Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal yaitu oleh PT. Katarina Utama Tbk. yang telah menyalahgunakan penggunaan dana Initial Public Offering (IPO) atau yang biasa disebut sebagai dana penawaran umum, peran Bapepam-LK terhadap praktik pelanggaran tersebut dan bentuk perlindungan investor apabila terjadi praktik pelanggaran dalam pasar modal yang dapat merugikan investor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. PT Katarina Utama Tbk. melakukan pelanggaran di pasar modal karena telah menyalahgunakan penggunaan dana penawaran umum dan memanipulasi laporan keuangan yang menyebabkan dana tidak bisa direalisasikan untuk kepentingan perusahaan dan kegiatan tersebut merugikan para investor. Peran Bapepam-LK sebagai regulator memiliki kewenangan dan fungsi dalam menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, hal itu dapat terwujud apabila tercipta adanya suatu sistem pengawasan atas pasar yang ketat dan tegas. Dalam hal sanksi, pihak Bapepam-LK lebih sering menggunakan sanksi administratif saja, padahal di sisi lain Bapepam mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana. Bentuk perlindungan yang dapat diupayakan investor adalah perlindungan melalui hukum perdata dan pidana, dalam kasus ini melakukan perlindungan hukum melalui perdata dan pidana. Oleh karena itu, demi menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien diperlukanlah peran dari emiten, Bapepam-LK serta investor itu sendiri. Karena tanpa adanya peran serta dari masing-masing pihak, maka tidak akan pernah tercipta kegiatan di pasar modal yang aman guna menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

The focus study is about violence that happen in capital markets which is done by PT. Katarina Utama Tbk by using Initial Public Offering (IPO) funds in inapropriate way. In this problem, Bapepam-LK can use its authorities since the violence harms investor. The research method used in this study is a normative research, using secondary data. This study concludes that PT Katarina Utama Tbk. violates in capital markets because using Initial Public Offering (IPO) funds in inapropriate way and manipulating financial report that makes the funds can?t be realization for company importance which harms the investor. Bapepam-LK role as regulator has authorities to create good condition trading effect. It will happen if there is tight and strong market assesment system. About the sanction, Bapepam-LK oftenly uses adminsitration sanction beside it has authorities to use public law sanction. The investor protection in this case can be done from public law and private law. Base on this case, it is urgently needed emiten, Bapepam-LK, and investor role to create good condition trading effect."

