Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Remaja, masa dimana individu berkembang dan mengalami proses perubahan dari anak-anak menuju dewasa, yang ditandai oleh tanda-tanda menuju kematangan seksual dan mengalami perubahan dan perkembangan fisiologis dan psikologis, serta merupakan situasi transisi dan pencarian identitas tentang siapa aku. Pengaruh diluar dirinya bisa merubah sikapnya. Remaja putus sekolah secara individu sama dengan remaja lainnya yang mempunyai keinginan, harapan dan kebutuhan serta potensi, tetapi karena suatu sebab, baik dari dalam diri maupun dari luar dirinya tidak bisa sekolah atau melanjutkan sekolah formal.Pola pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Negara Cibabat Cimahi merupakan kegiatan atau program pelayanan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku individu atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, bimbingan dan pelatihan yang dilakukan diluar sekolah formal. Unsur yang mencakup pendidikan non formal adalah; objektif atau tujuan belajar, karakteristik pelajar, pengorganisasian, metodologi belajar dan kontrol. Bentuk bimbingan dan pelatihan yang dilaksanakan ialah bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan. Semua kegiatan dan program belajar mengajar ini salah satunya ditujukan dalam rangka meningkatkan keterampilan sosial remaja putus sekolah.Keterampilan sosial adalah, kemampuan untuk menciptakan hubungan-hubungan sosial yang serasi dan memuaskan, mengadakan penyesuaian yang tepat terhadap lingkungan sosial, memecahkan masalah sosial yang dihadapi serta mengembangkan aspirasi dan menampilkan dirinya. Ciri individu yang memiliki keterampilan sosial; bertanggung jawab, mentaati peraturan, menerima dan menghargai orang lain dan diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, disiplin, mengetahui tujuan hidup dan mampu membuat keputusan, melalui pendidikan diharapkan keterampilan sosial dapat tumbuh dan meningkat pada remaja putus sekolah.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola pendidikan non formal remaja putus sekolah di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Negara dalam meningkatkan keterampilan sosial peserta didiknya, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya.Penelitian bersifat studi evaluatif, menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini tidak bermaksud membuat generalisasi, tetapi melakukan studi evaluatif di salah satu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan pendidikan non formal.Hasil penelitian menunjukkan, pola pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan sosial remaja putus sekolah, adalah ; objektif belajar untuk memberikan keterampilan sosial dan keterampilan kerja sebagai salah satu yang menimbulkan minat dan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan. Pengorganisasian siswa kedalam sistem kelompok wisma dan kepengurusan siswa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa saling berkomunikasi, beradaptasi dan disiplin serta menumbuhkan rasa tanggung jawab. Metoda belajar praktek kerja perorangan memberikan kesempatan siswa menyalurkan hasrat, menunjukkan potensi diri dan tanggung jawab serta kemandirian.Temuan penelitian menunjukkan, terdapat remaja putus sekolah yang memiliki keterampilan sosial yang baik. Ternyata hal itu terjadi selain karena pola pendidikan dari lembaga, juga karena motivasi siswa mengikuti bimbingan dan pelatihan sebagai kebutuhan dan sarana belajar untuk bekal hidup, latar belakang kehidupan yang relatif tetib dan mampu mengetahui serta menentukan tujuan hidup, kemampuan menerima orang lain dan diri sendiri sebagai pendorong tersalurkannya hasrat dan mengeksploitasi potensi dirinya. Kepercayaan yang diberikan oleh teman dan pembina kepadanya menambah kepercayaan diri.Remaja putus sekolah yang kemampuan keterampilan sosialnya kurang, ternyata motivasi mereka mengikuti kegiatan bimbingan dan pelatihan karena dorongan kewajiban sebagai siswa dan melaksanakan tugas sebagai pengurus siswa, serta menghindari sanksi, bukan atas dorongan kebutuhan dirinya. Merasa selalu diperhatikan orang lain dan menganggap kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai beban bagi dirinya, membuat sikap yang ditampilkannya tidak spontan dan tidak wajar. Dengan adanya beban tersebut maka remaja putus sekolah tersebut terhambat peningkatan kemampuan keterampilan sosialnya.Pelaksanaan pola pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan remaja, mendorong terciptanya kondisi yang memungkinkan meningkatnya keterampilan sosial pada remaja putus sekolah. Dengan dasar tersebut maka perlu dilakukan perbaikan serta penyempurnaan pelaksanaan pola pendidikan non formal di PSBR, khususnya metoda belajar materi bimbingan sosial kelas dan pelaksanaan kontrol serta komunikasi antar pelaksana kegiatan, yang mengarah kepada penyaluran minat dan bakat dalam rangka pengembangan potensi diri remaja putus sekolah, yang pada gilirannya mampu meningkatkan keterampilan sosial remaja putus sekolah dengan baik."

