Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan penertiban lahan makam Mbah Priok merupakan pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 132 Tahun 2009 tentang Penertiban Bangunan yang didirikan di atas Tanah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara seluas 1.452.270 m2 yang terletak di Jalan Eks TPU Dobo, Kelurahan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam kegiatan proses penertiban lahan makam Mbah Priok yang terjadi pada tanggal 14 April 2010, mendapat perlawanan dari jamaah makam dan masyarakat sekitarnya yang diikuti dengan tindakan kekerasan dan pembakaran, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (a) Tidak mempertimbangkan masukan dari Muspiko terutama Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, berkaitan dengan informasi intelejen yang menyatakan bahwa terdapat kekuatan masa yang sudah mempersiapkan perlawanan terhadap kegiatan penertiban; (b) Rencana penertiban yang disusun oleh Satpol PP DKI Jakarta dan pemberitahuan waktu pelaksanaanya terlalu singkat, sehingga tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pelaksana penertiban untuk mendalami rencana dimaksud; (c) Kurangnya pengorganisasian dan pemberian briefieng yang jelas kepada segenap unsur pelaksana penertiban yang melibatkan Satpol PP dari 6 (enam) wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah yang cukup besar; (d) Tidak disiplinnya anggota Satpol PP, sehingga tidak mengedepankan tindakan yang persuasif humanis, tetapi justru melakukan tindakan kekerasan terhadap massa, sehingga memancing solidaritas massa untuk melawan petugas, dan (e) Lemahnya pengendalian petugas Satpol PP selama pelaksanaan kegiatan penertiban berlangsung, akibatnya menyebabkan penghentian pelaksanaan penertiban tidak segera diikuti dengan penarikan petugas Satpol PP di lokasi kegiatan penertiban. Selama pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melaksanakan pengamanan dan berhasil meminimalisir jatuhnya korban baik pada pihak Satpol PP maupun pihak jamaah makam/masyarakat yaitu dengan cara: (a) Kapolda Metro Jaya koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, dan menyarankan agar pelaksanaan penertiban dihentikan karena situasi sudah tidak terkendali dan mengakibatkan jatuhnya korban; (b) Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menindaklanjuti perintah Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan jalannya penertiban yang semakin tidak terkendali, dan melaksanakan koordinasi dengan Kasatpol PP di lapangan; (c) Meminta kepada Habib Rizieq untuk menenangkan massa yang berada di lokasi serta bantuan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya guna mencegah pemberangkatan/peregeseran massa dari wilayah lain menuju lokasi penertiban yang didorong oleh rasa solidaritas; (d) Melakukan evakuasi terhadap Satpol PP dengan bantuan Kapal Ditpolair Polda Metro Jaya ke Pondok Dayung.

---

Policing activities cemetery land Mbah Priok is the implementation of the Governor of DKI Jakarta No. Instruction. 132 of 2009 on the Control Building is founded on the Land PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Rights Management North 1/Koja No. 1,452,270 m2 area, located at Jalan Ex TPU Dobo, Village Koja, North Jakarta. In the process of policing activities Mbah Priok cemetery land that occurred on April 14, 2010, received resistance from the congregation and the community surrounding the tomb, followed by acts of violence and arson, resulting in loss of life and property loss.

The condition is caused by several factors, including: (a) Not considering input from Police Chief Muspiko especially Tanjung Priok Port, relating to intelligence information stating that there is a future force that is preparing for resistance to the enforcement activities; (b) policing plan prepared by Satpol PP DKI Jakarta and its implementation time was too short notice, so it does not provide sufficient opportunities for administrators to explore policing plan; (c) Lack of organization and administration briefieng clear to all elements of executive policing involving Satpol PP of 6 (six) areas of the city in DKI Jakarta Province with a sizeable amount, (d) No discipline Satpol PP, so it does not put forward a persuasive action humanist, but rather the act of violence against the masses, so that the lure of mass solidarity against the officers, and (e) Lack of official controls Satpol PP during the implementation of policing activity takes place, consequently result in termination implementation of policing is not immediately followed by the withdrawal of personnel on site Satpol PP policing activities.

During the execution of enforcement activities undertaken by Satpol PP, Port of Tanjung Priok Police have been carrying out security and managed to minimize casualties on both sides Satpol PP nor the congregational cemetery/community is by way of: (a) the Metro Jaya police chief in coordination with the Governor of DKI Jakarta, and suggested that the implementation of policing has not stopped because of the situation under control and resulted in casualties, (b) Chief of Police of the Port of Tanjung Priok follow up on the Polda Metro Jaya chief orders to discontinue the course of policing an increasingly uncontrollable, and coordinate with Kasatpol PP in the field, (c) Urge the Habib Rizieq to appease the masses who are in the location and the help of religious leaders and other community leaders to prevent the departure/mass shift from other regions to the location of the control that is driven by a sense of solidarity, (d) evacuation of PP with the help of Ship Satpol Ditpolair Polda Metro Jaya into Rowing."

