Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai dampak prinsip ekstrateritorial terhadap regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan pendalaman mengenai dampak dari adanya kegiatan merger, konsolidasi dan akuisisi berskala intenasional terhadap regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi hukum persaingan usaha di Indonesia, dengan membandingkan ketentuan di Indonesia dengan ketentuan di Amerika Serikat, Uni Eropa dan India, sehingga dari hasil perbandingan tersebut dapat ditelaah kelebihan dan kekurangan dari regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi yang ada dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, serta dapat mengetahui batasan-batasan yang muncul akibat penggunaan kedua prinsip tersebut terhadap kegiatan merger, konsolidasi dan akuisisi berskala Internasional dilihat dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian ini menujukkan bahwa adanya prinsip wilayah (prinsip teritorial) pada Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Indonesia mengakibatkan hukum antimonopoli Indonesia tidak berlaku terhadap badan usaha asing yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia tanpa memiliki anak perusahaan di Indonesia, sehingga pada akhir penelitian ini disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan pada regulasi utama hukum persaingan usaha Indonesia, yaitu Undang-Undang no. 5 tahun 1999, dengan mengubah ketentuan mengenai penerapan prinsip teritorial menjadi prinsip ekstrateritorial.

---

This study focuses on the effect of the implementation of extrateritorial principles to the Indonesian competition law regulations regarding merger, consolidation and acquisition. The purposes of this study is to conduct analysis and deep understanding on the effects of International scale merger, consolidation and acquisition activities to the Indonesian competition law regulations regarding merger, consolidation and acquisition, with comparing the Indonesian regulations to the regulations of the United States of America, European Union and Republic of India, resulting in the analysis of the advantages and deficiency of merger, consolidation and acquisition regulations in Indonesian competition law, as to establish the boundaries incurred as the effect of the implementation of both principles to the International scale merger, consolidation and acquisition activities from the competition law point of view. This study is conducted with descriptive analytical method.

The results of this study shows that the existance of territoriality principles in Law Number 5 of 1999 of the Republic of Indonesia has the effect to the invalidity of this regulation to the foreign business entity located outside the territory of Indonesia that conducts their business activities inside Indonesian territory without having any subsidiaries in Indonesia, therefore at the end of this study the writer suggest that Indonesian government should amend the main regulation of Indonesian competition law, which is Law Number 5 of 1999, with amending the provisions regarding the implementation of territoriality principles to extraterritorial principals."

"Penelitian ini memberikan gambaran apakah kegiatan merger dapat meningkatkan kinerja keuangan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) setelah merger dengan anak perusahaannya, yaitu PT Ciputra Property Tbk. (CTRP) dan PT Ciputra Surya Tbk. (CTRS) serta apakah aktivitas merger ini dapat meningkatkan nilai pasar wajar PT Ciputra Development Tbk. (CTRA).Penelitian ini menggunakan data primer yang diberikan oleh perusahaan dan wawancara dengan perusahaan serta data sekunder yang diperoleh dari buku teks, literatur, laporan keuangan, dan situs web. Berdasarkan analisis Laporan Keuangan dan penilaian nilai wajar dengan metode Discounted Cash Flow (DCF), penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan nilai pasar wajar perusahaan setelah merger dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan setelah merger walaupun masih terdapat beberapa angka keuangan yang belum meningkat, namun motif keuangan perusahaan dalam melakukan merger berdasarkan wawancara penulis kepada Perseroan telah tercapai.

---

Merger is one way to increase the value of the company. This paper discusses how mergers can improve the finance performance of the PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) after the merger with its subsidiaries, i.e., PT Ciputra Property Tbk. (CTRP) and PT Ciputra Surya Tbk. (CTRS) as well as these merger activities may increase the fair market value of PT Ciputra Development Tbk. (CTRA).

This research uses the primary data provided by the company and interviews with companies as well as secondary data obtained from textbooks, literature, financial reports, and websites. Based on the analysis of the Financial Statement and the valuation of fair value using the Discounted Cash Flow (DCF) method, the authors conclude that there is an increase in the fair value of the company after the merger and improvement of the company's financial performance after the merger although there are some financial figures that have not increased, the company's financial motive in conducting the merger has been achieved."

