Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime karena dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang luar biasa. Peredaran gelap narkoba di Indonesia khususnya di DKI Jakarta sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, hal ini disebabkan dampak yang ditimbulkan dari peredaran gelap tersebut berupa penyalahgunaan narkoba telah banyak memakan korban di masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah melakukan upayaupaya untuk menekan peredaran narkoba di daerah Jakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa banyak pelaku tindak pidana narkoba yang masuk kategori pengedar maupun pembuat narkoba adalah orang-orang yang tadinya merupakan pemakai narkoba. Mereka naik status nya menjadi seorang pengedar/bandar ataupun pembuat narkoba berawal dari pengalaman selama didalam tahanan. Ketika sipemakai narkoba ditangkap oleh penyidik, mereka ditempatkan satu sel dirumah tahanan dengan para tersangka pengedar maupun pembuat narkoba dimana penempatan secara bersama-sama dalam ruangan tahanan akan memberi peluang kepada tersangka pengedar/bandar untuk mempengaruhi dan mengajak tersangka pemakai tersebut untuk mau bekerjasama menjalankan bisnis peredaran narkoba tersebut kelak setelah keluar dari lembaga permasyarakatan. Melihat kenyataan diatas, maka penulis mencoba membuat tulisan ini dimana didalamnya berisi anjuran agar pemakai narkoba dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan agar kepada para tersangka pemakai tersebut dapat diberikan rehabilitasi medis atas ketergantungan narkoba. Anjuran untuk memberikan rehabilitasi kepada tersangka pemakai narkoba juga sesuai dengan amanat UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan SEMA No. 4 tahun 2010 dan terakhir ditegaskan dalam PP No. 25 tahun 2011.

---

Criminal drugs categorized as exceptional crimes or extra ordinary crime because it is done by using the modus operandi. Illicit drugs in Indonesia especially in Jakarta already at the stage that is very worrying, this is due to the impact arising from illicit drug abuse form has many take toll on society. Directorate of drug Polda Metro Jaya by has made efforts to suppress the circulation of drugs in the area of Jakarta. Criminal drugs categorized as exceptional crimes or extra ordinary crime because it is done by using the modus operandi. Illicit drugs in Indonesia especially in Jakarta already at the stage that is very worrying, this is due to the impact arising from illicit drug abuse form has many take toll on society. Directorate of drug polda metro jaya by has made efforts to suppress the circulation of drugs in the area of Jakarta.

In research conducted by the authors found that many of the perpetrators of the crime of drugs that enter the category of drug dealers and makers are the ones who used a drug user. They boarded his status of being a hustler or maker of drugs derived from the experience over in custody. When drug users arrested by investigators, they are placed in one cell at a prisoner with the suspected drug dealers and makers where the placement of a prisoner in a room together will give opportunities to suspect dealers to influence and engage users to suspect cooperates running a business that later after the circulation of drugs out of prison.

See the fact above, then the author tried to make this article contains recommendations that specify which user drugs categorized as victims of drug abuse and to keep to the suspect user may be given the medical rehabilitation of drug dependence. The suggestion to provide rehabilitation to drug users are also suspects in accordance with the mandate of UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba and SEMA No.4 tahun 2010 and last reaffirmed in PP No. 25 tahun 2011."

"Tesis ini membahas tentang penerapan dan implementasi kepemimpinan transformasional di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya periode 2017-2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menerapkan empat komponen dalam teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bass dan Riggio (2006:6-7). Komponen tersebut terdiri dari pengaruh ideal, motivasi inspirasional, pertimbangan individu, dan stimulasi intelektual. Namun keempat komponen tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif dengan adanya kendala-kendala dalam penerapannya di lingkungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.Hasil penelitian juga memberikan rekomendasi yang dilakukan pemimpin dalam menerapkan kepemimpinan transformasional di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, antara lain perlunya pemimpin menerapkan management by walking around, mengembangkan pelatihan kepemimpinan di lingkungan direktorat, dan perlunya mengembangkan pemahaman tentang keamanan informasi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

---

This thesis discusses the application and implementation of transformational leadership in the Directorate of Drug Research Metro Jaya Regional Police for the 2017-2018 period. This research is descriptive qualitative research. The results showed that the leaders in the Directorate of Drug Research Metro Jaya Regional Police had implemented four components in the theory of transformational leadership proposed by Bass and Riggio (2006:6-7). The component consists of ideal influences, inspirational motivation, individual consideration, and intellectual stimulation. However, the four components have not been fully implemented effectively due to constraints in their application in the Directorate of Drug Research Metro Jaya Regional Police.

The results of the study also provide recommendations made by leaders in implementing transformational leadership in the Directorate of Drug Research Metro Jaya Regional Police, the need for leaders to implement management by walking around, developing leadership training in the directorate's environment, and the need to develop an understanding of information security in the Directorate of Drug Research Metro Jaya Regional Police."

"Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa terus meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya menuntut Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan upaya terobosan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, yaitu dengan penyadapan telepon seluler milik para pelaku kasus narkoba dan upaya tersebut secara langsung berdampak terhadap peningkatan kinerja baik terhadap para penyidiknya maupun dalam jumlah kasus narkoba yang berhasil ditanganinya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan atau obervasi. Hasil penelitian menunjukan: 1) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Hukum Polda Metro Jaya sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan karena sindikat peredaran internasional maupun lokal lebih memilih kota Jakarta sebagai daerah peredarannya, hal tersebut dibuktikan dengan data selama kurun waktu tahun 2011 dan tahun 2012 total pelaku yang berhasil ditangkap mencapai 11.968 orang; 2) Pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode konvensional, metode pemanfaatan teknologi informasi dan metode kombinasi; 3) Dalam pengungkapan kasus narkoba, Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dihadapkan pada kendala-kendala baik yang berasal dari internal maupun eksternal; 4) Dampak pemanfaatan teknologi informasi dalam pengungkapan kasus narkoba oleh Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya: (a) Peningkatan kinerja personil para Penyidik; (b) Pengungkapan kasus narkoba dapat optimal; (c) Jaringan narkoba akan dapat terungkap sampai bandar level atas; (d) Peningkatan Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya. Implikasi dari kajian tesis ini adalah: (a) Perlu adanya penambahan sarana utama kendaraan operasional; (b) Perlunya penambahan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan IT; (c) Perlunya penambahan jumlah personil penyidik Polri (d) Perlunya penambahan anggaran operasional; (e) Perlunya peningkatan kemampuan para penyidik dalam berbagai kegiatan pelatihan khususnya dalam bidang IT dan analisa data; dan (f) Perlunya mempersingkat proses birokrasi dalam pengungkapan kasus narkoba.

---

This thesis discussed about the increasing of drugs distribution and misuse in legal area of Metro Jaya Resort Police demands Directorate of Drug Research (Dit Resnarkoba) Metro Jaya Resort Police to perform new innovation by utilizing IT, which is set up cellular phone owned by drugs suspects and the effort directly has an effect to the increasing of performance either toward the investigators or the number of case that succeeded to be handled. The research that is conducted is descriptive qualitative research. Data collection is conducted through library research, interview and observation. The research shows: 1) Illegal distribution and the misuse of drugs in the legal area of Metro Jaya Resort Police has reached high concern level because either international or local syndicate choose Jakarta as their operational city, it is proven by data on a period of 2011 to 2012 with total of suspects that were captured reached 11.968 people; 2) Drug case reveal conducted by the Directorate of Drug Research Metro Jaya Resort Police was conducted using three methods, conventional, information technology (IT) utilization and combination of both methods; 3) In revealing drug Directorate of Drug Research of Metro Jaya Resort Police is dealing with obstacles, either internal or external; 4) The impact of information technology utilization in exposing drug case by Directorate of Drug Research of Metro Jaya Resort Police: (a) The increasing of performance of the investigators; (b) Optimal result in exposing drug cases; (c) Drug network will be revealed to upper level; (d) The increasing of existed infrastructure at the Directorate of Drug Research of Metro Jaya Resort Police. Implication this thesis discussion contains: (a) The need to increase operational vehicles as major infrastructure; (b) The need of infrastructure in information and technology (IT); (c) The need to improve the number of Indonesian Police investigators personnel (d) The need to increase operational budget; (e) The need to improve the ability of investigators in various training activities particularly in the field of IT and data analysis; and (f) The need to shorten bureaucracy process in reveal drug case an kasus narkoba."

"Penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman utama diberbagai belahan dunia, termasuk saat pandemi Covid-19 mewabah. Penyalahgunaan narkoba tidak menunjukan penurunan ditengan pembatasan mobilitas manusia dan barang. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana strategi penanggulangan dan kendala yang dihadapai dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba selama pandemi Covid-19 diwilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun lokasi penelitian adalah pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Jakarta. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, analisa menggunakan triangulasi sebagai uji validitas data. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi penanggulangan dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui razia kegiatan rutin yang ditingkatkan, pembentukan kampung tangguh jaya bersih narkoba, operasi kewilayahan nila jaya dan operasi gabungan serta pembentukan satuan tugas. Kendala yang ditemukan untuk melakukan penegakan hukum terdiri dari kendala internal diantaranya personil yang terinfeksi virus Covid-19 dan terbatasnya pergerakan personil. Sedangkan kendala eksternal perubahan konsumsi narkoba,serta perubahan pola distribusi narkoba.

---

Drugs abuse is still a major threat in various parts of the world, including during the Covid-19 pandemic. Drugs abuse does not a decrease in the midst of restrictions on the mobility of people and goods. This study seeks to see how strategies and obstacles are faced in countermeasures drugs abuse during the Covid-19 pandemic in the jurisdiction of the Metro Jaya Regional Police. The research location is the Directorate of Narcotics Investigation of the Metro Jaya Regional Police in Jakarta. By using qualitative research with primary and secondary data sources, triangulation analysis as a test of data validity. The result of the study show that the countermeasures strategy is carried out in several ways including kegiatan rutin yang ditingkatkan raids, drug-free villages call with kampung tangguh jaya, nila jaya regional operations, and joint operations dan the formation task forces. Obstacles found in carrying out law enforcement consisted of internal obstacles including personnel infected with the Covid-19 virus and limited personnel movement. While the external constraints are changes in drug consumption, as well as changes in drug distribution patterns."

"Tesis ini tentang proses pembantaran tersangka pengguna narkoba di Poires Metro Jakarta Pusat. Pembantaran di sini adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka, karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan / rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.Indonesia bukan lagi Sebagai ternpat transit dalam perdagangan narkoba, tetapi sudah menjadi tempat pemasaran bahkan telah menjadi tempat produksi ilegal narkoba. Berdasarkan data jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terlaporkan terus rneningkat dari tahun ketahun. Sehingga, Pimpinan Polri telah menargetkan terhadap penanganan kasus narkoba yang dibebankan kepada setiap Polsek sebanyak 5 (lima) kasus dalam sebulan dan Satuan Narkoba Polres sebanyak 10 (sepuluh) kasus setiap bulannya, menjadi dasar untuk selalu konsisten dalam penanggulangan narkoba apalagi ada penekanan bahwa narkoba adalah kasus yang diprioritaskan penanganannya. Untuk memenuhi harapan masyarakat, maka Polda Metro Jaya mengeiuarkan kebijakan kembali berupa keputusan intern Polda Metro Jaya melalui Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Kapolda Metro Jaya No. 168 tahun 2002 tentang petunjuk menangani tersangka pengguna narkoba. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa pengguna narkoba yang sifatnya baru pemula dan berstatus pelajar atau mahasiwa Serta memenuni syarat yang telah ditentukan dapat dilakukan pembantaran dalam rangka rehabilitasi terhadap dirinya.Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba seperti faktor keluarga, faktor individu, faktor dunia kerja dan faktor X atau faktor Iainnya. Dari hasil penelitian yang saya Iakukan, terdapat suatu kepastian bahwa seseorang menggunakan narkoba disebabkan oleh adanya permasalahan dalam hidupnya. Ketika ada permasaiahan tersebutlah, pengaruh dari Iuar untuk menggunakan narkoba menjadi lebih mudah untuk mempengaruhinya.Dalam proses pengungkapan narkoba, dapat dipastikan bahwa kasus tersebut hasil dari penyelidikan kepolisian. Dari hasil penelitian saya menunjukkan bahwa poiisi dalam mengungkap kasus narkoba selalu menggunakan cepu (istilah Kepolisian untuk informan).Prosedur pembantaran telah diatur dalam Surat Telegram Kapolda Metro Jaya yang menyatakan bahwa sebelum dilaksanakan pembantaran, maka terlebih dahulu berkoordinasi dengan Tim penyalahgunaan narkoba sesuai "dengan Sprint Kapolda Metro Jaya. Dalam aturan atau prosedur pembantaran, dijelaskan bahwa pengamatan penyidik, dokter dan dari psikologi kepoiisian adaiah yang utama daIam menentukan seseorang merupakan pemakai pemula atau tidak. Tetapi dari hasil penelitian saya menunjukkan bahwa walaupun pengamatan-pengamatan tersebut, menunjukkan bahwa seseorang pengguna pemula, tanpa ada keputusan dari pimpinan yaitu Kapolres atau Tim, maka pembantaran tidak bisa dilaksanakan."

"Perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap maraknya pembajakan program (software) komputer. Tingkat pelanggaran hak cipta software komputer di Indonesia mencapai 88% (data BSA). Penanganan pelanggaran hak cipta program komputer di DKI Jakarta ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Pelanggaran hak cipta program komputer saat ini ditangani oleh Sat IV/Cyber Crime, sementara untuk pembajakan film dan lagu ditangani Satlllndag. Dalam job description Ditreskrimsus PMJ tidak disebutkan secara jelas, Satuan Operasional mana yang menangani pelanggaran hak cipta program komputer. Penanganan kasus-kasus pelanggaran hak cipta oleh Ditreskrimsus PMJ membutuhkan pengorganisasian yang efektif dengan penetapan kebijakan alokasi sumberdaya dan pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas serta tidak tumpangtindih (overlapping). Dalam deskripsi kerja yang diterbitkan oleh Dirreskrimsus PMJ, tidak menyebutkan secara eksplisit Satopsnal mana yang berwenang melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran hak cipta program komputer. Ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggungjawab penanganan kasus pelanggaran hak cipta tersebut menyebabkan tersebarnya tugas dan tanggungjawab antara Sat Iffndag dan Sat IVICyber Crime dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak cipta. Bagaimana pengorganisasian Ditreskrimsus PMJ dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak cipta di wilayah hukum Polda Metro Jaya ? Bagaimana penanganan pelanggaran hak cipta dan apa implikasinya bagi kinerja Ditreskrimsus PMJ ? Kelemahan atau kekurangan apa saja yang ada dalam pengorganisasian Ditreskrimsus PMJ dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta ? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan fungsi dan lembaga tersebut, maka diaturlah susunan organisasi dan tata kerja Polri untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang disesuaikan dengan dinarnika perkembangan masyarakat. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri, maka dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Polda. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep1541XJ2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Polda (Lampiran B : Polda Metro Jaya). Ditreskrimsus PMJ merupakan pemekaran dari Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim) dan berada di bawah Kapolda Metro Jaya (Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep1541X12002 tanggal 17 Oktober 2002). Ditreskrimsus Polda Metro Jaya diatur dalam Pasal 27 yang mengatur mengenai pengertian, tugas, fungsi, tanggung jawab dan susunan struktur organisasi Ditreskrimsus PMJ. Keputusan Kapolri di atas ditindak lanjuti oleh Kapolda Metro Jaya dengan membuat Surat Perintah Kapolda Metro Jaya No. Pol. : Sprin/36/I/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Perintah Pelaksanaan Tugas Jabatan Dirreskrimum, Dirreskrimsus dan Dimarkoba serta Surat Perintah Kapolda Metro Jaya No. Pol.: Sprin/03/I/2003, tanggal 28 Januari 2003 tentang Personal Pamen Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Berdasarkan surat perintah Kapolda, Dirreskrimsus membuat Deskripsi Kerja (Job Description) yang mengatur struktur organisasi serfs pembagian tugas dan tanggungjawab, termasuk di dalamnya pembagian tugas Satuan Operasional (Satopsnal) I hingga Satopsnal V. Ditreskrimsus PMJ melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan di bidang Indusui dan Perdagangan; bidang Fiskal, Moneter dan Devisa; bidang & unbar Daya Lingkungan; bidang Cyber Crime dan bidang Korupsi. Pengorganisasian Ditreskrimsus PMJ diatur dalam Job Description yang dikeluarkan oleh Dirreskrimsus PMJ tanpa pengukuhan dan validasi dari Kapolda Metro Jaya. Deskripsi kerja (Job Description) tidak mengatur secara tegas pembagian tugas dan tanggungjawab penanganan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ditangani oleh Sat IlIndag untuk film dan lagu, serta Sat IV/Cyber Crime untuk program komputer. Pembentukan Sat IV/Cyber Crime tidak didasarkan atas perencanaan yang matang serta tanpa dukungan UU, SDM, teknologi dan anggaran yang memadai. Akibatnya, Sat IV/Cyber Crime tidak dapat bekerja secara efektif dalam menangani kejahatan cyber dan computer. Karena tidak bisa bekerja secara efektif, Sat IV/Cyber Crime ikut menangani pelanggaran hak cipta. Pengorganisasian Ditreskrimsus PMJ dalam penanganan pelanggaran hak cipta tidak didasarkan alas perencanaan yang matang dengan kajian dan analisis mendalam terhadap persoalan dan kebutuhan organisasi. Pembagian tugas dan tanggungjawab serfs koordinasi antar Satopsnal dalam penanganan hak cipta tidak diatur secara jelas dan tegas. Pembagian tugas dan tanggungjawab bukan didasarkan atas spesialisasi tetapi atas dasar beban kerja. Kegiatan pengawasan dan evaluasi lebih kepada perkembangan kemajuan penanganan kasus. Penanganan pelanggaran hak cipta oleh Ditreskrimsus PMJ dilakukan oleh Sat Illndag untuk pembajakan film dan lagulmusik dan Sat IVICyber Crime untuk pembajakan program (software) komputer. Perluasan fungsi dan tanggungjawab Sat IV untuk menangani pelanggaran hak cipta program komputer mengakibatkan tugas dan tanggungjawab Sat IV dalam penanganan kejahatan teknologi informasi dan cyber menjadi tidak berjalan secara efektif. Banyak kasus-kasus kejahatan komputer dan cyber yang tidak tertangani polisi, seperti kejahatan perbankan dan pencucian uang (money laundry), perjudian dan pelacuran meialui internet, cyber terrorisme, cyber fraud (penipuan), cyber narcotic, dan lain-lain. Perlindungan hak cipta oleh Ditreskrimsus PMJ masih terbatas pada kegiatan operasi penjualan atau perdagangan software bajakan di mall-mall atau pertokoan dan belum mampu mengatasi pelanggaran hak cipta melalui cyber. Dalam penanganan pelanggaran hak cipta, Ditreskrimsus PMJ memiliki keterbatasan sumberdaya manusia, teknologi dan anggaran. Selain itu, perangkat hukum yang mengatur kejahatan cyber juga belum tersedia, sehingga Sat IV/Cyber Crime tidak mampu bekerja secara efektif."

"Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan berbahaya serta zat Adiktif Iainnya, dimana akibat penyalahgunaan narkoba akan membahayakan bagi sipengguna. Saat ini di Indonesia peredaran dan penyalahgunaan sudah mencapai tahap menghawatirkan, sebab kini Indonesia sudah menjadi negara produsen, yang dulunya masih sebagai negara transit.Kuatnya jaringan sindikat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan sulitnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.Sehubungan dengan tugas-tugas yang menyangkut kepolisian diantaranya memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan Negara. Maka terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan fungsi narkoba untuk tujuan tidak semestinya, polisi wajib menegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut. Dimana dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dipandang perlu melakukan Iangkah-langkah pengungkapan secara proposional dan professional.Tujuan pembuatan tesis ini untuk memberikan gambaran pentingnya faktor pengorganisasian dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang petugas agar mampu mengungkap jaringan narkoba.Dengan demikian tesis ini mengetengahkan taktik dan tekhnik pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jabar terhadap jaringan sindikat narkoba diwilayah Jawa Barat. Dalam pelaksanaan pengungkapan yang dilakukan, Direktorat Narkoba Polda Jabar menggunakan taktik dan tekhnik penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkoba, serta dengan adanya kemampuan anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengungkapan secara baik dan benar, maka Direktorat Narkoba Polda jabar berhasil membuktikan maupun membuka jaringan sindikat pengedar narkoba didalamnya, juga pada tesis ini dituangkan pentingnya faktor pengorganisasian dengan Iangkah-langkah manajemen didalamnya sehingga jalanya pengungkapan dapat terkodinir dan berhasil, selain itu juga berhasil membawa organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