"Tesis ini menempatkan pendidikan dalam suatu kerangka besar, yaitu masyarakat sistem kapitalisme. Apakah pendidikan benar-benar sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang didengung-dengungkan selama ini, ataukah hanya untuk meyediakan sumber daya manusia untuk keperluan pemutaran roda-roda produksi demi keberlangsungan sistem kapitalisme yang mendominasi dunia sekarang? Untuk melihat itu, diperlukan pemikiran-pemikiran aliran baru dalam bidang pendidikan, misalnya Philip Combs, Ivan Illich, Paulo Freire, Everett Reimer, dan lain-lainnya.Pendidikan, layaknya sebuah produk (sebagai cultural product), sekarang gencar dipromosikan melalui media massa yaitu iklan yang tentu saja sudah tidak sederhana lagi dalam penampilannya, namun sudah menggunakan teknik-teknik periklanan yang modern. Dalam meng-iklan-kan, tidak hanya melalui media cetak saja, namun sudah merambah ke media televisi. Tesis ini memfokuskan pada iklan perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS di media cetak. Penelitian ini dibuat pada kurun waktu dimana perguruan tinggi sedang gencar-gencarnya melakukan iklan guna menerima mahasiswa baru tahun akademik 2002/2003 (23 April sampai dengan 4 Juli 2002) pada surat kabar harian Kompas.Penelitian hendak menjawab pertanyaan:

1. bagaimana mendeskripsikan iklan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi dalam suatu sistem masyarakat kapitalis ?
2. bagaimana menginterpretasikan praktek wacana, baik produksi dan konsumsi teks, iklan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi dalam konteks masyarakat kapitalis ?
3. bagaimana menjelaskan konteks sosial budaya mempengaruhi wacana pendidikan kepada khalayak melalui iklan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi?

Penemuan tentang pola-pola iklan perguruan tinggi beserta kerangka konteks ideologisnya, dianalisis dengan menggunakan critical discourse analysis dari Norman Fairclough. Dengan melihat pada tiga tataran, yaitu teks, praktek wacana, dan sosiokultural dalam konteks historical situatedness.Ditemukan 108 iklan penerimaan mahasiswa baru (31 iklan PTN dan 77 iklan PTS) pada kurun waktu tersebut. Pada tataran teks dan praktek wacana ditemukan iklan-iklan PT tersebut banyak menggunakan slogan-slogan yang bernuansa globalisasi sebagai istilah sekarang yang menjelma dalam kapitalisme. Gencarnya iklan PT dapat dilihat sebagai semangat persaingan dalam memperebutkan konsumen. Globalisasi yang sekarang sedang berlangsung seiring dengan angin neo-liberalisme, dapat dilihat dengan memudarnya peran negara sebagai regulator. Ideologi neoliberalisme hanya percaya kepada pasar sebagai satu-satunya pengaturnya. Negara harus dikurangi perannya di dalam kehidupan masyarakat, dengan dalih deregulasi ataupun desentralisasi yang sekarang menjadi 'makanan' sehari-hari, termasuk dalam urusan pendidikan."

"Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kuaiilas sumber daya manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat pula. Oleh karena itulah pendidikan merupakan nvestasi dalam sumber daya manusia yang sangat penting.Di negara kita selama ini pendidikan tidak pernah dianggap sebagai suatu masalah yang kuat, seperti masalah ekonomi dan politik yang mampu mempengaruhi banyak hal. Akibatnya alokasi dana pemerinlah untuk anggaran pendidikan relatif tidak besar. Untuk tahun 2001 misalnva, alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan hanyalah Rp 2,8 triliun. Dari keseluruhan jumlah anggaran tersebut separuh lebih (Rp 5,4 triliun) digunakan untuk belanja rutin dan sisanya untuk belanja pembangunan. Dana yang kecil ini, terutama untuk belanja rutin, diperuntukkan hanya unluk membayar gaji guru yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Maka dapat dibayangkan berapa besar dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah.Di era otonomi dan desentralisasi saat ini, melalui PP No. 105 tahun 2000, telah menggariskan perlunya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengetahui besarnya biaya dari kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan dilakukannya (termasuk biaya di bidang pendidikan). Pengetahuan ini merupakan langkah awal untuk Pemda agar dapat menyusun anggaran kinerja, sebagaimana yang oleh PP tersebut dikatakan mesti disusun oeh Pemda. Oleh karena itu, tesis ini mencoba melakukan perhitungan terhadap biaya penyelenegaraan pendidikan melalui perhitungan terhadap total dan unit cost kegiatan pendidikan. Selain itu penelitian ini mencoba untuk menghitung besarnya subsidi pendidikan yang layak diberikan ke suatu sekolah berdasarkan hasil perhitungan total dan unit cost tersebut.Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka penelitian ini dibuat sebagai suatu studi kasus yang memfokuskan kajiannya pada sekolah menengah kejuruan (SMK), dengan mengambil sampel SMKN 10 dan SMK Cahaya Sakti di Jakarta. Sedangkan keseluruhan informasi yang dijadikan sandaran penelitian ini adalah selama tahun kalender 2001 (mulai bulan Januari sampai Desember 2001).Untuk melakukan perhitungan total dan unit cost banyak sekali metode yang dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu metode double distribution untuk SMKN 10 Jakarta dan metode tradisional untuk SMK Cahaya Sakti Jakarta.Dari hasil penelitian ini dengan metode tersebut di atas, maka didapatkan-bahwa total cost penyelenggaraan pendidikan di SMK membutuhkan dana besar. Unit cost di SMK yang dijadikan sampel dalam penelitian ini iuga sangat besar jumlahnya. Sementara di sisi lain penermaan yang didapatkan SMK tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan sekolah untuk membiayai kegiatan pendidikannya. Sehingga SMK selalu mempunyai masalah defisit pada keuangannya. Hal ini sangatlah mengganggu kelancaran proses pengajaran di SMK.Untuk itulah maka subsidi pemerintah untuk SMK sangat dibutuhkan. Tetapi seperti telah diketahui bersama, alokasi dana pemerintah untuk sektor pendidikan tidaklah besar. Oleh karena itu subsidi yang seharusnya diberikan pemerintahpun sangatlah terbatas. Padahal SMK membutuhkan dana yang tidak sedikit terutama untuk melakukan kegiatan praktek bagi siswa/i-nya. Bagi SMK negeri maupun swasta yang dijadikan sampel penelitian ini, subsidi mutlak diperlukan. Tetapi sampai saat ini, baru SMK negeri saja yang mendapatkan prioritas bantuan dari pemerintah. Sedangkan SMK swasta lebih banyak mencari jalan keluar sendiri untuk memecahkan masalah ini. Disini terjadi ketimpangan yang men}buat SMK swasta merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Padahal bagaimanapun juga keterlibatan swasta dalam menyediakan pendidikan di negara kita sangat dibutuhkan dan sangat memberikan kontribusi yang besar. Jadi sebaiknya pemerintah harus lebih arif dalam memberikan perhatiannya (terutama masalah pembagian dana bantuan) kepada SMK negeri maupun kepada SMK swasta."

