Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam alinea ketiga pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, di samping merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Keinginan yang luhur tersebut ingin dicapai dengan membentuk pemerintahan negara Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar. Dengan demikian keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan itu, bukan hanya sekedar cita-cita untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, tetapi "berkehidupan yang bebas dalam keteraturan" atau kehidupan bebas dalam suasana tertib hukum. Hal tersebut di atas, dapat berarti bahwa kemerdekaan seperti yang terungkap dalam Petabukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di Indonesia. Amanat untuk melakukan pembaharuan hukum itu akan lebih kongkrit bila kita menelaah ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, antara lain membebankan bangsa Indonesia untuk melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan bekas pemerintahan jajahan (Hindia Belanda dan Bala Tentara Jepang) yang terpaksa masih diberlakukan pada periode transisi hukum. Garis kebijaksanaan umum pembaharuan hukum tersebut secara operasional telah dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993) khususnya mengenai. Wawasan Nusantara (Bab II huruf f) pada butir bidang hukum. Di dalam Pola Pembangunan Nasional, khususnya mengenai Wawasan Nasional ditegaskan antara lain bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional?"

"Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indoesia pada umumnva memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Perubahan dan transformasi situasi global tersebut berdampak pada tingkat, bentuk, jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat Transional crime, organized crime, White collor crime, economic crime maupun berbagai bentuk pidana yang bersifat konvensional dan tradisional.Dalam perubahan perlakukan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan ke sistem Pemasyarakatan dapat dilihat bahwa perkembangan sistem kepenjaraan pada permulaan zaman Hindia Belanda dilakukan dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (Bumiputera) yang dipidana dengan kerja paksa (Stbld 1826 NO. 16), sedangkan untuk golongan bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara. Pada tahun 1917 lahirlah Reglemen Penjara (Geslichlen Regiemenl) yang tercantum dalam Stbld 1917 Nomor 708, mulai berlaku 1 Januari 1918. Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. (Hamzah 1985: 91-93).Salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pembinaan selama yang bersangkutan menjalankan masa pidananya. (Sujatno, 2001:14).Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut, belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hat itu terlihat dengan masih banyaknya kasus kerusuhan, pemilikan senjata tajam, transaksi dan penggunaan obat﷓obat terlarang, pelolosan diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai sarana evaluasi dan solusi secara terpadu terhadap berbagai permasalahan Sistem Pemasyarakatan, sehingga dapat dicapai kinerja Lembaga Pemasyarakatan yang lebih baik, maka dalam penulisan ini penulis ingin memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terhadap perlakuan terpidana dari sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan, dan memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana.Melalui penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan lapangan atau metode survey yang menggunakan kuesioner (angket) sebagai sarana mengumpulkan data. Penelitian lapangan ini didukung oleh data yang diperoleh dari studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kinerja proses Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam bentuk perlakuan terhadap terpidana sudah berjalan cukup baik sesuai dengan bentuk pola pembinaan yang berlaku, dengan berjalannya kinerja proses tersebut akan menghasilkan kinerja organisasi yang cukup baik pula. Hal ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang akan terwujud jika kinerja proses didalamnya terlaksana dengan baik. Disamping bukti yang telah disebutkan diatas, juga berdasarkan hasil pengolohan dan analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang secara keseluruhan memiliki rata-rata tertimbang sebesar 3,08 atau cukup baik. Hal ini berarti bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlakuan terpidana dari sistem Kepenjaraan kepada sistem Pemasyarakatan telah terbukti cukup baik.Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia terpidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Standar Minimum Rules (SMR) di dalam Lemhaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang menyatakan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana tersebut secara keseluruhan masing-masing memiliki nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,05 dan 3,09 atau rata-rata cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan dengan cukup baik.Secara individual, kajian ini akan memerdalam wawasan akademis, sehingga mampu memberikan kontnbusi dalam pclaksanaan tugas sehari-hari terutama dalam meningkatkan etos kerja pemasyarakatan dan memberi pencerahan harkat dan martabat terpidana yang bernuansa Hak Asasi Manusia."

"Bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah berkembang sangat pesat dan sangat merisaukan serta mengguncang kehidupan keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara karena sudah masuk sampai ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Untuk mencegah dan memberantas penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tidak mudah mengingat Sistem Distribusi gelap dari sindikat narkoba sangat tertutup dan luas, sehingga sangat sulit untuk mengetahui apalagi didalam proses peredaran gelap tersebut melibatkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.Walaupun penyalahgunaan narkoba sudah dipandang sebagai penjahat, namun perbuatan menyalahgunaakan narkoba di klarifikasikan dalam Undang-undang sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman penjara. Hukuman penjara dimaksud bukan untuk menyiksa, melainkan untuk memaksa penyalahgunaan narkoba menjalani pembinaan, untuk menanganinya diperlukan Petugas Pemasyarakatan yang Profesional.Salah satu tujuan dari system pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pembinaan selama yang bersangkutan menjalankan masa pidananya (Sujatno, 2001:14). Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut, belum dapat diimbangi dengan kinerja Petugas Pemasyarakatan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknya kasus kerusuhan, pemilikan senjata tajam, transaksi dan penggunaan obat-obat terlarang, pelolosan diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai sarana evaluasi dan solusi secara terpadu terhadap berbagai permasalahan Sistem Pemasyarakatan, sehingga dapal dicapai kinerja Petugas Pemasyarakatan yang lebih baik, maka dalam penulisan ini penulis ingin memberikan gambaran tentang kinerja Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Cirebon dalam proses pembinaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana kasus narkoba.Melalui penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan lapangan atau metode survey yang menggunakan kuesioner (angket) sebagai sarana mengumpulkan data Penelitian lapangan ini didukung oleh data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kinerja proses Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Cirebon dalam proses pembinaan terhadap terpidana kasus narkoba sudah berjalan sudah berjalan baik. Hal ini merupakan bukti yang menunjukan bahwa kinerja Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba akan terwujud jika kinerja proses di dalamnya terlaksana dengan baik. Selain bukti yang telah disebutkan diatas, juga berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cirebon secara keseluruhan memiliki skor nyata 228 dengan kwalitas 0,7869 atau 78,69 % modus 4 menunjukan skor baik. Hal ini berarti Bahwa kinerja Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cirebon dalam proses pembinaan terhadap terpidana kasus narkoba telah tebukti baik.Kinerja Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Cirebon dalam upaya memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia terpidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Standar Minimum Rules (SMR) di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cirebon sudah berjalan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang menyatakan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana kasus narkoba secara keseluruhan memiliki skor nyata 220 dengan kwalitas 0,7613 atau 76,13 % modus 4 menunjukkan skor baik. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Cirebon dalam upaya menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan dengan cukup baik.Secara individual, kajian ini akan memperclalam wawasan akademis, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama dalam meningkatkan etos keija pemasyarakatan dan memberi pencerahan harkat dan martabat terpidana yang bemuansa Hak Asasi Manusia.

---

The dangerous of illegal trading and abuse of Narkoba had grown rapidly, and it highly worried and shocking the family?s life, society, state and nation, so, it had been included to Detention Institution. To prevent and tight narkoba?s smuggling narkoba to both Detention Institution and state Prison it may not be implemented easily, because illegal distribution system and narkoba syndicate is very closed and hug, hence, it is difficult to know, additionally, such illegal distribution process had involved the Detention officer in charge at such office.

Although abuse of narkoba it had been supposed as criminal, but, in legislation it had been clarified as criminal with prison punishment. Of course, such punishment is not aimed as torture mode, but forcing the abuse of narkoba to proceed buildings, and for handling it is required professional Detention Officer. One of objectives from detention system is giving human rights protection against jailed at Detention Institution within framework to course building implementation process during such person run his/her jail period (Sujatno, 2001:14).

The significance of such Detention Institution it had not been balanced with optimal performance of Detention Ofticer, it is indicated by so many riots cases, the illegal possession of weapon, transaction and consumption of elicit drugs, the run away of citizen of Detention Building. One of integrated evaluation and solution facility against Detention System problems, so, it may be achieved better performance of Detention Officer , then, in this thesis, the author will give illustration on Detention Institution, specially, for Narkoba case at Cirebon in processes of building and protecting Human Rights protection against the prison of narkoba?s case.

By this research, the author use descriptive research method by field approach or survey method using questioner as means for collecting data. This field research is supported by data obtained from library research.

Based on such research result, process performance of Detention Officer specially, for Narkoba case at Cirebon in processes of building and protecting Human Rights protection against the prison of narkoba?s case may be well implemented. It is as proof showing that performance of Detention Officer specially, for Narkoba case at Cirebon will be realized when such process performance therein may be well implemented. Unless such proof, also based on result of process and data analysis in this research had indicated that perfomiance of Detention Officer specially, for Narkoba case at Cirebon entirely, it has real score of 228 with quality of 0.7869 or 78.69% mode of 4 indicating a good score. lt means that process performance of Detention Officer specially, for Narkoba case at Cirebon in processes of building and protecting Human Rights protection against the prison of narkoba?s case had been well proven.

Process performance of Detention Officer specially, for Narkoba case at Cirebon in processes of building and protecting Human Rights protection against the prison of narkoba?s case it may be indicated that research result against Human Rights protection of prison according to Laws No. 12 year 1995 on Detention and Minimal Standard Rules (SMR) in Special Detention Institution of Narkoba at Cirebon is good. It may be proven by research result stating that Hitman Rights protection against prison of narkoba case it has real score of 228 with quality of 0.7869 or 78.69% mode of 4 indicating a good score. It means that process performmce of Detention Officer specially, for Narkoba case at Cirebon in empowering Human Rights protection against the prison of narkoba?s case had followed rules and prevailing regulations having been manifested in good relatively.

Individually, this study is to deepen academic views, so, it will be able to give contribution to implement daily duties in increasing job ethos of detention work specially, and give brightness prestige and jailed in Human Rights nuance."