Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sering kali bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. Khususnya Penahanan yang membatasi kemerdekaan dan kebebasan sesorang tersangka atau terdakwa. Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dan dilakukan atas kewenangan jabatannya yang sah. Dalam hal penahanan harus dilakukan, tetapi untuk meminimalisir kerugian pada tersangka atau terdakwa maka dapat diupayakan penangguhan atas penahanannya. Penangguhan penahanan ini sendiri diatur dalam KUHAP dan beberapa peraturan terkait lainnya dimintakan oleh tersangka atau terdakwa, keluarganya atau penasihat hukumnya dalam setiap tingkatan pemeriksaan kepada penyidik, penuntut umum, ataupun hakim yang melakukan penahanan. Penangguhan penahanan dapat dimohonkan dengan jaminan atau tanpa jaminan uang maupun jaminan orang dengan syarat yang telah ditentukan, hal ini sebagaimana diatuliskan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Apabila penangguhan penahanan dengan jaminan uang, maka uang jaminan tersebut disetorkan diawal kepada panitera pengadilan negeri. Sebaliknya jika penangguhan penahanan dengan jaminan orang maka orang tersebut menjamin bahwa terjamin akan memenuhi prestasi dan menjalan syarat sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Penangguhan Penahanan. Apabila terjamin melarikan diri dan tidak juga ditemukan setelah waktu tiga bulan, maka penjamin harus membayarkan uang tanggungan sejumlah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penangguhan Penahanan. Jika penjamin tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana dalam perjanjian, maka terhadap harta benda yang telah ditentukan oleh Penetapan Pengadilan akan dikenakan sita jaminan sita conservatoir untuk kemudian dijual lelang dan hasilnya akan disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran dari penjamin.

---

The implementation of the Criminal Justice System in Indonesia, especially in forced attempts by law enforcement officials, is often contrary to respect for the human rights of suspects or defendants. Specifically Detention which limits the freedom and freedom of a suspect or defendant. Detention carried out by law enforcement officials must be in accordance with the procedures as specified in the law, and carried out with the legal authority of his position. In the case of detention, it must be done, but to minimize the loss to the suspect or defendant, a suspension can be sought for his detention. The suspension of detention itself is regulated in the Criminal Procedure Code and several other related regulations are requested by the suspect or defendant, his family or his legal counsel at every level of the examination to the investigator, public prosecutor, or judge conducting the detention. Suspension of detention can be filed with a guarantee or without a guarantee of money or a guarantee of people on the conditions that have been determined, this is as stated in Article 31 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. If the suspension of detention is guaranteed with money, then the security deposit is deposited at the beginning of the district court clerk. Conversely, if the suspension of detention is guaranteed by the person, then that person guarantees that the guarantee will fulfill the performance and fulfill the conditions as stipulated in the Detention Suspension Agreement. If it is guaranteed to escape and is not found after three months, the guarantor must pay a sum of money as stipulated in the Detention Suspension Agreement. If the guarantor cannot fulfill the achievement as stated in the agreement, then the assets that have been determined by the Decision of the Court will be subject to confiscation (sita conservatoir) and then sell the auction and the results will be deposited into the State treasury as payment from the guarantor."

"Maraknya trend melarikan diri ke luar negeri yang dilakukan oleh para tersangka pelaku kejahatan, termasuk diantaranya Hendra Rahardja tersangka korupsi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melarikan diri pada tahun 1997, tidak dapat dipungkiri semakin mempersulit aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia meminta bantuan untuk dilakukan penangkapan terhadap mereka kepada kepolisian negara lain melalui International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol) atau yang lebih dikenal dengan Interpol. Permintaan penangkapan terhadap mereka memerlukan persyaratan agar penangkapan tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka. Hendra Rahardja yang ditangkap oleh Kepolisian negara Federal Australia atas dasar permintaan Kepolisian Republik Indonesia mengajukan gugatan praperadilan bahwa penangkapannya tidak sah dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim Praperadilan dalam Putusan No.07/Pid/Prap/2000/PN.JAK.SEL. Keabsahan suatu penangkapan terhadap seorang tersangka yang dilakukan oleh kepolisian negara lain atas dasar permintaan Kepolisian Republik Indonesia mensyaratkan adanya Surat Perintah Penangkapan yang sah berdasarkan Pasal 17 KUHAP jo Pasal 18 ayat (1) KUHAP jo Penjelasan Pasal 18 ayat (1) yang menjadi dasar diterbitkannya Interpol Red Notice. Persyaratan ini telah dipenuhi oleh Kepolisian Republik Indonesia sehingga Putusan No.07/Pid/Prap/2000/PN.JAK.SEL. adalah tidak tepat menurut peraturan perundang-undangan."

