Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya sistem self assessment dalam perpajakan, wajib pajak mendapat kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Wajib pajak menjadi aktif, akan tetapi di dalam praktek ternyata tidak semua wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban yang dipercayakan pemerintah itu dengan sebaik-baiknya, maka penagihan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui aspek kebijaksanaan dalam penagihan PBB dan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB menurut pendapat kelompok petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta selama 4 bulan (19 April 1999 sld 19 Juli 1999), dengan jumlah sampel 115 responden yang terdiri dari kelompok petugas PBB 35 orang, pakar PBB 40 orang dan wajib pajak PBB 40 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendapat petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai aspek kebijaksanaan penagihan PBB termasuk dalam kategori netral. Secara umum pendapat petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai aspek kepatuhan wajib pajak PBB termasuk dalam kategori netral. Terdapat perbedaan pendapat antara kelompok petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai aspek kebijaksanaan dalam penagihan PBB. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat antara kelompok petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak PBB. Menurut pendapat petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB terdapat hubungan antara kebijaksanaan penagihan PBB dengan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB."

"Mengharapkan hadimya seorang Tokoh yang didengar, dihormati, dan disegani, adalah suatu dambaan tersendiri bagi masyarakat di Maluku saat ini. Betapa tidak, negeri yang terkenal, toleran dan konpromis, dalam nuansa heterogenitas masyarakat yang kental tersebut, kini diporak-porandakan oieh konfiik, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikannya. Koniiik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun ini, hampir dapat dikata berhasil meluluh-lantakan semua tatanan sosial Iokal yang selama ini terbangun mapan di masyarakat meialui proses-proses kultural. Dengan kata lain, pemirnpin dan kepemimpinan di Maluku dalam skala kecil (in grup), maupun masyarakat secara luas, saat ini dipertanyakan.Padahal, berbicara mengenai pemuka pendapat di Maluku, tidak kurang banyaknya orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemuka pendapat. Berbagai pengalaman telah membuktikan bahwa Iewat kepemukaannya, para pemuka pendapat memperiihatkan peranannya yang dominan dan signiiikan, di masyafakat. Kepemukaan mereka telah banyak dibuktikan dalam hai penyelesaian konfiik yang terjadi di masyarakat, dimana tidak periu mengikutsertakan pihak Iuar (termasuk TNI dan Polri).Dalam sejarah perjalanan masyarakat di Maluku, kemampuan pemuka pendapat dalam mengelola konflik terlihat sedemikian rupa, sehingga konflik dengan dampak yang negatif sekalipun, mampu dikelola menjadi kekuatan yang positif. Hasilnya adalah, terbangunnya relasi-relasi sosial, kohesi sosial bahkan integrasi sosial. Kenyataan ini yang melahirkan hubungan-hubungan seperti, Pela dan Gandong.Ketika konflik terus berlanjut, orang lalu menanyakan dimana peran pemuka pendapat yang selama ini ada ? siapa-siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemuka pendapat, dan bagaimana perannya saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini yang mendorong dilakukannya studi ini.Dari hasil studi di lapangan, ditemukan seiumlah fakta berkaitan dengan permasalahan sebagaimana diajukan di atas. Pertama, konfiik yang terjadi sejak 19 Januari 1999, adalah konflik yang direncanakan, dengan memanfaatkan sejumlah persoalan sosial seperti, masalah mayoritas- minoritas, masalah kebijakan politik pemerintahan Orde Baru, masalah kesenjangan sosial, ekonomi antara pusat dan daerah, masalah imigran dan penduduk asli, serta masalah politisasi agama. Kedua, Konfiik berhasil membangun fanatisme kelompok yang sempit, dimana setiap orang mengidentifikasi dirinya secara subyektif berbeda dengan orang lain di Iuar kelompoknya. Dengan demikian, kepemukaan seseorang sering mengalami gangguan komunikasi dalam berhadapan dengan kelompok di Iuamya (out group). Ketiga, Masuknya kelompok Iuar dalam jumlah besar dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar, adalah faktor kendala tersendiri bagi berperannya seorang-pemuka pendapat secara signiikan di Maluku.Untuk maksud studi ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Dengan metode ini diharapkan akan dapat dituliskan secara sistimatis semua fenimena konflik yang terjadi di masyarakat pada Iatar alamiahnya, dan bagaimana peran pemuka pendapat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut."