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa di satu pihak hampir semua IPO yang dilakukan periode krisis ekonomi (1997-sekarang) di pasar modal Indonesia (BEJ dan BES) ternyata tidak menguntungkan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Tercermin dari tidak dapat dibagikannya deviden karena kinerja operasional emiten selalu underperformance serta harga saham yang terus menurun. Sedangkan di pihak lainnya, IPO-IPO tersebut rata-rata meraih sukses yang dicerminkan dengan terjadinya oversubscribed serta kenaikan harga saham pada pasar sekunder dalam periode 1 s.d. 4 minggu setelah IPO.Penelitian dipusatkan pada 2 fenomena unik, pertama adalah pricing strategy yang selalu digunakan pada IPO-IPO tersebut, yakni teknik underpricing, kedua, adalah terjadinya kinerja operasional yang underperformance. Untuk itu diambil conoh kasus Pre IPO Acquisition yang dilakukan PT X Media Tbk. di akhir tahun 2000 di BEJ, karena secara ideal mengandung ke-2 fenomena di atas, yang bermuara pada kerugian publik selaku investor. Yang sangat mencolok ketika pada RUPS post-IPO yang kedua (2002) rnasih juga belum dapat membagikan devidennya.Metode penelitian pada data-data yang dapat dihimpun dari publikasi-publikasi resmi dan hasil investigasi, dapat dibagi atas 3 jenis. Pertama, dengan melakukan analisis kelayakan terhadap strategi akuisisi yang ditempuh. Kedua, analisis nilai perusahaan baik pada kondisi sebelum IPO dan post IPO, dengan menggunakan teknik valuation yang paling umum digunakan di pasar modal yakni Dividend Discounted Cash flow Model. Ketiga, memetakan arus dana dengan menelusuri dasar penetapan skala akuisisi dan membandingkan antara target dengan realisasi investasi sebagaimana dijanjikan emiten.Hasil penelitian untuk kasus PT X Media Tbk pada intinya terdiri atas 3 hal. Pertama strategi akuisisi bukan merupakan solusi terbaik dari kondisi PT X Media Tbk, sehingga pelaksanaannya sangat dipaksakan karena sulit untuk mencapai proyeksi yang dipaparkan pada publik. Kedua, harga penawaran saham perdana terlalu tinggi, sehingga kondisi underpricing yang dinyatakan penjamin emisi untuk menjamin adanya keuntungan kenaikan harga saham dalam jangka pendek / menengah adalah tidak benar. Ketiga, dana IPO ternyata tidak sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan komitmen investasi, tetapi terutama diakumuiasikan pada grup induk (notabene shareholder lama), hal ini dimungkinkan dengan menyalahgunakan pengaturan revaluasi aktiva.Kesimpulan tesis ini adalah adanya indikasi jelas bahwa strategi Pre IPO Acquisition bersifat merugikan publik sebagai investor, membuatnya menjadi anomali IPO yang harus diwaspadai. Analisis fundamental dan teknik valuation tidak dapat sepenuhnya mengungkap hal ini, tetapi pemberdayaan dan modernisasi pengaturan, sarana dan institusi pasar modal dapat mencegah terjadinya anomali tersebut. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian akhir juga disertakan saran-saran spesifik kepada setiap pihak yang terlibat untuk mengembalikan manfaat IPO khususnya dan pasar modal umumnya."

"[Pendanaan perusahaan merupakan hal yang esensial dan krusial dari berjalannya suatu kegiatan perusahaan, baik sebagai bentuk dari upaya perusahaan untuk menjalankan atau bahkan memperluas kegiatan usahanya. Selain melalui pinjaman, perusahaan dapat mewujudkan usahanya untuk menghimpun modal melalui Pasar Modal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penjualan kepemilikan atas perusahaan berupa saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat yang selanjutnya akan bertindak sebagai pemodal/investor melalui Penawaran Umum yang didahului dengan penjualan saham yang dilakukan pertama kali, disebut sebagai Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (“IPO”) dan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, perusahaan yang melakukan Penawaran itu disebut dengan Emiten. Dengan statusnya yang terdaftar sebagai Perusahaan Terbuka, perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan-keuntungan yang hanya dapat didapat oleh Perusahaan Terbuka, salah satunya adalah kesempatan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan Efek lewat Pasar Modal. Namun selain keuntungan, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan antara lain proses yang cukup kompleks, biaya yang besar, dan keterbukaan informasi mengenai perusahaan yang harus dipenuhi oleh Emiten baik sebelum maupun sesudah dilakukannya IPO. Dalam menyiasati hal tersebut, para pelaku usaha berusaha agar Perusahaan Tertutup dapat menikmati keadaaan selayaknya Perusahaan Terbuka tanpa melakukan IPO dimana hal tersebut dikenal dengan istilah backdoor listing. Penelitian ini membahas mengenai terjadinya transaksi backdoor listing di Pasar Modal Indonesia, dimana hingga saat ini belum ada definisi, pengaturan, maupun penegakan hukum secara spesifik ditujukan terhadap backdoor listing. Selanjutnya guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pedekatan hukum normatif yang dapat diinterpretasikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada data-data sekunder.Berdasarkan pemaparan dari penelitian ini, dapat disimpulkan melalui contoh kasus PT BW Plantation Tbk. bahwa suatu backdoor listing dapat dilakukan salah satunya melalui cararights issue yang dilanjutkan dengan proses akuisisi dari Perusahaan Terbuka. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat tidak ada kewajiban-kewajiban tertentu dari calon Emiten yang terlibat dalam suatu backdoor listing, mengingat hingga saat ini belum terdapat peraturan tersendiri yang mengatur tentang itu dan hingga saat ini, pelaksanaan backdoor listing dijalankan berdasarkan pengambilalihan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Peraturan Bapepam-LK (OJK) sebagai peraturan pelaksanaannya.

