Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 58996 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Budi Nugroho
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nanang Masbudi
"Penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas dengan menerapkan sanksi disiplin, sanksi pidana serta sanksi kode etik merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Po1ri. Sebagai hal yang bersifat baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas oleh Bidpropam Polda Metro Jaya.
Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan terlibat wawancara, pemeriksaan dokumen,dan pemilihan kasus yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Metro Jaya, baik secara preventif maupun represif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas, baik dalam bentuk Pungli denda damai menerima setoran maupun pemalsuan Tilang adalah merupakan penyimpangan pekerjaan polisi yang juga merupakan korupsi polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah merupakan wujud dan ciri-ciri dari pelaksanaan Birokrasi Patrimonial dimana pimpinan dari petugas Polantas yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Disamping itu dalam penanganannya juga ada terkesan diskriminasi,yaitu dalam arti masih memandang bahwa siapa yang melanggar, perbuatan apa yang dilanggar serta adakah hubungan yang saling menguntungkan antara penyidik Bidpropam dengan petugas yang melangggar serta kebijakan dan pimpinan juga turut mewarnai penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan ,antara lain adalah faktor pengorganisasian, ketentuan hukum yang berlaku, kebijakan pimpinan,dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri.
Dalam rangka mencapai tujuan sistem penegakan hukum terhadap penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut, maka diperlukan adanya organisasi atau unit khusus yang bertugas untuk melakukan penanganan/penyidikan terhadap pelanggaran hukum,disiplin maupun kode etik yang dilakukan anggota Polri. Selain itu diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.

The handling of power abuse which is conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by applying disciplinary sanction, criminal sanction and code of ethic sanction is a new paradigm in processing the law enforcement on Indonesian National Police (POLR1) members. As a new paradigm, it is necessary to straighten out the system of its implementation. Through the thesis, the author tries to describe how Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police handle power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators.
The author employs qualitative approach and data is collected through involved observation, interview, and document review and case choice. The thesis focuses on the handling of power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police, either in preventive ways or repressive ways.
The results of the research reveal that such power abuses are conducted in several ways, such as illegal levies, negotiation, and fake tickets. All the forms are classified as police corruption. The results of the research also reveal that the handling is usually held in patrimonial bureaucrat way in which the superior of the traffic police officers conducting the abuse is given authority to punish his or her subordinates. In addition, there is a discriminative thing meaning that the superior considers who does the abuse, what regulation is violated, and whether it is a mutual relationship between the investigators of Profession and Security Department and traffic police officers who does the power abuse. Moreover, the results of the research reveal some factors that influence the implementation of such handling, such as organizing factor, the existing regulations or laws, the management's policies, and the existing cultures in POLRI organization.
In order to achieve the goals, it is necessary to have a special unit or organization which has the duties to handle and to investigate disciplinary Violation or code of ethic violations conducted by POLRI members. Furthermore, it is necessary to have a procedure of the implementation of law enforcement that functions as a system. Such procedure can also accommodate the implementation of laws or regulations applied to POLRI members."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20817
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zawacki, April Allison
Jakarta: BKKBN, 1972
363.96 ZAW b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jan Nopemly Sianipar
"ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi penyuluhan petugas lapangan keluarga berencana terhadap adopsi alat kontrasepsi vasektomi di kota sibolga. Penelitian ini menggunakan teori Komunikasi Penyuluhan, Penyuluh sebagai Agen Perubahan, Teori Knowledge Attitude Practice, Teori Difusi dan Adopsi Inovasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. Populasi pada penelitian ini adalah pasangan usia subur sebanyak 12.384 pasangan yang ada di kota sibolga. Penarikan sampel menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 99 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik proportional sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan. Uji hipotesis menggunakan pearson product moment diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antara kedua variabel sebesar 0,646 berada dalam tingkat hubungan yang kuat. Untuk uji regresi linear sederhana sebesar 41% yang dapat ditafsirkan bahwa komunikasi penyuluhan memiliki pengaruh kontribusi sebesar 41% terhadap adopsi alat kontrasepsi vasektomi dan 59% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar komunikasi penyuluhan. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan angka signifikansi tersebut dapat dilihat bahwa hipotesis alternatif yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara komunikasi penyuluhan petugas lapangan keluarga berencana dengan adopsi alat kontrasepsi vasektomi di kota Sibolga."
Universitas HKBP Nonmensen, 2017
050 VISI 25:3 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Anastasia Primarwati
"ABSTRAK
Tugas akhir ini merupakan laporan kegiatan penulis dalam upaya
membantu menyelesaikan kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi di
PT X, yang dikaitkan dengan upaya meningkatkan pola pendisiplin
mencegah berulangnya kejadian yang sama.
Kasus yang terjadi melibatkan 2 orang Manajer Pemasaran dan seorang
Direktur Operasi dan mempakan penyalahgunaan wewenang, pencurian
order perusahaan, pencurian know how perusahaan, dan memakai fasilitas
perusahaan untuk kepenlingan priibadi/kelompok yang rnengakibatkan
kerugian dan atau rnengurangi keuntungan perusahaan. Kasus ini melanggar
peraturan dalam Kesepakatan Kerja Bersama yang ditandatangani pada
tanggal 24 Desember 2002, yang secara legal berlaku untuk seluruh
karyawan PT. X termasuk manajemen PT. X, dengan sanksi PHK, dan bisa
dikembangkan menjadi kasus pidana pencurian atau korupsi (tindakan
kriminal).