"Masalah yang menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja pada masa sebelum dan sesudah Perang Saudara (1861-1865) di Amerika sebagai akibat pola pendidikan yang masih bersifat tradisional sehingga terbatas pula kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Padahal pada masa itu bangsa dan negara Amerika sedang mengalami proses perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri, di mana dibutuhkan tenaga-tenaga yang ahli dan professional. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat industri di Amerika.Dengan adanya reformasi pendidikan yang bersifat demokratis pragmatis, yang ditulis John Dewey dalam bukunya Democracy and Education, diharapkan masalah yang ada pada masa transisi dari agraris ke industri dapat terpecahkan.Teori-teori dan konsep mengenai reformasi pendidikan yang demokratis digunakan oleh John Dewey dalam mengadakan reformasi ditunjang pula hal ini dengan berbagai pendapat dan konsep tentang pragmatisme karena Amerika Serikat merupakan negara yang menganut ajaran pragmatisme sehingga dapat terbentuk masyarakat yang mandiri dan percaya diri.There was a problem in America when the Civil War happened (1861-1865). It was about the opportunity to get a job because of the skills the people had. They didn't have good skills. Their abilities made them got a little salary.

At that time they had traditional method in education so that the space to be better was very bad. On the other hand, there was an industry revolution, so people tried to change their method and tried to reform the method to study so they would have good condition and good salary.

The American society on that period really needed a good method to be better to follow the development. John Dewey came with his book about education. The education that made people could change their way to be better with their abilities. The book was Democracy and Education, it was about to educate people in democracy way. The people would choose the education that could be used with them to improve their skills and knowledge. The Dewey's concepts were about self-reliance, individual and independent people by using Dewey idealism, pragmatism."