"Kekerasan kolektif merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang acap kali dicetuskan oleh konflik antar pribadi. Demikian halnya yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan, pada awalnya konflik terjadi antar individu, kemudian berkembang menjadi konflik antar kelompok sampai dalam bentuk kekerasan kolektif.Konflik dan kekerasan ini terjadi karena masing-masing atau salah satu narapidana membawa identitas kelompoknya, seperti kelompok kamar atau blok, etnis, kelompok narapidana atau kelompok tahanan.Kekerasan kolektif antar narapidana cenderung menimbulkan orang terluka, cidera, kehilangan nyawa, dan kerusakan benda atau barang; suasana tidak aman dan tidak nyaman, sehingga menghambat pelaksanaan pembinaan.Selama ini Lembaga Pemasyarakatan telah menempuh upaya untuk mengatasi konflik dart kekerasan, yaitu : memberikan pengarahan, peringatan dan teguran, melakukan tindakan fisik, "tutupan sunyi", atau meniadakan dan menunda hak-hak tertentu, serta melakukan pemindahan dan proses hukum bagi yang terlibat.Namun demikian kekerasan masih terus berlangsung. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya preventif dan promotif yang lebih efektif dan menyentuh akar permasalahannya.Penulis mencoba mengajukan program intervensi untuk kalangan narapidana dalam bentuk permainan peran atau sirriulasi, dan untuk petugas serta beberapa narapidana tertentu dengan program pelatihan negotiating dan mediating skill.Diketahui bahwa jumlah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia cukup besar, sedangkan persediaan dana dan waktu sangat terbatas. Oleh karena itu, penyelenggaraan program intervensi ini akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas. Program ini diajukan dengan alasan : pertama, memungkinkan terjadinya kontak, kerja sama, dan komunikasi pada semua pihak, sehingga diharapkan dapat terjalin hubungan yang sating percaya dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama; kedua, dengan alasan yang pertama tersebut, diharapkan akan tumbuh orientasi komunitas pergbuni Lembaga Pemasyarakatan bukan orientasi grouping yang cenderung menimbulkan sikap dan prasangka in-group/out-group, ordinat sub ordinat, superior dan inferior pada kelompok-kelompok narapidana."

"Kehidupan di kota Jakarta begitu kontras. Bahkan bila kita melihat grafik atau data di kantor milik aparat keamanan, di tiap sudut kota maka akan terlihat, bagaimana tingkat kriminalitas begitu tampak nyata hadir dalam kehidupan masyarakat kota metropolitan ini. Michel Faucault, seorang ahli sosiologi mengatakan bahwa 'No crime mean no police'. Keduanya saling membutuhkan kehadiran satu dan yang lain, tetapi juga saling bertolak belakang berlawanan. Lalu bagaimana mungkin mewujudkan tindak kriminalitas yang sama sekali bersih di lingkungan masyarakat, bila dalam artikel pemberitaan dan televisi masih tersiar kabar setiap hari tentang krimalitas yang berbahaya di sisi lain yang digambarkan oleh media. Bagi Bordieu komunikasi merupakan pertukaran bahasa yang berlangsung sebagai hubungan kekuasaan simbolis di mana terwujud hubungan kekuatan antara pembicara dan mitra atau lawan bicara dalam suatu komunitas (Bourdieu,1982:14). Dan hubungan sosial adalah hubungan dominasi yang ditandai oleh interaksi simbolis. Serta dalam komunikasi melibatkan pengetahuan dan kekuasaan(Haryatmoko,2010). Dan bagaimana masyarakat memaknai ini semua Pemalakan, perkelahian, penyiksaan, penghakiman warga oleh tetangga sendiri, kekerasan yang dipicu oleh pengunaan narkotika dan obat terlarang, tindakan sewenang-wenang aparat keamanan yang terjadi di sekitar lingkungan kita adalah juga tindakan kekerasan yang dapat membawa dampak pada tiap-tiap pribadi. Yang kemudian peristiwa-peristiwa itu tersimpan dalam ingatan masing-masing orang, lalu menimbulkan pemaknaan tersendiri sehingga hubungan antar sesama manusia menjadi berubah dari keadaan yang tertata sebelumnya.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana memahami budaya takut yang terjadi dalam kehidupan bertetangga dalam ingatan yang tersisa dari peristiwa kekerasan yang pernah dialami warga penghuni kompleks Permata dan bagaimana warga memaknainya. Penelitian ini dilakukan di Kompleks Permata, Jakarta Barat dari Juni 2009 hingga Mei 2010. Mengunakan metode penelitian kualitatif ethnography dan pelaksanaan partisipasi observasi di lapangan selama kurang lebih 2 bulan.Dari hasil penelitian ini diketahui, budaya takut yang didapat dari ingatan kolektif terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi menjadikan masyarakat sebagai subordinate di lingkungan tersebut melakukan resistensi dalam beragam bentuk terhadap dominasi oleh pihak dominant, baik pada aparat keamanan maupun kepada tetangga di lingkungannya sendiri. Atau kompromi atas kehadiran kekerasan di lingkungannya. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan untuk membantu masyarakat warga kompleks Permata dalam mengatasi permasalahannya.