"ABSTRAKKebutuhan akan tenaga ahli semakin dirasakan penting. Mereka berguna untuk menghadapi tantangan zaman yang kadang-kadang di luar perkiraan. Selain itu memang mereka bermanfaat demi mengejar ketinggalan dari negara maju. Keterbatasan dana pemerintah serta kemampuan finansial individu yang minim menjadi kendala utama untuk mencapai tujuan itu. Fulbright Scholarship memberikan jalan guna meraih kesuksesan di atas pada perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat. Namun informasi mengenai beasiswa ini perlu diketahui khalayak supaya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang kekurangan dana. Guna menghadapi hal ini pengelola Fulbright Scholarship di Indonesia telah menyebarkan poster poster beasiswa tersebut serta mengadakan ceramah-ceramah yang dilakukan para pengajar Fulbright yang berkunjung ke Indonesia dan para alumni program ini. Penelitian ini dimaksudkan melihat pendapat mahasiswa tentang poster Fulbright Scholarship di atas, Penarikan sampelnya sendiri dilakukan secara acak yang non probabilitas pada mahasiswa-mahasiswa Fakultas-Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Dari hasil pengolahan dan analisa data penelitian, responden pada umumnya berpendapat poster beasiswa ini kurang komunikatif. Sehingga hanya sebagian responden mengenal dan mengetahui adanya poster ini. Mereka Fulbright yang memberikan jawaban bahwa poster beasiswa ini tidak istimewa, tetapi biasa-biasa saja. Hal ini menunjukan bahwa mereka belum merasakan pentingnya arti beasiswa ini. Karena semakin seseorang membutuhkan beasiswa, maka orang tersebut akan tertarik pada elemen-elelemen yang mendukung atau yang mendekatkan dirinya dengan beasiswa yang diperlukannya. Dengan demikian, supaya khalayak lebih tertarik visualisasi poster ( lay out, komposisi warna, ukuran dan naskah atau tulisan) beasiswa ini perlu diperbaiki dan penyebarannya perlu diperbanyak supaya khalayak yang terdedah juga lebih banyak pula."

"Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Perusahaan Pembangunan Perumahan sangat penting diwujudkan efektifitasnya, oleh karena bila koodinasi itu tidak efektif, maka dapat mengakibatkan adanya keresahan sosial bahkan konflik yang berkepanjangan serta menghambat laju pembangunan di Propinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tangerang.Berdasarkan pada Keppres 55 Tahun 1993 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diusahakan dengan cara seimbang dan ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.Namun masalah yang dihadapi oleh para developer di Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Jawa Barat ternyata dari 27.263,8463 Ha tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan, realisasinya yang dicapai hanya 59,32% dari luas tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya koordinasi panitia pengadaan tanah.Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang akan diuji adalah besarnya nilai ganti rugi pemegang hak atas tanah, motivasi penjual, kesadaran hukum penjual, ganti rugi oleh developer, motivasi developer, kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan personal panitia, penetapan nilai ganti rugi oleh pemerintah, keteraturan tugas-tugas personalia, motivasi personal panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 77 sampel responden di lapangan dan temuan dianalisis dengan model regresi linier berganda melalui pendekatan "management science and ranking statistical weighting".Dari temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :(1) Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa besarnya ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum pemegang hak atas tanah, ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan, penetapan ganti rugi panitia, motivasi panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh nyata terhadap efektivitas koordinasi pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik.(2) Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang adalah peningkatan nilai ganti rugi oleh developer yang didukung oleh kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pemegang hak atas tanah."

"Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan harus berdasarkan hukum agama masing-masing pihak. Agama merupakan dasar dari suatu perkawinan. Karena UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan campuran antar pemeluk agama yang berbeda, maka timbul permasalahan mengenai hal ini.Menurut Hukum Perkawinan Islam, perkawinan pemeluk agama Islam dengan agama lain pada dasarnya merupakan larangan, kecuali dengan wanita ahli kita dengan syarat-syarat tertentu. Di kalangan para ahli hukum Islam terdapat perbedaan mengenai hal ini. Apakah pada masa sekarang hal itu dapat dilakukan.Pendapat ahli hukum berdasarkan UU Perkawinan Tahun 1974 tentang perkawinan campuran antar pemeluk agama berbeda juga berbeda. Ada yang mengatakan bahwa hal itu dibolehkan, dilarang dan ada yang mengatakan terdapat kevakuman hukum.Untuk mengkaji hal itu, penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana gambaran umum dari pendapat masyarakat Islam terhadap perkawinan campuran antar pemeluk agama yang berbeda.Penelitian ini menggunakan "purposive sampling" sebagai metode penarikan sampel untuk dapat mewakili masyarakat Jakarta Selatan.Dari hasil penelitian ditemukan kecenderungan bahwa masyarakat di wilayah Jakarta Selatan sebagian besar (70 ~) tidak setuju dengan perkawinan antar agama, dengan prosentase tertinggi ada pada tingkatan umur 41-50 (100%) dan pada tingkatan "masyanakat umum" dengan prosentase 90%.Sebagian besar juga menyatakan bahwa perkawinan antar agama tidak sesuai dengan yang mereka anut (99%), di mana hal ini menunjukan pengetahuan mereka tentang agama (dalam hal ini agama Islam) dinilai sudah mencukupi.Pengaturan perkawinan campuran antar agama dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menurut sebagian besar masyarakat di wilayah Jakarta Selatan sebaiknya diatur lebih jelas lagi.Bahwa jika dilihat dari hasil penelitian yang menyatakan setuju dengan perkawinan campuran antar agama adalah pada tingkatan usia 20 - 30 Tahun, hal ini merupakan indikasi dari masuknya pengaruh-pengaruh Barat yang mereka anggap sebagai pola hidup modern, yang kebanyakan hanya memikirkan kesenangan dunia."