Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan Assat yang terjadi pada tahun 1956 adalah, merupkan suatu gerakan ekonomi bangsa Indonesia. Persoalan yang diabhas dalam tulisan ini adalah tentang kekhawatiran masyarakat Indonesia akan dominasi orang-orang Cina dalam perekonomian Indonesia. Keadaan ini kemudian mengilhami para pengusaha Indonesia untuk mencari jalan pemecahan bagi kesenjangan ekonomi yang ada, karena langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu maka dibentuk suatu organisasi sebagai wadah perjuangannya atau Badan Perjuangan KENSI. yang kemudian terkenal sebagai Gerakaan Assaat, yang diambil dari nama Mr. Assaat (Presiden RI pada masa RIS) sebagai orang yang dinilai sangat bersimpati terhadap penderitaan bangsanya. Sebenarnya yang dipersoalkan oleh gerakan ini tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga tentang sikap hidup golongan Cina dalam masyarakat Indonesia yang cenderung eksklusif dan tidak memiliki rasa nasionalis Indonesia. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa walaupun Gerakan Assaat menyebabkan kekerasan terhadap golongan Cina, tetapi sebenarnya Gerakan Assaat bukanlah Gerakan Rasdiskriminasi sebagamana dituduhkan oleh golongan CIna, karena sebenarnya yang dikehendaki oleh gerakan ini bukanlah kekerasan, tetapi keseimbangan ekonomi dan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi dari golongan Cina terhadap bangsa Indonesia. Semua itu hanyalah merupakan ungkapan emosional masyarakat pribumi terhadap suatu golongan yang selama ini telah dinilai kurang mampu membaurkan diri dan mengancam eksistensinya, khususnya dalam dunia ekonomi."

"Kaum intelektual di Cina adalah mereka yang memiliki pendidikan menengah ke atas atau mereka yang memiliki pendidikan yang hampir setaraf dengan itu. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah para pengajar universitas, guru sekolah menengah, anggota staf, mahasiswa, pelajar, guru sekolah dasar, para profesional, insinyur, teknisi, dan mereka yang mempunyai kedudukan yang penting. Para pemimpin Cina selalu mempunyai pandangan dan sikap yang berubah-ubah dari waktu ke waktu dalam menghadapi kaum intelektual. Sebelum Republik Rakyat Cina berdiri, pada tanggal 1 Desember 1939, dalam suatu rencana keputusan yang dibuat oleh Mao Zedong bagi Komite Sentral PKC dikatakan bahwa ...Tangga partisipasi kaum intelektual, kemenangan revolusi adalah tidak mungkin. Tentara dan partai kita telah berusaha untuk merekrut para intelektual selama tiga tahun terakhir ini, dan banyak intelektual revolusioner yang telah terserap ke dalam partai, tentara, organ-organ pemerintah, pergerakan kebudayaan, dan pergerakan massa, hal ini menuju pada persatuan; Ini merupakan basil yang sangat besar yang telah dicapai. Selaiu itu pada tanggal 24 April 1945, Mao di dalam program khusus kebijaksanaan PKC tentang masalah kebudayaan, pendidikan dan intelektual mengalakan bahwa bencana yang menimpa rakyat Cina karena penindasan asing dan kaum feodal juga mempengaruhi kebudayaan nasional kita. Lembaga-lembaga pendidikan dan kebudayaan yang maju serta pendidikan dan pekerja budaya juga ikut menderita. untuk melenyapkan penindasan asing dan kaum feodal dalam jumlah yang besar bagi rakyat. Dan negara Cina juga membutuhkan para ilmuwan, intelektual, insinyur, teknisi, dokter, jurnalis, pelukis, sastrawan dan artis. Mereka harus diilhami dengan semangat untuk melayani rakyat dan harus bekerja keras. Asal saja mereka melayani rakyat dengan terpuji maka seluruh kaum intelektual merupakan milik rakyat dan negara yang berharga dan mulia. Masalah kaum intelektual menjadi penting di Cina karena latar belakang kebudayaan negara Cina merupakan hasil tekanan asing dan feodal dan karena kaum intelektual sangat dibutuhkan dalam perjuangan rakyat bagi kemerdekaan. Pada tahun 1949 setelah berhasil menguasai Cina Daratan dari tangan Nasionalis, Partai Komunis Cina segera berupaya merombak struktur lembaga-lembaga pemerintahan dan menggantikannya, sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Sejak saat itu, kepemimpinan politik RRC juga selalu berubah, berganti_-ganti antara kepemimpinan kelompok moderat yang bergaya Birokrat dan kelompok radikal yang bergaya Maois..."