---

The life in Jakarta city are so contrast, even if we looked at the charts or data in the security forces office it will shown that now the crime rate seemed truly has become a part of the lives of the metropolis people in every corner of the city. Michel Faucault, a sociologist said that no crime means no police that both needs each others presence, but always conflicting and in a contacting position to one another. But then how we achive a clean society without any acts of criminality, when everyday the media, both printed or televisions are broadcasting news about dangerous criminal and describing it from a bad angle. For Bordieu, communication is an exchange languanges that took place as symbolic of power relations where the true streght of the relationship between the speker and the partner or the other person within the community ( Bourdieu,1982:14). And that a social relations are characterized by the dominance relation of symbolic interaction. And that in communications involved both knowledge and power( Haryatmoko,2010). How does people interpret's it all? Robbery, fights,torture, citizens judgemented their own neighbors, violence triggered. By the used of drugs and narcotics, arbitrary actions by security forces that has an impact on each individuals. Which will be stored in each person's memories and it will developed its own meaning, so the relationship between fellow human beings changed from the orderly state it was.This study aimed to have an understanding about the culture of fear which accured in the neighborhood life of Kompleks Permata and the remaining memories of them experiencing violence incidents, and how they interpret it. This research was conducted in Kompleks Permata West od Jakarta starting June of 2009 until May of 2010. Using ethnography qualitative research methods and an implementation of participating field observation for an approximately two months.The results of this research noted that the scared cultures derived from the collective memories of the violent events that accured as a subordinate within the community to preforn in various forms of resistancy against the domination of the dominant party, from the security forces and as well from the neighborhood. Or compromising of presence of violent in the neighborhood. That's why it is necessary of transforming the environment to help the society of Kompleks Permata in addressing their problems."

"Keberadaan suporter sepakbola dalam suatu pertandingan tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat dikatakan suporter merupakan pemain yang ke duabelas dari tim kesebelasannya. Salah satu nama suporter sepakbola di Indonesia adalah Jakmania, suporter Jakmania adalah para pendukung sepakbola dari kesebelasan tim Persija. Kehadiran suporter Jakmania ini semakin memeriahkan suatu laga pertandingan dan dalam kacamata ekonomi kegiatan persepakbolaan ini merupakan suatu aset. Namun pada kenyataannya kehadiran suporter Jakmania justru sering menimbulkan masalah kamtibmas, terkait dengan tindakan kekerasan yang terjadi sebelum pertandingan sampai dengan pertandingan usai dilaksanakan. Tindak kekerasan ini masih sering ditemui walaupun pihak kepolisian sudah melakukan pengamanan, baik tindak kekerasan yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi petugas kepolisian. Dengan menggunakan penelitian lapangan atau field research, dan melalui penelitian metode gabungan (mixed method research), tesis ini bertujuan : (1) mengetahui latar belakang proses terjadinya tindak kekerasan oleh suporter Jakmania.; (2) menganalisis hubungan anatara fanatisme suporter Jakmania dan tindak kekerasan yang terjadi; (3) merumuskan pola penanggulangan yang tepat oleh pihak kepolisian (Polres Metro Jakarta Selatan) terhadap tindak kekerasan suporter Jakmania, sehubungan wilayah polres yang merupakan basecamp Jakmania dengan jumlah suporter Jakmania terbanyak. Novelty dari tesis dalam bidang masalah sosial yang dihadapi kepolisian ini adalah dirumuskannya suatu model penanggulangan yang tepat dalam rangka kepolisian mengantisipasi tindak kekerasan para suporter sepakbola baik ditingkat Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan masukan bagi wilayah kesatuan lainnya, serta Mabes Polri.

