Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai pencegahan pungutan liar dengan menggunakan pendekatan multi agen atau pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh berbagai aktor. Tujuannya adalah untuk menganalisa bagaimana implementasi kebijakan terkait pungutan liar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan studi kasus pungutan liar di Pelabuhan X untuk melihat bagaimana pencegahan kejahatan multi agen diterapkan di pelabuhan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik delphi yang meminta pendapat dari para ahli. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Differential Association Theory, Pencegahan Kejahatan Berpendekatan Multi Agen, dan Teori Aktivitas Rutin. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar pencegahan pungutan liar berpendekatan multi agen dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan pendefinisian ulang apa yang dimaksud dengan pungutan liar melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik meningkatkan sistem pelayanan publik berbasis online melakukan penataan kembali upaya pencegahan pungutan liar berpendekatan multi agen dan menghilangkan egosentris pemerintah agar pencegahan pungutan liar berpendekatan multi agen dapat terlaksana dengan baik.

---

ABSTRACTThis research discusses about pungutan liar using multi agent approach or crime prevention by various actors. The objective is to uncover the application of pungutan liar systems that have been issued by the government. This research uses case study of pungutan liar at X Port to see how various efforts are implemented at port. This research is conducted using qualitative approach with delphi technique that uses the experts opinion. Theories in this study are Differential Association Theory, Multi Agent Approach Theory, and Routine Activity Theory. The results suggest that for the prevention of pungutan liar with multi agent approaches to work well it is necessary to redefine what is meant by pungutan liar to reform bureaucracy in public service improve the online public service system undertake the restructuring of pungutan liar with multi agent approach prevention efforts and eliminating the government 39 s egocentricism in order to prevent the of pungutan liar with multi agent approach."

"Tesis ini tentang Faktor Kepemimpinan dalam Proses Pengawasan Seleksi Penerimaan Bintara Polri di Polda X. Perhatian utama Tesis ini adalah kepemimpinan Polri di tingkat Polda dalam proses seleksi penerimaan Bintara Pain di Polda X. Dengan fokus penelitian pada fungsi pengawasan dalam proses seleksi. Adanya kesenjangan kepemimpinan Polri di tingkat pusat dan daerah berdampak Pula kepada pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda X. Meskipun telah ada peraturan dari tingkat pusat agar pelaksanaan seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda-polda dilaksanakan secara obyektif, transparan dan bebas KKN, akan tetapi karena adanya kepentingan-kepentingan dari para pemimpin atau pejabat di Polda maka penyimpangan-penyimpangan tersebut masih saja terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan atau perintah dan pimpinan Polri di tingkat Pusat ternyata masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pimpinan Polri di daerah (Polda). Metode penelitian yang digunakan adalah metode desknptif analitis dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A. 2006 di Polda X, Kapolda X kurang berperan dan melimpahkan kewenangannya sebagai Ketua Panitia Daerah Penerimaan dan fungsi pengawasan kepada para stafnya. Akan tetapi, pelimpahan kewenangan ini tanpa disertai pengawasan Iebih lanjut dari Kapolda X. Kondisi ini memberikan peluang kepada para stafnya untuk melakukan diskresi birokrasi dengan cara membantu kelulusan para peserta yang memiliki sponsorship dari Kapolda atau pejabat lainnya. Selanjutnya peluang ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan membantu kelulusan para peserta seleksi dengan cara berkolusi dengan para pejabat tersebut atau para anggota panitia pelaksana seleksi. Akibat dari lemahnya fungsi pengawasan yang ada, maka praktek KKN masih terjadi pada kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A. 2006 di Polda X.Oleh karena itu Kapolda selaku Ketua Panitia Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi, harus melakukan fungsi pengawasan secara efektif dan juga pemenuhan kebutuhan anggaran serta penjatuhan sanksi hukuman yang berat bagi anggota atau pejabat yang melakukan penyimpangan dapat diterapkan untuk menjamin agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan dengan transparan dan bebas KKN."