"Meskipun secara hukum perempuan dan laki-laki dijamin mempunyai hak yang sama dalam pendidikan seperti tertulis di dalam pasal 31 UUD 1945, pasal 5,6 dan 7 Undang - Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang - Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, tetapi dalam kenyataan pendidikan perempuan Indonesia masih tertinggal dari laki-laki baik dilihat dari tingkatannya maupun bidang ilmu yang ditekuni. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketertinggalan perempuan dalam pendidikan lebih banyak disebabkan oleh faktor nilai budaya yang bias jender yang disosialisasikan di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun media massa. Beberapa Penelitian menemukan bahwa keluarga mengutamakan pendidikan (yang lebih tinggi) bagi anak laki-laki, karena anak laki-laki diharapkan dapat mendukung orang tua secara ekonomi pada masa tua. Sedangkan keengganan orang tua untuk "menanamkan modal" untuk pendidikan anak perempuan, disebabkan adanya anggapan bahwa orang tua tidak dapat menikmati investasi yang ditanam karena anak perempuan setelah menikah akan meninggalkan rumah orang tua mereka untuk mengabdi kepada keluarga suami (Budiati, 1991; Johnson, 1992). Hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang dihadapi oleh anak perempuan dalam masyarakat Minangkabau, di mana anak perempuan sangat diharapkan di dalam keluarga untuk mendukung orang tua pada masa tua. Sedangkan anak laki-laki setelah menikah akan meningggalkan rumah orang tua untuk bertanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya (Miko,1996). Namun demikian, dibandingkan dengan anak laki-laki, pendidikan anak perempuannya masih lebih rendah terutama pada tingkatan sekolah menengah ke atas. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengetahui dan memahami lebih dalam bagaimana persoalan yang dihadapi anak perempuan Minangkabau berkaitan dengan pendidikannya. Mengingat perubahan sosial yang terjadi telah mengakibatkan berkurangnya (hilangnya) faktor-faktor sosial budaya yang mendukung status dan kedudukan perempuan Minangkabau dewasa ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data yang utama. Sebagai pendukung digunakan teknik observasi, dan studi pustaka dan studi dokumen. Penelitian dilakukan di desa Singgalang Kecamatan X Koto Propinsi Sumatera Barat. Subyek penelitian adalah anak perempuan dengan status pendidikan yang berbeda, yaitu: Putus Sekolah, SMP, SMEA, SMA, dan Pesantren Putri. Di camping itu, wawancara juga dilakukan dengan kedua orang tua responder, saudara laki-laki, mamak, tokoh masyarakat (Ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai), dan Pejabat Kandepdikbud Kecamatan X Koto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari hubungan kekerabatan mamak-kemenakan suku-salko, induak bako-anak pisang, dan andan pasumandan, maka status dan kedudukan anak perempuan menjadi lemah, kerena hubungan kekerabatan ini di desa penelitian sudah renggang. Anak perempuan tidak lagi dapat mengharapkan dukungan dari mamaknya, karena sudah teijadi pergeseran peran mamak di dalam masyarakat Minangkabau. Selanjutnya bila dilihat dari hubungan kekuasaan di dalam keluarga, kedudukan perempuan (anak perempuan) juga semakin lemah. Pergeseran peran mamak, semakin berkurangnya harta pusaka yang semula menjadi andalan ekonomi dan kemandirian perempuan, serta pola keluarga inti semakin memperkokoh kedudukan suami (sumando) di dalam keluarga. Ditemukan bahwa ayah/suami merupakan pengambil keputusan utama terhadap persoalan persoalan di dalam keluarga termasuk terhadap anak perempuan Di samping ayah, anak laki-laki merupakan orang yang berkuasa terhadap anak perempuan, sedangkan Ibu nampak kurang mempunyai kekuasaan di dalam keluarga, karena hampir semua keputusan di dalam keluarga diputuskan oleh ayah. Bila dilihat dari pembagian kerja di dalam keluarga, perempuan (anak perempuan) adalah orang yang bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaan rumah tangga (kerja reproduktif). Tidak terlibatnya laki-laki dalam pekerjaan ini karena dalam masyarakat Minangkabau ada hambatan budaya tentang yang pantas dan tidak pantas dikerjakan oleh laki-laki Minang apalagi bila ia menjadi Sumando atau penghulu kaum, ketidakpantasan mengerjakan pekerjaan rumah menjadi semakin kuat. Sosialisasi peran reproduktif ini sangat ditekankan kepada anak perempuan, sehingga tidak jarang hal ini berdampak buruk terhadap pendidikan anak perempuan. Mengenai pendidikan anak perempuan di dalam keluarga, pada umumnya anak perempuan tidak merasakan adanya diskriminasi dalam pendidikan, namun mereka merasakan adanya perbedaan penilaian terhadap anak perempuan yang bersekolah dengan anak laki-laki yang bersekolah, karena perbedaan tujuan menyekolahkan anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan cenderung memilih sekolah yang sesuai dengan jendernya, serta ada kecenderungan anak perempuan terkungkung dengan stereotip jender dalam memandang pendidikan. Ayah, dan saudara laki-laki mempunyai peran yang besar dalam pendidikan anak perempuan karena mereka mempunyai wawasan yang luas, tetapi tidak demikian dengan ibu mereka. Keadaan ini tidak terlepas dari faktor "merantau" yang merupakan sesuau yang khas bagi laki-laki Minang. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pendidikan anak perempuan didesa penelitian di antaranya adalah: Adanya sikap subinisif anak perempuan terhadap hal-hal yang selama ini di dominasi oleh laki-laki seperti ilmu pasti dan teknik, tradisi kawin muda dan stigma gadih gadang indak balaki, beban pekerjaan rumah tangga yang sepenuhnya dibebankan kepada anak perempuan, rendahnya motivasi dan kesadaran anak perempuan dan orang tua akan manfaat pendidikan bagi anak perempuan, tradisi merantau yang khas bagi laki-laki, kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya sensitif jender, sistem NEM dan rayonisasi, serta kondisi pendidikan penduduk desa Singgalang yang masih relatif rendah."

