Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji kebutuhan guru pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen), kekurangan dan kelebihan guru dikdasmen, serta rasio siswa per guru dikdasmen. metode yang digunakan adalah studi dokumentasi atau kepustakaan. hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan guru dikdasmen sebesar 2.865.116 orang, sehingga masih terjadi kekurangan guru sebesar 126.522 orang. berdasarkan rasio siswa dan guru menurut kebutuhan dan yang ada untuk SD, SLB, dan SMK maka terjadi kekurangan karena untuk SD adalah 14,78 dan 15,91, untuk SLB adalah 3,39 dan 5,21, untuk SMK adalah 16,74 dan 22,43. sebaliknya, untuk SMP dan SMA terjadi kelebihan guru karena untuk SMP adalah 18,41 dan 16.43 dan untuk SMA adalah 16,90 dan 16,18. simpulannya, untuk guru dikdasmen masih terjadi kekurangan guru tetapi SMP dan SMA telah kelebihan guru. sarannya, kekurangan guru supaya dipenuhi melalui pengadaan guru baru, kelebihan guru supaya disalurkan ke mata pelajaran serumpun, dan lulusan BP/BK supaya segera disalurkan ke sekolah-sekolah yang memerlukan."

"Keluhan tentang kekurangan guru pendidikan agama (GPAI) di sekolah selalu terdengar di setiap kesempatan. Secara kuantitas kebutuhan guru agama yang dirilis dibanyak media hanya berdasarkan rasio belum dilakukan penghitungan berdasarkan rumus yang seharusnya. Penelitian ini mencoba menghitung kebutuhan guru pendidikan agama Islam di sepuluh provinsi berdasarkan PP 74 tahun 2008 tentang kebutuhan guru, mengetahui pola penyediaan GPAI dan mengetahui pola pembinaan GPAI serta mengetahui beberapa opsi kebijakan yang dilakukan pimpinan lembaga. Pendekatan Penelitian ini adalah mixmethode yaitu kualitatif yang didukung oleh data-data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1).secara keseluruhan di 10 provinsi sampel penelitian kekurangan GPAI pada semua jenjang (SD, SMP, SMA dan SMK) sebesar 17396 orang. 2) Posisi GPAI yang ada saat ini, secara riil pengangkatan dilakukan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, Pembinaan oleh Kementerian Agama, Tunjangan Profesi Guru (TPG) oleh Kementerian Agama, Pendidikan Profesi Guru oleh Pemerintah Daerah masih memiliki beberapa kekurangan. 3) Moratorium pengangkatan guru harus segera dicabut, mengingat kondisi darurat guru agama tersebut. 4) Persoalan pembinaan dan peningkatan kapasitas serta profesionalitas GPAI hendaklah dilakukan melalui penguatan KKG dan MGMP PAI menjadi pusat sumber belajar guru (PSBG). 5) Penelitian ini juga menyajikan 4 (empat) opsi kebijakan yang dapat diambil pimpinan Kementerian Agama dengan segala kelebihan dan kekurangannya."

"Program Kampus Mengajar sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang tertinggal. Pada kenyataannya banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasinya di provinsi DKI Jakarta. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi program Kampus Mengajar di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada pengujian teori model matrik ambiguitas dan konflik oleh Matland (1995). Penelitian ini berlandaskan pendekatan post-positivist, verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 21 narasumber dan studi kepustakaan Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi program Kampus Mengajar dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu prapenugasan, penugasan, dan pasca penugasan serta menunjukan tercapainya substansi program dengan terpenuhinya 13 indikator yang ada, sehingga proses implementasi program Kampus Mengajar dapat dikatakan berjalan dengan baik.