"Kata-kata motivasional bisa membuat Anda melakukan sesuatu di luar kemampuan. Ia bisa menuntun Anda menuju kesuksesan dan keberhasilan hidup. Buku ini menghadirkan rangkaian kata motivasi yang luar biasa dari orang-orang yang juga luar biasa. Tiap kata motivasi dilengkapi dengan penjelasan dan kisah inspirasi yang menggugah."

"Buku ini berisi amanat Presiden Soekarno pada pelantikan Majelis Pimpinan Nasional Pramuka dan amanat presiden di depan para pramuka tanggal 14 Agustus 1961 ..."

"ABSTRAKTesis ini pada dasarnya berusaha mengungkapkan dinamika sosial politik dan perkembangan sosio-historis hubungan cendekiawan muslim dengan birokrasi Orde Baru, dalam kurun waktu 1966 1993. Pokok bahasannya adalah artikulasi dan pengaruh pemikiran serta perilaku politik cendekiawan Muslim terhadap umat Islam maupun pemerintah. Sebagai sebuah studi kualitatif, tesis ini berusaha membuat pemetaan dan analisa politik terhadap format hubungan cendekiawan Muslim dengan birokrasi Orde Baru dalam kurun waktu tersebut. Studi ini mengungkapkan temuan bahwa pada kurun waktu 1966-1970-an, format hubungan bersifat hegemonik-antagonistik. Hubungan seperti ini bisa terjadi karena dalam memberikan respon kepada modernisasi yang dijalankan oleh rezim Orde Baru, beberapa kelompok dan eksponen umat Islam, termasuk para tokoh dan kaum cendekiawannya, bersikap reaktif dan bahkan menolak modernisasi. Sikap reaktif terhadap modernisasi itu membawa implikasi bagi lahirnya ketegangan antara Islam dan pemerintah Orde Baru. Kenyataan ini telah menimbulkan keprihatinan pada sejumlah cendekiawan muda Islam. Berbeda dengan para seninrnya, para cendekiawan muda tersebut memilih memberikan respon intelektual dan bersikap pro-aktif terhadap modernisasi, antara lain dengan mencetuskan "Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam". Pada dekade 1980-an, hubungan antara cendekiawan Muslim dan Orde Baru berkembang ke arah tumbuhnya saling pengertian di antara kedua belah pihak. Negara makin responsif terhadap pengembangan infra struktur dan wajah sosiokultural Islam. Sementara cendekiawan Muslim makin partisipatif terhadap pembangunan nasional. Dekade 1980-an juga ditandai dengan naiknya kelas menengah santri baru dan maraknya intelektualisme Islam. Selain itu, khasanah intelektual Islam diperkaya lahirnya pemikiran politik dengan berbagai tipologinya dari sejumlah cendekiawan Muslim. Dalam banyak hal, perkembangan yang terjadi dalam dekade 1980-an itu telah semakin mendekatkan hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru. Akhirnya, dekade 1990-an hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru bersifat saling mengakomodasi. Hal ini ditandai dengan semakin responsifnya birokrasi dalam memenuhi beberapa aspirasi politik umat Islam, antara lain dengan lahirnya sejumlah kebijakan politik yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Salah satu di antaranya, yang mendapatkan perhatian luas, adalah persetujuan bagi lahirnya ICMI pada tahun 1990. Namun dalam perkembangannya, ICMI tidak Iepas dari problema yang menyangkut eksistensi dan artikulasi politiknya, hubungannya dengan pemerintah, dan masa depannya sendiri dalam pentas politik nasional. Tesis ini diakhiri dengan sebuah rekomendasi terhadap ICMI, khususnya dalam merumuskan artikulasi politik yang tepat di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia."