---

Company’s financing is essential and crucial from the passage of a company's activities, both as a form of the company's efforts to run or even expand their business activities. Other than through loans, the company can realize its efforts to raise capital through the capital market. This can be done by selling the ownership of the company in the form of shares issued by the company in the form of securities to the public who will then act as financiers / investors through a Public Offering which was preceded by the sale of shares is done first, referred to as IPO or Initial Public Offering ("IPO") and based on Law No. 8 of 1995 on the Capital Market, companies that do offer it is called by the Issuer. With its status as a listed public company, the company is getting the benefits that can only be obtained by a public company, one of which is the opportunity to raise funds from the public through the sale of securities through the capital market. However, there are benefits, there are some things that need to be taken into consideration, among others, the process is quite complex, huge costs, and disclosure of information about the company that must be fulfilled by the Issuer either before or after doing an IPO. In around this, entrepreneurs trying to make the Company closed the circumstances should be able to enjoy public company without doing an IPO where it is known as a backdoor listing. This study discusses about the backdoor listing transaction in Indonesian Capital Market, where until now there is no definition, regulation, and law enforcement is specifically directed against the backdoor listing. Furthermore, in order to address these problems, the authors use the method of normative approach which can be interpreted as a legal research literature conducted based on secondary data. Based on the presentation of this study, it can be concluded that based on case study PT BW Plantation Tbk, a backdoor listings can be done through a rights issue, followed by the acquisition of a public company. This could potentially lead to legal uncertainty, since there is no certain obligations of the Issuer candidate signaled in a separate regulation and to date, the implementation of backdoor listing is run by the takeover of the Act No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam-LK (now known as Otoritas Jasa Keuangan/OJK) as its implementing regulations., Company’s financing is essential and crucial from the passage of a company's activities, both as a form of the company's efforts to run or even expand their business activities. Other than through loans, the company can realize its efforts to raise capital through the capital market. This can be done by selling the ownership of the company in the form of shares issued by the company in the form of securities to the public who will then act as financiers / investors through a Public Offering which was preceded by the sale of shares is done first, referred to as IPO or Initial Public Offering ("IPO") and based on Law No. 8 of 1995 on the Capital Market, companies that do offer it is called by the Issuer. With its status as a listed public company, the company is getting the benefits that can only be obtained by a public company, one of which is the opportunity to raise funds from the public through the sale of securities through the capital market. However, there are benefits, there are some things that need to be taken into consideration, among others, the process is quite complex, huge costs, and disclosure of information about the company that must be fulfilled by the Issuer either before or after doing an IPO. In around this, entrepreneurs trying to make the Company closed the circumstances should be able to enjoy public company without doing an IPO where it is known as a backdoor listing. This study discusses about the backdoor listing transaction in Indonesian Capital Market, where until now there is no definition, regulation, and law enforcement is specifically directed against the backdoor listing. Furthermore, in order to address these problems, the authors use the method of normative approach which can be interpreted as a legal research literature conducted based on secondary data. Based on the presentation of this study, it can be concluded that based on case study PT BW Plantation Tbk, a backdoor listings can be done through a rights issue, followed by the acquisition of a public company. This could potentially lead to legal uncertainty, since there is no certain obligations of the Issuer candidate signaled in a separate regulation and to date, the implementation of backdoor listing is run by the takeover of the Act No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam-LK (now known as Otoritas Jasa Keuangan/OJK) as its implementing regulations.]"

