Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anggaran Pertahanan bagi suatu negara adalah merupakan masalah yang penting untuk tegaknya kedaulatan negara tersebut serta pengaruhnya dalam percaturan politik dunia Kebijakan anggaran pertahanan suatu negara adalah gambaran kemampuan dan kebijakan negara tersebut dalam mensikapi sistem pertahanan yang digunakan.Penelitian ini bertujuan menganalisis anggaran pertahanan tahun 2000-2004. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui sistem pengelolaan anggaran pertahanan, faktor-faktor yang mempenganihi kebutuhan anggaran pertahanan dan pengaruh pengelolaan Anggaran Pertahanan terhadap ketahanan dibidang HANKAM dan Ketahanan Nasional serta membuat perkiraan anggaran pertahanan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Deskriptif Analitis yaitu dengan mendiskripsikan berdasarkan data sekunder dan informasi yang diperoleh dari tiara sumber, kajian pustaka dan dokumen resmi pemerintah serta observasi Iangsung ke obyek penelitian dalam hal ini adalah Departemen Pertahanan dan Komisi I DPR R.I. Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisisnya sehingga mendapatkan satu kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2001 sampai 2005 persentase anggaran pertahanan jika dibandingkan dengan APBN masih dibawah 10 %, bahkan rata-rata pertahun hanya 5,97 %. Persentase yang terendah terjadi pads tahun 2001 dimana besarnya anggaran pertahanan hanya 3,53 % dari APBN, dan yang tertinggi selama tahun 2001-2005 terjadi pada tahun 2004 yaitu 8,39 % dad total APBN atau sekitar Rp. 21,422.21 Milyar. Dengan total anggaran tahun 2004 raja tetap masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Bila dibandingkan dengan PDB rata-rata persentase anggaran pertahanan selama 5 tahun (2001-2005) sebesar 1,2 %. Ini masih jauh dibawah standard minimal yang biasa digunakan oleh negara lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap profesionalitas TNI sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan negara.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan anggaran Departemen Pertahanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan prinsip-prinsip sebagai dari "bawah ke atas" (bottom up) yaitu setiap satuan bawah mengajukan rencana kebutuhannya kepada salmi atas . Dan dari "atas ke bawah" (top down) yaitu penentuan kegiatan satuan bawah oleh satuan atas, berdasarkan prioritas, kebijaksanaan dan kemampuan dukungan/keterbatasan sumber daya dan anggaran. Serta Azas "Satu Pintu" (one gate policy), setiap penyelenggaraan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terpisah oleh satu pintu. Dan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penganggaran anggaran pertahanan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan penentuan kebijakan dan analisis yang tepat dapat ditentukan perkiraan anggaran pertahanan dimasa datang sehingga pertahanan dan keamanan nasional terwujud dalam kerangka ketahanan nasional.

---

Budget of Defense for a country is an important matter in order to uphold such country sovereignty and its impact in the world political constellation. Policy of defense budget of a country is a description of capability and policy of such country to respond the defense system applied.

This research aims to analyze the budget of defense year 2001-2005. this research is important in the frame to understand the management system of defense budget, factors influencing the needs of defense budget and impact of Defense Budget management to endurance in the sector Defense and Security (HANKAM) and National Endurance and to make proper estimation of defense budget to face the situation and condition faced by Indonesian nation at this time and in the future.

This research uses Analytic Descriptive methods that is to describe based on secondary data and information gained from the resource person, library research and official document of the government and direct observation to the research object, in this case the Department of Defense and Commission I DPR RL The researcher analyzes such data in order to find a conclusion.

The research concludes that during year 2001 up to 2005 percentage of defense budget comparing with the State Budget is under 10%, moreover the average per year is only 5,97%. The lowest percentage is in 2001 which the mount of defense budget is 3,53% from State Budget, and the highest one is in 2004 about 8,39% from the total State Budget or about Rp. 21.422,21 Billion. The total budget in 2004 has not fulfilled national needs of defense budget: Comparing PDB in average percentage of defense budget within 5 year (2001-2005) is amounting to 1,2%. It is far under the minimal standard usually applied in other countries. It influences to professionalism of Indonesian Armed Forces as the front guard of the state defense system.

