Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"There are four principles of islamic economic. The first is PLS (profit and loss sharing). The second is halal and thoyyib. The third is zakat. The fourth is paying labor’s reward wisely. PLS is a instruments to move the riil sector in islamic economic. Interest is a instrument to move the riil sector in the general econimic now. To change the interest system to the PLS system is not an easy job. The human paradigma is a something logical and realistist. PLS is not stabil and fluctuative. The nisbah share between deposan and bank is constant and stabil, but the revenue of bank is always labil. The implementation of PLS in the syari’ah money group like bank, BMT has many problems. The first, the deposan aren’t ready. The second is the competition between many conventional bank used interest system. There is not opening in giving information about revenue that they get it. This is a factor why PLS was difficult to be implemented."

"Introduction to bank and financial institutions from Islamic law perspective in Indonesia."

"Tinjauan terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Analisis Menurut Hukum Islam. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pinjam meminjam dalam hukum Islam dan bagaimana Prakteknya dalam masyarakat yang di lakukan oleh BNI serta membandingkannya dengan pinjam meminjam di bank konvensional, yaitu BNI' 46 dan menganalisanya menurut Hukum Islam. Berdasarkan pada ketentuan UUP no. 7/1992, PP no. 72/1992 maka terhadap pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dapat menggunakan sistem baik hasil. Dengan demikian maka prinsip pinjam meminjam dalam hukum Islam yaitu larangan riba (bunga bank) dapat berfungsi di masyarakat. Lembaga keuangan konvensional sudah lama berlakunya di negara kita ini, sedangkan lembaga keuangan syariat belum lama sehingga memerlukan usaha yang keras dan memakan waktu yang lama untuk mempopulerkannya di masyarakat. Sehingga dapat mengurangi praktek riba yang sudah biasa terjadi di masyarakat. Dengan dimulainya prinsip pinjam meminjam yang berdasarkan pada syari'at Islam (di BMI dan BPRS) ini membuktikan bahwa hukum perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini dan dapat memberikan ketentraman bagi umat Islam karena dapat mempraktekkan ajaran agamanya dalam hal pinjam meminjam. Hal ini juga merupakan perwujudan sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD'45."