Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas proses sekuritisasi terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat pasca tragedi 9/11 tahun 2001-2003. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis peran Pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan langkah-langkah sekuritisasi terhadap terorisme pascatragedi 9/11 sehingga mendorong munculnya isu terorisme di Amerika Serikat. Dengan menggunakan teori sekuritisasi, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pascatragedi 9/11, Pemerintahan Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Presiden George Walker Bush melakukan berbagai langkah penting yang merupakan bentuk sekuritisasi terhadap terorisme. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam menyikapi Tragedi 9/11 merupakan hal yang bersifat politis yang kemudian mendorong terorisme sebagai permasalahan penting di Amerika Serikat.

---

This undergraduate thesis discusses the process of the securitization of terrorism in United States of America which is performed by the US Government a fter The 9/11 Tragedy in 2001-2003. This study uses qualitative method and a nalyzes how US Government did the securitization process in response to terrorism after the 9/11 Tragedy so that, terrorism emerged as a big issue in United States. Using the securitization theory, this research shows that after the 9/11 Tragedy, US Government led by President George W. Bush has indeed done se veral steps which can be categorized as a securitization of terrorism. By then, the steps taken by US Government to respond the 9/11 can be categorized as a poli tical action that gradually emerged terrorism as a big issue in US."

"Skripsi ini membahas mengenai tindakan Amerika Serikat yang tergambar pasca peristiwa serangan teroris 11 September di Amerika Serikat yang dinilai merupakan bentuk terorisme itu sendiri. Kontrol pikiran melalui propaganda media yang dilancarkan Amerika Serikat merupakan senjata kasat mata yang dapat mengenai sasaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk problem ini adalah Sosialisme Libertarian a la Noam Chomsky. Yang dimaksud sosialisme libertarian di sini adalah, penghapusan instansi, kelompok, atau kekuasaan yang menindas kaum inferior sehingga masyarakat tersebut tidak dapet mengemban hak dan kewajibannya secara penuh.

---

This thesis discusses the act of the United States which reflected after the events of the September 11 terrorist attacks in the United States that assessed a form of terrorism itself. Thought control through media propaganda which the United States launched is an invisible weapon which can hit a target without being limited by space and time. One workable solution for this problem is Noam Chomsky’s Libertarian Socialism. What is meant here is, the elimination of agencies, groups, or the powers that oppress the inferior so that people are unable to take on the rights and obligations fully."

"ABSTRAKPerang terhadap terorisme atau yang lebih dikenal dengan War on Terror di Amerika Serikat merupakan respon dari pemerintahan George W. Bush terhadap serangan 9/11. Aksi yang disebut sebagai serangan terhadap Amerika Serikat ini menghasilkan perang yang tidak berkesudahan antara Amerika Serikat dan lawan yang tidak dapat diklasifikasikan dengan jelas. War on Terror membuka tiga kebijakan kontroversial dalam pemerintahan Bush yang menyerupai dengan kondisi negara Oceania dalam novel George Orwell yang berjudul 1984. Dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Marcelo Pelissioli, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintahan yang digambarkan oleh Orwell dalam novelnya memiliki karakteristik totalitarian yang dapat ditemui dalam kondisi pemerintahan demokrasi di era modern sekalipun. Jika beberapa kebijakan dalam War on Terror terbukti menyerupai dengan apa yang di gambarkan oleh Orwell, penulis merasa pantas untuk menyebut bahwa Bush menggunakan kebijakan yang berkarakteristik totalitarian kepada masyarakat Amerika Serikat.

---

ABSTRACTThe war on terrorism or better known as War on Terror in United States, was a response from George Bush Administration to the 9/11 event.  This 9/11 was  considered as an attack towards America which lead to an endless war between the United States and opponents that could not be clearly classified. War on Terror then became the right justification for atleast three controversial policies that uniquely resembled state of Oceania in George Orwells novel called 1984. Based on a previous research done by Marcello Pelissioli, I draw a conclusion that the totalitarian government described by Orwell in his novel can be found in may modern era even in the democratic countries. If some of the policies in war on terror proved to be similar to what was described by Orwell, then its suitable to mention that Bush Administration was using totalitarian policies towards Americans."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang strategi image restoration yang dijalankan olehKedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia melalui program @america sebagaibentuk restorasi citra yang hancur oleh kebijakan war on terrorism.Kedutaan Besar Amerika Serikat, dalam merestorasi kerusakan citra terparahmereka dalam lima puluh tahun terakhir, memilih menggunakan pendekatankomunikasi dalam upaya melakukan diplomasi publik mereka untukmengembalikan citra positif Amerika di mata publik Indonesia sehinggafavorabilitas masyarakat Indonesia terhadap berbagai kebijakan global Amerikadapat kembali meningkat.Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif, danbersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawanaramendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwamelalui @america, program-program komunikasi mampu membawa pesandiplomasi dalam rangka merestorasi sekaligus mengembalikan citra positifAmerika Serikat di Indonesia yang telah rusak karena kebijakan war on terrorism.