The research concludes that in the defense budget management system of the Department of Defense by using management approaches namely planning, organizing, implementing and controlling. By the principles "bottom up" namely each lower unit proposes planning on its needs to upper unit. From "top down" is stipulation of unit activity of bottom by upper unit, based on priority, policy and capability, support/limit of resources and budget and "one door policy" principle, every implementation, supervision and control carried out separately by one policy. From the result on research, the factors influencing in budgeting is internal and external factors. Determination of proper policy and analysis is able to determine an estimation of defense budget in future, there fore national defense and security are able to realize in the frame of national endurance."

"Pembangunan nasional telah menunjukkan suatu prestasi sebagai basil dari proses evolusi yang berawal dari pembangunan nasional jangka panjang pertama sampai dengan pembangunan nasional jangka panjang kedua. Prestasi tersebut mencakup dimensi ekonomi, politik, maupun sosio-kultural dengan akar historisnya keadaan negara menjelang dan pada awal pemerintahan Orde Baru. Prestasi pembangunan nasional pada dimensi ekonomi terefleksikan dalam gejala transformasi struktural masyarakat agraris ke masyarakat industri. Pada dimensi politik, prestasi ini terwujud dalam pelembagaan struktur politik berdasar atas Pancasila dan UUD 1945, penyederhanaan sistem kepartaian melalui fusi, pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemilihan umum, diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta diletakkannya premise wawasan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang memberi ruang gerak bagi pemefintah untuk memberi interpretasi pada Demokrasi Pancasila dalam konteks pemecahan masalah situasional. Upaya ini sedikit banyak telah menghasilkan tidak saja terefleksikan melalui pengembangan delivery mechanism yang menjangkau rakyat banyak, tetapi juga mengejawantah pada pelembagaan norma dan nilai baru, seperti norma keluarga kecil, kesadaran lingkungan dan sanitasi, serta orientasi pasar di kalangan petani, dan sebagainya. "

"China dan Jepang adalah dua negara yang memiliki sejarah panjang hubungan rivalitas yang tinggi. Meskipun Jepang adalah rival China, China tetap menerima Official Development Assistance (ODA) dari Jepang. Jumlah ODA Jepang yang disalurkan ke China tidak lah sedikit. Jepang bahkan selalu menjadi salah satu donor utama di China. Hampir 60% ODA yang diterima China adalah dari Jepang. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa China memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang mempengaruhi keputusannya untuk tetap menerima ODA dari Jepang di tengah-tengah peningkatan hubungan rivalitas China dan Jepang di periode 2001-2007. Adapun kepentingan ekonomi China adalah mempertahankan nilai perdagangan dan investasi China dengan Jepang. Sementara itu, kepentingan politik China sendiri terbagi menjadi dua: politik domestik yang berkaitan dengan legitimasi Partai Komunis China dan politik internasional yang berhubungan dengan kepentingan China dalam mempertahankan citra dirinya sebagai negara berkembang.

