Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyidikan sebagai proses awal hukum dalam penegakkan hukum materiil melalui hukum formil yang memungkinkan adanya upaya paksa yang notabene membatasi kemerdekaan dari tersangka pelaku tindak pidana. Tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka pelaku tindak pidana maka akan menimbulkan asosiasi di kalangan masyarakat dan menghubungkan dengan perbuatan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana yang tercela oleh masyarakat. Proses labeling sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana seketika disandang tersangka begitu penyidik menetapkan penahanan atas dirinya sebagai pelaku tindak pidana. Proses kehidupan sebagai tahananpun dimulai. Sebagai seorang tahanan tentunya hak asasi tersangka yaitu kemerdekaan atau kebebasannya terampas. Hak-haknya sebagai tersangka yang ditahan seketika rentan dari berbagai tindakan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenanga dari aparat penegak hukum. Baik pada saat ditahan maupun pada saat menjalani masa tahanan.Oleh karena itu, guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan terhadap hak-hak asasinya dari tindakan penahanan yang tidak disertai surat perintah penahanan maka pembuat undang-undang membuat suatu rumusan ketentuan-ketentuan hukum secara limitatif dan terperinci yang membatas penggunaan kewenangan menahan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.Akan tetapi walaupun secara normatif sudah dibatasi penggunaan wewenang untuk menahan tersangka namun, dalam pelaksanaannya masih ditemuinya adanya pelanggaran atau pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka). Hal ini disebabkan karena tindakan penahanan selalu merupakan tindakan yang menimbulkan persoalan baru bagi tersangka/keluarganya dan persoalan tersebut timbul karena pelaksanaan penahanan memiliki wilayah yang abu-abu (grey area)dan sangat kompleks jika dikaitkan dengan hak asasi manusia.Hak asasi manusia sebagai hak yang diakui secara universal. Hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara proporsional tanpa mengorbankan hak masyarakat demi membela hak-hak individu yang berlebihan.Pemeriksaan perkara pidana diawali dengan kegiatan penyidikan, penyidik untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan penahanan berdasarkan norma-norma hukum yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 31 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hasil penyidikan inilah yang akan menjadi dasar untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana oleh majelis hakim sehingga diperoleh putusan pemidanaan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hasil penyidikan yang tidak baik akan menghasilkan putusan pemidanaan yang tidak balk. Jangan sampai orang yang tidak bersalah yang dijatuhi hukuman.Hasil penelitian menunjukkan dominasi alasan yuridis subjektif atas alasan yuridis objektif dari penahanan, sehingga urgensi penahanan hanya sekedar menjalankan perintah undang-undang dan merupakan bagian dari menjalankan tugas negara. Jadi terbukti atau tidak bersalahnya tersangka yang ditahan tersebut itu urusan pengadilan. Penderitaan tersangka yang ditahan atas penahanan yang tidak sah bukanlah menjadi tanggung jawab penyidik dan itu hanya dipandang sebagai pelanggaran kode etika profesi.Berdasarkan latar belakang kewenangan dan tujuan penahanan maka penulis mengkaji apa yang menjadi urgensi dari penyidik untuk memutuskan menahan atau tidak menahan seseorang pelaku tindak pidana dan bagaimana batasan normatif dapat menjamin perlindungan hak asasi tersangka yang di tahan dari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik."

"ABSTRAKTesis ini mendeskripsikan variatif hubungan timbal balik antara penyidik/penyidik pembantu dengan tersangka, keluarga tersangka, penasehat hukumnya, petugas Bimbingan Kemasyarakatan dan rohaniawan, selama tersangka anak menjalani pemeriksaan dan penahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun permasalahan yang saya ketengahkan dalam penulisan thesis ini adalah penerapan hak tersangka anak dalam proses pemeriksaan dan penahanan di Polres Metro Jakarta SeIatan. Dengan fokus permasalahan mengupas penggunaan hak tersangka anak sebagai acuan dalam proses pemeriksaan dan penahanan serta bentuk-bentuk pengabaian hak tersangka anak. Permasalahan ini muncul karena ditinjau dari segi perundang-undangan telah banyak adanya peraturan perundangan yang mengatur hak tersangka anak. Namun dalam kenyataannya masih terdapat tindakantindakan dari penyidik/penyidik pembantu yang mengabaikan hak tersangka anak ketika menjalani pemeriksaan dan penahanan di polisi.Metodologi difokuskan pada pengamatan variasi pola perilaku dari hubungan timbal balik antara penyidik/penyidik pembantu dengan tersangka anak, keluarganya, penasehat hukumnya, rohaniawan, petugas pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penahanan di Polres Metro Jakarta Selatan.Variasi hubungan timbal balik dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penahanan, menghasilkan tiga bentuk pola perilaku penyidik/penyidik pembantu. Pertama ditemukan adanya pola perilaku dari penyidik/penyidik pembantu yang melaksanakan pemeriksaan dan penahanan dengan memberikan hak-hak tersangka anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua ditemukan adanya pola perilaku yang mengabaikan hak-hak tersangka anak daiam pemeriksaan dan penahanan. Ketiga ditemukan adanya perbedaan perlakuan terhadap tersangka anak berupa memberikan kemudahan-kemudahan dalam besuk tahanan maupun dalam memberikan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Pola-pola perilaku tersebut terwujud dipengaruhi oleh hasil dari hubungan timbal balik antara penyidik/penyidik pembantu dengan tersangka. Juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan petugas, nilai-nilai yang dianutnya, sarana dan prasarana penyidikan serta pengalaman-pengalaman tugas yang dimiliki oleh penyidik /penyidik pembantu.Untuk dapat melaksanakan pemeriksaan dan penahanan tersangka anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan/UU, perlu adanya perubahan kultur kepolisian yang mencangkup bukan hanya sikap dan perilaku polisi tetapi juga nilai-nilai, norma-norma, perspektif dan aturanaturan teknis yang mereka pahami dan percayai. Upaya perubahan perilaku ini menuntut adanya reformasi total yang sudah barang tentu hares dilakukan secara gradual berdasarkan suatu rencana yang strategik. Seperti mulai dimasukkannya pelajaran hak asasi manusia dalam setiap pendidikan kejuruan reserse di Mega Mendung.

---

"