Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesadaran masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia telah tiba pada suatu pandangan bahwa semua hak asasi manusia itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini secara ringkas dituangkan dalam doktrin "Indivisibility' clan "Interdependence". Pandangan ini telah berkembang dalam diskursus hak asasi manusia, yang tidak menomorsatukan salah satu kategori hak. Apakah pemenuhan hak-hak dalam kategori sipil dan politik (civil and political rights) ataupun hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights). Kedua hak saling keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena dalam semua hak dalam masing-masing kategori itu saling terkait. Oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungannya tidak dapat dipisahkan sedangkan dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya justifikasi internasional menyangkut interaksi hak atas lingkungan dapat ditafsirkan menjadi hak asasi manusia antara lain dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2), Kavenan internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.Tinjauan pustaka mengidentifikasikan bahwa kesehatan lingkungan menyangkut manusia dan masyarakat serta keseimbangan dengan lingkungan agar terjamin kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya.Kusnoputranto (1983) selanjutnya menuturkan bahwa kesehatan lingkungan merupakan salah satu disiplin dalam kesehatan masyarakat dan merupakan perluasan dari prinsip higiene dan sanitasi, Aspek yang tercakup di dalamnya sangat luas yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, ruang lingkup kesehatan lingkungan yaitu : a) Penyediaan air minum, yakni tersedianya air bersih dalam kualitas yang sangat memadai termasuk pengawasan dan pengelolaannya. b) Pengelolaan air buangan, pengendalian pencemaran limbah rumah tangga. c) Pengelolaan limbah padat, yakni pengumpulan dan pembuangannya d) Pengendalian pencemaran tanah oleh manusia dan unsur lain yang merugikan lingkungan hidup e) Higiene makanan dan minuman f) Pengendalian pencemaran udara, kebisingan dan radiasi, g) Perumahan dan pemukiman, terutama ditujukan pada aspek kesehatan masyarakat, perumahan bangunan umum dan keadaan darurat dan bencana alam.Rumah Tahanan mempunyai tujuan : a) membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan tanggung jawab b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan 1 para pihak yang berperkara serta kesetamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan pulusan pengadilan.Implitkasi dari temuan penelitian, untuk mengoptimalkan a) keadaan ruang tahanan yang ada b) kondisi air untuk keperluan MCK c) kondisi air untuk minum d) kondisi ventilasi ruang tahanan e) mengoptimalkan kondisi tempat tidur di dalam ruang tahanan t) mengoptimalkan kondisi kamar mandi untuk keperluan sehari-hari g) pengelolaan limbah cair, padat, limbah buangan h) mengoptimalkan kondisi ruangan dari kebisingan i) mengoptimalkan ruangan tahanan dari kepadatan tahanan j) kondisi keamanan di dalam tahanan yang lebih aman, dan dapat menciptakan kondisi keamanan yang bernuansa hak asasi manusia.

---

International society awareness to human right has came at one particular view that any human right each other be inseparable and related. This view shortly poured in doctrine "Indivisibility" and "interdependence". This view has expanded in discourses of human right; which do not becoming number one of rights category. Whether rights accomplishment in civil category and political (civil and political rights) and or rights in economic category, social and cultural (economic, social and cultural rights). Both rights each other be inseparable and related one with other. Because in all rights in each that category each other be related. Therefore, its protection and accomplishment is inseparable, while in economic rights clump, social and cultural of international justification concerning rights interaction for environment can be interpreted to become human right for example visible in Section 1 sentence (2), International Covenant of Economic Rights, Social, and Cultural.

Evaluate book that identify of environmental health concerning human being and socialize and also the balance environmentally are well guaranteed in order to the prosperity in the broadest possible meaning.

Kusnoputranto (1983) hereinafter say that environmental health represent one of discipline in health socialize and represent extension from principle of hygiene and sanitation. Aspect which is come within in it very wide covering entire human life aspect, scope of environmental health that is: a) ready the drinking water, available namely of clean water in very adequate quality inclusive of its management and observation; b) The Management irrigate discard, control of contamination of domestic waste; c) Management of solid waste, namely its dismissal and gathering; d) Control of contamination of land by human being and element of other prejudicial of environment e) Hygiene of food and beverage f) Control of contamination air, noise and radiation, g) Housing and settlement, especially addressed at aspect of health socialize, housing of emergency and public building and the natural disaster.

Circumstance of environmental Health of physical, biologist and social, the circumstance ever experience of change as long as growth of human being in his life with civilization and also growth of its environment, in line with national development, hence development of health addressed to improvement of eradication of contagion and people disease, improvement of gist people, improvement of environmental health.