---

China and Japan are two countries which posses long standing historical rivalry relations among each other. Despite the high tension between them, until 2007 China still accepts Japan`s Official Development Assistance (ODA). The amount of Japanese ODA disbursement to China is significantly large. Nearly 60% of cumulative total of ODA that China has received are from Japan. Through the use of qualitative method, this research identified that China has economic and political interests which influence China`s decision in accepting Japanese ODA. China`s economic interests towards Japan`s ODA lie in increasing trade with Japan and also securing Japanese investment in China. Moreover, China has domestic and international political interests as well. In domestic political dimension, China`s interest towards Japan`s ODA is to stabilize and strengthen China`s Communist Party`s legitimation as the one only party that rules China. Then, in international politics dimension, China wants to be seen as a peaceful developing country by accepting Japan`s ODA while China-Japan relations itself is full of hostility."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dampak atau pengaruh tindakan merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi terhadap abnormal return saham. Konsep yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metodologi event study dan efficient market hypothesis.Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik yang sahainnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang melakukan kegiatan merger dan akuisisi dalam periode waktu tahun 2001 hingga 2005. Berdasarkan rnetodologi event study, data-data yang diperlukan meliputi: tanggal kejadian, data IHSI masing-masing saham sampel, dan data IHSG.Tanggal kejadian yang diamati sebagai titik acuan dalam penelitian ini adalah (1) tanggal pengumuman pertama atas rencana merger dan akuisisi yang akan dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi dan (2) tanggal efektifnya merger dan akuisisi. Untuk menguji dampak dua kejadian tersebut terhadap imbal hall (return) saham perusahaan pengakuisisi, dilakukan beberapa uji signifikansi. Pengujian tersebut didasarkan pada tiga hipotesis. Pertama, pengumuman dan efektifnya tindakan merger dan akuisisi memberikan abnormal return bagi pemegang saham. Kedua, pengumuman serta efektifnya tindakan merger dan akuisisi memberikan cummulative abnormal return bagi pemegang saham. Ketiga, terdapat abnormal return sesudah pengumuman ataupun efektifnya. tindakan merger dan akuisisi lebih besar daripada abnormal return sebelum pengumuman ataupun efektifnya merger dan akuisisi.Dengan menggunakan level signifikansi 5%, hasil uji menunjukkan bahwa di sekitar tanggal pengumuman dalam periode [-10, 10] tidak terdapat abnormal return yang signifikan bagi pemegang saham perusahaan pengakuisisi. Hal ini berarti bahwa hipotesis bahwa pengumuman dan efektifnya tindakan merger dan akuisisi memberikan abnormal return bagi pemegang saham tidak dapat ditolak.Hasil serupa juga terjadi pada hipotesis kedua. Hipotesis bahwa pengumuman tindakan merger dan akuisisi memberikan cummulative abnormal return di sekitar tanggal pengumuman bagi pemegang saham tidak dapat dipenuhi secara statistik. Kesimpulan ini diperoieh dengan level signifikansi 5%.Hasil pengujian juga memberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return antara sebelum dan sesudah pengumuman tindakan merger dan akuisisi pada level signifikansi 5%.Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi tidak memberikan sinergi dan value bagi pemegang sahamnya. Ini berarti bahwa dalam periode yang pendek, harapan investor untuk memperoleh abnormal return dari suatu kegiatan merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi tidak dapat dipenuhi.Bagi perusahaan pengakuisisi, disarankan untuk melakukan merger dan akuisisi tidak hanya sekedar dilandasi untuk memberikan peningkatan abnormal return bagi pemegang sahamnya. Sebaiknya, merger dan akuisisi lebih diarahkan pada motif-motif lain.Perlu dicatat bahwa kesimpulan tersebut diperoleh melalui analisis dengan periode yang pendek, menggunakan sampel saham yang kurang aktif diperdagangkan, dan mengabaikan faktor confounding effect, serta menggunakan data dari bursa dengan efisiensi pasar yang mungkin masih rendah. Oleh karenanya, pada penelitian selanjutnya, hal-hal tersebut perlu menjadi perhatian.

---

The purpose of this research is to analyze the impact of merger and acquisition activity, which the acquirer firms do, to the abnormal return of their stocks. The concepts, which are applied in this research, are event study methodology and efficient market hypothesis.

This research uses sample, which consists of some public companies listed in Jakarta Stock Exchange (13EI). They have done merger and acquisition activities in the period of 2001 until 2005. Based on event study methodology, the required data consist of event date, IHSI data of individual sample stock, and IHSG data.

Event dates observed in this research are (1) first time-announcement date of merger-and acquisition planning that the acquirer firms will do, and (2) effective date of merger and acquisition. To test the impact of the events to the acquirer firms' abnormal returns, several significance tests will be held. The test is designed based on three hypotheses. First, the announcement and effectiveness of merger and acquisition activity result in abnormal return for shareholders. Second, the announcement and effectiveness of merger and acquisition activity result in cumulative abnormal return for shareholders. Third, abnormal return resulted after the announcement and effectiveness of merger and acquisition, higher than that resulted before.

Using significance level of 5%, the result is that in the period [-10, 10], there are no significance abnormal returns for the acquirer firms' shareholders. It means that the hypothesis, which states that the announcement and effectiveness of merger and acquisition result in abnormal return for shareholders, cannot be rejected.

The similar result is given by the significance test for the second hypothesis. Hypothesis, which states that the announcement and effectiveness of merger and acquisition result in cumulative abnormal return for shareholders, cannot be rejected statistically. This conclusion is come up with significance level of 5%.

The test also results in a conclusion that there is no significant difference between before and after the announcement and effectiveness of merger and acquisition activities at significance level of 5%.

As a whole, this research comes up with conclusion that merger and acquisition activities, which the acquirer firms do, do not give synergy and increase value for shareholders. It means that, in the sort period, the investors' expectation to gain abnormal return from merger and acquisition activities, which the acquirer firms do, cannot be realized.