"ABSTRAKProgram penuntasan wajib belajar pendidikan dasar semakin lama akan semakin sulit oleh adanya latar belakang dan masalah yang bervariasi. Oleh karena itu perlu adanya alternatif perencanaan yang tepat sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar serta mengembangkan sistem perencanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan tingkat kesulitannya.. Dalam penelitian ini digunakan metode Cartwright untuk menentukan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menggunakan teknik analisis Delphi untuk mengembangkan model perencanaan wajib belajar pendidikan dasar yang sesuai dengan karakteristik sasaran target. Berdasarkan hasil penelitian ini ada 14 problem yang menghambat bagi terlaksananya wajib belajar. Dari analisis DELPHI dihasilkan : (a) analisis untuk setiap item pertanyaan, terjadi perubahan baik dalam skor rerata maupun angka penyimpangan baku selama tiga kali putaran. Hai ini merupakan indikator bahwa pengiriman kembali hasil analisis putaran sebelumnya kepada responden memiliki dampak pada pengisian kuisioner berikutnya; (b) analisis setiap responden untuk semua pertanyaan merupakan sajian pandangan dari masing-masing responden untuk seluruh item pertanyaan yang diberikan. Maka pandangan masing-masing responden diberlakukan sebagai pandangan terhadap ide model perencanaan gabungan dari atas dan dari bawah, karena responden yang dipilih adalah para pakar pendidikan dan perencanaan pendidikan. Dari hasil evaluasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa problem yang berupa jarak dan sekolah jauh, aspirasi pendidikan keluarga rendah, motivasi sekolah anak rendah, kehidupan keluarga siswa secara ekonomi kurang mampu, anak diperlakukan sebagai tenaga kerja, anak dipaksa untuk membantu bekerja, penduduk jarang karena tersebar tidak merata, mobilisasi dana masyarakat rendah, secara geografis daerah sulit, memiliki variabilitas tinggi dan status problem kompleks, upaya pemecahannya harus direncanakan dari bawah. Sedangkan problem yang berupa kekurangan ruang kelas dan gedung sekolah, kekurangan guru, anggaran dari Pemerintah Daerah terbatas, komunikasi dan transportasi belum lancar, memiliki variabilitas rendah dan status problem sederhana, maka upaya pemecahan problem harus direncanakan dari pusat. Dari hasil penelitian ini disarankan agar perencanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun disusun menggunakan model kombinasi antara perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. "

"Pemerintah Hindia-Belanda pada masa kolonial, tahun 1900-1942, atas tuntutan para tokoh perempuan pribumi (Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika), dalam usaha mengangkat derajat dan harkat kaum perempuan serta melepaskan dari ikatan adat dan kebiasaan yang merugikan, diminta agar membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan. J.H. Abendanon dengan alasan lain, seperti kecilnya jumlah anak perempuan pribumi yang bersekolah, dan hambatan adat yang melarang anak perempuan bersekolah bersama (ko-edukasi) dengan anak laki-laki pada usia dewasa, meminta agar pemerintah membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan pribumi, agar mereka tidak "terbelakang". Tetapi pemerintah belum dapat mengabulkan tuntutan dan permintaan tersebut karena waktunya belum tepat. Dewi Sartika atas prakarsa dan swadaya, pada tahun 1904 mendirikan "sekolah isteri" sekolah pertama untuk kaum perempuan pribumi. Usaha ini diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga penyelenggaraan sekolah perempuan meningkat jumlahnya. Tetapi walaupun telah ada usaha masyarakat tersebut, masalah keterbelakangan dan kemiskinan kaum perempuan pribumi belum teratasi. Masyarakat mengharapkan Pemerintah mengulurkan tangan melalui pendidikan, memberi bekal pada kaum perempuan untuk bisa mandiri. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan subsidi pada sekolah-sekolah perempuan yang ada, kemudian menata program pada sekolah dasar umum, selanjutnya membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi guru, dengan membuka sekolah guru perempuan, dan akhirnya membuka sekolah dasar khusus bagi perempuan pribumi yang sekaligus digunakan untuk latihan oleh murid sekolah guru. Hasil kebijaksanaan tersebut, cukup memuaskan, karena selain meningkatnya jumlah murid perempuan pada sekolah umum, juga jumlah sekolah perempuan meningkat lagi. Dari segi prestasi siswa perempuan yang lulus dari sekolah tidak mengecewakan sehingga diterima di masyarakat untuk menduduki jabatan tertentu, seperti guru, perawat, pemegang buku dan lainnya, sehingga kebijaksanaan tersebut juga mengakibatkan mobilitas dan perubahan sosial, ekonomi serta kebudayaan. "

