Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerbicara tentang perempuan haruslah dimulai dengan menempatkan mereka, pertama-tama sebagai manusia. Barulah setelah itu kita bisa lebih arif melihat lakon khusus yang rnereka perankan dalam masyarakat. Hanya dengan kerangka dari dimensi manusianya secara utuh, kajian mengenai perempuan dapat tiba pada terminal pengertian yang memuaskan. Lebih lanjut dikatakan oleh Marwah Daud Ibrahim bahwa dengan bertumpu pada titik pandang kemanusiaan, kitaakan melihat perempuan dan lelaki pada dasarnya sama cerdas otaknya, sama mulia budinya, dan sama luhur cita-ci-tanya. Mereka juga sama-sama memiliki impian dan harapan, juga sama-sama di dera oleh kekhawatiran dan ketakutan. Keduanya mempunyai beban alamiah untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup, sama-sama butuh makan dan minum, tidur dan pergaulan, cinta dan penghargaan. Dengan beranjak pada pemikiran di atas, maka (masalah) wanita dalam masyarakat mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan kaum pria. Hanya ada hal-hal yang spesifik atau khusus dalam diri perempuan atau wanita. Hal ini berkaitan dengan sifat dan kodrat pada wanita sebagai ibu yang akan melahi rkan anak-anak nantinya. Namun demikian dalam masyarakat sama-sama mempunyai peranan yang penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja terutama dalam era globalisasi informasi di akhir abad ke-20 ini. Isu mengenai perempuan atau wanita dalam peranan, fungsi dan masalahnya, merupakan isu yang tidak hanya menarik untuk dibicarakan akan tetapi juga sangat relevan untuk dikaji dan disimak lebih dalam. John Naisbiti dan Patricia Aburdene dalam bukunya Meqatrends, 2000 (1990) mengatakan bahwa dasawarsa 1990-an menjelang abad ke-21 akan menjadi dasawarsa yang paling menantang yang pernah di hadapi oleh inasyarakat bisnis, dan peranan wanita akan semakin menonjol dan sangat dibutuhkan baik sebagai sumber daya manusia yang penting dalam pemikiran maupun pengambiI keputusan. Dari pendapat tersebut, di atas dapat diketahui bahwa dalam dasawarsa I990-an ini perempuan atau wanita akan muncul sebagai pemimpin di segala bidang dan turut meningkatkan perhatian terhadap berbagai masalah dalam bisnis ekonomi, politik, social budaya, dan lain sebagainya, sehingga dasawarsa tersebut merupakan dasawarsa yang sangat penting bagi wanita. Kartini Syahrir mengatakan bahwa perempuan Indonesia dengan wawasan pemikiran yang luas, dengan atau tanpa pendidikan formal yang tinggi, semakin banyak jumlahnya dewasa ini. Keiikutsertaan perempuan Indonesia dalam berbagai aktivitas social, ekonomi, politik, menjadikan mereka lebih tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Di samping itu, perubahan teknologi yang begitu cepat memungkinkan terjadinya pertukaran arus informasi yang cepat, sehingga mau tidak mau mendorong semakin terbukanya wawasan pemikiran kaum wanita di Indonesia?. "

"Penulisan ini mengenai Penanganan Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Anak Oleh Satuan Reskrim Polres Garut, penulis dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tetang percabulan dengan cara sodomi yang dilakukan oleh tersangka Yusup Supriatna berumur 15 tahun dengan teknik pengumpulan data melalui pengarnatan, wawancara berpedoman dan kajian dokumen. Maksud Penanganan dalam penulisan ini adalah bagairnana kegiatan penegakkan hukum dalam melindungi hak anak sebagai pelaku kejahatan terhadap tindakan-tindakan Penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Pokes Garut. Proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas harus berpedoman pads aturan-aturan hukum yang berlaku seperti KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak ketika berhadapan dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena secara fisik dan pikirannya anak berbeda dengan orang dewasa. Walaupun telah ada undangundang yang mengaturnya bahkan telah ada pedoman secara teknis yang mengatur masalah ini, kenyataannya masih juga di temukan berbagai penyi-mpangan yang dilakukan penyidik pada pelaksanaannya dan perilaku penyidik yang cenderung menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku ini berakibat terjadinya pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Dalam Tesis ini ditunjuk bahwa penegakkan dan perlindungan hukum terhadap anak pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Satuan Reskrim Pokes Garut belum sepenuhnya berpedoman pada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai acuan pada penanganan kasus kejahatan anak. Hal ini terjadi karena penyidik belum memahami benar aturan-aturan tersebut, masih kurangnya pengendalian dan pengawasan oleh atasan pada proses penyidikan, masih adanya budaya yang berlaku dilingkungan penyidik yang selalu mengikuti suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang yang pada kenyataannya hal tersebut merupakan suatu penyimnpangan dalam pekerjaannya bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan khususnya perkara anak. Untuk dapat melaksanakan penanganan kasus kejahatan anak dengan benar dan adil serta memberikan perlindungan hukum terhadap anal( yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan, maka pars penyidik anak yang berada di setiap kesatuan hams ditunjuk penyidik yang benar-benar mempunyai minat, mental, perhatian khusus, dedikasi dan memahami masalah anak.

