Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif memakai paradigma teori sosial kritis. Masalah yang dikaji adalah genealogi porosan dan maknanya bagi agama Hindu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertumpu pada paradigma interpretatif dan paradigma teori sosial kritis (Ritzer, 2012). Objek kajiannya adalah porosan sebagaimana yang digunakan pada canang sari.Hasil kajian menunjukkan bahwa porosan adalah simbol berbentuk budaya agama hibrida. Artinya, porosan merupakan campuran antara tradisi mengonsumsi sirih pinang (nginang) dan pemujaan terhadap Tri Murti. Hal ini dapat diabstraksikan dalam gagasan, yakni porosan/canang = pinang + sirih + kapur = merah + hitam/hijau + putih = Brahma + Wisnu + Siwa = Pencipta + Pemelihara + Pelebur = A+ U + M = OM = Tuhan. Porosan harus ada pada sesajen antara lain canang sari. Pemakaian porosan tidak saja bermakna keagamaan, tetapi juga teologi sosial, yakni pedoman bertindak mengikuti Tri Murti guna menciptakan kebudayaan berbasiskan aksiologi Hindu, yakni satyam, sivam dan sundaram. Dengan demikian terbentuk suatu budaya yang menjunjung tinggi harmoni sosial, ekologis dan teologis."

"Violent tragedy in Bali has a long history. Violence during the Dutch colonial regime, until the 1965 massacre of local political violence under the "Orde Baru" occurred. Post-Reform of 1998, the tragedy of violence re-emerged in tandem with the strengthening of indigenous authority (Pakraman Village) that forced silence during the centralized authoritarian "Orde Baru" regime. Pakraman village go hand in hand with the spirit of strengthening the cultural movement (Ajeg Bali) post Bali bombings of 2002 and 2005. Within institutions of Pakraman Village, there lies pecalangan, a traditional indigenous security forces who participates in the business of security and control of new settlers in these territories. In political violence contestation and strengthening of the culture, the local-hero who has a long history of political violence in Bali plays their vital role through the mass organizations and also joined as pecalangan. This paper tried to describe the relationship between political history of violence in Bali and the pursuit of the local-hero in it."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pergolakan di Simalungun yang belangsung pada awal Maret 1946. Pergolakan yang terjadi di Simalungun merupakan dampak dari persaingan antara pribumi dengan migran.Penelitian ini menggunakan teori collective action dari Charles Tilly. Teori ini kemudian ditempatkan dalam kerangka metodologi strukturis yaitu suatu metodologi yang berusaha mengungkapkan realitas peristiwa berdasarkan sumber sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergolakan di Simalungun merupakan ledakan akumulasi dari ketidakpuasan masyarakat Batak Simalungun terhadap Batak Toba yang mendominasi segala aspek kehidupan yang menimbulkan kesenjangan sosial. Kekuatan sosial Batak Simalungun terdesak oleh kekuatan sosial Batak Toba yang sumber manusianya lebih baik, karena Batak Toba lebih dulu mengenyam pendidikan yang ditawarkan zending. Berbeda halnya dengan Batak Simalungun yang terisolasi di pedalaman, sama sekali tidak tersentuk pendidikan. Akibatnya mereka tidak mampu mengisi lowongan kerja yang ditawarkan pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha perkebunan. Dengan demikian mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan di daerahnya. Hal ini..."

"This study discussed government's policy on small and middle scale businesses in Bali and North Sulawesi provinces. The writer attempted also to see the role of local governments by conducting field research in certain places of both provinces...."

"Tulisan ini melakukan analisis tentang sejauh mana pemekaran wilayah memiliki dampak pada terjadinya proses rutinitas kekerasan, khususnya kekerasan yang berbasis pada etnik atau identitas tertentu. Pemekaran wilayah, juga menjadi arena konflik baru, dimana menjadi diabaikan. Justru pemekaran wilayah telah menyulut adanya konflik di berbagai daerah, khususnya karena etnik, identitas, agama dan solidaritas primodial, lebih banyak digunakan sebagai pertimbangan bagi sebuah daerah yang hendak dimekarkan, dibanding dengan berdasarkan pertimbangan penguatan masyarakat sipil."