---

AbstractThis research describes about image restoration strategies run by Embassy ofUnited States in Indonesia through @america?s programs as a manner to restorethe damage images caused by war on terrorism policy.US Embassy, on restoring their most damage images in the last fivety years, usesthe communication approach as their public diplomacy?s method to restore theirpositive images to Indonesian people as well as increasing its favorability to USforeign policy.This study utilizes post-positivist paradgm and descriptive qualitative research.In-depth interviews and literature studies have been selected as the main methodsof data collection. The results of this study shows that through @america,Communication programs are able to send diplomacy message to aim therestoration as well as returning positive images of United States in Indonesia thathave been damaged by the war on terrorism policy."

"Skripsi ini membahas sekuritisasi isu terorisme oleh National Security Council (NSC) Amerika Serikat pasca peristiwa 9/11 dalam periode Pemerintahan George W. Bush dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori sekuritisasi. Situasi yang terjadi pada masa itu adalah Amerika Serikat yang dikejutkan dengan terjadinya peristiwa 9/11. Peristiwa tersebut mendorong extraordinary measures dari pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah peristiwa terorisme seperti 9/11 kembali terulang. Sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Bush terdiri dari speech act, pencanangan undang–undang, Global War on Terrorism hingga Perang Irak. Dalam proses speech act, terdapat pengaruh dari tokoh-tokoh dalam lingkaran NSC selain Presiden George W. Bush yang ikut berperan mensekuritisasi peristiwa 9/11 dan Global War on Terrorism. Dalam proses sekuritisasi yang terjadi, media memainkan peran yang besar sebagai alat yang berfungsi mengamplifikasi langkah–langkah sekuritisasi terorisme yang diambil oleh Pemerintahan George W. Bush. Media juga berperan dalam menjadikan respon publik terhadap tindakan–tindakan sekuritisasi yang diambil oleh pemerintah menjadi positif. Akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa langkah–langkah sekuritisasi yang diambil oleh Pemerintahan Amerika Serikat bersifat politis dan melibatkan aktor lain dalam lingkaran NSC Presiden Bush yang kemudian menggunakan isu terorisme untuk mendorong sekuritisasi terorisme yang bereskalasi menjadi Perang Irak

---

This undergraduate thesis discusses the securitization of terrorism carried out by the United States NSC after the events of 9/11 in the period of George W. Bush's administration by using qualitative research methods and securitization theory. The situation which occurred at that time portray how the United States was truly shocked by the events of 9/11. The event prompted extraordinary measures from the United States government to prevent terrorism events such as 9/11 to happen again. The securitization carried out by the Bush Administration consisted of a speech act, declaration of laws, Global War on Terrorism and the Iraq War. In the process of expressing speech acts, there were influences from figures within the NSC circle other than President George W. Bush who took part in securitizing the events of 9/11 and the Global War on Terrorism. In the process of securitization that occurred, the media played a large role as a tool that served to amplify the securitization steps of terrorism taken by the George W. Bush Administration. Finally, this paper conclude that the steps of securitization taken by the United States Government are essentially political and involve other actors in the NSC circle of President Bush who then use the issue of terrorism to encourage the securitization of terrorism which further essentially escalates into the Iraq War."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh threat against U.S. terhadap pilihan instrumen kebijakan luar negeri AS dalam Global War on Terrorism (GWoT) dimana salah satunya adalah Container Security Initiative (CSI). Analisis dalam tesis ini menggunakan Economic Statecraft Concept (Baldwin,1985) sebagai teori utama. Kajian literatur dalam penelitian ini menemukan adanya security threat dan economic threat yang mendorong AS memilih CSI sebagai economic statecraft dalam kebijakan GWoT. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana dari pengolahan data statistik menggunakan logistic regression yang mendapatkan adanya bukti yang membenarkan CSI sebagai economic statecraft dan efektifitas CSI sebagai instrumen kontra terorisme AS.