"Menghitung biaya pendidikan PSPD FK Usakti di Rumah Sakit Pendidikan Fatmawati merupakan hal yang penting. Tidak saja hal itu berguna bagi FK Usakti dan RS Fatmawati sendiri untuk membuat penghitungan seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam penyelenggaraan pendidikan itu secara lebih tepat, tetapi juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah selain dapat dipakai sebagai acuan bagi rumah sakit serta fakultas kedokteran lain. Menghitung biaya pendidikan dokter di Rumah Sakit Pendidikan bukanlah hal yang mudah, karena standar untuk itu tidak ada. Khususnya di rumah sakit milik pemerintah yang menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dengan fakultas kedokteran swasta. Jadi, menghitung biaya itu semata-mata hanya didasarkanAtaskesepakatan tanpa menyalahi peraturan-peraturan yang mengikat masing-masing pihak.Hal yang pertama perlu disepakati adalah batasan tentang biaya pendidikan. Kedua, perlu disepakati komponen-komponen biaya yang diikutsertakan dalam penghitungan biaya untuk pendidikan. Ketiga, adalah bagaimana cara masing-masing komponen itu dihitung sebagai biaya pendidikan.Biaya pendidikan yang mesti dikeluarkan ditujukan untuk memperoleh hasil yang diharapkan, yaitu terselenggaranya suatu program pendidikan yang bagi calon dokter dari FK Usakti harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh FK Usakti dan pelaksanaannya tertuang dalam isi Piagam Kerja Sama antara FK Usakti dengan Rumah Sakit Fatmawati.Permasalahan yang timbul disebabkan karena selama ini biaya untuk pendidikan itu hanya ditetapkan secara aktual berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak semata, tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku. Sementara pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan itu merasa bahwa penetapan secara demikian kurang adil dan tidak sesuai dengan kenyataan.Penelitian ini membuktikan bahwa biaya pendidikan aktual tidak berbeda dengan bila dihitung secara normatif dalam hal total biaya maupun biaya satuan pendidikan, tetapi amat berbeda dalam pengalokasian biaya tersebut terutama untuk biaya investasi gedung dan biaya untuk gaji/honorarium. Perhitungan secara normative dalam penelitian ini juga memperlihatkan adanya inefisiensi tenaga yang dilibatkan dalam pendidikan.Berdasarkan hasil yang didapat maka disarankan agar perhitungan biaya pendidikan yang berjalan saat ini segera dikaji kembali dan rekrutmen tenaga yang dilibatkan ditinjau ulang sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatif yang ada, untukmenghindarkan dampak negatif terhadap program yang berlarut-larut.

---

Education Cost for the Medical Doctor Profession Study Program of Trisakti Medical School at Fatmawati HospitalCalculating the education cost of medical doctor profession, study program of The Trisakti Medical School at Fatmawati Hospital is an important work. It could be used not only by both institutions to figure out the real cost of the education program, but it could also be as an input for the government and used as a reference for other medical schools and teaching hospitals as well.Calculating the medical doctor education cost at a teaching hospital is not an easy work, because there is no standard reference. It is especially true for a government owned teaching hospital which cooperates with a private medical school such as Fatmawati Hospital and Trisakti Medical School. Accordingly, calculating this solely based on agreement made by both institutions without prejudice to the regulations prevailing to the respective parties.The things need to be agreed upon are, firstly the definition of the education cost itself, secondly the components of cost associated with the education program, and thirdly the manner to calculate the components respectively.The education cost spent is intended to establish educational program according to the curriculum and the educational objectives provided by Trisakti Medical School, of which implementations are contained in the cooperation agreement between Trisakti Medical School and Fatmawati Hospital.The problem is that to date the education program is determined only by an agreement without considering the existing normative regulations. Meanwhile, some persons involved in the program feel that such determination is unfair and not in accordance with the fact.This study shows that the total and the unit cost of the education program calculated on normative basis are equal to the actual cost, but the amount for each cost allocation is significantly different. This is true especially in the case of investment cost for the building and the cost of salary. It also shows that there are inefficiencies in the recruitment of persons involved in this program.This study suggests to recalculate the education cost and to review the recruitment policies according to the normative values as soon as possible to avoid unexpected impacts of prolonged feeling of unfairness to the program.x + 101 Pages, 8 Tables, 1 Enclosure"

