Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas manfaat penggunaan meter prabayar yang merupakan salah satu dampak penerapan Layanan Listrik Prabayar oleh PT PLN (Persero), yang diprediksi dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai target hardening dan rule setting, dalam mencegah terjadinya pencurian listrik oleh pelaku dalam berbagai modus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat; murni, deskriptif, dan cross sectional. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan meter prabayar dalam keadaan normal, dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai target hardening dan rule setting, yang dapat mencegah terjadinya pencurian listrik dalam beberapa modus pencurian listrik.

---

This research discusses the advantage of prepaid meter using, as one of the result of prepaid electricity service by PT PLN (Persero), that is predicted to be a technique of situational electricity theft prevention. The role of prepaid meter, is a target hardening and rule setting in the prevention of electricity theft in several modus. This research uses qualitative approach and is a pure, descriptive, and cross sectional research. Result of the research shows the using of prepaid meter in normal situation could be a technique of situational electricity theft situational prevention as target hardening and rule setting. In general, this technique could prevent the electricity theft in several modus."

"Upaya pelestarian bangunan cagar budaya seringkali berbenturan dengan pembangunan kota Jakarta yang selalu mengalami perkembangan. Demikian pula yang terjadi dengan gedung PLN Gambir, di mana pada awalnya gedung ini dipergunakan sebagai perusahaan listrik milik pemerintah Belanda. Kebutuhan akan ruangan membuat pihak PLN melakukan penambahan dan pengurangan pada bangunannya, hai ini justru akan mengancam gedung PLN sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi. Di dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana upaya penyelamatan dan pelestarian yang telah dilakukan terhadap gedung PLN, dan juga akan dilihat upaya pelestarian yang telah berlangsung di gedung PLN apakah sesuai dengan prinsip-prinsip pemugaran dan asas pemanfaatan yang terdapat di dalam undang-undang no. 5 tahun 1992 tentang bangunan cagar budaya. Tujuan dari penelitian ini ialah mencoba mengevaluasi hasil pemugaran yang telah dilakukan, dan memberikan saran yang berkaitan dengan upaya pelestarian gedung PLN. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan kota Jakarta menimbulkan berbagai masalah bagi kelestarian bangunan cagar budaya. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap bangunan cagar budaya, mereka menginginkan adanya penambahan maupun pengurangan terhadap bangunan yang dikelola. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu penyelesaian jalan tengah atau kompromi agar bangunan cagar budaya dapat dilestarikan sekaligus dimanfaatkan"

"ABSTRAKDi Indonesia pengelolaan tenaga listrik diusahakan Perum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pernerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Adanya campur tangan Pernerintah dalani pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan tenaga listrik, dirnaksudkan agar tenaga listrik serta juga kekayaan alam sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, yang keseluruhannya itu merupakan kekayaan Nasional yang vital, dapat dipergunakan dan dirnanfaatkan se-efisien rnungkiri bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Peruni Listrik Negara sebagai pengelola tunggal tenaga listrik, rnemberikan kesempatan yang seluas-luasnya ke pada inasyarakat untuk rnemakai atau mernpergunakan tenaga listrik guna kebutuhannya sendiri. Para pernakai/konsumen tenaga listrik, mengadakan transaksi dengan Perurn Listrik Negara dengan jual beli tenaga listrik. Konsuinen tenaga listrik dapat dibagi clalani du bagian 1. Konsumen Urnurn adalah mereka yang mernakal tenaga listrik sesuai dengan peraturan yang tertuang dalarn Peraturan Menteri P.U.T.L. No. 023/PRT/1978 dan No. 024/PRT/1978, dalam hal mi perjanjian. bersifat publik. 2. Konsurnen Khusus adalah rrtereka yang rnemakai tenaga ustrik, dengan mengadakan perjanjian jual bell tenaga us trik yang tertuang dalam surat persetujuan / perjanjian secara khusus, dalam hal mi perjanjian bersifat perdata. Penelitian yang dilakukan dalarn menyusun skripsi mi rnenggunakan dua macam metode penelitian yaitu, Penelitian Kepustakaan dan Lapangan (wawancara). Dalam penelitian yang penulis lakukan telah diketemukan dua hal dalam melakukan perjanjian jual bell tenaga listrik, yaitu perjanjian yang bersifat Publik (bagi konsuinen Uinuni) dan perjanjian yang bersifat khusus / perdata (bagi konsumen Khusus) Dalam hal yang pertama konsumen hanya berhak memakai tenaga listrik untuk kebutuhannya sesuai dengan daya tersedia tidak dapat melakukan penuntutan bila perusahaan melakukan wanprestasi. Seclangkan dalam hal yang terakhir baik konsumen atau perusahaan bila melakukan wanprestasi, maka masing- rnasing pihak dapat menuntut ganti kerugian terhadap siapa yang melakukannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam hal mi adalah bahwa asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat rnutlak dalam arti salah satu pihak dalam perjanjian, terutania yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak dapat dengan be bas menentukan isi perjanjian. Dan saran yang dapat diberikan adalah agar pelayanan perusahaan terhadap konsumen lebih ditingkatkan yang di sesuaikan dengan kemajuan teknologi mutakhir dewasa ini."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan pada pengenaan besaran tarif PPOB dan PPJ token listrik prabayar, hak-hak konsumen yang dilanggar atas pemberlakuan PPOB dan PPJ, dan tanggung jawab pelaku usaha yang ditinjau berdasarkan Undang ? Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan yaitu melakukan wawancara kepada informan dan/atau narasumber. Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat permasalahan pada pengenaan tarif PPOB dan PPJ yang dikenakan pada tiap kali transaksi dan besaran tarifnya tidak diatur secara tegas, mengenai hak-hak konsumen yang dilanggar berdasarkan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendaptkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dan mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka PT. PLN (Persero) wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.

---

This thesis discusses the issues on PPOB tariff and street lighting tax (SLT), and consumer rights that are infringed upon withdrawal of administrative costs of Payment Point Online Banking (PPOB) and street lighting tax (SLT) to purchase prepaid electricity tokens (smart electricity), reviewed by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and what can be suggested to the consumers when their rights have been violated. This thesis uses normative juridical method with secondary data and performed with the technique of data collection by field studies that were done by conducting interviews to informants and / or speakers. Results of this study can be concluded that there is a legal basis for the implementation of Payment Point Online Banking (PPOB) and street lighting tax (SLT), on the responsibility of business operators under Article 19 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. PT. PLN (Persero) is obliged to take responsibility for the losses suffered by consumers, because consumer rights are violated under Article 4 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, namely the right to comfort, security and safety in consumption of goods and / or services and rights to gain information that is correct, clear, and honest about the condition and guarantee of the goods and / or services as well as its legal remedies according to Article 19 (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, hence, PT. PLN (Persero) is obliged to be responsible of people's loss."