"Penelitian tesis ini adalah tentang analisis kesiapan industri Reksa Dana Indonesia dalam menghadapi implementasi integrasi Pasar Modal ASEAN tahun 2015. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi aspek-aspek Pasar Modal dan Reksa Dana kepada Manajer Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian dengan SWOT analysis menunjukkan bahwa Pasar Modal Indonesia terletak pada Kuadran 3 (stabil) dengan peluang pasar yang sangat besar. Sedangkan Total Skor Faktor Strategis Internal dari hasil perhitungan bobot, rating dan skors pada matriks Internal Eksternal adalah Pasar Modal di Indonesia terletak pada sel 5 (lima). Strategi pada sel 5 (lima) adalah stability strategy, yaitu dengan melakukan penetrasi pasar, pengembangan produk-produk Reksa Dana yang inovatif dengan potensi imbal hasil yang menarik, meningkatkan kapasitas dan kemampuan perusahaan Manajer Investasi, dan koordinasi kebijakan yang baik antar Regulator yang berkepentingan terhadap implementasi integrasi Pasar Modal ASEAN.

---

This research is to analyze the Readiness of Indonesia Mutual Fund Industry in Facing the Implementation of ASEAN Capital Market Integration in year 2015, where it was conducted by distributing questionnaires containing the aspects of Capital Market and Mutual Fund. The questionnaires were given to the selected Investment Managers and the Authority Financial Services (AFS). The SWOT analysis result is showed that Indonesia Capital Market is located on the 3rd Quadrant (stable) with huge market potential. Meanwhile, the result of Internal Strategic Total Score Factor on the Internal-External matrix after weighted calculation, ratings and scores is the Indonesian Capital Market lies in the fifth cell. The strategy of 5th cell is to have stability strategy, which is by doing market penetration, create innovative mutual fund product development with attractive potential return, improve the capacity and capability of Fund Manager, and a good policy coordination among related Regulator."

"Industri Finansial merupakan salah satu sektor industri dalam perekonomian yang diregulasi secara ketat. Salah satu reguiasi yang berlaku dalam industri Finansial adalah Regulatory Capital yang mensyaratkan entitas yang berada dalam otoritas regulator memiliki Modal kerja Minimum berdasarkan risiko yang diambil entitas tersebut. Dalam Pasar Modal, Berlaku Regulatory Capital yang mensyaratkan anggota bursa teregistrasi memiliki Modal Kerja Bersih (Net Capital) Minimum Disesuaikan (MKBD) dengan risiko yang ada dalam aset-aset likuid. Besar penyesuaian risiko (Haircut) pada asset ditentukan oleh risiko pasar dan risiko likuiditas asset itu sendiri.Bapepam dan SEC (Securities Exchange Committee) di Amerika Serikat menggunakan besaran Haircut yang seragam dalam kelas asset dan beragam antar keias asset. Kedua regulator tersebut dapat dipandang, mengasumsikan risiko yang ada dalam kelas asset adalah sama dan korelasi dalam kelas asset dan antar kelas asset adalah satu. Asumsi yang digunakan dua regulator di pasar modal tersebut jelas bertentangan dengan teori-teori risiko yang menyatakan bahwa risiko untuk tiap asset berbeda (efek differensiasi asset) dan risiko portofolio asset tidaklah bersifat aditif karena adanya manfaat diversifikasi yang direpresentasikan oleh korelasi antar asset. Penyederhanaan asumsi yang digunakan dalam menentukan besarnya Haircut asset, tentunya dapat membawa dampak negatif baik bagi regulator, anggota bursa maupun investor di pasar modal. Penentuan besaran haircut yang konservatif akan memberikan 'dana asuransi' dalam level yang aman bagi regulator dan investor, disisi lain anggota bursa dapat terbebani dalam memenuhi aturan net capital tersebut dan dapat kehilangan peluang memanfaatkan dana tersebut guna mendapatkan imbal basil yang optimal. Penentuan haircut yang progresif, akan membawa dampak negatif bagi regulator dan investor, dampak negatif yang dapat terjadi adalah tidak tersedianya `dana asuransi' untuk menjamin terlaksananya penyelesaian transaksi dengan aman, disisi lain aturan tersebut dapat dipandang tidak memberikan insentifbagi anggota bursa yang melakukan kegiatan bisnisnya dengan prudent.Untuk mengatasi masalah yang ada, dalam penulisan thesis ini, dikaji penggunaan konsep Economic Capital dan VaR dalam menentukan besaran haircut serta batasan transaksi yang dikaitkan dengan MKBD anggota bursa. Besaran haircut yang digunakan dalam konsep Economic Capital diwakili dengan stand alone VaR dan Portofolio VaR yang telah mengakomodasi efek differensiasi asset dan manfaat diversifikasi asset. Selanjutnya batasan transaksi bagi anggota bursa, dikaji melalui pembatasan pengambilan risiko dalam transaksi berdasarkan MKBD anggota bursa.Dan kajian yang dilakukan, dapat terlihat aturan yang dilakukan Bapepam, BEJ dan KPEI dapat menghasilkan besar perhitungan risiko yang lebih besar atau lebih kecil dari besar Economic Capital. Selanjutnya aturan penentuan batasan transaksi maksimum bagi anggota bursa juga dapat menghasilkan batasan transaksi yang lebih kecil maupun lebih besar dari batasan transaksi yang ditentukan melalui konsep Economic Capital. Dan hasil kajian yang dilakukan, diberikan beberapa usulan guna memperbaiki regulatory Capital khususnya mengenai penentuan besaran haircut asset dalam MKBD, dan penggunaan MKBD dalam penentuan batasan transaksi maksimum anggota bursa."