---

The thesis discusses about the handling of sexual crimes committed by children by Criminal Investigation Department (CID) of Garut Resort Police. The author employs qualitative method with study case approach about a sexual violation through sodomy committed by a suspect called Yusuf Supriatna, 15 years old. Data is collected through several methods, such as observation, guided interview, and document review. Handling in the thesis means how law enforcement activity is conducted by CID of Garut Resort Police investigators in protecting the child's rights as a criminal offender. Investigation process conducted by investigators should refer to the existing regulations and Iaws, such as Criminal Code (KUHAP), Law of Children Protection and Law of Children Court when facing crimes conducted by children because such children are physically and mentally different from adults. Even though there are laws regulating the investigations of such crimes, some investigations that are not in accordance with the laws conducted by investigators still happen_ Such deviant investigations are likely to violate human rights. The result of the thesis reveals that law enforcement and Iaw protection on children during investigations conducted by the investigators of Special Service Room (SPK) of CID of Garut Resort Police have not fully referred to the Law of Children Protection and Law of Children Court as guidance in handling criminal cases committed by children. Such conditions still occur because the investigators have not fully understood the existing regulations. In addition, such investigations lack of control and supervision from the investigators' superiors. Furthermore, there are still some deviant cultures or deviant traditions that have been repeatedly done among the investigators in conducting investigations, especially in crimes committed by children. In order to conduct investigations of crimes committed by children properly and fairly as well as to give law protection to the children who are undertaking investigation processes, the appointed investigators should have interests, good mental, special attention, and dedication. Moreover, they should understand children's problems."

"ABSTRAKSebagai seorang individu yang belum matang, anak mempunyaikecenderungan untuk meniru apa yang mereka terima dari luar tanpa disaringlebih dahulu. Anak yang kurang/tidak memperoleh kasihsayang,asuhan,bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku serta pengawasandari orang tua mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurangsehat, melakukan perbuatan menyimpang bahkan perbuatan melanggar hukumdan adakalanya terpaksa diajukan ke muka pengadilan karena telah melakukantindak pidana. Salah satu kejahatan yang Hilalmigiti oleh anak adalah kekerasan seksual,di mana yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini adalah anak juga. Menyikapihal tersebut penulis tertarik untuk mengambil permasalahan mengenai“Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan atas tindak pidana kekerasanseksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak”. Lingkup permasalahan yangpenulis teliti adalah : 1)faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalampenjatuhan putusan, 2)hambatan-hambatan yang dialami dan upaya mengatasinya,3)serta bagaimana bentuk sanksi dan apakah hakim telah memberikanperlindungan terhadap anak.Di Indonesia telah berlaku UU No.3/1997 tentangPengadilan Anak dan UU No.23/2002 tentang Perlindungan AnakMelalui duaketentuan inilah hakim antara lain mendasarkan penjatuhan putusan dalam perkaraanak,selain tentunya dengan ketentuan lainnya. Hakim harus mempertimbangkankepentingan terbaik bagi anak, dimana kekerasan seksual telah mengakibatkantrauma dan rusaknya masa depan korban,namun dari sisi pelaku masa depan danhak-haknya juga harus diperhatikan.Disinilah ungkapan “pengadilan sebagaibenteng terakhir keadilan” harus diwujudkan oleh hakim sebagai harapan darimasyarakat untuk memberikan keadilan. Penulis melakukan penelitian yuridisnormatif yang disajikan secara kualitatif, ternyata didapati kesimpulan bahwahakim dalam menyikapi ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPerlindungan Anak adalah kembali menggunakan aturan umum yakni KUHP,olehkarena hakim menganggap sanksi pidana minimum 3 tahun dalam UUPerlindungan Anak tidak mewakili kepentingan terbaik bagi anak, pedomanpemidanaan perlu segera diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP yang akandatang, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah dapat berupa pidana penjaraatau tindakan (kasus per kasus).