---

This thesis discusses the impact of the threat against U.S. to choose foreign policy instrument in the Global War on Terrorism (GWoT), in this case is Container Security Initiative (CSI). The analysis in this thesis using Economic Statecraft Concept (Baldwin, 1985) as main theory. Literature review in this study found security threat and economic threat that drives the U.S. choose CSI as economic statecraft in GWoT policy. This study is a quantitative research, in which processing of statistical data using logistic regression found evidence to justify CSI as economic statecraft and effectiveness of CSI as an instrument of U.S. counter-terrorism."

"Tesis ini membahas sekuritisasi isu terorisme di Australia pasca kejadian terorisme pada 11 September 2001 atau lebih dikenal dengan peristiwa 9/11. Penelitian ini akan memberikan gambaran proses dari fenomena sekuritisasi isu terorisme Australia yang kemudian digunakan untuk menganalisis tujuan dari sekuritisasi tersebut dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deduktif dengan data-data sekunder. Kerangka analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah kerangka sekuritisasi isu. Kerangka sekuritisasi menjelaskan proses konstruksi ancaman dan justifikasi ancaman melalui mekanisme speech act yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi (securitizing actor) kepada audiens (audience) yang dibantu oleh kondisi pendukung (facilitationg condition). Dalam kajian sekuritisasi, ada empat komponen sekuritisasi yang terlibat dalam proses speech act antara lain; ancaman nyata (existential threat), objek referensi (referent object), situasi darurat (emergency situations) dan tindakan khusus (extraordinary measures). Kajian sekuritisasi kemudian akan dianalisis untuk memberikan penjelasan tentang tujuan sekuritisasi dengan konsep strands of securitization. Hasil penelitian secara umum menunjukkan keberhasilan sekuritisasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri John Howard dan jajaran pemerintahannya sebagai aktor utama dalam sekuritisasi melalui mekanisme speech act. Sekuritsasi isu terorisme terjadi dipengaruhi oleh adanya berbagai isu sebagai kondisi pendorong seperti kejadian 9/11, Bom Bali, pemilu di Australia, invasi Afghanistan dan Irak, hingga kemunculan terorisme domestik berbasis jihadis yang dikenal dengan istilah Home-Grown Terrorist (HGT). Selanjutnya keberhasilan proses tersebut menjawab tujuan utama dari proses yaitu untuk mengkonstruksikan ancaman terorisme sebagai agenda keamanan, inisiatif kontra-terorisme untuk memitigasi ancaman di masa depan, fungsi deterrence untuk menghalau tindakan terorisme berkembang di Australia, dan menciptakan mekanisme kontrol terhadap isu terorisme di Australia.

---

This thesis discusses about securitizations of terrorism in Australia post September 11, 2001 terrorist attack or broadly known as 9/11. The purposes of this study are to describe securitization on the matter of terrorism in Australia and analyze the purposes of securitization occured in the first place. This study utilizes a deductive analysis of qualitative methods supported by secondary data. The analytical framework of this study uses the securitization theory.

The securitization study initially focused on designation of threat and justification of an action with speech act mechanism by the securitizing actors towards the audience under the facilitating condition applied. In the securitization theory, there are four components of securitization involved in the speech act mechanism such as; existential threat, referent object, emergency situations and extraordinary measures. The discussions about securitization will help the study to conclude the objectives securitization on terrorism happened within the strands of securitization model.

This study argues that the successful securitization conducted by Prime Minister John Howard and his cabinet as the main actor of securitization affected by certain phenomena such as; 9/11, Bali Bombing, Australian Elections, Afghanistan and Irak Invasion, and jihadis domestic terrorisme known as Home Grown Terrorist (HGT). It also answers the purpose of the securitization for constructing the threat for security agenda, preemptively building the counter-terrorisme initiative to mitigate terrorism threat in the future, creating the detterence effect, and lastly to gain control over terrorism issue in Australia."

