliability sebesar 0,68, kemudian dimensi Tangible, Responsiveness dan Emphaty sebesar 0,67. Faktor pelayanan yang menghasilkan tingkat kepuasan pengunjung terendah adalah pada dimensi Assurance sebesar 0,66.Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang Banten belum dapat memuaskan pengunjung pada semua indikator penelitian, sehingga diharapkan di masa yang akan datang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang Banten harus lebih berupaya meningkatkan kinerjanya dari hasil yang cukup baik menjadi lebih baik.

---

The background of this thesis based on the result of the survey conducted by Corruption Eradication Commission (KPK) on integrity of public sector which described that the integrity was still at low level. The result included the service at Correction Facilities, especially concerning the family visit of the convicts. This research aims to investigate the quality service of family from perception and expectation of family?s convicts in having family visits at correctional facilities Class I Tangerang-Banten.The primary of the writing thesis theory is the qualities theory of service which addressed by Zeithami, Parasuraman and Berry through five dimensions of Service Qualities which consists of Tangible, Reliability, Responsiveness, Emphaty and Assurance. The fifth dimensions shown overall gap and assessment between hopes and perspective of service quality, with detailed in 20 indicators questions.The result of research shows attainment of level of customer satisfaction to service at Correction Facilities Class I Tangerang-Banten evaluated from 5 dimensions ServQual (Tangible, Reliability, Responsiveness, Emphaty and Assurance) be equal to 0,67. Service factor yielding level of highest customer satisfaction is dimension of Reliability equal to 0,68, then Tangibles, Responsiveness and Emphaty equal to 0,67. Service factor yielding level of lowest customer satisfaction is dimension of Assurance equal to 0,66.There was found that services in Correction Facilities Class I Tangerang-Banten have not been able to satisfy of family visit for convicts at all observed dimension indicators, so next time Correction Facilities Class I Tangerang-Banten must be able to increase of service performance from good enough result become good."

"ABSTRAKTugas akhir ini adalah suatu rancangan program yang penulis tawarkan sebagai pelengkap program pembinaan kemandirian pada keterampilan kerja di Lapas Klas II A Bogor serta Lapas di Indonesia pada umumnya.Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.Walaupun sudah ada program pembinaan kemandirian tetapi masih berdasarkan pada keterampilan kerja teknis saja (paham materi pelatihan dan ada hasil kerja), sebenarnya pada diri WBP yang perlu diamati adalah :a. Kondisi psikis dari diri WBP, karena mereka tinggal di lingkungan penjara. Maka ia mengalami hilangnya kemerdekaan bergerak dan disertai hilangnya kebutuhan lain yaitu lost of heterosexual relationship, lost of goods service, lost of autonomy, lost of security (Greshan M Skyes, 1974)b. Kondisi status-status yang dimiliki sebelumnya, karena mereka mempunyai kegiatan-kegiatan atau suatu pekerjaan yaitu mahasiswa, pengemudi angkot, pegawai swasta dan masih usia remaja/belum punya tuntutan kebutuhan. Hal inilah yang menimbulkan situasi konflik diri pada masing-masing persepsi mereka.c. Dari kedua pengaruh tersebut, sehingga terjadi dorongan-dorongan spontanitas adalah dimana saat mereka memilih, dan ingin mendaftarkan diri menjadi anggota kelompok keterampilan kerja di Lapas Bogor.Oleh karena itu, pada WBP perlu dianalisa baik dari sisi kondisi psikis, kondisi status sebelumnya dan bentuk kompetensi (minat, bakat dan pengalamanpengalamannya), bahwa mereka sebenarnya ada usaha tetapi tidak paham mengenai jalan keluarnya (hambatan atau bantuan), hal inilah mereka merasa keraguan dalam mengikuti keterampilan kerja di Lapas BogorPada penelitian penulis tentang kondisi WBP dalam mengikuti pelatihan keterampilan kerja, baik yang diselenggarakan oleh LSM/Ormas, dan pihak petugas pemasyarakatan maka perlu dilaksanakan Program Pelatihan Analisis Sahabat (PAS).Diakhir pelatihan PAS diharapkan WBP memahami dan mengendalikan suatu ambisi dan kenyataan yang cenderung menemui adanya hambatan yang juga ada bantuan (pendukung ambisi). Berharap WBP dengan dorongan bukan spontan saja terhadap keterampilan kerja tetapi punya n-ach yang tinggi, dan punya dorongan mental yang merupakan daya gerak di dalam dirinya sehingga dalam meraih dengan cepat dan efektif mencapai keberhasilan."