Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Resistensi petani pada umumnya dipahami sebagai bentuk reaksi terhadap ancaman keamanan atau hilangnya mekanisme sosial yang menjamin terpenuhinya kebutuhan subsistensi rumah tangga petani. Ancaman terhadap subsistensi patani itu dapat muncul dari banyak kasus seperti komersialisasi dan kapitalisasi sistem pertanian di pedesaan, intervensi teknologi baru dalam bidang pertanian yang lebih bersifat padat modal daripada padat karya, tekanan demografis, revolusi hijau dan lain sebagainya. Resistensi petani plasma perkebunan kelapa sawit mulai berkembang setelah produktivitas kebun menurun dan kesejahteraan hidup mereka semakin merosot bersamaan dengan pertambahan populasi penduduk. Petani plasma yang terikat oleh sistem contract farming dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini dalam posisi yang sangat tergantung pada perusahaan dan hampir tidak memiliki bargaining position. Pada sisi lain pihak manejemen PTPN XIII PIR V Ngabang telah berhasil membangun kerjasama yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat keamanan dan tokoh-tokoh politik serta tokoh-tokoh masyarakat setempat guna menahan segala bentuk resistensi dari petani plasma dan warga masyarakat di sekitar tapak perusahaan perkebunan tersebut berada. Dengan demikian tidak cukup memadai peluang politik bagi para petani plasma untuk memperjuangkan permasalahan mereka. Dalam kondisi seperti ini maka dapat dipahami apabila petani plasma cenderung memilih bentuk resistensi yang bersifat tertutup atau terselubung seperti pencurian buah kelapa sawit, pembakaran pohon sawit, penanaman pohon karat di areal kebun inti, dan penanaman benih tidak bersertifikat. Implikasi teoritis yang dapat dipetik dari studi ini antara lain dalam komunitas petani plasma di Ngabang tidak berkembang kesadaran kelas. Kondisi demikian berkaitan terjadi karena belum berkembangnya institusi kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian secara individual. Sebelmn PTPN XIII beroperasi di Ngabang, terdapat institusi penguasaan tanah pertanian secara kolektif atau komunal. Kesadaran kolektif yang berkembang pada komunitas petani plasma Ngabang adalah kasadaran akan identitas kultural mereka sebagai masyarakat Dayak yang tidak dapat dilepaskan dari adat dan hukum adat Petani plasma dan orang Dayak pada umumnya memlliki rasa inferioritas yang sensitif apabila identitas kultural terasa dilecehkan maka akan muncul tindakan impulsif untuk membuktikan diri mereka sebagai putra daerah "yang berkuasa" di wilayah tersebut. Karakteristik tradisional dalam diri petani plasma di Ngabang bukan sekedar bersifat given, inheren dan melekat dalam pola perilaku petani plasma. Namun karakteristik ini berkaitan dengan serangkaian kebijakan pemerintah, tanggapan pihak perusahaan, dan konstruksi identitas yang telah lama dibangun oleh para aktivis LSM yang menegaskan bahwa identitas petani dan masyarakat Dayak pada umumnya adalah sebagai masyarakat adat. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat para ahli bahwa petani memiliki kebudayaan asli yang tradisional. Temuan dalam studi ini menyatakan bahwa karakteristik tradisional dalam diri petani juga merupakan dampak dari proses konstruksi sosial yang dilakukan oleh negara dan Iembaga kapital yang bertujuan menundukkan komunitas petani dan mengambilalih kontrol penguasaan sumber daya alam dari tangan petani. Guna mencapai maksud tersebut, negara melakukan pendekatan teritorialisasi sehingga wilayah "pedalaman" tempat tinggal petani dan tempat keberadaan sumber daya alam berada di bawah kontrol kekuasaan birokrasi negara. Akibat lebih jauh dari konstruksi idenitas tersebut petani plasma menjadi terjebak dalam konstruksi identitas dan solidalitas yang bersifat sempit dan lokal. Dalam keadaan dernikian perusahaan perkebunan merespon semua bentuk resistensi petani seperti permasalahan konflik adat bukan konflik ekonomi. Dengan konstruksi sosial seperti ini segala bentuk resistensi petani plasma menjadi lebih mudah ditundukkan dan dilokalisir dalam ranah kultural adat dan tidak akan berkembang menjadi perlawanan kolektif skala besar. Temuan ini menunjukan bahwa ?adat? menjadi instrument yang dipergunakan perusahaan untuk melokalisasi resistensi petani plasma Resistensi petani plasma Ngabang tidak cukup dijelaskan dari sisi internal petani seperti mari-teori klasik tentang perlawanan petani yakni ada atau tidak adanya ideologi dan pemimpin namun harus mempertimbangkan faktor kontekstual yakni konstelasi relasi pasar, negara dan komunitas serta motivasi petani untuk memanfaatkan peluang yang ada. Resistensi terselubung yang dilakukan petani plasma terhadap PTPN XIII di Ngabang bukan bertujuan untuk mengembalikan sistem perekonomian subsisten namun justru didorong oleh motivasi untuk memperbesar akses keterlibatan petani plasma dalam sistem perkebunan kelapa sawit seperti memperoleh penghasilan lebih besar dan manduduki posisi terhormat dalam birokrasi perkebunan. Temuan ini jauh berbeda dengan pernyataan Scott bahwa petani akan selalu mempertahankan sistem perekonomian subsisten karena sistem ini dianggap memberi jaminan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga petani. Petani plasma dalam bertindak lebih mengutamakan kepentingan individual dan tidak mempertimbangkan kepentingan kolektif seperti yang dikatakan oleh para pendukung perspektif teori moral ekonomi. Konsepsi teoritis tentang bentuk-bentuk resistensi petani yang dikembangkan oleh para pendukung paradigma moral ekonomi hanya mampu menjelaskan bentuk resistensi terselubung yang dilakukan oleh petani plasma di Ngabang namun gagal untuk menjelaskan dorongan atau motivasi yang melandasi resistensi petani plasma terhadap PTPN XIII PIR V Ngabang."