"Seiring dengan perkembangan dunia modern dan pertumbuhan yang pesat dari media informasi, isu mengenai teror dan terorisme semakin terasa dekat dikarenakan paparan yang terus disajikan oleh media. Media sosial, dimana penggunanya seringkali mendapatkan kebebasan berpendapat dengan memanfaatkan fitur anonimitas, seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu ataupun ancaman mengenai isu teror dan terorisme. Hal seperti itu memaksa pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah adanya serangan yang mungkin ditimbulkan akibat informasi yang keluar tersebut. Menggunakan beberapa contoh kasus ancaman bom dan beberapa kasus mengenai isu teror dan terorisme, tulisan ini menganalisis dengan teori panopticism mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah negara Amerika Serikat, untuk mengawasi warga negara mereka dan mencegah terjadinya bencana yang mungkin berakibat dari pesan-pesan tersebut.

---

Along with the development of the modern world and the rapid growth of the media, the issues regarding terror and terrorism is seemingly getting closer because of the exposure that continues to be presented by the medias. Social media, where users often get the freedom of speech granted by the anonymity in the virtual space, is often misused to spread false news or threats regarding the issue of terror and terrorism. Such matters compel the government to exercise oversight and control to prevent possible attacks from the outgoing information that is available to them. Using several examples of bomb threats and some cases of terror and terrorism issues, this paper analyzes with the theory of panopticism on how government oversight, especially the United States government, oversees their citizens and prevents the occurrence of disasters that may come from those messages."

"Tulisan ini akan melihat perkembangan kehadiran Amerika Serikat (AS) di kawasan Laut China Selatan semenjak berakhirnya Perang Dingin. Dengan mengeksplorasi literatur-literatur yang membahas hal tersebut, penulis berharap mampu menghasilkan suatu gambaran yang utuh terkait dengan evolusi kehadiran AS beserta dengan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh AS terkait dengan isu Laut China Selatan. Pembahasan terhadap ke-34 literatur yang diangkat dalam tinjauan literatur ini kemudian menghasilkan sejumlah temuan berupa: (1) misi naval presence United States Navy (USN/AL AS) merupakan komponen penting dari strategi kebijakan luar negeri AS; (2) terdapat peningkatan kehadiran AS di kawasan Laut China Selatan dalam beberapa waktu terakhir, meskipun hal ini terbukti gagal untuk membendung perilaku agresif China sebagai akibat dari ketiadaan strategi raya yang mendasari kebijakan luar negeri AS di kawasan serta keengganan AS untuk membangun suatu kerja sama ekonomi dengan negara-negara di kawasan; (3) peningkatan kapabilitas sistem anti-access/area denial (A2/AD) China membuat AS harus mencari strategi baru untuk bisa mempertahankan kebebasan operasionalnya di kawasan yang berujung pada lahirnya strategi Air-Sea Battle (ASB); (4) diperlukan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara di kawasan apabila AS ingin membendung China. Sementara itu, terdapat pula sejumlah celah penelitian yang berhasil diidentifikasi oleh penulis, utamanya yang berkaitan dengan pengembangan kapabilitas AS dalam menghadapi praktik grey zone oleh China, termasuk pelibatan penjaga pantai AS dalam Freedom of Navigation Operations (FONOPs).

---

This literature review will take a closer look at the evolution of the United States’ presence in the South China Sea region since the end of the Cold War. By exploring works of literature that discussed this particular issue, the writer hopes that this literature review will be able to provide a comprehensive understanding regarding the evolution of US presence and foreign policies in the South China Sea region. After analyzing the 34 pieces of literature discussed in this literature review, the writer argues that: (1) the naval presence mission of the United States Navy (USN) is an important component in US foreign policy strategy; (2) an increase in US presence in the South China Sea could be seen in recent times, although it has to be admitted that this surge in US presence has proven ineffective in curbing China’s aggressive behavior as a result of the absence of a comprehensive grand strategy that underlies US foreign policy in the region and US’ reluctance to establish a comprehensive economic cooperation with its allies and partners in the region; (3) the increasing capabilities of China’s anti-access/area denial (A2/AD) system have compelled the US to seek new strategies to maintain its operational freedom in the region, resulting in the emergence of the Air-Sea Battle (ASB) strategy; (4) establishing closer cooperation with countries in the region is a must if the US wants to contain China. The writer also identifies several research gaps, particularly concerning the development of US capabilities in dealing with China’s grey zone practices in the region, which could also include the involvement of the US Coast Guard in Freedom of Navigation Operations (FONOPs)."