Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh pemilihan seorang calon Ketua Umum Partai Golkar pasca Orde Baru yang menggunakan mekanisme demokrasi yang dikenal dengan nama Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Mekanisme pemilihan Ketua Umum berdasarkan suara dari para DPD tingkat I & II pada saat Munas, merupakan hal yang baru bagi organisasi Golkar yang sebelumnya pada masa Orde Baru melalui proses penetapan/penunjukkan langsung dari Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana demokrasi internal yang terbangun di dalam Golkar Reformasi, dengan melihat proses pemilihan Ketua Umum Golkar pada saat Munas hingga faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya seorang calon Ketua Umum yang baru. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori demokrasi internal Partai politik, teori faksionalisasi elite, teori catch-all Party, dan teori Oligarki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian bertipe eksplanatif dengan sumber data primer dan sekunder. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa terpilihnya Akbar Tandjung pada Munaslub 1998 disebabkan figurnya sebagai politisi sipil yang telah lama berkiprah di dalam Golkar serta tekanan reformasi yang anti-militer dan anti-Soeharto, dukungan Ormas HMI, dukungan pengusaha kaya dan juga posisinya sebagai Mensesneg. Terpilihnya Jusuf Kalla pada Munas 2004 disebabkan pengaruh kekuasaan sebagai Wapres 2004-2009 dan latar belakang sosial sebagai seorang pengusaha kaya. Sedangkan terpilihnya Aburizal Bakrie pada Munas 2009 disebabkan pengaruh kekuasaan pula sebagai Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat kabinet SBY jilid I, serta posisinya sebagai orang terkaya di Asia Tenggara tahun 2008 versi majalah Globe Asia. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa adanya kesesuaian dengan teori demokrasi internal pemilihan pimpinan Partai, teori faksionalisasi elite, teori catch-all party, dan teori oligarki. Tesis ini juga menyimpulkan bahwa Munaslub 1998 merupakan pertarungan berbasis ideologi yaitu Paradigma Baru, sedangkan Munas 2004 dan Munas 2009 merupakan kemenangan pragmatisme politik di tubuh Golkar.

---

The thesis is directed by the election of Golkar leader party after Orde Baru regime which using democracy mechanism as known as Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. The election mechanism of leader party based on vote from DPD I & II at Munas, were new for Golkar organization which using direct order by Soeharto as chief od Dewan Pembina Golkar before. This research also looking for answer how internal democracy was build ini Golkar Reformasi, by looking election Golkar leader party process in Munas and also the other factors which influencing the Golkar leader party elected As the theoritical basis, this research used internal democracy political party theory, elite faction theory, catch-all party theory and oligarchy theory. The method that is being used in this research is the qualitative method. It is an explanatory research with a primary and secondary data usage.

Data found in the field showed that Akbar Tandjung being elected on Munaslub 1998 because of his figure as civilian politician which had been long served in Golkar and also reformation push which anti-military and anti-Soeharto, being support from HMI organization, rich businessman and his power position as Ministry of State Secretary. Jusuf Kalla being elected on Munas 2004 because of the influence of power as his position as vice President SBY 2004-2009 and his social background as rich businessman. Aburizal Bakrie being elected on Munas 2009 because of the power influence factor also as Ministry of Economic and Social Welfare on SBY cabinet first edition regime and also his position as the richest people on South East Asian on 2008 by Asia Globe magazine version.

The theoritical implication shows that the research result showed has a similar explanation by internal democracy political leader election theory, elite faction theory, catch-all party theory and oligarchy theory. This thesis also conclude that Munaslub 1998 was a competition based on ideology of reformation spirit fighting old Golkar paradigm, but Munas 2004 and Munas 2009 were the victory of political pragmatism in Golkar organization"

"Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 yang baru saja dilaksanakan menunjukan sakali lagi bahwa ada perubahan dalam pola perebutan kekuasaan. Komunikasi politik melalui pencitraan kandidat seolah menjadi menu wajib baik bagi Challenger maupun Incumbent. Pencitraan tersebut dijabarkan dalam retorika politik yang erat hubungannya dengan media, iklan politik dan survei. Hal tersebut sangat terkait dengan era komunikasi yang terbuka, sehingga para pemilih dan warga negara sangat mudah mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukaon para pemimpinnya. Retorika politik yang diketahui akan digunakan warga negara untuk modal memilih para pemimpinnya ataupun menanyakan kembali tugas para pemimpin setelah mereka menjabat. Retorika poHtik yang ditakukan para challenger dan incumbent tentunya harus sesuai dengan keinginan masyarakat pemilih jika ia ingin terpilih atau dipilih kembali oleh warganya. Untuk itu tulisan ini mengemukakan beberapa pertanyaan bagaimana strategi komunikasi politik challenger dan incumbent dalam mencarl dan mempertahankan kekuasaan, selain itu retorika politik apa yang digunakan oleh challenger dan incumbent terutama yang berhubungannya dengan penggunaan media, iklan politik serta efek survei yang terjadi. Berangkat dari keinginan untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis memilih sosok Susilo bambang Yudhoyono (SBY).

---

The Presidential Election on 2009 has just done a while ago, it showed, once again, that there is a slight change in power taking patterns. Political communication by candidate image has becomes a regular and compulsory menu for Challenger and/or Incumbent. The image has been explained in political rhetoric that it has close correlation to media, surveys and political campaign. This is highly correlated to open-ended communication era, so voters and citizens can easily find out what have been done and what will be done by their leader. Known political rhetoric shall be used by citizens in order to vote their leader or to re­ questioning the tasks of their leader when he/she hold his/her position.

Political rhetoric that being made by challenger and incumbent shall certainly be adjusted to voters' needs if they want to be re-elected by their voters. Therefore, this writing is discussing several questions on what are political communication strategies for challengers and incumbent in order to take and restore their power, beside of that, what are used political rhetoric by challengers and incumbent, in particular to correlate with the usages of media, political campaign and survey effects which have been occurred. From this perspective, in order to reply questioned mentioned above, writer selects the figure of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "