Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tanggapan dari instansi terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM dibandingkan dengan besarnya jumlah pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Masuknya Program Yankomas pada RANHAM generasi ketiga ini, berimplikasi pada implementasi Program Yankomas secara integratif. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis implementasi Program Yankomas RANHAM berdasarkan implementasi model George C. Edward III.Dari 12 informan yang diwawancara serta penggalian data sekunder diperoleh hasil implementasi Program Yankommas RANHAM belum terintegrasi ke dalam satu wadah. Selain itu komitmen dari pelaksana masih rendah dan belum ada kesepahaman dalam hal ini. Pedoman Yankomas RANHAM yang baru saja disyahkan harus segera disosialisasikan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Program Yankomas RANHAM.

---

This research is prompted by the lack of response from the relevant authorities handling alleged human rights violators, compared to high number of complaints of all eged human rights violations. The inclusion of Public Service Communication as a program in 3rd National Human Rights Action Plan has affected the implementation of Public Service Communication as a whole.This study is sarried out in qualitative approach and analyzes theimplementation ofPublic Service Communication of National Human Rights Action Plan based on George C. Edward III implementation model. Data is gathered by interviewing 12 volunteers and other means of various secondary data collection methods.The result shows that the implementation of Public Service Communication of National Human Rights Action Plan program has yet to integrate into a single entity.Additionally, commitmentof the parties are stilllow andthere is no unified understandingin this matter. Therefore, official Public Service Communication guidelines recently approved must be socialized to become Public Service Communicationof National Human Rights Action Plan program implementation guidelines."

"Ketika Snowden menyadari melalui awal yang tidak jelas bahwa pemerintah AS sedang memata-matai beberapa warga, ia memutuskan untuk melakukan investigasi atas masalah tersebut. Ia dipekerjakan oleh pemerintah, dengan maksud utama menemukan sumber informasi ini. Saat bekerja, ia mampu menemukan data yang dicatat dan disimpan. Informasi ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah mengumpulkan informasi pada percakapan pribadi antara warga negara AS dan warga non AS. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan. Snowden mengungkapkan informasi ini kepada publik, yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang negara. Hal itu tidak dapat diterima untuk mengungkapkan setiap rahasia pemerintah kepada publik. Ia dituduh mengungkapkan rahasia pemerintah kepada publik. Karena Snowden hanya membeberkan informasi umum tentang keburukan pemerintah, hal ini bukanlah kejahatan. Orang-orang mulai melawan pemerintah. Untuk alasan ini, pemerintah menyayangkan apa yang Snowden lakukan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang Snowden lakukan buruk. Ia hanya ingin menolong rekan sebangsanya dengan membuat mereka sadar bahwa Pemerintah telah melanggar hak mereka dengan menginvestigasi tindakan pribadi mereka.

---

When Snowden realized through unknown initial means that the US government was spying on some citizens, he decided to conduct an investigation on the matter. He got employed by the government, with the major intention of discovering the real source of this information. While working in the office, he was able to find the data that had been recorded and stored. This information showed that the government had been collecting information on personal conversations between US citizens and non US citizens. This is a violation of human rights and freedoms. Snowden revealed this information to the public, which was a violation of the state laws. It was not acceptable at all to reveal any government secret to the public. He was accused of revealing government secrets to the public. Since Snowden only informed the public of the government ills, this was no crime. The people started fighting against the government. For this reason, the government is saddened by whatever Snowden did. We cannot say that Snowden did anything wrong. He only wanted to assist his fellow countrymen by making them realize that the government had violated their rights by investigating their private actions."

"Setelah secara resmi melakukan eksplorasi pertambangan di Mimika pada awal tahun 1970, PT. Freeport Indonesia secara perlahan melakukan pengambilan secara paksa atas tanah adat dari masyarakat lokal untuk kepentingan usaha mereka. Masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro sebagai suku asli yang merasakan dampak langsung dari aktifitas pertambangan Freeport harus mengalami berbagai tindakan pelanggaran HAM yang berkepanjangan. Setelah sebagian besar tanah adat mereka diambil secara paksa, kedua suku tersebut masih harus mengalami berbagai tindakan kekerasan, penyiksaan bahkan pembunuhan sebagai akibat dari perlawanan mereka dalam usahanya mengambil kembali hak-hak yang telah dirampas oleh perusahaan atas dukungan dari pemerintah. Menghadapi situasi ini, kedua masyarakat adat memutuskan untuk menghadapi Freeport dengan berbagai cara. Reaksi pertama yang dilakukan oleh suku Amungme dan Kamoro dilakukan dengan melakukan perlawanan fisik mulai dari demonstrasi, pemotongan pipa konsentrat, penutupan akses masuk kedalam area pertambangan sampai pembakaran terhadap Bandara Mimika. Atas pertimbangan efektifitas dan jatuhnya banyak korban sebagai akibat dari perlawanan fisik yang telah dilakukan, masyarakat adat melalui lembaga adat dan dibantu oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah hukum dengan menuntut Freeport melalui pengadilan Amerika Serikat. Langkah yang diambil oleh masyarakat ini pada dasarnya telah sesuai dengan perkembangan dunia kontemporer yang telah sejak lama meninggalkan penggunaan tindakan fisik untuk menyelasaikan sebuah permasalahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Joel Handler dalam Theory of Law Reform and Social Change dimana upaya hukum merupakan jalan yang paling efektif untuk dapat melakukan sebuah perubahan sosial.