For acquirer firm, it is suggested that the merger and acquisition had better not be only motivated to raise abnormal return for shareholders. The acquirer firm had better take merger and acquisition actions because of other motives.

It must be noted that this conclusions are resulted from a short period analysis, which uses sample stocks that are not actively traded, ignores confounding effect, and uses data from stock market, which may not be efficient enough. In the next researches, all points above should be a focus of intention."

"Jepang dan China saat ini dikenal sebagai dua negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari dinamika dan pola hubungan yang dibangun oleh China dan Jepang di ASEAN. Bagi Jepang sendiri, pola dan perannyy di ASEAN telah dijalin dalam waktu yang cukup lama, yakni semenjak tahun 1977. Dalam dua dekade, eksistensi dan peran Jepang di ASEAN terlihat sangat bpsar khususnya dalam peran-peran ekonomi dan juga politik. Sementara pola hubungan yang dibangun China dengan ASEAN barn secara formal dijalin pada awal tahun 1990an.Pola hubungan dan peran strategis Jepang di ASEAN semakin terlihat ketika periode 1980an sampai awal tahun 1990an perekonornian negara-negara ASEAN terns mengalami pertumbuhan mengitu trend yang dijuluki dengan istilah the flying geese, teori angsa terbang dimana Jepang didalamnya memilnpin pertumbuhan dan kebangkitan perekonornian kawasan. Peran Jepang dalam pembangunan ASEAN yang paling menonjol adalah pada sumbangsih FDI, ODA dan juga perdagangan. Ketika periode krisis melanda ASEAN termasuk dalam hal ini adalah negara-negara Asia Timur, keberadaan dan peran Jepang di ASEAN dalam aspek ekonomi politik mengalami gangguan produktifltas. Sementara itu, peran dan pola hubungan yang dibangun oleh Chlna dengan ASEAN terns mengalami kemajuan walaupun secara formal bare dimulai sekitar tahun 1991. Dalarn item hubungan dagang dan juga inisiasi kerjasama ASEAN China jugs menunjukan tree peningkatan. Ketika periode krisis melanda Asia, eksistensi China relatif cult-up bertahan dan kebal sehingga poly hubungan dan peran-peran ekonomi politiknya dengan ASEAN pun terns mengalamu peningkatan.Dengan temuan seperti disebutkan di Was, tesis ini memunculkan satu pokok persoalan yakni apakah kehadiran China di ASEAN telah mengancam dominasi ekonomi politik Jepang di ASEAN khususnya periode pasca krisis yakni tahun 1999-2004. Untuk menganalisa sekaligus menjawab pertanyaan penelitian dalam permasalahan tesis, penulis menggunakan beberapa pendeltatan atau teori terkait seperti national interest, neo realis dan juga open regionalism.Analisa dalam tesis ini menemukan beberapa poin panting; pertama bahwa peran Jepang di ASEAN pasca krisis mengalami fluktuasi dan dalam beberapa hal peran Jepang terlihat menurun. Kedua, Jepang sangat khawatir melihat China yang secara produktif terus berperan aktif dengan ASEAN. Hal ini karena kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi China terus meningkatkan eskpansi dan kemitraan dengan negara-negara kawasan khususnya ASEAN.Pada akhirnya, penulis menemukan beberapa hal terkait dengan ancaman China terhadap dominasi ekonomi politik Jepang di ASEAN. Pertama, periode pasca krisis peran dominasi keperuimpinan ekonomi politik Jepang di ASEAN mulai bergeser, akibat munculnya China dengan pengaruhnya yang prestisius dalam bidang ekonomi dan politik dan railiter. Kedua, peran dan dominasi ekonom politik Jepang di ASEAN yang mengalami pergeseran juga menyebabkan berkurangnya kontrol Jepang teradap pembarxgunan ekonomi politik di ASEAN. Ketiga, menguatnya trend regionalisme di Asia Timur dalam wujud FTA ASEAN China, telah meiahirkan satu bentuk potensi yang sangat besar yakni new emerging market dan keempat, trend China yang secara ekonomi politik terns mengalami peuguatan, berpotensi secara langsung mengancain keberadaan Jepang dalam kepemimpinan kawasan dan, kelima adalah kebangkitan ekonomi politik China telah berakibat secara langsung pada peningkatan alokasi anggaran militer tiap tahunnya."