Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengangkat peran organisasi perempuan Aceh di tengah konflik Aceh yang didominasi oleh kelompok laki-laki. Peran mereka adalah pemberdayaan perempuan, advokasi dan investigasi perempuan korban konflik. Selain itu, dilakukan pemberdayaan ekonomi, advokasi kebijakan, dan penanganan perempuan di pengungsian. Penelitian ini menggunakan teori Ethics of care dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dan analisis data sekunder.Narasumber penelitian sebanyak 15 organisasi yaitu Flower Aceh, KKTGA, YPW. MiSPI, RPuK, Daulat Remaja, Matahari, Balai Syura Inong Aceh, Data Lajuna. ORPAD, Srikandi Aceh, SpuRA, Lampuan Aceh, PIIA dan Perempuan Merdeka.Temuan lapangan menunjukkan bahwa peran mereka yang lebih dominan adalah menangani dampak konflik. Implikasinya adalah tercipta koalisi perempuan yang kuat di tingkat pusat dan akar rumput; pelibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik mulai menjadi wacana, munculnya data perempuan sebagai korban konflik; lahirnya revisi kebijakan yang berperspektif perempuan, dan menawarkan alternatif lain dalam penyelesaian konflik Aceh, yaitu pendekatan kepedulian yang tidak melahirkan kekerasan.

---

The Role Of Acehnese Women Organizations in Armed-Conflict Resolution in AcehThis research investigates the roles of non-governmental Acehnese women's organizations in handling the impacts of armed-conflicts in Aceh. Employing qualitative approach, data are gathered through in-depth interviews and secondary sources and are analyzed against Ethics of Care. Fifteen (I5) women's organizations are selected as subjects: Flower Aceh, KKTGA, YPW, MiSPI, RPuK, Daulat Remaja, Matahari, Balai Syura inong Aceh, Dara Lajuna, ORPAD, Srikandi Aceh, Spurs, Lampuan Aceh, PHIA, and Perempuan Merdeka.

The roles taken by these women's organizations among others are empowering women especially in terms of economics, investigating and advocating women victims of conflicts, taking parts in public policy making process, and tackling women's problems in refugee's (IDPs) camps. Study concludes that they are more intensely involved in addressing the various impacts of the armed-conflicts. This leads to a stronger coalition between women's organizations both in upper and grass root levels; emerging discourse on women's participation in social and political arena; availability of data of women as victims; more women's perspective policy-makings, and most important, the possibility of using Care approach instead of repressive and violent one to resolve the existing conflicts."

"Lahirnya partai-partai politik lokal di Aceh merupakan realisasi dari salah satu butir Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Hadirnya enam partai politik lokal yang ikut bertarung bersama 38 partai nasional lainnya pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi babak baru perpolitikan di Aceh, berikut menandai terbukanya peluang politik yang lebih besar untuk perempuan berpolitik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran peluang dan kendala yang dihadapi politisi perempuan dalam meningkatkan peran dan keterwakilannya dalam parlok dan lembaga legislatif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauhmana strategi afirmasi yang diamanahkan oleh aturan perundangan politik di tingkat nasional maupun lokal di introduksi ke dalam platform, AD/ART dan program kerja parlok, bagaimana perempuan merespons peluang politis yang ada serta hambatan apa saja yang mereka hadapi di lapangan. Selain itu, sekilas saya juga menjabarkan implikasi perundang-undangan politik di tingkat pusat (UU No.2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008) dan tingkat lokal (UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Qanun No. 3 Tahun 2008) terhadap keterwakilan politik perempuan dan bagaimana sistem pemilu memengaruhi keterpilihan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Temuan penelitian ini adalah: partai politik lokal di Aceh belum serius dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik lokal dan lembaga legislatif. Terlihat dari (1) parlok belum memiliki komitmen yang tegas dalam mengintroduksi strategi afirmasi dalam platform, AD/ART, dan program kerja partai; (2) mekanisme rekrutmen belum ramah perempuan; (3) lemahnya dukungan dan pemberdayaan parlok terhadap caleg perempuan agar bisa lolos ke lembaga legislatif; (4) politisi perempuan masih menghadapi kuatnya hambatan-hambatan dalam bentuk politik bergaya maskulin, diskriminasi, kecurangan dalam pemilu, tidak tegaknya hukum, dan lain-lain.

---

The emergence of political parties in Aceh is the implementation of one of the principles in the Memorandum of Understanding between Indonesian Government and GAM (Freedom for Aceh Movement) signed on August 15, 2005 in Helsinki, Finland. The appearance of six local political parties with 38 other nation’s parties in the Legislative Election of 2009 opens a new chapter in the political history of Aceh, which aiso gives ways to more opportunities for women to participate in politics. This research is aimed at giving illustration on the opportunities and challenges faced by female politicians in order to improve their role and representativeness in local parties and the legislation.