"Bank BTN Syariah dan Bank Muamalat memiliki rencana untuk melakukan merger. Rencana merger tersebut tentunya akan semakin menguatkan industri perbankan syariah di Indonesia dengan memiliki bank baru yang berskala besar. Penelitian ini menghitung nilai valuasi bagi Bank BTN Syariah dan Bank Muamalat. Penelitian ini juga menghitung nilai sinergi yang timbul dan juga melihat potensi sinergi usaha apabila kedua bank melakukan merger. Metode perhitungan valuasi menggunakan Discounted Cash Flow – Free Cash Flow to Equity (DCF-FCFE) ditambah dengan simulasi Monte Carlo untuk melihat rentang valuasi yang tercipta. Lebih lanjut penelitian ini juga melihat efek pada konsentrasi pasar yang terjadi setelah adanya merger menggunakan Herfindahl Hirschman Index (HHI). Nilai valuasi bagi Bank BTN Syariah adalah sebesar Rp6,90 Triliun sementara Bank Muamalat sebesar Rp3,17 Triliun. Sehingga total nilai valuasi penggabungannya adalah 10,07 Triliun. Dengan menghitung nilai sinergi, didapatkan bahwa nilai valuasi bagi kedua bank setelah penggabungan adalah sebesar Rp10,44 Triliun atau terjadi nilai sinergi sebesar Rp369 Miliar. Ditemukan bahwa terjadi kenaikan pada tingkat konsentrasi pasar pada industri perbankan syariah di Indonesia. Namun peningkatan tersebut masih dalam level yang diwajarkan dan tidak dianggap memiliki potensi terjadinya praktik monopoli.

---

The merger plan between Bank BTN Syariah and Bank Muamalat is expected to further strengthen the Islamic banking industry in Indonesia by creating a new large-scale bank. This study calculates the valuation for Bank BTN Syariah and Bank Muamalat, as well as assesses the synergies and potential synergy benefits resulting from the merger. Valuation is conducted using the Discounted Cash Flow – Free Cash Flow to Equity (DCF-FCFE) method, supplemented with Monte Carlo simulation to determine the valuation range. Additionally, this study examines the impact on market concentration post-merger using the Herfindahl–Hirschman Index (HHI). The valuation for Bank BTN Syariah is Rp6.90 trillion, while Bank Muamalat is Rp3.17 trillion, resulting in a total combined valuation of Rp10.07 trillion. By calculating synergy value, the post-merger valuation for both banks is Rp10.44 trillion, indicating a synergy value of Rp369 billion. It is found that market concentration in the Islamic banking industry in Indonesia increases post-merger, but remains within acceptable levels and does not pose a risk of monopolistic practices."

"

Skripsi ini menganalisis tentang kontrol merger di Indonesia berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2023, khususnya terhadap kekosongan hukum pada mekanisme pembatalan transaksi merger dan upaya KPPU untuk menanganinya. Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Merger dapat mempengaruhi persaingan usaha dalam suatu pasar sehingga berdasarkan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999, merger dilarang apabila menimbulkan praktik anti persaingan. Karena hal ini, kontrol merger menjadi persoalan yang penting. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, Indonesia menganut sistem post merger notification dengan kontrol merger yang diawasi oleh KPPU. Sehingga skripsi ini membahas kontrol merger berdasarkan peraturan terbaru saat ini, yaitu Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023. Terhadap transaksi merger yang dapat menimbulkan monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat, Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 memberi kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan/atau penetapan pembatalan meger. Hingga saat ini, tidak ada mekanisme pembatalan merger dan prosedur pengembalian ke keadaan semula sehingga adanya ketidakpastian dan kekosongan hukum. Oleh karena itu, skripsi ini menganalisis kekosongan hukum pada penetapan pembatalan merger dan upaya KPPU dalam mengatasinya.