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah ingin mempelaiari pengaruh faktor rumah tangga dalam pemilian jenis pendidikan di SMTA dan kondisi pendidikan SMTA kaitannya dengan aspek ketenagakerjaan. Data yang digunakan adalah data hasil Susenas 1992 untuk daerah pulau Jawa kecuali DKI Jakarta. Variabel tak bebas dalam penelitian ini adalah pemilihan jenis pendidikan di SMTA, sedangkan variabel bebasnya adalah faktor-faktor rumah tangga. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif berupa analisa tabel silang dua atau tiga dimensi dan analisis statistik inferensial berupa statistik regresi logistic berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) terdapat perbedaan dalam pemilihan jenis pendidikan di SMTA berdasarkan kelompok tanggungan rumah tangga, pendapatan rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, daerah tempat tinggal dan jenis kelamin anak, 2) jumlah SMU lebih besar (dua kali lipat) daripada SMK, namun dari rasio siswa per sekolah, SMK relatif lebih padat daripada siswa SMU. Dilihat dari aspek ketenagakerjaan, yaitu dari lapangan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan, pekerja lulusan SMK menunjukkan "indikasi produktivitas yang lebih baik" dibandingkan pekerja lulusan SMU. Penganggur lulusan SMU lebih besar daripada lulusan SMK."

"Stasiun televisi di Indonesia, sampai saat ini sudah ada 6 (enam) stasiun, yaitu TVRI, TPI, RCTI, SCTV, AN TV dan Indosiar yang baru setahun mengudara (on air). Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Positifnya pemirsa alam diberi suguhan hiburan dan informasi edukasi semakin bervariasi. Stasiun televisi tayangannya harus makin bermutu, agar tidak ditinggalkan pemirsanya. Sisi negatifnya adalah membanjirnya sinetron dan/film televisi asing yang mengurangi peluang pasar sinetron dan/film produk lokal yang dianggap lebih mahal. Sementara budaya bangsa dipertaruhkan, karena tidak sedikit yang alur cerita dan perilaku kehidupan dari asal negara pengekspor kurang cocok dengan budaya Indonesia. Misalnya adegan kekerasan yang berlebihan (sadis), pemujaan terhadap kebendaan (tamak), pornografi dan yang bermuatan politik tertentu.Pembahasannya penulisan ini berkaitan dengan Pustekkom Dikbud yang diantara salah satu fungsinya memproduksi sinetron dan/filem televisi, stasiun televisi sebagai konsumennya, dan Production House sebagai pesaing sekaligus pembandingnya. Adapun pokok temuannya ialah, temuan pertama; melalui analisis SWOT diketahui peluang pasar sinetron dan/film televisi dapat dihitung kondisinya sangat terbuka lebar. Pustekkom Dikbud salah satu satuan kerjanya sangat potensial untuk dijadikan unit kerja usaha swakelola yang dapat menciptakan benefit ekonomi, politik, sosial dan budaya.Pokok temuan kedua; kecenderungan bisnis sinema elektronik bergerak semakin menggairahkan sejalan dengan kebutuhan pasar yang semakin tinggi. Peluang bisnis seperti saat ini siklusnya sangat jarang atau bisa mencapai 25 tahun sekali.Pokok temuan ketiga; Pustekkom Dikbud perlu mengundang consultant atau membentuk "task force" untuk merumuskan ulang tujuan jangka panjangnya; Dengan semakin terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah, kebutuhan akan peralatan teknik VTR agar selalu mutakhir tidak bisa terus menerus mengharapkan subsidi pemerintah. Beberapa pengalaman pada titik tertentu pemerintah tidak sanggup mensubsidi secara berkesinambungan.Pokok temuan keempat; sumber daya manusia yang dirniliki Pustekkom pada sisi akademiknya potensial untuk dikembangkan agar lebih profesional. Sementara kondisi sumber daya peralatan teknik yang dimiliki kondisinya sangat mendukung yaitu kuantitatif jumlahnya cukup dan kualitatif variasinya lengkap dan mutakhir.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif meskipun ada beberapa angka-angka sekedar membantu agar mudah dipahami. Tetapi pendekatan yang dominan adalah kualitatif. Dilihat dari segi tujuannya penelitian ini bersifat penelitian kebijakan (policy research) atau penelitian terapan. Sedang sampel penelitiannya menggunakan teknik sampling secara purposive disertai beberapa rasionainya. Sementara teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara mendalam, serta dilengkapi angket atau daftar isian. Untuk analisis datanya dilakukan deskriptif kualitatif yang disajikan dalam bentuk narasi."