Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 146372 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siregar, Bahril Sadry
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1977
S6014
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tambunan, Raymond A.I.
"Penelitian ini berangkat dari fenomena pelacuran anak yang makin merebak di Indonesia. Anak-anak, terutama anak perempuan, dijadikan komoditi oleh pihak-pihak tertentu untuk dimobilisasi ke sejumlah daerah untuk menjadi pekerja seks. Anak-anak ini, yang dalam batasan Konvensi Hak Anak berusia sampai 18 tahun, sering dipandang sebagai tidak berdaya untuk menolak atau menghindar dari kondisi yang menyebabkan mereka bekerja di sektor prostitusi. Oleh karena itu, alih-alih disebut sebagai pelacur anak, banyak kalangan yang lebih menerima mereka disebut sebagai anak yang dilacurkan (Ayla).
Salah satu lokasi tujuan dan tempat berpraktik Ayla adalah di daerah Prumpung, Jatinegara. Di tempat ini, Ayla tinggal dan bekerja di tengah-tengah komunitasnya. Komunitas Ayla yang dimaksud adalah terdiri dari mucikari (disebut bos), pelanggan, masyarakat sekitar, petugas tramtib, dan pekerja LSM.
Masalah dalam penelitian ini muncul ketika diketahui bahwa walaupun sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun elemen masyarakat untuk mengentaskan kondisi Ayla, tetapi tetap saja banyak di antara mereka yang tetap berprofesi sebagai pekerja seks. Diduga, interaksi Ayla dengan anggota komunitasnya yang lain telah turut menciptakan kondisi yang menjebak Ayla untuk tetap berada pada posisinya sebagai pekerja seks anak.
Berbagai penelitian sebelumnya tentang prostitusi menggambarkan bahwa prostitusi adalah hasil kaitmengkait antara tersedianya komoditas (yaitu anak-anak perempuan yang berasal dari keluarga miskin), adanya jalur distribusi yang lancar, dan selalu ada pasar yang berminat. Penggambaran ini membuka pertanyaan lebih lanjut, apakah memang fenomena prostitusi hanya berkaitan dengan struktur tertentu, atau juga ada peran keagenan manusia sebagai aktor sosial.
Perspektif teoritis yang mempengaruhi cara memandang dan menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah teori strukturasi dari Giddens. Dalam teori ini, struktur dan keagenan manusia dipandang sebagai dualitas. Struktur dan agen selalu berdialektika, sehingga struktur hanya nyata ketika dipraktikkan (dalam dan melalui aktivitas agen manusia), dan sebaliknya, keagenan dimungkinkan karena adanya struktur. Dalam teori ini, yang menjadi titik perhatian adalah praktik sosial yang dilakukan berulang-ulang melintasi ruang dan waktu. Struktur sendiri adalah properti dari sistem sosial yang merupakan media sekaligus hasil dari praktik sosial. Di dalam dan melalui praktik sosial, struktur bergerak secara dinamis dan sinambung, serta tergantung dari aktivitas dari aktor-aktor sosial.
Melalui perspektif seperti ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena anak yang dilacurkan diproduksi dan direproduksi oleh suatu sistem sosial tertentu. Prostitusi anak muncul dan dilanggengkan di dalam sistem sosial yang menunjukkan ciri-ciri strukturalnya. Ciri-ciri struktural tersebut adalah: (1) penguasaan pihak-pihak tertentu pada sumber daya material maupun otoritas, menyebabkan (2) pihak-pihak itu lebih berkuasa untuk membuat norma, serta memastikan bahwa Ayla akan mentaatinya, serta (3) lebih berkuasa untuk menciptakan makna bagi Ayla. Pihak-pihak yang disebut di sini adalah para aktor sosial selain Ayla seperti loos, pelanggan, petugas tramtib, masyarakat sekitar, pekerja LSM, dan orang tua Ayla sendiri.
Ciri-ciri struktural dalam sistem sosial seperti ini menggambarkan bahwa terdapat relasi kekuasaan yang timpang antara berbagai pihak dan Ayla. Struktur signifikasi dan dominasi tidak berpihak pada Ayla dan justru makin memantapkan posisinya sebagai pekerja seks. Tetapi Ayla sebagai aktor sosial bukannya tidak memiliki kekuasaan apapun. Dengan kapasitas yang mereka miliki, Ayla telah mencoba untuk terus menegosiasikan posisinya di tengah masyarakat, terutama pada tataran makna. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktor sosial, signifikan atau tidak, memiliki kapasitas individual atau kolektif untuk mempengaruhi interaksinya dengan pihak lain sehingga berdampak pada pergerakan struktur."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13747
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dedeh Hartin
"ABSTRAK
Masalah pokok yang disoroti adalah rnengenai peranan pajak daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka menunjang pendapatan daerah yang ditinjau dari sudut perundang-undengan yang berlaku (UU No. 5 Tahun 1974). Penelitian bertujuan mengungkapkan bagaimana pelaksanaan pungutan pajak daerah di DKI Jakarta, yang merupakan masukan atau income daerah DKI Jakarta, serta dapat menunjang pendapatan daerah. Di samping itu tujuan penelitien dimaksudkan untuk melihat sampai sejauh mana pajak daerah di DKI Jakarta dapat berjalan di dalam mengembangkan otonomi pemerintahan DKI Jakarta terutama dalam pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Untuk mendukung penyusunan skripsi ini digunakan metode penelitian yang bersifat normatif berdasarkan data sekunder yaitu bahan kepustakaan. Sebabagai bahan data primer, penulis mengadakan penelitian lapangan (empiris) melalui wawancara yang ditujukan kepada beberapa pejebat DKI dari instansi yang terkait yang menangani bidang Pajak Daerah dan Pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan, behwa perlu adanya mekanisme secara terkoordinasi antara instansi yang terkait di DKI Jakarta, khususnya yang menangani Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah, sehingga Pajak Daerah di DKI Jakarta merupakan masukan bagi pendapatan di daerah DKI Jakarta, sehingga pengembangan otonomi dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang dituju. Di dalam hubungan ini, adanya usaha-usaha antara lain yang berupa pelaksanaan berbagai fungsi dari Pajak, Daerah, misalnya Pajak Daerah yang berfungsi budgetair, yaitu sebagai sumber pendapatan Pemenintah Daerah; Pajak Daerah yang berfungsi sebagai regulerent yaitu sebagai pengetur rakyat di daerah/warga daerah dan Pajak Daerah yang berfungsi sebagai distribution of income yaitu sebagai pemerataan rakyat di daerah /warga daerah dan akhirnya diusahakan agar dalam pelaksanaan pungutan Pajak Daerah di DKI Jakarta berfungsi sebagai social control (Pengawasan) dalam segala segi."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1977
S5990
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Alifiane
"ABSTRAK
Tujuan penulisan ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang
pertumbuhan dan perkembangan daerah slum pada tahun 1970, ta
hun 1975, tahun 1980 dan tahun 198^, juga mengklasifikasikan
daerah slum tersebut.