Prison have a purpose : a) form citizen of Prisoner in order to become human being as intact as, realizing mistake, pulling socks up and do not repeat acceptable to doing an injustice so that return by society environment, earn active of playing a part in to development and earn life to the manner born as good citizen and the responsibility b) Give guarantee of protection of rights of basic of prisoner which is in holding up at home the Defense Of The Realm and Branch Prison of State in order to process investigation fluently, prosecution and inspection in court c) Give guarantee of protection of rights of prisoner basic 1 at law the parties and also safety and security of object confiscated for goads of evidence of investigation storey, prosecution and inspection in court and also the object expressed to be hijacked for state of pursuant to justice decision.

Implication from research finding, to be optimal a) the circumstance space of existing prisoner b) the condition irrigate for MCK c) the condition irrigate to drink d) the condition ventilate space of optimal prisoner e) condition of place sleep In space of optimal prisoner f) condition of bathroom for everyday g) the liquid waste management, solid, optimal waste disposal h) condition of column from optimal noise i) column of prisoner from prisoner density j) condition of security in more peaceful prisoner, and can create condition of security which have the nuance to human right."

"Lansia merupakan kelompok rentan dengan berbagai risiko kesehatan. Kelompok rentan lebih mudah terpapar masalah kesehatan, salah satunya adalah kekerasan fisik dan psikologis. Kelompok rentan yang berada dalam tempat berisiko, salah satu tempat berisko adalah lemabaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kekerasan fisik dan psikologis pada narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan Jawa Barat. Penelitian menggunakan sampel total berjumlah 36 responden yang terdapat di tiga lembaga pemasyarakatan. Instrumen penelitian merujuk pada Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/EAST) dengan menggunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik yang terjadi di lembaga pemasyarakatan sebesar 41,67% dan kekerasan psikologis 36,11%. Suku Sunda adalah suku yang mengalami kekerasan fisik dan psikologi paling besar dibandingkan dengan suku lainnya. Hasil penelitian merekomendasikan perawat, psikolog dan petugas lapas untuk bekerjasama dalam melakukan pencegahan kekerasan fisik dan psikologis, serta meningkatkan sarana keagamaan dan spiritual sebagai koping yang dilakukan oleh narapidana lansia.

---

Aging process causing elderly to become one of the vulnerable groups. Vulnerable groups are susceptible to health problems, including physical and psychological abuse. Penitentiaries is one of vulnerable places that causes elderly as a vulnerable groups. This study aims to describe physical and psychological abuse on elderly inmates in West Java Penitentiaries.This study was conducted at three penitentiaries in West Java with 36 respondents using Hwalek-Seng stock Elder Abuse Screening Test (H-S/EAST) instrument. The result showed that physical abuse 41,67% and psychological abuse 36,11%.Sundanese is one of ethnic groups that showed the biggest percentage of elderly physical and psychological abuse among the other ethnics. Nurses, psychiatrist, and penitentiary officers need to prevent physical and psychological abuse together. Furthermore, nurses need to optimize spiritual and religious activities as a coping mechanism among elderly inmates."

"Kekerasan kolektif merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang acap kali dicetuskan oleh konflik antar pribadi. Demikian halnya yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan, pada awalnya konflik terjadi antar individu, kemudian berkembang menjadi konflik antar kelompok sampai dalam bentuk kekerasan kolektif.Konflik dan kekerasan ini terjadi karena masing-masing atau salah satu narapidana membawa identitas kelompoknya, seperti kelompok kamar atau blok, etnis, kelompok narapidana atau kelompok tahanan.Kekerasan kolektif antar narapidana cenderung menimbulkan orang terluka, cidera, kehilangan nyawa, dan kerusakan benda atau barang; suasana tidak aman dan tidak nyaman, sehingga menghambat pelaksanaan pembinaan.Selama ini Lembaga Pemasyarakatan telah menempuh upaya untuk mengatasi konflik dart kekerasan, yaitu : memberikan pengarahan, peringatan dan teguran, melakukan tindakan fisik, "tutupan sunyi", atau meniadakan dan menunda hak-hak tertentu, serta melakukan pemindahan dan proses hukum bagi yang terlibat.Namun demikian kekerasan masih terus berlangsung. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya preventif dan promotif yang lebih efektif dan menyentuh akar permasalahannya.Penulis mencoba mengajukan program intervensi untuk kalangan narapidana dalam bentuk permainan peran atau sirriulasi, dan untuk petugas serta beberapa narapidana tertentu dengan program pelatihan negotiating dan mediating skill.Diketahui bahwa jumlah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia cukup besar, sedangkan persediaan dana dan waktu sangat terbatas. Oleh karena itu, penyelenggaraan program intervensi ini akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas. Program ini diajukan dengan alasan : pertama, memungkinkan terjadinya kontak, kerja sama, dan komunikasi pada semua pihak, sehingga diharapkan dapat terjalin hubungan yang sating percaya dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama; kedua, dengan alasan yang pertama tersebut, diharapkan akan tumbuh orientasi komunitas pergbuni Lembaga Pemasyarakatan bukan orientasi grouping yang cenderung menimbulkan sikap dan prasangka in-group/out-group, ordinat sub ordinat, superior dan inferior pada kelompok-kelompok narapidana."