"Penelitian ini menganalisa Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dengan menggunakan debt ratio pada Bursa Efek Jakarta, Hal ini sangat menarik karena menurut pengamatan penulis penelitian semacam ini belum pemah dilakukan pada perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Model penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dari tax rate (TR), variance in operating income (CVOI) dan pretax returns (PR) sebagai variabel independen dan debt ratio (DR) sebagai variabel dependen yang dinyatakan dalam persamaan debt ratio. Ketiga variabel penelitian yaitu tax rate, variance in operating income dan pretax returns secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap debt ratio, sedangkan secara individual hanya variabel variance in operating income yang sesuai dengan hipotesa bahwa variabel variance in operating income mempunyai pengaruh negatif terhadap debt ratio.Koefisien determinasi (R2) sebesar 9,36% (lebih kecil dan hasil penelitian di New York Stock Exchange yaitu 42%) menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan perubahan debt ratio sebesar 9,36%, yang berarti ada faktor lain yang lebih berpengaruh selain variabel yang digunakan dalam penelitian."

"Pasar modal sebagai salah satu sektor jasa keuangan dewasa ini telah mengalami perkembangan yang pesat yang berdampak pada kemajuan ekonomi Negara. Dalam menjalankan transaksi dan aksi di pasar modal, diperlukan dukungan dari profesi penunjang pasar modal sebagaimana diatur oleh Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal memiliki peran dan fungsi yang cukup vital dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan jabatannya yakni berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut seorang Notaris tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris di samping wajib pula mengikuti kaidah yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Salah satu ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK selaku lembaga yang berwenang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan memungut sejumlah biaya terhadap profesi penunjang pasar modal, di antaranya Notaris. Penulisan ini meneliti kedudukan notaris selaku profesi penunjang pasar modal berdasarkan UU Jabatan Notaris, dan kewenangan OJK dalam menarik pungutan dari segi UU Keuangan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan UU Jabatan Notaris, UU OJK, UU Pasar Modal, UU Keuangan Negara, dan PP Pungutan OJK. Hasil analisis menggambarkan bahwa profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris, tidak termasuk sebagai pihak yang dapat dikenakan kewajiban untuk membayar pungutan OJK. Adapun kewenangan OJK untuk menarik pungutan adalah tepat sebagaimana disyaratkan oleh UU Keuangan Negara. Selama ini diketahui OJK mengelola dan mengadministrasikan penerimaan yang bersumber dari pungutan tersebut secara mandiri, dimana hal tersebut kurang tepat karena menurut UU Keuangan Negara penerimaan tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