"Latar belakang permasalahan dari penulisan tesis ini adalah dalam proses penyidikan masih ditemukan adanya berbagai bentuk pengabaian atau bahkan pelanggaran dari hak-hak tersangka , yang dilakukan oleh petugas pemeriksa ataupenyidik Polri. Di dalam penulisan tesis ini, penulis menggambarkan mengenai bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalarn proses penyidikan suatu perkarakejahatan dengan kekerasan oleh petugas penyidik atau pemeriksa terhadap tersangka yang diperiksanya, di Polsek Metro Cakung, termasuk bentuk-bentuk pengabaian dan pelanggarannya, serta untuk memberikan manfaat dan kegunaan bagi kepentingan ilnu pengetahuan dan ilmu kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan kajian tentang hak tersangka dalam proses penyidikan. Untuk mengkaji hal tersebut maka dalam melakukan pemhahasanmenggunakan 5 pernyataan proposisional dari teori petukaran modern (exchange theory) yang dikemukakan oleh George C. Humans, yaitu proposisi sukses, stimulus, nilai, deprivasi-satiasi, dan restu-agresi. Kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatankualitatif dengan metode studi kasus, sedangkan teknik peugumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara. Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka berkaitan dengan penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Polsek Metro Cakung dapat dibagi menjadi 2 hal , yaitu yang berkaitan dengan penerapan hak tersangka dalam proses pemeriksaan, dan yang berkenaan dengan penerapan hak tersangka dalamhal penahanan. Dalam hal penerapan hak tersangka pada proses pemeriksaan, ternyata belum dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas pemeriksa atau penyidik,bahkan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Sedangkan untuk penerapan hak tersangka dalam penahanan, sudah diterapkan walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP."

"Menyadari tingginya tingkat kejahatan, secara langsung maupun tidak langsung mendorong pula perkembangan dan pemberian reaksi terhadap para tersangka pelaku kejahatan. Reaksi akan dapat melahirkan stigmatisasi yang menyebabkan seseorang yang secara yuridis formal belum dikatakan bersalah, telah dicap sebagai penjahat atau telah melakukan suatu perbuatan jahat. Teori labeling, dimana stigmatisasi menekankan pada suatu proses interaksi manusia yang mengasilkan adanya pemberian peranan, setelah peranan didefinisikan, maka disimpulkan adanya pemberian suatu cap terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atau penyimpangan. Reaksi dalam penelitian ini, berujung pada pendapat James Garofalo dan analisa situasi William I Thomas serta diperkuat oleh penekanan teori labeling menurut Michalowsky dan outsider oleh Howard. S. Becker.Metode penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatoris, melakukan wawancara mendalam (depth interview) dan observasi partisipasi.lnforman penelitian, informan utama para tersangka pelaku kejahatan kekerasan sebanyak 7 (tujuh) orang dan informan pendukung sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari keluarga, teman dekat dan tenaga kesehatan di rumah sakit X. Untuk melindungi nama baik informan dan rumah sakit, semuanya menggunakan nama samaran.Hasil penelitian dan kesimpulan, adanya perlakuan yang berbeda dalam pelayanan kesehatan terhadap tersangka pelaku kejahatan kekerasan dengan tersangka pelaku kejahatan tindak pidana korupsi serta terhadap pasien biasa. Bentuk perlakuan yang lain adalah; Sering mendapatkan penolakan, dipermalukan, terpojokan, dicela, dihina dan mendapatkan perlakuan kasar. Pelayanan, fasilitas, tindakan medis dan obat-obatan yang diberikan ala kadarnya. Adapun pandangan tenaga kesehatan terhadap para tersangka pelaku kejahatan kekerasan, adalah; Mereka telah dicap (dilabel) sebagai penjahat, mereka bukanlah orang yang berkelakuan balk, Mereka sebagai tahanan dan bukan pasien. Sakit, luka tembak, penderitaan atau tekanan psikologis yang dialami oleh mereka akibat ulah perbuatannya sendiri dan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, perbuatannya keji dan menyengsarakan masyarakat. Adanya pembedaan perlakuan, pandangan dan pelayanan kesehatan, maupun dalam bentuk fasilitas dan pengobatan terhadap para tersangka pelaku kejahatan kekerasan, merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam kategori diskriminasi."