"ABSTRAKPenelitian mengenai calo di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran mengenai pola hubungan sosial calo dalam melakukan praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Sedangkan pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan calo dalam menciptakan, mengembangkan dan menggunakan hubunganhubungan sosial di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Metode penelitian ini menggunakan metodologi etnografi dengan pendekatan kualitatif yang mengutamakan pemahaman tentang substansi dari pola-pola hubungan sosial yang dihasilkan dari interaksi sosial yang dilakukan dalam praktek percaloan. Informan penelitian ini terdiri dari para calo, wajib pajak (pemilik kendaran bermotor), petugas Samsat dan beberapa pejabat-pejabat formal seperti Kepala bagian Register dan Identifikasi Dit Lantas Polda Metro Jaya, Kepala Sub Bagian STNK, Perwira Urusan pengesahan STNK dan Kepala kordinator pajak DKl Samsat Polda Metro Jaya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keberadaan cab di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya disebabkan oleh kondisi gedung yang tidak berimbang, pelayanan yang tidak transparan, dan berbagai faktor lainnya yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan pelayanan uperantara" bagi pemilik kendaraan bermotor. Sehingga para calo tetap eksis dalam melakukan praktek percaloannya. Namun untuk "memuluskan" para pelaku praktek percaloan dalam bekerja, mereka menciptakan, menggunakan dan mengembangkan pola-pola hubungan sosial di antara mereka. Pola-pola hubungan sosial itu diciptakan dan digunakan untuk mendapatkan akses ke arah sumber daya-sumber daya potensial yang meliputi "tembak KTP" , pemilihan nomor-nomor khusus, dan upaya mendapatkan fasilitas proses cepat. Disamping itu mereka juga menciptakan pola-pola hubungan sosial untuk mempertahan diri dalam melakukan praktek percaloannya. Adapun pola-pola hubungan sosial yang diciptakan mereka adalah hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan, hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan terbatas, hubungan sosial kekerabatan, hubungan sosial kekerabatan yang diaktifkan dan hubungan sosial pertemanan. Serta dari berbagai hubungan sosial yang diciptakan itu secara tidak disadari ada yang membentuk suatu jaringan sosial. misalnya saja dalam hal upaya mendapatkan akses "tembak KTP". Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah adanya kebutuhan akan pelayanan "perantara" bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Sehingga tidak mungkin calo hilang dari lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya.

---

"

"Skripsi ini membahas tentang faktor yang mempermudah peluang terjadinya pungutan liar oleh oknum kepolisian unit judi sila satuan reserse kriminal Polres X terhadap pemilik kedai di Kabupaten Y Kecamatan Z. Penelitian dilakukan dengan mencari tahu faktor yang mempermudah peluang polisi melakukan tindakan pungutan liar tersebut. Empat orang yang dijadikan sebagai sebagai informan didalam penelitian ini yang pernah terlibat dan juga menjadi korban didalam pungutan liar dan juga mengetahui tentang aktivitas perjudian dan tindakan pungutan liar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif untuk menjelaskan faktor yang melingkupi tindakan pungutan liar oleh polisi dalam memberantas perjudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempermudah peluang terjadinya pungutan liar oleh oknum polisi yaitu ddiawali dengan tindakan korupsi polisi yang kemudian berkelanjutan menjadi tindakan pertukaran sosial antara oknum polisi dengan peemilik kedai.

---

This minithesis discusses factors that facilitate illegal payments opportunities by police officer of Sila Gamble Unit Police Criminal Investigation X against shop owner in Simalungun District of Y. This study carried out by finding out the factors that facilitate police officer opportunities to perform their extortion actions. Four people who become as the informant in this study are those who have been involved and also a victim of the extortion and also know about the activities of the gambling and extortion action. The approach used in this study is a qualitative approach to explain the factors that surround the act of extortion by the police officer in sweeping away gambling. In the end, this study found that the factors that facilitate opportunities for extortion by police officers are begins with the act of police corruption then continuing into the actions of social exchange between the police with the shop owner."

"Pungutan liar merupakan jenis kejahatan yang masih banyak terjadi di sekolah. Selama ini, upaya untuk melawan pungli yang terjadi di sekolah hanya mengandalkan dari whistleblowing. Namun, sebelum melakukan pelaporan, whistleblower harus melakukan banyak pertimbangan, karena mereka takut akan menerima balasan atau retaliation dari pihak organisasi. Peraturan yang membahas whistleblower di Indonesia juga masih belum memadai dan belum menyeluruh. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mendorong whistleblower menerima retaliation dengan mengambil kasus Rumini, mantan guru di SDN XYZ yang menerima intimidasi setelah melakukan whistleblowing. Data primer didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan whistleblower, pihak LSM yang terlibat dan LPSK dan dianalis menggunakan whistleblowing triangle dan conflict theory. Penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan whistleblower menerima retaliation karena: (1) kurangnya peraturan yang mengatur cakupan dan perlindungan whistleblower di Indonesia, dan (2) karena terdapat perbedaan porsi kekuasaan yang ada di dalam organisasi.

---

Illegal levies are a type of crime that is still common in schools. During this time, efforts to fight illegal levies that occur in schools only rely on whistleblowing. However, before reporting, whistleblowers must make a lot of considerations, because they are afraid of receiving retaliation from the organization. In addition, regulations that address whistleblowers in Indonesia are still inadequate and incomplete. This study explains the factors that encourage whistleblowers to receive retaliation by taking the Rumini case, a former teacher at SDN XYZ who received intimidation after conducting whistleblowing. Primary data were obtained through unstructured interviews conducted with whistleblowers, the NGOs involved and LPSK and analyzed using the whistleblowing triangle and conflict theory. This study found that the main factors causing whistleblowers to receive retaliation were due to: 1 lack of regulations governing the scope and protection of whistleblowers in Indonesia, and 2 because there were differences in the portion of power that existed within the organization."

"[ABSTRAKKeprihatinan terhadap penggunaan obat-obat terlarang oleh para petugas polisi. Para petugas polisi merupakan bagian dari masyarakat dan akan mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, baik dan buruk. Penggunaan obat-obat terlarang merupakan sebuah keprihatinan, karena dapat merusakan kemampuan seorang petugas untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan tepat, mempertinggi kemungkinan korupsi, menggambarkan pelanggaran etika dan hukum kepercayaan, merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian dan integritas mereka.Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yakni bertujuan mengetahui motivasi penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian di jajaran Polda X. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan wawancara secara mendalam dan tidak berstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anggota polisi sebagai penegak hokum justru melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Melalui penelitian kualitatif terhadap 6 kasus ditemukan bahwa faktor yang paling dominan adalah gaya hidupnya yang berhubungan dengan aktivits rutin.Teori aktivitas rutin manunjukkan bahwa mempelajari kejahatan maka harus mempertimbangkan tiga elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan, yakni : (a) Pelaku yang memang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahtan, (b) adanya sasaran yang cocok, dan (c) Ketidakhadiran sistem penjagaan yang cakap dan canggih, seperti masyarakat ketetanggaan yang siap siaga, dan system alarm untuk mencegah kejahatan. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa seorang oknum kepolisian yang melakukan prilaku menyimpang dikarenakan kama gaya hidup, aktivitas rutin yang mana sehari-hari bertugas sebagai penyidik.