---

The "Campus Teaching" program, as part of the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) policy, is anticipated to contribute to the enhancement of education quality in lagging regions. However, the implementation of this program in the DKI Jakarta province has encountered several challenges. Consequently, this research aims to analyze the implementation of the "Campus Teaching" program in DKI Jakarta, employing Matland's (1995) ambiguity and conflict matrix model. Grounded in a post-positivist approach, theory verification is conducted through qualitative data collection, involving in-depth interviews with 21 informants and literature review. The research findings reveal that the implementation process of the "Campus Teaching" program unfolds in three stages: pre-assignment, assignment, and post-assignment. Furthermore, the study indicates the achievement of program substance by fulfilling all 13 existing indicators, suggesting that the implementation process of the "Campus Teaching" program is deemed successful."

"Mutu pendidikan di suatu institusi pendidikan, harus merujuk kedelapan standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Beberapa indikator mutu pendidikan adalah: Kualitas peserta didik baru yang diterima, Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Kecukupan Peralatan Praktek, ketersediaan buku pelajaran, ketepatan waktu belajar mengajar, keterlaksanaan pengawasan, kepemimpinan kepala sekolah, dan persentase kelulusan. Dunia pendidikan SMK belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat, fenomena ini ditandai dengan rendahnya mutu lulusan, Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, serta keadaan yang kontras antara SMKN 1 Losarang dengan SMK Cendikia Bangodua, terutama sumber daya fisik, Kompetensi dan Kualifikasi guru. Selain hal tersebut juga karena prestasi SMKN 1 Losarang hingga tingkat Nasional, dan 3 kali bertrut-turut meraih nilai UN tertingi se Jawa Barat sedangkan Nilai UN SMK Cendikia tahun 2011 terendah. Dalam tesis ini menganalisis bagaimana Mutu kedua satuan Pendidikan tingkat SMK di Indramayu, yaitu Mutu Pendidikan SMKN 1 Losarang dan SMK Cendikia Bangodua Indramayu. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif atau mix method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mutu SMKN 1 Losarang sudah cukup baik, terutama ketepatan waktu belajar mengajar guru. Lingkungan dan sumber daya fisik dan kualifikasi dan kompetensi guru antara SMKN 1 Losarang dan SMK Cendikia Bangodua cukup kontras, sumber daya fisik dan kualifikasi dan kompetensi guru pada SMKN 1 Losarang cukup memuaskan, sedangkan sumber daya fisik dan kompetensi dan kualifikasi guru di SMK Cendikia Bangodua Indamayu masih kurang memuaskan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada SMK tersebut diharapkan agar kompetensi guru serta sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar dapat dioptimalkan lagi.

---

The quality of education at an educational institution, should refer to the eight national education standards which include content standards. Namely process, competency, facilities and infrastructure, management, funding, and standards of educational assessment. Some indicators of the quality of education are: The quality of new students accepted, teacher qualifications and competencies, sufficiency practice equipment, textbook availability, teaching and learning timeliness, implementation of supervision, principal leadership, and the percentage of graduation.

Vocational education can not fully meet the expectations of society, the phenomenon is characterized by low quality of graduates, quality of graduate education less according to labor market needs and development, as well as the contrast condition between state vocational high school 1 Losarang and vocational high school Cendikia Bangodua, especially physical resources, competencies and qualifications of teachers. In addition it is also because the achievement state vocational high school 1 Losarang and vocational high school Cendikia Bangodua gains the National level, and 3 times continuosly gets the highest score among the vocational school in west java while Cendikia Bangodua gets the lowest. This thesis to analyzes how the quality of both of the vocational school using both quantitative and qualitative or mix-method.

The results of the study showes that the Quality of state vocational high school 1 Losarang 1 Losarang already quite good, especially the timeliness of teachers? teaching and learning procces. The environmental and physical resources and the qualifications and competence of teachers between state vocational high school 1 Losarang and vocational high school Cendikia Bangodua, are still quite a contrast, physical resources and the qualifications and competence of the teachers at state vocational high school 1 Losarang quite satisfactory, while Cendikia Bangodua still less satisfactory. To improve the quality of education at the vocational school is recomanded that the competence of teachers and facilities that support teaching and learning process should be improved."