"Pendampingan tersangka oleh pengacara adalah suatu proses yang sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama terhadap tindak pidana yang ancaman hukuman lima tahun atau lebih.Permasalahannya adalah pendampingan tersebut digunakan untuk melakukan penyimpangan. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan praktek penyimpangan yang dilakukan oleh polisi, pengacara dan tersangka. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk mempermudah dilakukannya pengumpulan data dengan tehnik pengamatan terlibat. Penelitian dilakukan di Polres Metro Jakarta Barat, pengamatan terilbat difokuskan pada kegiatan hubungan pengacara, penyidik dan tersangka yang terkait dengan penyimpangan dengan menggunakan kewenangan dan profesi mereka. Informan kunci ditentukan berdasarkan gejala, bukan karena kedekatan dengan peneliti. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukan bahwa telah terjadi kerja sama - dalam pengertian menyimpang - antara penyidik, pengacara, dan tersangka dalam menyetesaikan perkara tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dengan menggunakan sarana (celah) hukum dan mengabaikan ketentuan hukum itu sendiri. Latar belakang terjadinya penyimpangan tersebut yang terbesar adalah masalah ekonomi, kemudian mempertahankan kedudukan yang berkaitan dengan adanya kepentingan pimpinan.Kepustakaan : 36 buku + dokumen + jurnal + majalah"

"ABSTRAKTesis ini mendeskripsikan variatif hubungan timbal balik antara penyidik/penyidik pembantu dengan tersangka, keluarga tersangka, penasehat hukumnya, petugas Bimbingan Kemasyarakatan dan rohaniawan, selama tersangka anak menjalani pemeriksaan dan penahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun permasalahan yang saya ketengahkan dalam penulisan thesis ini adalah penerapan hak tersangka anak dalam proses pemeriksaan dan penahanan di Polres Metro Jakarta SeIatan. Dengan fokus permasalahan mengupas penggunaan hak tersangka anak sebagai acuan dalam proses pemeriksaan dan penahanan serta bentuk-bentuk pengabaian hak tersangka anak. Permasalahan ini muncul karena ditinjau dari segi perundang-undangan telah banyak adanya peraturan perundangan yang mengatur hak tersangka anak. Namun dalam kenyataannya masih terdapat tindakantindakan dari penyidik/penyidik pembantu yang mengabaikan hak tersangka anak ketika menjalani pemeriksaan dan penahanan di polisi.Metodologi difokuskan pada pengamatan variasi pola perilaku dari hubungan timbal balik antara penyidik/penyidik pembantu dengan tersangka anak, keluarganya, penasehat hukumnya, rohaniawan, petugas pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penahanan di Polres Metro Jakarta Selatan.Variasi hubungan timbal balik dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penahanan, menghasilkan tiga bentuk pola perilaku penyidik/penyidik pembantu. Pertama ditemukan adanya pola perilaku dari penyidik/penyidik pembantu yang melaksanakan pemeriksaan dan penahanan dengan memberikan hak-hak tersangka anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua ditemukan adanya pola perilaku yang mengabaikan hak-hak tersangka anak daiam pemeriksaan dan penahanan. Ketiga ditemukan adanya perbedaan perlakuan terhadap tersangka anak berupa memberikan kemudahan-kemudahan dalam besuk tahanan maupun dalam memberikan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Pola-pola perilaku tersebut terwujud dipengaruhi oleh hasil dari hubungan timbal balik antara penyidik/penyidik pembantu dengan tersangka. Juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan petugas, nilai-nilai yang dianutnya, sarana dan prasarana penyidikan serta pengalaman-pengalaman tugas yang dimiliki oleh penyidik /penyidik pembantu.Untuk dapat melaksanakan pemeriksaan dan penahanan tersangka anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan/UU, perlu adanya perubahan kultur kepolisian yang mencangkup bukan hanya sikap dan perilaku polisi tetapi juga nilai-nilai, norma-norma, perspektif dan aturanaturan teknis yang mereka pahami dan percayai. Upaya perubahan perilaku ini menuntut adanya reformasi total yang sudah barang tentu hares dilakukan secara gradual berdasarkan suatu rencana yang strategik. Seperti mulai dimasukkannya pelajaran hak asasi manusia dalam setiap pendidikan kejuruan reserse di Mega Mendung.

---

"