Pemberian sanksi berupa Surat Peringatan Pertama, mempunyai dampak
pada organisasi , karena para oknum adalah orang-orang yang memiliki
posisi tinggi di PT. X yang seharusnya menjadi panutan (role model) bagi
para bawahannya.
Untuk usulan pemecahan, kami mengusulkan untuk memutasi
mereka ke anak perusahaan lain atau ke perusahaan induk di bagian yang
memang dipemntukkan unluk kmyawan dengan kinerja kurang. Selain itu
hams dijaga agar peraturan serta sanksinya dapat di jalankan dengan efektif."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2003
T38523
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Andriani Darmono A. Murdoko
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1982
S16793
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wisnu Wardono
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
TA3660
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1985
S17244
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soetopo
"ABSTRAK
A. Masalah Pokok Program Keluarga Berencana Nasional bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk agar serasi dengah perkembangan hasil pembangunan yang dicapai sebagai sarana pamenuhan kebutuhan hidup panduduk itu sendiri, Berdasarkan umpan balik dari BKKBN Pusat, terbukti bahwa: pada akhir Pebruari 1985 = 57,68 % dari pasangan:'Usia subur (PUS ) yang ada di DKI Jakarta te rcatat sedang aktif. ber KB Hal ini membawa konsekwensi bahwa kantrasepsi operasional program telah beralih dan prioritas perluasan jangkauan untuk mencari peserta KB baru menjadi prioritas pembinaan terhadap kesertaan masyarakat dalam program Keluarga Berencana agar dari jumlah pesarta KB aktif yang ada dapat ditingkatkan kesertannya menjadi peserta KB Lestari. Pambinaan tersebut mencakup aspek yang sangat luas antara lain dilakukan pelayanan penanggulangan terhadap kasus: - kasus kegagalan dan atau komplikasi akibat pamakaiah alat - alat kontrasepsi KB Dalam hal ini Petugas Lapangan Keluarga merencana (PLKB), sebagai aparat BKKBN; ditingkat; kelurahan mampu peran yang sangat penting, Dalam upayanya untuk mencari peserta - peserta KB baru , serta terutama membina peserta KB lama tersebut, PLKB telah mengadakan perikatan dengan calon - calon peserta dari peserta' - peserta KB, perikatan: mana lahir sebagai : akibat dari perjanjian tak tertulis yang dibuat antara mereka Dalam perjanjian tak tertulis tersebut kedudukkan PLKB sebagai debitur, sedangkan calon peserta dan peserta, KB sebagai kreditur, Adapun materi ( prestasi ) yang diperjanjikan meliputi a, Apabila kreditur mau ikut KB, maka akan mendapat pelayanan yang baik secara cuma - cuma di Puskesmas terdekat, Apabila timbul effek sampingan setelah pemakaian kontrasepsi, tersebut, tidak perlu risau karena disediakan obat - obatan penanggulangannya secara gratis, Apabila pemakaian alat kontrasepsi tersebut mengalami kegaga1an dikemudian hari, dan hamil maka kepada peserta keluarga berencana yahg bersangkutan diberikan subsidi biaya untuk melahirkan sesuai peraturan yang berlaku, d, Apabila pemakaian kontrasepsi tersebut; menimbulkan komplikasi atau kegagalan yang diikuti dengan komplikasi make kepada peserta KB yang bersangkutan diberikan pelayanan penanggulangannya secara gratis cuma atau dapat diajukan klaim atas penggbiaya yang sudah dikeluarkan untuk itu Khusus untuk kasus-kasus. : komplikasi ini kepada pese yang bersangkutan diberikan bantuan-biaya transportasi yang diperlukan, sesuai peraturan yang berlaku B, Metode Penelitian Ilmu pengetahuan mengenai dpa metode penelitian yaitu penelitian perpustakaan adanya penelitian lapangan untuk menyiapkan penulisan skripsi ini penulis kedua metode pemerintah tersebut Dalam penelitian perpustakaan penulis berusaha mangumpulkan data melalui buku-buku, catatan kuliah peraturan perundanng-undangan, akte perjanjian petunjuk-petunjuk pelaksanaan, kerangka acuan, surat edaran, serta surat - surat -laporan atau lainnya yang berhubungan dengan tema skripsi ini. Sedangkan dari p&enelitian lapangan penulis/ mengadakan penelitian langsung ke Kantor BKKBN DKI- Jakarta Kantor .. / BKKBN di 5 ( lima ) wilayah Kota, Kantor Yayasan Keluarga Kecil Bahagia Saj a hitera , aktif terlibat dalam rapat - rapat koordinasi serta rapat temu medis seeta - interview atau wawancara , langsung dengan para peserta KB, serta para petugas lapangan KB Dari hasil kedua penelitian tersebut penulis meringkasnya dalam skripsi ini C Hal hal yang ditemukan."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>