"Tesis ini tentang asimilasi berdasarkan sistem pemasyarakatan. Fokus utama tesis ini adalah pelaksanaan asimilasi yang memerlukan komitmen dan kepedulian para petugas dan pembuat kebijakan. Dalam kajian tesis ini pelaksanaan asimilasi sebagai bentuk pembinaan merupakan tahapan dalam proses pemasyarakatan. Tahapan pembinaan narapidana seharusnya dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan studi dokumen untuk mengungkapkan pelaksanaan asimilasi yang dilakukan para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petugas dan pembuat kebijakan belum peduli dan belum memiliki komitmen dalam pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta. Hal ini ditunjukkan dengan masih ada ketakutan akan terjadi kegagalan dalam pelaksanaan sehingga lebih mengedepankan pengamanan dari pada pembinaan. Para pembuat kebijakan belum membuat prosedur tetap pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka. Selain itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asimilasi yang berasal dari lapas tertutup sebagai pengirim narapidana dan lapas terbuka yang menerima. Yang berasal dari lapas tertutup, yaitu proses asimilasi belum sesuai tahapan pembinaan, para petugas takut narapidana akan kabur, ada biaya yang dibebankan kepada narapidana bila pindah ke Lapas Terbuka Jakarta, narapidana enggan dipindah, kualitas petugas sebagai pembina masih minim dan fasilitas latihan ketrampilan belum sesuai dengan narapidana yang ada. Sedangkan yang berasal dari lapas terbuka, yaitu keterbatasan petugas pembina narapidana, sarana pembinaan, struktur organisasi lapas terbuka, proesedur tetap pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta.Implikasi dari tesis ini adalah perlu komitmen dan kepedulian para petugas dan pembuat kebijakan dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, agar semua narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya dapat dibina di lembaga pemasyarakatan terbuka. Komitmen dan kepedulian para petugas ditunjukkan dengan pembuatan protap, sarana dan prasarana pembinaan narapidana di lapas terbuka, perekrutan petugas sebagai pembina narapidana sebelum kembali ke masyarakat serta diperlukan pengawasan pelaksanaan asimilasi agar tidak terjadi pungutan yang membebani narapidana.Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam membina narapidana. Dalam pelaksanaan asimilasi, keterlibatan masyarakat sangat berarti bagi narapidana terutama untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kepercayaan terhadap diri sendiri karena dapat diterima kembali di masyarakat, dapat menghilangkan stigma penjahat bagi narapidana sehingga dapat menjadi warga negara yang berguna bagi bangsanya.

---

This study is about the assimilation process based on Sistem Pemasyarakatan. The main focus of this study is the implementation of assimilation which needs commitment and careness of the officiais and policy makers. In this study, the implementation of assimilation as the fonn of character building is a step in the process of socialization. The character building of inmates should be done continually based on Sistem Pemasyarakatan. This study used qualitative approach with observation, guided interview, and document review as the data collection technique in order to describe the implementation of assimilation in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

The result of this study shows that the officiais and policy makers do not care yet and do not have the commitment in assimilation implementation in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. This is showed by the anxiety a fail in implementing the system, so that the officiais and policy makers prefer to use the security system instead of character building of inmates. Policy makers of Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta have not constructed the Standard operating procedures for the implementation of assimilation. Besides, there are factors which influenced the implementation of assimilation, which is from the close correctional institution as the sender of inmates and Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta as the receiver of inmates. The factors that comes from the close correctional institution of Jakarta are the inappropriate assimilation process which is based on character building, the anxiety of officiais that inmates will escape, the charge that inmates are required to pay if they want to move to Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta so that inmates are unwilling to move to Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, the lack of official’s quality and facility that are not in line with the number of inmates. The factors that come from Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta are lack of officiais, facility, structure organization of Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, and Standard operating procedure of the implementation of assimilation in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

The conclusion of this study is that commitment and careness of the officiais and policy makers are needed in doing the assimilation system in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta so that the inmates who have carried out hal f of their punishmaent can move to Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta to follow the assimilation process. Commitment and careness of officiais and policy makers should be shown by constructing a Standard operating procedure, establishing facilities in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, recruiting of officials as the mentor of inmate before they go back to the society, and also the supervision of the implementation of assimilation so that inmates are not required to pay for the transfer.

The role of society is needed in building the charaeter of the inmates, establishing the confidence of inmates that they can be accepted in society, leaving out the stigma that inmates are criminals so that they can also becomc good citizens and can give good contribution to the nation.

"