"Beberapa wacana pemikiran yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, sejak mulai goyahnya kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa lebih ’ dari ’30 tahun, pada akhir 1997, yang disebabkan krisis moneter yang populer disebut krismon dan kemudian berubah dengan amat cepat menjadi krisis multi dimensional, yang saat ini lebih populer disebut sebagai era reformasi, adalah:1. Perubahan UUD 1945;2. Mengurangi kekuasaan Presiden;3. Pembatasan masa jabatan Presiden;4. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyatyang dalam tulisan ini selanjutnya disebut juga pemilihan langsung. Karena peneliti hanya membahas mengenai pemilihan Presiden, maka perubahan UUD 1945 tidak dibahas secara luas, terkecuali Pasal-pasal yang berhubungan langsung dengan kemungkinan perubahan pemilihan Presiden yaitu Pasal 6 dan Pasal 1 ayat(2)UUD 1945. Walaupun yang dibahas peneliti hanyalah pemilihan Presiden, tetapi karena pengaturan pemilihan Presiden biasanya dirangkaikan dan tidak bisa dipisahkan dari pemilihan Wakil Presiden, maka sedikit banyak, peneliti membahas juga tentang Wakil Presiden. Apalagi adalah suatu kenyataan dalam sejarah Republik indonesia, sampai tulisan ini selesai,2 orang Wakil Presiden menggantikan Presiden yang tidak menyelesaikan jabatannya, yaitu Wakil Presiden B. J. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto, yang menyatakan mundur pada tanggal 21 Mei 1998 dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid, pada tanggai 23 Juli 2001, yang diberhentikan MPR karena dianggap MPR melanggar Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu dengan mengeluarkan Makluman. (Dekrit) presiden tanggai 23 Juli 2001. Hal pengurangan kekuasaan Presiden dan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah diatur dalam Perubahan Pertama undang-undang Dasar 1945, tahun 1999. Pengurangan kekuasaan Presiden yang terbesar diaturdalam perubahan Pasal 5 yang semula berbunyi "Presidenmemegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR"menjadi "Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR" dan perubahan Pasal 20 UUD 1945 yang semula berbunyi "Tiap UU menghendaki persetujuan DPR” menjadi "DPR memegang kekuasaan membentuk UU". Setelah kedua hal diatas diatur, masalah pemilihan Presiden langsung oleh rakyat seolah-olah "terlupakan". Wacana pemilihan langsung Presiden baru muncul kembali setelan MPR menyelesaikan Sidang Istimewanya tanggal 25 Juli 2001, yang intinya melengserkan Gus Dur sebagai Presiden dan menggantinya dengan Megawati Soekarnoputri dan mengangkat Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden. Proses pemilihan Presiden langsung oleh rakyat ini memerlukan perubahan UUD 1945 dan tampaknya saat inididukung oleh seluruh Kekuatan Politik yang ada di Lembaga Tertinggi Negara MPR, yang menurut. UUD 1945 adalah Lembaga yang berhak untuk membentuk dan mengubah UUD. Ketentuan yang mengatur mengenai pemilihan Presiden langsung oleh rakyat sudah diputuskan pada Sidang Tahunan MPR 2001 pada tanggal 1 sampai 9 Nopernber 2001, yaitu dengan mengubah pasal 6 yang semula terdiri dari 2 ayat tetapi berubah isinya dan menambahkan pasal 6A. Hanya saja, bagaimana cara pemilihan Presiden langsung oleh rakyat tersebut, jika tidak ada calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 % dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sekaligus mendapatkan sedikitnya 20% suara disetiap Propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Propinsi di Indonesia, belum disepakati oleh kekuatan-kekuatan politik yang berada di MPR."