---

ABSTRACTConcern over drugs by police officers. Police officers are part of the society and behove to reflect the norms and the values of community, whether good or not. The consumption of illegal drugs is a concern, by reason of can be damaging the ability of the an officer to carry out their duties effectively and appropriately, increasing possibility of corruption, describes the ethical and legal breach of trust, undermine public trust in the police and their integrity. This study is a qualitative research which aims to know the motivation of drug abuse by unscrupulous police in ?X? local police. This study focuses more on the case study is an in-depth interviews and unstructured. In addition this study aims to explain the factors that cause law enforcement officers as it violates the abuse of narcotics. Through a qualitative study of 6 cases found that the most dominant factor is the lifestyle associated with routine activities.Routine activities theory suggests that studying the crime then it should consider three elements that can affect the ease of emergence of crime, that is ; (a) perpetrator who are motivated to commit a crime, (b) presence of a suitable target, and (c) absence of surveillance systems and a skilled and sophisticated, like a neighborhood community that is ready alert, and alarm system to prevent crime.Based on these studies indicated that an unscrupulous police behavior as deviant because of lifestyle, routine activities of daily which served as an investigator., Concern over drugs by police officers. Police officers are part of the society and behove to reflect the norms and the values of community, whether good or not. The consumption of illegal drugs is a concern, by reason of can be damaging the ability of the an officer to carry out their duties effectively and appropriately, increasing possibility of corruption, describes the ethical and legal breach of trust, undermine public trust in the police and their integrity. This study is a qualitative research which aims to know the motivation of drug abuse by unscrupulous police in ‘X’ local police. This study focuses more on the case study is an in-depth interviews and unstructured. In addition this study aims to explain the factors that cause law enforcement officers as it violates the abuse of narcotics. Through a qualitative study of 6 cases found that the most dominant factor is the lifestyle associated with routine activities.Routine activities theory suggests that studying the crime then it should consider three elements that can affect the ease of emergence of crime, that is ; (a) perpetrator who are motivated to commit a crime, (b) presence of a suitable target, and (c) absence of surveillance systems and a skilled and sophisticated, like a neighborhood community that is ready alert, and alarm system to prevent crime.Based on these studies indicated that an unscrupulous police behavior as deviant because of lifestyle, routine activities of daily which served as an investigator.]"

"Penulisan ini disusundalam penjabaranatas penelitian di Pasar Tanah Abang terkait pungutan liar yang telah membudaya, dianalisis secara kriminologis, dan bertujuan agar dapat memberikan pemahaman mengapa permasalahan tersebut sulit untuk diatasi. Asumsi awal penulis bahwa analisis dapat dilakukan melalui enam focal concernsdari teori budaya kelas menengah ke bawah oleh Walter Miller. Namun, ditemukan bahwa selain enam focal concerns, permasalahan ini terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, informative function of reinforcement, gangguan internal, dan gagalnya pemolisian komunitas. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, penulis mewawancarai beberapa warga kawasan Pasar Tanah Abang sebagai pihak yang memahami dan terlibat langsung dengan pungutan liar serta melakukan pengamatan di kawasan tersebut agar dapat memberikan penjelasan yang komprehensif. Hingga pada akhirnya setelah memahami mengapa pungutan liar sulit diatasi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan saran yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut dengan efektif.

---

This study is compiled in a form ofelucidation of field research in The Tanah Abang Market, discussed about extortion or illegal payments that has been entrenched, criminology analyzed, and aims to provide an understanding why the problem is difficult to overcome. The initial assumption is the analysis can be done through the six focal concerns of middle-class cultural theory by Walter Miller. However, it was found that in addition to the six focal concerns, this problem occurs because of the ties of kinship, informative function of reinforcement, internal disturbance, and the failure of community policing.

By using primary data collection techniques, the author interviewed several residents around Tanah Abang Market area as the parties who understand and engage directly with the extortion and observed around the region in order to provide a comprehensive explanation. Ultimately, after understanding why the extortion difficult to overcome, this study is expected to be useful in providing the right advices in order to get over these problems effectively."

"Koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam KUHAP, UURI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Koordinasi tersebut meliputi kegiatan pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (berupa bantuan teknis, bantuan taktis, bantuan upaya paksa, dan bantuan konsultasi), penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan, tukar menukar informasi, rapat secara berkala, dan penyidikan bersama. Sedangkan pengawasan meliputi kegiatan menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil meneliti berkas hasil penyidikan lalu meneruskan kepada Penuntut Umum, melakukan supervisi bersama ke jajaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai permintaan pimpinan instansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, melakukan pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penanganan perkara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bantuan penyidikan, serta menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam praktek di lapangan, koordinasi dan pengawasan tersebut tidak terlaksana secara optimal, bahkan ada yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Penulisan tesis ini bertujuan untuk menunjukkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri pada Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah hukum Polda Jabar yang terjadi selama ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif melalui beberapa teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Metode tersebut dipilih karena masalah yang diteliti termasuk katagori penelitian tindakan yaitu merupakan refleksi antara teori dan praktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah hukum Polda Jabar belum berjalan secara optimal, bahkan ada yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

Coordination and Controlling function of the Police Investigators on the process of criminal investigations by the Civil Servant Investigators has been regulated in the Criminal Law Code of Criminal Procedure, Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, and the Regulations of the Indonesian National Police Chief number 6 of 2010 concerning investigations management by the Civil Servants investigators and the Regulation of the Indonesian National Police Chief number 20 of 2010 on Coordination, Supervision and Development Investigations for Civil Servants Investigators.

Coordination activities include notification of commencement of the investigation, providing investigative assistance to the civil servants Investigator (in the form of technical assistance, tactical aid, relief efforts to force, and consulting assistance), submission of case files, the transfer of suspects and material evidence, termination of the investigation, information exchange, regular meetings, and joint investigations. While controlling function includes to attend and give instructions in case the title is held civil servant investigator, ask for and examine the progress of the investigation report of the civil servant investigators, examine the results of the investigation file and then going to the General Prosecutor, with the ranks of supervision civil servant investigators as requested by agency investigators led civil servants, perform data collection on the number of civil servant investigator, institution and area of assignment civil servant investigator, handling the case made by the civil servant investigators and aid the investigation, and analyze and evaluate the implementation of the investigation by the civil servants investigators. In practice in the field, coordination and controlling function does not ensure an optimal, even in defiance of regulations.

This thesis aims to demonstrate the implementation of coordination and control conducted by Investigators of Indonesian National Police in Section Coordination and Controlling the civil servant investigators, Directorate of Special Criminal Investigation at Indonesian National Police in West Java to civil servant investigators in the process that occurred during this investigation. The research method used is qualitative research methods through data collection techniques, is observation, interviews and document studies. This method was chosen because of the problems examined include the category of action research is a reflection of theory and practice.

The results show that the coordination and control of police investigators to the process of criminal investigations conducted by the Civil Servant investigators in the Law of the Republic of Indonesia Police Region of West Java is not running optimally, and even some that are not appropriate statutory provisions in force."

"Pekerjaan Undercover yang dilakukan oleh Anggota Polri Satuan Reserse Narkotika Polda. X memberikan peluang terjadinya penggunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri undercover. Hal ini terjadi karena adanya ekspektasi lingkungan pekerjaan Anggota Polri dan ekspektasi lingkungan penyamaran pada saat melakukan undercover.Dalam karya akhir ini akan dibahas latar belakang penyebab Anggota Polri undercover menggunakan narkotika. Latar belakang tersebut dibahas menggunakan teori self-fulfilling prophecy. Dengan menggunakan teori tersebut ditemukan bahwa latar belakang penyebab Anggota Polri undercover menggunakan narkotika adalah adanya tuntutan lingkungan kerja yang terdiri dari tugas undercover, budaya lingkungan kerja, prosedur undercover dan afiliasi kelompok serta tuntutan dari lingkungan penyamaran.

---

Undercover work carried out by the police drug unit investigation of Polda. X provide opportunities for the actions using narcotics by undercover police. It can occur because there are expectations from work and the disguise environment to Polri undercover when doing undercover.This paper will discuss the background of undercover Polri members which is causing undercover Polri members using narkotics. Thse backgrounds will be discussed using self-fulfilling prophecy theory. By using self-fulfilling theory, author found that the backgrounds of undercover Polri members using narcotics because there are demands from work and disguise evironment to undercover Polri members consisting of undercover work, cultural working environment and group affiliation along with demand from disguise environment."