Specifically, this research is aimed to reveal how affirmative strategy as designated by political acts in both national and local levels has been incorporated into the platform, AD/ART (constitution and bylaws) and work programs of local parties, and how women respond to political opportunities as well as how they deal with challenges. Moreover, the implications of biiis in the central (No. 2 year 2008 and No. 10 year 2008) and local (UUPA No. 11 year 2006 and No. 3 year 2008) levels on political representativeness of women and how electoral systems affect the elections of women will also be discussed. This paper implements qualitative approach ffom the perspective of women using observation and in-depth interviews for data gathering.

The results reveal that local political parties in Aceh are not thoroughly making efforts to improve the representativeness of women in local political parties and legislative institutions. This is demonstrated in that (1) local parties do not have strict commitment to incorporating affirmative strategies in their platforms, constitution & bylaws, and programs; (2) recruitment mechanism is not female-friendly; (3) weak support and empowerment from local parties to their female politicians to promote them to the legislation; (4) female politicians are still fighting against obstacles caused by masculine political style, discrimination, electoral fraud, violation of laws, and more."

"Memorandum of Understanding Helsinki pada tahun 2005 merupakan capaian terbaik sebuah negara dalam menyelesaikan konflik asimetris secara damai. Perundingan yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan pihak GAM menjadi titik paling menarik selama proses ini karena tidak banyak aktor negara yang berinisiatif untuk menyelesaikan sebuah konflik asimetris dengan menggunakan cara-cara yang non- koersif. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan mengapa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla membuka mediasi dengan pihak GAM dalam proses resolusi konflik Aceh tahun 2004-2005? Dengan menggunakan teori rekonsiliasi, penelitian ini menemukan bahwa cara non-koersif yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia pada proses resolusi konflik Aceh tahun 2004-2005 bertujuan untuk memanfaatkan momentum kemunduran GAM, membentuk citra positif di dunia internasional, serta rekonstruksi pasca-bencana. Temuan tersebut merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan metode process tracing yang memelajari percabangan-percabangan sejarah dari genealogi konflik Aceh dalam periode waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.

---

The 2005's Memorandum of Understanding of Helsinki was known as a state?s best response to asymmetric conflict using peaceful way. The negotiations between the Government of Indonesia and the Aceh Free Movement, or GAM, had become the core of the process since the rarity of such occassion in which a state solving an asymmetric conflict using non-coercive ways. Thus, this research asks why the Yudhoyono and Kalla administration opens a mediation with the Aceh Free Movement during the Aceh conflict resolution process in 2004-2005?

Using reconciliation theory, this research finds that the Government of Indonesia?s choice in using non-coercive ways is due to maximizing the moment of the setback of the Aceh Free Movement, creating positive image among international community, and the post-disaster reconstruction. Those findings are the result of a process tracing method in which this research study the genealogy of the conflict of Aceh and its disjunctures of events during 2004-2005."

"Dalam konteks konflik atau pasca konflik, perempuan mengalami kekerasan berlapis: baik sehari-hari maupun struktural. Dua pendekatan utama yang biasa digunakan dalam studi dan program dalam kedua konteks tersebut adalah perdamaian dan keadilan transisional. Keduanya memberikan fokus pada kekerasan yang dialami perempuan, namun tidak cukup memberikan analisis dan solusi atas terjadinya ketidakadilan struktural yang dialami perempuan. Tulisan ini merupakan refleksi dari perjalanan panjang keterlibatan penulis dalam kedua pendekatan tersebut. Pertanyaan utama makalah ini adalah: bagaimana perdamaian dan keadilan transisional dapat memberikan solusi untuk mentransformasi ketidakadilan struktural yang dialami perempuan di wilayah konflik dan pasca konflik? Mulai dari mana?"