---

Capital market as one of the financial services sector these days has been growing rapidly which gives impact to the country?s economic progress. Running the transaction and action in capital market requires the support from capital market supporting profession as it has been ruled by Indonesian Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market. Notary as one of the capital market supporting profession has its role and function which is vital enough in things related to its position?s authority that is related to making the authentic deed. To do that function, a notary obeys Indonesian Law Number 2 Year 2014 concerning Regulation of Notary Office beside has to obey rules that have been set by legislation in the capital market scope. One of the rules is Government Regulation Number 11 Year 2014 concerning Levies By The Financial Service Authority. OJK as one of the institution that authorities to arrange the regulation and supervision function into financial services sector?s activities collect some fees to capital market supporting profession, including notary. This writing is researching the position of notary as capital market supporting profession based on Regulation of Notary Office and the authority of OJK to collect levies from Regulation of State Finance's perspective. This research is a juridical normative research, using Regulation of Notary Office, Regulation of The Financial Service Authority, Regulation of Capital Market, Regulation of State Finance, and Government Regulation concerning Levies By The Financial Service Authority. The analysis result says that capital market supporting profession, including notary, not included as parties who can be subject to pay OJK levies. The authority of OJK to collect levies is right as what has been conditioned by Regulation of State Finance. These times OJK is known to manage and administer income that comes from those levies independently, which is not right because according to Regulation of State Finance that income should be transferred to the country?s cash as non-tax revenue."

"ABSTRAKFokus yang saya tulis dalam skripsi saya mengenai Upaya Pencegahan Penjualan Kembali (Saham) Dalam Tindak Kejahatan Penipuan Yang Dilakukan Perusahaan Publik Dalam Pasar Modal. Sebenarnya perusahaan menjual saham untuk meningkatkan dananya, dan juga, berharap untuk dalam nilai investasi efek saham dibursa efek Indonesia akan meningkat, untuk membuat dana mereka juga meningkat, perusahaan juga melakukan kejahatan dipasarmodal biasanya adalah: Penipuan, dan dalam praktek Negara seperti diIndonesia, undangundangmelarang perusahaan untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang dapatmenyebabkan penderitaan bagi investor, banyak sekali permasalahan yang terjadi seperti, yang pertama Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 ternyata tidak mampu menanggulangi kejahatan penipuan yang ada, dan dalam hal ini untuk menanggulanginya perlu adanya Undang-Undang baru untuk memberikan penegakan hukum yang efektif, yang kedua mengenai “good corporate governance”, banyak sekali perusahaan tidak memakaiprinsip tersebut, sehinga Investor banyak yang dirugikan, untuk menanggulangi hal tersebut, harus dengan Fit and Proper Test terhadap Komisioner dan Direktur yang akan menjalani perusahaan tersebut, yang ketiga banyaknya kasus penipuan yang ada, tidak dilanjutkan ke Pengadilan untuk diberikan sanksi pidana.

---

ABSTRACTThe focus of which I wrote in my skripsi on Prevention Redemption (Shares) In CriminalFraud Carried Out In Public Company Capital Markets. Actually, a company to sell shares to raise funds, as well, hoping to share in the value of investment securities in the Indonesia Stock Exchange will increase, to make their funds also increased, companies are also committed the crime of capital markets generally are : Fraud, and the practice of the State as Indonesia, the law prohibits public companies to conduct fraudulent practices can cause misery for investors, basically a lot of problems that occur such as, the first Law of Capital Market No. 8 Year 1995 was not able to cope with existing fraud crimes, and in this case to address the need for a new law to provide effective law enforcement, the latter on good corporate governance, a lot of companies do not put these principles, so that many investorsare disadvantaged, to overcome it, to be the fit and proper test of the Commissioner and the Director will lead the company, which is a third the number of existing cases of fraud, do not proceed to the court to be given criminal sanctions."