---

This thesis analyses merger control in Indonesia based on the Regulation of the Indonesian Competition Commission's (KPPU) Number 3 of 2023, especially on the legal void in the mechanism of cancellation of merger transactions and KPPU's efforts to handle it. This thesis is written using doctrinal research method with normative juridical approach. Mergers can affect business competition in a market so that based on Article 28 of Law Number 5 of 1999, mergers are prohibited if they lead to anti-competitive practices. Because of this, merger control becomes an important issue. Based on Article 29 of Law Number 5 of 1999, Indonesia adopts a post merger notification system with merger control supervised by KPPU. Therefore, this thesis discusses merger control based on the current latest regulation, namely KPPU Regulation Number 3 of 2023. For merger transactions that may lead to monopoly and unfair business competition practices, Article 47 of Law No. 5 of 1999 gives KPPU the authority to impose administrative sanctions in the form of fines and/or stipulation of merger cancellation. Until now, there is no mechanism for cancelling mergers and procedures for returning to the original state, resulting in uncertainty and legal void. Therefore, this thesis analyses the legal void in the stipulation of merger cancellation and KPPU's efforts in overcoming it.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketertaikan antara faktor makroekonomi terhadap transaksi cross-border merger dan akuisisi di Indonesia pada tahun 2009 hingga tahun 2023. Penelitian ini menggunakan enam faktor makroekonomi yaitu tingkat pertumbuhan GDP, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, perubahan nilai tukar, dan return IHSG sebagai variabel independen dimana di dalamnya memuat variabel lagging.  Dengan menggunakan metode ekonometrika, ditemukan bahwa terdapat pengaruh faktor makroekonomi terhadap kesepakatan transaksi merger dan akusisi di Indonesia. Faktor pertumbuhan GDP, Return IHSG, Perubahan kurs, dan apresiasi rupiah berpengaruh signifikan pada pengambilan Keputusan kesepakatan merger dan akuisisi. Terdapat perbedaan faktor yang berpengaruh dalam transaski cross-border M&A. Inbound M&A dipengaruhi secara signifikan oleh pertumbuhan GDP dan perubahan kurs. Sedangkan, outbound M&A dipengaruhi signifikan oleh pertumbuhan GDP, suku bunga, dan perubahan kurs. Perbadaan pengaruh faktor makroekonomi terhadap keseluruhan kesepakatan dan cross-border merger dan akuisisi menunjukkan bahwa daya tarik ekonomi suatu negara akan mempengaruhi investasi masuk dan keluar di negara tersebut.

---

This study aims to examine the relationship between macroeconomic factors and cross-border merger and acquisition (M&A) transactions in Indonesia from 2009 to 2023. The study employs six macroeconomic factors: GDP growth rate, inflation rate, interest rate, exchange rate changes, and IHSG returns as independent variables, incorporating lagging variables. Utilizing econometric methods, it was found that macroeconomic factors significantly impact merger and acquisition agreements in Indonesia. GDP growth, IHSG returns, exchange rate changes, and rupiah appreciation significantly influence M&A decision-making. There are distinct factors affecting cross-border M&A transactions. Inbound M&A is significantly influenced by GDP growth and exchange rate changes, whereas outbound M&A is significantly affected by GDP growth, interest rates, and exchange rate changes. The differences in the impact of macroeconomic factors on overall and cross-border M&A agreements indicate that a country's economic attractiveness influences both inward and outward investments."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan merger berskala internasional mengenai merger yang dilakukan oleh perusahaan asing yang berada di luar yurisdiksi negara Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa dan Indonesia serta pengakuan otoritas persaingan usaha masing-masing negara tersebut terhadap merger asing yang terjadi di luar wilayah negaranya ditinjau dari hukum persaingan usaha. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha agar dapat mengendalikan dan mengawasi merger yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang dapat berdampak bagi persaingan usaha Indonesia dan menerapkan hukum persaingan usaha Indonesia bagi merger asing.

---

This thesis discusses the provisions merger of international scale about mergers done by foreign companies located outside the jurisdiction of a United States, Japan, The European Union and Indonesia as well as the regulation of competition authorities against each merger foreign that occurs outside the region of country viewed from business competition law. A method of this research is juridical normative.

This research result would suggest to the government to improve regulation related to the business competition in order to control and monitor merger that occurs outside the territory of Indonesia which could have implications for competition of Indonesia and apply the Indonesian competition law to foreign mergers."

"Perkembangan ekonomi dunia melalui transaksi yang bersifat lokal, nasional, regional maupun global melahirkan suatu kebutuhan pemahaman mengenai aspek hukum dan pertautan antar hukum itu sendiri. Kegiatan merger dan akuisisi (M&A) perusahaan sebagai salah satu bentuknya semakin mengglobal dengan melibatkan perusahaan antar negara (cross border merger). Beberapa negara di dunia telah memiliki peraturan tersendiri mengenai hal ini, sedangkan hal serupa belum diatur di Indonesia. Kegiatan M&A bukan merupakan hal yang asing lagi di Indonesia namun pengaturan yang ada masih bersifat umum, pengaturan M&A yang ada diterapkan kepada perusahaan Indonesia dan juga kepada perusahaan asing yang terlibat. Langkah perusahaan melakukan cross border merger dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain dilihat dari teori ekonomisnya. Sehubungan dengan ketiadaan pengaturan khusus mengenai cross border merger di Indonesia maka contoh di negara lain dapat dijadikan suatu pembelajaran, salah satunya adalah merger AstraZeneca yang melibatkan perusahaan Inggris dan Swedia. Sehubungan dengan cross border merger kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan seperti hukum negara manakah yang berlaku dimana dalam banyak hal yang berlaku adalah hukum dimana perusahaan yang eksis berkedudukan."