---

Football`s supporter can not be separated with the game, so we also call the team twelve of player in the game is supporter. One name supporter of football in Indonesia is Jakmania, that supports Persija football team. Sometimes they can make the action game well and be the good asset to economical vision. In fact, Jakmania always creates social class problems, in connection with their violence actions during pre and post the game. It is always happen, though the police officer has conducted security, as a identified and an unidentified by police officers. Using the field research and combined methods research (mixed research method), it is purpose: (1) to know processing of the Jakmania violence background., (2) to analysis relation of Jakmania fanaticism and the violences , (3) to make a good procedure preventing the Jakmania violence, especially for South Jakarta Metro Police, because the region of South Jakarta Metro Police is the basecamp of Jakmania and has the most of member Jakmania. One result of thesis about the field of social problems facing the police force is to make a procedure of model to prevent the football?s supporter action in the South Jakarta Metro Police, Metropolitan Police Department, and inputs for the other entity, as well as Police Headquarters."

"ABSTRAKTesis ini menggambarkan tentang konflik sosial yang terjadi terkait dengan sengketa lahan antara PT.Pelindo II dengan ahli waris Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang kemudian dikenal dengan nama ?Mbah Priok?. Konflik sosial yang terjadi kemudian mengalami puncaknya dengan terjadinya bentrokan antara massa dari simpatisan ahli waris makam ?Mbah Priok? dengan petugas Satpol PP dibantu Polisi dan unsur lainnya pada 14 April 2010. Kerusuhan yang terjadi saat pembongkaran makam ?Mbah Priok? ini, kemudian menimbulkan korban meninggal dunia dan luka-luka, selain juga kerugian materil. Maka untuk menyelesaikan konflik seperti ini, diperlukan upaya penanganan agar persitiwa ini tidak meluas, sehingga menimbulkan masalah baru. Sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka Polri dalam kapasitasnya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, mempunyai andil untuk menyelesaikan konflik tersebut dalam rangka meredam, dan membantu penyelesaian konflik dengan damai dan tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Polres Pelabuhan Tanjung Priok kemudian berusaha menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mengedepankan upaya mediasi yang diwujudkan dalam bentuk dialog yang mempertemukan para pihak yang berkonflik. Proses dialogis tersebut dilandasi oleh 3 (tiga) prinsip utama yang menjadi pijakan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yakni Integritas, Independensi dan kesabaran serta ketulusan. Dengan 3 prinsip utama tadi dan juga kesolitan dari tim kerja yang dibentuk, maka terjadilah kesepatan bersama antara para pihak yang dituangkan dan ditandatangani sebagai bentuk dari resolusi damai yang dikedepankan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

---

ABSTRTACT

This Tesis describes the social conflict that arose in relation to the land dispute between PT. Pelindo II with the heirs of Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad or otherwise known as ?Mbah Priok?. The social conflict culminated with a clash that occurred between the massed supporters of the heirs to the tomb of Mbah Priok and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) officers assisted by the Police and other elements on April 14, 2010. The riot that took place during the eviction of the Mbah Priok tombstone caused deaths and injuries as well as material damage. Therefore, in resolving such conflict, efforts in handling of clashes are needed to prevent the spreading which in turn leads to a new problem. In accordance with Law Number 2 Year 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia, the State Police in its capacity as servant, protector, and guardian of the people has a role in resolving the conflict so as to subdue it and assist in resolving the conflict peacefully and without inflicting loss upon any party. The Tanjung Priok Port Resort Police attempted to become a mediator to settle the conflict by putting forward a mediation effort of engaging the conflicting parties in a dialog. The dialog process was based on 3 (three) main principles that serve as the foundation of the Tanjung Priok Port Resort Police, namely Integrity, Independence, and patience as well as sincerity. With these 3 main principles and the solidity of the work group that was formed, a collective agreement was reached between the parties which was put forth and signed as a form of peaceful resolution that was put forward by the Tanjung Priok Port Resort Police in resolving the conflict."

"This research lifts up issues on forced eviction as an impact of green space policy, with the case study of forced eviction in BMW?s Park. The research views forced eviction in Taman BMW through human rights aspect, where the notions of human rights is to make sure that every citizen secures guarantee of human rights from the state. To find data of this research the researcher did the field research by interacted with the subject and interviewed the expert from National Commission of Human Rights and Jakarta?s Law Aid Foundation. This research uses descriptive qualitative approach, where the data were collected by using literature study, interview, observation and interaction to whom are appropriate to this research. In conclusion, this research found that forced eviction happened in BMW?s Park gives a lot of victim of human rights violation and the state is charge, of the human rights violation."