"Tulisan ini membahas resistensi masyarakat lokal terhadap rencana tambang olehperusahaan ekstraktif yang difokuskan pada studi konflik untuk melihat apakah konflikini berkembang menjadi sebuah gerakan sosial atau tidak. Tulisan ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan studi kasus di Nagari III Koto, Sumatera Barat. Tulisanini menunjukkan terdapat tujuh variabel yang menjadi sebab resistensi. Norma danaturan adat menjadi variabel yang sangat penting sebagai sebab resistensi sekaligussebagai penentu bentuk resistensi yang dilakukan. Sedikitnya ada tujuh bentukresistensi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat hingga tujuan resistensi itudapat tercapai. Selain menjadi sebab dan menentukan bentuk, keberadaan adat denganlegalitas yang tinggi ternyata juga digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuanresistensi oleh masyarakat. Berdasarkan bentuk-bentuk resistensi yang teridentifikasi,dapat disimpulkan bahwa perlawanan masyarakat Nagari III Koto terhadap rencanatambang Bukit Batubasi merupakan suatu gerakan sosial.This article discusses the resistance in local societies against mining corporate. Thisstudy focuses on conflict approach which is seen if it can be a social movement or not.This study uses the qualitative approach with case study held in Nagari III Koto, WestSumatera. This article shows us that there are seven variables which being the cause ofresistance. Norms and custom’s tradition are the most important in determining theforms of resistance. At least there are seven forms of resistance which did by actorsin the region until it achieved. Highly legal tradition can be used as a tool to reachthe goals of resistance in society. Based on such forms of those resistances, it could beconcluded that the resistances of the people in Nagari III Koto are social movement."

"Tesis ini membahas dampak kebijakan mata uang tunggal Euro terhadap integrasi poiitik Uni Eropa. Kebijakan negara-negara Masyarakat Eropa untuk menciptakan mata uang tunggal merupakan bagian dari penyatuan ekonomi dan moneter Eropa. Gagasan itu bermula dari kesadaran reflektif para pemimpin Masyarakat Eropa yang tertuang secara formal dalam Akta Tunggal Eropa sebagai respon terhadap krisis ekonomi.Negara-negara Masyarakat Eropa akhirnya menyepakati kebijakan bersama untuk penyatuan ekonomi dan moneter. Kebijakan untuk menyamakan mata uang tunggal tersebut akhirnya menemukan bentuk kongkrit dengan beroperasinya Bank Sentral Eropa dan berlakunya mata uang tunggal Euro tanggal 1 Januari 1999. Euro di samping sebagai alat ekonomi, juga merupakan simbol identitas masyarakat dari negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Euro memiliki peran penting baik dalam konteks ekonomi dan perdagangan maupun dalam konteks regim finansial dunia.Kebijakan mata uang menimbulkan pertanyaan, apakah kebijakan itu hanya berdampak terhadap penguatan integrasi ekonomi, atau juga berdampak terhadap integrasi politik. Oleh karenya pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah dampak kebijakan mata uang tunggal terhadap integrasi politik Uni Eropa?Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mengajukan hipotesa bahwa integrasi Uni Eropa selalu memiliki keterkaitan antara ekonomi dan politik. Kebijakan mata uang tunggal Euro akan berdampak terhadap integrasi politik Uni Eropa. Dan sejak adanya kebijakan mata uang tunggal integrasi politik mengalami proses pereepatan. Di samping kesadaran internal, integrasi Uni Eropa juga memiliki keterkaitan dengan dinamika eksternal dan perkembangan konstalasi internasional.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan integrasi politik yang ditimbulkan oleh kebijakan mata uang tunggal tersebut. Pada akhirnya berdasarkan hasil analisa dari pembahasan ini, penulis dapat mengarnbil kesimpulan bahwa sebagai stimulus kebijakan mata uang tunggal Euro berdampak terhadap integrasi politik dalam hal: kewenangan negara; timbulnya kesadaran kawasan; pembaruan Traktat; menguatnya peran institusi Uni Eropa: kerjasama politik luar negeri dan keamanan; dan menguatnya kebutuhan terhadap konstitusi Eropa."

""Dengan tersedianya data etnografi suku-suku bangsa tersebut di atas, tahap awal daripemanfaatannya bagi Pembangunan Nasional dapat memperoleh momentumnya, meskipun dimensi, ciri-ciri khusus dan dinamikanya masing-masing masih harus diteliti dan diungkapkan. Pembangunan Nasional Indonesia melalui berbagai GBHN, Repelita dan RPJM, dan selanjutnya kelak RPJP, dilaksanakan meliputi seluruh penjuru Tanah Air Indonesia, baik Pembangunan Sektoral maupun Pembangunan Daerah. Pembangunan Nasional pada hakekatnya identik dengan Pembangunan Daerah, dalam artian Pembangunan Nasional dilaksanakan di daerah-daerah. Dalam era Otonomi Daerah saat ini, Pembangunan Daerah dalam rangka Pembangunan Nasional memperoleh ciri baru, yaitu Daerah Membangun untuk mengisi Pembangunan Nasional.""