"Sertifikasi Guru adalah program penting dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Nasional. Implementasi adalah kunci sukses sebuah program. Kegagalan dalam melaksanakan program berarti kegagalan dalam mencapai tujuan dari program tersebut.Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Jatibarang dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu dengan menggunakan faktor-faktor interaktif yang digagas oleh George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Keberperanan empat faktor tersebut sangat bermakna bagi implementasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis deskriptif dengan model studi kasus. Subyek penelitiannya adalah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, kepala sekolah, guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Jatibarang dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Jatibarang dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu telah memenuhi empat unsur Implementasi Kebijakan Publik model Edward III walaupun belum sempurna. Komunikasi dan Struktur Birokrasi adalah unsur yang paling lemah dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Penyampaian informasi terganggu oleh banyaknya tingkatan dalam struktur organisasi dan informasinya yang ada kurang jelas bagi guru yang telah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi. Lemahnya unsur Struktur Birokrasi karena SOP yang ada tidak konsisten dan bisa berubah setiap waktu. Dialog interaktif antara pelaksana kebijakan dengan guru sebagai sasaran program adalah sebuah alternatif solusi untuk komunikasi yang tersendat. SOP yang konsisten adalah hal mutlak yang harus ada agar tidak membuat bingung para guru calon peserta sertifikasi.

---

Teacher Certification is an important program to improve the quality of National Education. The implementation of the program is the key to success. Failure to implement the program means failure to achieve the goal.The focus of this research is to analyze the implementation of Teachers Certification Policy at Public Senior High School 1 Jatibarang and Public Senior High Public School 1 Juntinyuat in Indramayu Regency by using interactive factors affecting policy implementation which were proposed by George C. Edward III namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. The role of the four factors has a big meaning for policy implementation.This research is qualitative through descriptive analysis of case study. The subjects of the research are Education Board officers of Indramayu, school principals, teachers and administration staff of Public Senior High School 1 Jatibarang and Public Senior High School 1 Juntinyuat in Indramayu Regency. The technique used for data gathering was through interviews and literature study.The result of this study shows that the implementation of Teachers Certification Policy at Public Senior High School 1 Jatibarang and Public Senior High School 1 Juntinyuat in Indramayu Regency has fulfilled the four elements of Edrward III model of Public Policy Implementation even it's not perfect yet. Communication and Bureaucratic Structure are the poorest elements that have been carried out through the implementation. The transmission of the information was interfered by many levels of organizational structure and the information also still lack of clarity both for certified teachers and uncertified teachers. The weakness of Bureaucratic structure was because the SOP wasn?t consistent and can change at any time. Interactive dialogue between policy implementers and teachers as the target of the program is an alternative solution for interfered communication. The consistency of SOP is a must so that the candidates of teacher certification program won?t be confused anymore."

"kajian evaluasi program ini bertujuan untuk mengetahui dampak program BERMUTU terhadap peningkatan kinerja guru dan prestasi belajar siswa melalui kerangka model Context, Input, Process, Output (CIPP), Populasi merupakan anggota Kelompok Kerja Guru/Musyawaran Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP) penerima Dana Bantuan Langsung (DBL) sebanyak 1701 guru. sampel berjumlah 37 yang terdiri dari 14 anggota KKG/MGMP dan 23 Ketua KKG/MGMP. hasil kajian menunjukkan bahwa program BERMUTU berdampak cukup positif pada tingkat KKG/MGMP. hal ini didukung dengan tiga indikator, yaitu (a). peningkatan kinerja guru dengan indikator angka kredit kumulatif (AKK) sesudah program dibanding dengan sebelumnya. dari uji t sample berpasangan diketahui bahwa peningkatan AKK tersebut secara statistik sangat signifikan pada derajat keyakinan 0,05 dengan nilai t hitung sebesar = 10,274 > t tabel = 2,032, (b) peningkatan prestasi belajar siswa dengan indikastor rerata nilai Ujian Nasional (NUN) sesudah program yang secara statistik signifikan berdasar uji t sampel berpasangan (c) peningkatan persentase guru (sampel) yang bersertifikat dari 27% sebelum program menjadi 54% sesudah program"