---

ABSTRACTAs an individual who has not been mature,children have a tendency toimitate what they receive from outside without filtered previously. Children whoare less / not get affection, care, guidancein the development of behavior andattitude control of the parentseasy trail in the flow of the association communitythe less healthy, to act deviate even act against the law and sometimes forced toface a court asked to do because it was a crime. One of the crimes committed bychildren is sexual violence, in which victims of sexual violence is also a child.That the authors are interested to take the problems on "The judges decision isthrowing up in the crime o f sexual violence committed by children againstchildren". The scope of the problems that the author is thorough: 1) factors intoconsideration in the judge dropping decision, 2) barriers experienced andovercome the effort, 3) and how the form of sanctions and whether the judge hasgiven the protection of children. Indonesia has been in effect on the LawNo.3/1997 on Children's Court and Law No.23/2002 on Child Protection.Through the provision of two judges, among others, this is the base throwingdecision in the matter of children, in addition of course to the other provisions.Judges must consider the best interests of the children, where sexual violence hasresulted in trauma and damage to the future victims, but from the side of thefuture and their rights also must be considered. Is the expression "the court as thelast fortress of justice" must be transformed by the judge as expectations of thepeople to give justice. Author juridical non-native research presented inqualitative, conclusion was found that the judge in the criminal provisions in theminimum special Child Protection Act is again using the general rule that thePenal Code, because the judge considered criminal sanctions minimum 3 years inthe Child Protection Law does not represent the best interests of the children,sentencing guidelines need to be set explicitly and clearly in the Penal Codewhich will come, and form of sanctions that can be a form of imprisonment orcriminal action (cases per case)."

""Penelitian ini adalah sebuah upaya untuk memperlihatkan bagaimana berbagai tindakan kekerasan berawal dari ketidakmampuan berpikir dan menilai secara kritis. Kedua hat tersebut terjadi akibat para pelaku terkondisikan menganggap kekerasan, termasuk kejahatan, sebagai hal yang bisa, wajar, atau lumrah. Hannah Arendt menyebut sikap tersebut sebagai banality of evil (banalitas kejahatan). Manusia yang menjadi pelaku banalitas kejahatan tidak memiliki kesadaran dan mengalami ketumpulan nurani. la hanya bersandar pada otoritas di luar dirinya. Ia tidak pemall,.melakukan pengujian dalam dirinya, pengujian antara Aku dan Diriku, tidak berani bertatapan dengan ""kediriannya"". Hal ini yang menyebabkan manusia yang bersangkutan tak lagi mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang bik dengan yang jahat, yang indah dengan yang buruk. Selanjutnya ia akan menganggap kekerasan dan kejahatan sebagai hal yang biasa. Tanpa paksaan ia akan terlibat banalitas kejahatan. Sikap banal bukan sesuatu yang otonom, namun memiliki keterkaitan dengan modernitas, kekuasaan, dan kekerasan negara. Fenomena banalitas kejahatan menunjukkan adanya interaksi antara aktor (pelaku) dan sistem. Sistem yang tidak menerapkan aksi komunikatif dalam kekuasaan membuat pikiran masyarakat menjadi dangkal. Sementara itu, dalam diri aktor juga ada disposisi yang membuat sistem dapat diberlakukan. Dengan demikian, banlaitas kejahatan lahir karena di satu pihak system politik yang berjalan mengkondisikan masyarakat untuk mengadaptasi kekerasan. Di lain pihak pada masyarakat sudah ada disposisi terhadap kekerasan, dalam dua bentuk masyarakat yang muncul akibat modernitas, yaitu masyarakat apatis yang apolitis dan masyarakat pragmatis yang cenderung enggan memikul tanggung jawab sebagai warga negara.""