Variable yang dipakai meliputi keteraturan bangunan, kv/alitas
fisik bangunan, Penggunaan tanah, kepadatan penduduk dan utilitas
kota yang meliputi sarana listrik, ledeng dan riol.
Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah ;
Bagaimana pola penyebaran daerah slum di wilayah Jakarta Sela
tan tahun 1970 - 1984; Bagaimana kv/alitas fisik lingkungannya;
Adakah kaitannya dengan aspek hak atas tanah,
Untuk dapat. menjawab perraasalahan di atas digunakan metode ko
relasi/ super impose peta-peta dari variable-variable terse
but di atas; Survey lapangan dengan memakai sample bertingkat
dan korelasi deskriptif.
Akhir dari tulisan ini adalah suatu ringkasan yaitu :
- Pola penyebaran daerah slum di wilayah Jakarta Selatan tidak
merata merupakan perkembangan daerah pemukiman padat pa.
da daerah dengan kwalitas pemukiman jelek, tidak teratur
dan utilitas kota juga kurang seperti listrik, riol dan le
deng tidak ada.
- Perkembangan daerah slum dipengaruhi oleh pertambahan pendu
duk yang pesat dan kurangnya kemampuan penyediaan tanah perumahan.
- Program perbaikkan kampung telah meningkatkan kv/alitas fi
sik lingkungan pemukiman, sedang pembangunan perumahan tanpa
izin pada tanah negara ada pengaruhnya terhadap hak atas
tanah tersebut."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jazuni
"Masalah pokok berkaitan dengan legislasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah "Bagaimana pemikiran di kalangan (gerakan) Islam tentang legislasi hukum Islam di masyarakat Indonesia kontemporer." Posisi hukum Islam di Indonesia perlu dibahas karena hukum Islam bukan satu-satunya hukum yang berpengaruh di Indonesia, yang masyarakatnya majemuk dari segi agama. Peluang dan tantangan legislasi hukum Islam di Indonesia perlu dibahas untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat legislasi hukum Islam, baik di dalam Islam sendiri (substansi ajaran Islam, dan umat Islam) maupun dari luar Islam. Posisi hukum Islam di Indonesia akan dan dapat dilihat dalam dua hal: pertama, dalam peraturan perundang-undangan, dan kedua, dalam wacana yang (pernah) berkembang. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah sosio-yuridis."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
D1122
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Catur Sugiyanto
"In the Indonesia democracy, the multiparty system is used as one of the canal to aggregate the public aspirations. This mechanism is supported by Law No. 25/1999 about fiscal decentralization and a series of related regulations. It is also supported by direct election for regional head (Pilkada). As such, the winning political parties may influence the local government budget allocation which finally transform into the economic growth.
This study estimates the influence of party politic concentration on the local economic growth. The data used is the local government election of 2004 and 2009 from 55 regions (cities). The concentration of political power in regional legislatives is measured by using Herfindahl Hirschman Index (HHI). The results of analysis confirm that the more concentrated political power in the regional legislative results lower economic growth.

Dalam dinamika demokrasi Indonesia, mekanisme multipartai merupakan salah satu cara untuk mengatur aspirasi. Mekanisme ini didukung Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai desentralisasi fiskal dan dinamika perubahannya. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pun turut mendukung mekanisme demokrasi di daerah. Partai politik pemenang pilkada akan memengaruhi pola alokasi anggaran daerah yang akhirnya bisa berdampak pada efektivitas pengeluaran pemerintah.
Studi ini mengestimasi seberapa besar pengaruh konsentrasi partai di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Analisis menggunakan data 55 kabupaten/kota tahun 2004 dan 2009. Konsentrasi partai politik di dalam parlemen di daerah diukur dari proporsi anggota dewan dari masing-masing partai politik menggunakan Herfindahl Hirschman Index (HHI). Data tahun 2004 dan 2009 mengonfirmasi bahwa semakin terkonsentrasinya anggota dewan pada satu partai politik tertentu, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi daerah tersebut."
2016
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>