"Penelitian dengan judul tersebut di atas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan ibu dan anak pada periode konflik, serta bagaimana dampak konflik dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan 5 informan yang terdiri dari 2 informan petugas kesehatan dan pejabat pemerintahan, serta 3 informan dari tokoh masyarakat. Teknik pemilihan informan ini dilakukan dengan purposive sampling. Dari temuan lapangan dan ungkapan-ungkapan 5 orang Informan Penelitian diketahui bahwa, kondisi kesehatan ibu dan anak, arah kebijakan pembangunan kesehatan ibu dan anak, program pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan obat dan sarana kesehatan ibu dan anak, peran petugas dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak, partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan ibu dan anak, diperoleh kesimpulan bahwa kondisi kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh belurn sepenuhnya mencapai sasaran pelayanan kesehatan. Teknis pelayanan kesehatan pun belum optimal karena terbatasnya tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan di Kecamatan Ulee Kareng. Disamping itu, belum optimalnya kondisi kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng diketahui dari data masalah kesehatan di sebagai berikut :Pertama, Masih tingginya angka ibu hamil resiko tinggi yang mencapai 73 ibu atau melebihi dari sasaran awal yang ditetapkan sebanyak 36 ibu hamil ; Kedua, Capaian imunisasi balita dan anak usia sekolah rata-rata tidak mencapai 75 persen dari populasi sasaran pelayanan imunisasi ; Ketiga, Hanya ada 3 Puskesmas Pembantu di 9 desa yang ada di wilayah Kecamatan Ulee Kareng, dan hanya ada 2 orang dokter di Kecamatan Ulee Kareng ; Keempat, Jumlah kematian kasar pada tahun 2001 mencapai 0,40 persen dari populasi 14.759 penduduk, dan pada tahun 2001 jumlah kematian kasar mengalami peningkatan hingga mencapai 0,44 persen dari populasi 15.891 penduduk.Menurunnya intensitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Utee Kareng pada pasca konflik tidak hanya disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan pembiayaan, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, dan keterbatasan tenaga kesehatan, namun disebabkan juga oleh dampak konflik yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Situasi konflik ini diketahui dari ungkapan-ungkapan 5 orang Informan Penetitian mengenai hubungan lembaga masyarakat dengan lembaga pemerintah, situasi kehidupan sosial masyarakat, pandangan dan harapan masyarakat terhadap konflik. Situasi konflik ini tercermin dari adanya perasaan kurang aman di kalangan petugas kesehatan, kurang harmonisnya kerjasama lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, dan besarnya harapan masyarakat agar konflik tidak ada lagi. Situasi konflik tidak sampai menghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, karena terbukti berbagai program pelayanan kesehatan ibu dan anak tetap terlaksana. Keadaan ini berlangsung karena kesehatan ibu dan anak dipandang sebagai kepentingan dan kebutuhan semua pihak, terutama kebutuhan warga masyarakat Kecamatan Ulee Kareng itu sendiri."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dan mantan kombatan GAM dalam penyelesaian konflik pasca konflik Aceh. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan melakukan cara kolaborasi atau kerjasama dan kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun demikian, masih ada beberapa program kegiatan dan bantuan dari pemerintah yang belum terealisasikan, masih ada beberapa pihak pemerintah yang mengunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kedua, mantan kombatan juga sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Namun demikian, masih ada beberapa mantan kombatan yang menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan akan peran pemerintah dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia, lambang dan bendera dan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan. Ketiga, masih terjadi konflik-konflik kecil diantara pihak pemerintah dan mantan kombatan yang disebabkan oleh konflik internal dalam demokrasi pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu menerjemahkan secara operasional kerangka penyelesaian konflik dalam menjaga perdamaian dengan skema yang dipahami oleh seluruh stakeholder melalui workshop dan pelatihan-pelatihan guna memudahkan sinergi dan kolaborasi pada seluruh level pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota.

---

The study aims to analyze how the role of government and GAM ex combatants in conflict resolution post conflict Aceh. The results of the study found that firstly, the government has performed its role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. The role of government in resolving conflicts by way of collaboration or cooperation and compromise on the parties to the conflict. However, there are still some programs of activity and assistance from the government that have not been realized, there are still some government parties that use the authority for personal interests. Secondly, ex combatants have also exercised their role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. Nevertheless, there are still some ex combatants demonstrating a sense of dissatisfaction with the role of the government in terms of human rights law enforcement, symbols and flags and injustices in the equitable distribution of development. Third, there are still small conflicts between the government and ex combatants caused by internal conflicts in Aceh 39 s democratic government. Therefore, the Aceh Government needs to translate operational conflict resolution framework in keeping peace with a scheme understood by all stakeholders through workshops and trainings to facilitate synergy and collaboration at all levels of government in provinces and districts."

"Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah, Aceh. Sebagai sebuah pemerintahan yang mempunyai karakteristik transisional adalah penting untuk melihat bahwa apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada titik itu akan sangat menentukan pola penyelesaian yang akan dikembangkan pada tahap dan waktu selanjutnya.Penelitian ini memfokuskan dirinya faktor perbedaan tindakan antara militer dan nonmiliter, reaksi mahasiswa terhadap langkah penyelesaian yang dikeluarkan oleh Habibie dan situasi reformasi yang menjadi situasi yang dominan dalam pemerintahan Habibie. Ketiga faktor inilah yang diduga menjadi faktor yang menghambat penyelesaian konflik di Aceh dalam masa pemerintahan Habibie. Dengan menggunakan teori kelompok yang menganalisa kelompok elit yang memerintah (the governing elites), elit yang berada di luar (the non-governing elites) dan massa (non-elites), penelitian ini berupaya untuk melihat interaksi antar kelompok yang berbeda dalam penyelesaian konflik yang berada di Aceh.Penelitian ini menggunakan metode analisa data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah adanya situasi reforma.si yang menyebabkan perbedaan tindakan antara militer dan non-militer di Aceh. Perbedaan tindakan ini memperkuat reaksi oposisional mahasiswa yang juga turut mempengaruhi upaya penyelesaian konflik di Aceh di masa pemerintahan Habibie."