---

Since officially having exploration in Mimika early 1970, Freeport Indonesia Corporation gradually taking over forcibly the Indigenous land of local community for their interest purposes. The Indigenous people of Amungme and Kamoro as local community who feel the direct effect from Freeport's minning operation having experience human rights violation for a long time. After most of their land be taking over, both of them still be through violence act, torture even murder as result of their resistance againts Freeport. Facing off this situation, both of Indigenous people decided to oppose that corporation with some action. Firstly, Amungme and Kamoro againts Freeport conducted with some physical resistence like demonstration, blocking the entry acces to minning, cutting the concentrate pipe until burning of the airport. Considering of effectivity and many victim which fell in their side cause this physical resistence, the Indegenous people supported by some civil society that concern of this case decided to take legal action to prosecute Freeport through the United Stated Courts. This step which chosen by Indigenous peoples are essentially due with world situation nowadays that have for a long time left physical action to resolve a problem. This case is in line with Joel Handler's idea in the Theory of Law Reform and Social Change, which he said that legal action is most effective way to realized a social change."

"

KKR dengan fokusnya pada masa lalu, dapat memberi kontribusi pada

berbagai mekanisme yang sedang bekerja memperbaiki kinerja perlindungan

HAM di Indonesia pada saat ini, dengan memberi perspektif sejarah, pencerahan

tentang pola, dan rekomendasi-rekomendasi untuk kasus-kasus yang patut

ditangani, maupun rekomendasi untuk reformasi institusi, mengungkap kebenaran

atas praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia di

masa lalu. Karena itu, sebuah KKR akan sangat membantu Indonesia, dimana

terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan hanya

melalui Pengadilan HAM, karena mekanisme KKR yang dapat menyelidiki semua

kasus-kasus atau sejumlah besar kasus yang ada secara komprehensif dan tidak

dibatasi kepada penanganan sejumlah kecil kasus saja. Sebuah komisi bisa

mencapai tujuannya yaitu dengan mematahkan siklus pembalasan dendam dan

kebencian antara pihak-pihak yang dahulunya bermusuhan, dan berusaha

menumbuhkan rekonsiliasi antara pihak-pihak bertentangan yang merasa bahwa

mereka masih memiliki kebencian atau kecemasan, atau juga sejarah pembalasan

dendam, sehingga rekonsiliasi nasional yang diharapkan dapat terwujud. Jika

masa lalu tidak diselesaikan, maka bangsa ini juga tak akan pernah belajar, dari

kesalahan yang pernah diperbuatnya saat lampau, untuk kemudian berupaya tidak

mengulanginya kembali di masa yang akan datang.

---

ABSTRACT

Nowadays, TRC by its focus on the past, contribute to various mechanisms those

improve the performance of Human Rights protection in Indonesia. The

contribution did by giving a historical perspective, enlightening the pattern, and

recommending the cases those should be handled. Moreover, they are also giving

recommendations for institutional reforms, revealing the truth of the abuses of

power and violation of Human Rights in the past. Therefore, TRC help us to

resolve cases those are not handled by Human Rights Tribunal, because TRC’s

mechanisms investigate all the cases including large numbers of existing cases in

a comprehensive way and not to be limited only by handling small cases. A

commission can reach their goals by breaking the cycle of revenge and hatred

between the previously warring parties, and trying to recon ciliate between the

conflicting parties who still have a feeling of resentments and fears, or even

historical revenge. So the National reconciliation those have been expected would

come to be realized. If we didn’t solve the cases in the past, then we would never

been learned from mistakes those ever done and we will not ever reiterate it again

in the future."