"Penelitian mengenai Perlakuan Terhadap Tersangka Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan selama Proses Pemeriksaaan di Polsek Metropolitan Tambora Jakarta Barat, bertujuan menunjukkan perilaku para penyidik pembantu terhadap tersangka Kasus Pencurian Dengan Kekerasan.Kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pembantu saat melakukan pemeriksanaan merupakan bentuk perilaku menyimpang individu-individu yang dapat mencoreng nama baik organisasi Kepolisian/Polsek Metropolitan Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Bentuk pola-pola kekerasan yang biasa berlaku dalam pemeriksaan ada yang bersifat kekerasan yang biasanya berlaku dalam pemeriksaan ada yang berupa kekerasan fisik (penganiayaan) dan non-fisik/intimidasi. Pola kekerasan ini tidak berlaku umum namun biasanya diberlakukan khusus pada tersangka/pelaku kejahatan dengan kekerasan.Proses pemeriksaan terhadap tersangka kasus pencurian dengan kekerasan seperti yang dilakukan oleh penyidik pembantu dianggap suatu yang wajar dilakukan karena setiap pelaku tindak kejahatan kasus curas seringkali melakukan aksinya berani atau bahkan dengan sengaja melukai korbannya. Sehingga setiap pelaku tindak kejahatan curas biasa tidak dapat diperlakukan dengan cara biasa melainkan harus melalui tindak kekerasan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengakuan sebenarnya dari pelaku. Tanpa melakukan tindak kekerasan dalam pemeriksaan terhadap pelaku tindak kejahatan kasus curas hampir tidak mungkin didapat keterangan yang sebenarnya.Permasalahan penelitian yang muncul adalah kekerasan yang dilakukan saat melakukan Pemeriksaan Tersangka di Polsek Metropolitan Tambora. Selanjutnya permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dalam ruang lingkup sebagai berikut:1) Tindakan kekerasan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pembantu.2) Hal - hal yang rnenyebabkan penyidik pembantu melakukan kekerasan terhadap tersangka.3) Reaksi tersangka setelah mendapatkan tindak kekerasan dari penyidik pembantu saat pemeriksaan.4) Kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh pemeriksa atau penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan.5) Sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya proses pemeriksaan.Dari identifikasi masalah di atas maka pembahasan permasalahan tersebut akan ditinjau dan teori manajemen dan psikologi sehingga dapat diperoleh gambaran dan kejelasan tentang penggunaan kekerasan dalam pemeriksaan pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu.Diharapkan penelitian yakni dapat mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pembantu dalam proses pemeriksaan dengan cara memberikan masukan dalam rangka meningkatkan kemampuan penyidik pembantu sehingga mampu mendapatkan keterangan-keterangan yang benar dari tersangka tanpa menggunakan kekerasan sehingga tidak menimbulkan ekses negatif.Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan tindakan kekerasan oleh penyidik pembantu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka serta diharapkan penulisan ini akan memberikan masukan kepada Polri agar dalam pelaksanaan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, professional tanpa kekerasan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tindak penganiayaan terhadap anak (jidougyakutai) yang dilakukan olch ibu kandung ditinjau dari latar bclakang sosial dan budaya masyarakat Jepang. Jepang sebagai salah satu negara maju, tidak Input dari masalah sosial_ Salah satunya adalah masalah tindak penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung. Masalah ini tidak ditemukan sebelum tahun 1970 di klinik-klinik Jepang ataupun di teks book kesehatan anak. Kasus-kasus penganiayaan anak ini diperkirakan mulai terjadi setelah tahun 1970 seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Jepang secara pesat, kasus-kasus penganiayaan anak terus meningkat hingga sekarang.Dengan banyaknya perpindahan penduduk ke daerah perkotaan menyebabkan harga tanah menjadi tinggi dan tidak seimbangnya lahan yang tersedia dengan jumlah penduduk, sehingga masyarakat yang tinggal di kota, umumnya tinggal di apartemen yang sempit. Populernya pekerjaan di industri ketiga, di bidang servis, jasa dan perdagangan turut mendorong penduduk Jepang berpusat di perkotaan. Hal ini menyebabkan sistem keluarga tradisional Jepang yang lama, meneruskan ie semakin lama semakin punah karena banyak orang muda lebih memilih mencari pekerjaan yang baru ketimbang meneruskan usaha keluarga. Keluarga Jepang tradisional dengan ciri keluarga besar berubah menjadi keluarga inti yang hanya terdiri dari orang tua dan anak. Keterbatasan dana dan waktu menyebabkan banyak pasangan muda yang memilih tinggal sendiri dibandingkan tinggal bersama-sama dengan orang tua mereka, gaya hidup tradisional dan modern sangat berbeda. Dengan sistem waktu kerja dalam perusahaan yang menyebabkan jam pulang kerja ayah sangat larut dan juga dengan berubahnya jumlah anggota keluarga dalam masyarakat Jepang menyebabkan hak pengasuhan anak berada di tangan para ibu. Waktu yang dihabiskan bersama antara ibu dan anak menjadi sangat besar dan berpeluang besar bagi para ibu untuk menganiaya anaknya.

---

"