---

'Narkoba' stands for narcotics, psychotropic and hazardous substances as well other addictive substances, in which narkoba abuse will jeopardize the users. Right now, the circulation and the abuse of narkoba has been in a worrying stage. Indonesia that once known as a transit country of narkoba, has now been popular as a producer of narkoba. It is difficult to fight the narkoba network due to its strength in dealing and abusing the drugs.In connection with duties related to the police, for instance, to fight for the crimes that disturb and cause a loss to the people and the country, the police are obliged to enforce the laws on such crimes. The police, as one of the existing law enforcement agencies, must enforce the laws through proportional and professional steps.The thesis aims at finding out the importance of the factor of organizing the capability belong to police officers so that they are able to uncover the narkoba network.Therefore, the thesis discusses the techniques and tactics of uncovering the narkoba networks conducted by The Directorate of Narkoba of West Java Regional Police. In conducting such uncovering in the area of West Java, the Directorate of Narkoba of West Java employs tactics and techniques of investigation on crimes related to narkoba as well as the capability of police officers involved in conducting the uncovering. The result of the research reveals that the Directorate of Narkoba of West Java Regional Police successfully uncovered the narkoba dealer network. The thesis also discusses the importance of management steps so that the course of the uncovering steps can be well coordinated and organized."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang menjelaskan tentang kegiatan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satdik Ditlantas Polda Metro Jaya. Permasalahan tesis ini adalah mengenai kegiatan di dalam melakukan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas.Adapun fokus dari pernasalahannya adalah perilaku petugas Unit Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kajian tesis ini perilaku petugas dilihat dan sudut pandang rangkaian tindakan birokrasi yang dilakukan, serta peran dari petugas kepolisian yang sesuai dengan posisinya dalam menjalankan kegiatan penyidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.Tesis ini bertujuan untuk menggambarkan, sejauh mana para anggota dari Unit Laka Lantas Satdik Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan tugasnya. Kegiatan apa saja yang dilakukan, dan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan etika yang telah ditentukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta mengapa penyimpangan perilaku bisa terjadi di dalam melaksanakan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana teknik pengumpulan data didapat dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dengan pedoman serta melakukan pengamatan terlibat.Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa dalam setiap bentuk pekerjaan ada kemungkinan terbuka kesernpatan untuk dilakukannya penyimpangan, demikian juga halnya dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pekerjaan polisi memberikan sejumlah besar kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan tindakan penyimpangan dan penyelewengan dalam melaksanakan tugas.Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anggota Unit Laka Lantas Sat Idik Ditlantas Polda Metro Jaya, tidak terlepas dari kebijaksanaan pimpinan kesatuan tersebut. Karena sistem kontrol dan kendali pimpinan terhadap anggota dalam melaksanakan tugas dapat dikatakan lemah. Akibatnya, terjadilah perilaku menyimpang dalam melaksanakan tugas. Selain itu juga tidak ada standarisasi dan batasan yang jelas dalam melaksanakan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas, sehingga tindakan diskresi dijadikan sebagai sarana guna melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas kepolisian.Dengan demikian dapat dikatakan, apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, bukan seratus persen disebabkan kemauan atau kehendaknya sendiri, tetapi bisa karena keadaan yang membuatnya harus melakukan tindakan tersebut.Daftar Kepustakaan : 31 buku + 4 dokumen."

"Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Otoritas tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang sangat luas. Masalahnya adalah pengunaan diskresi tersebut potensial disalahgunakan.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui corak diskresi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya di Polda Metro Jaya. Dengan metode etnografi, peneliti ini ingin memotret gambaran yang sesungguhnya dari praktek penyidikan dan diskresi macam apa yang dikembangkan para penyidik narkoba. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi institusi kepolisian untuk menentukan kebijakan yang diperlukan, utamanya dalam mengendalikan diskresi, sehingga hukum dapat ditegakkan secara etis.Temuan penelitian ini mematahkan anggapan sebagian anggota polisi yang menyatakan tidak ada diskresi dalam penyidikan narkotika. Hasil penelitian ini justru menampakkan corak diskresi yang beragam. Diskresi dilakukan atas dasar pertimbangan kualitas kasus, prioritas kegiatan karena keterbatasan sumber daya, perbedaan dalam memandang pemakai narkoba apakah sebagai korban ataukah sebagai pelaku kejahatan, dan keselamatan anggota. Faktor sosial ekonomi dan lama tugas juga mempengaruhi keputusan petugas menggunakan diskresi.Dalam penyidikan kasus narkoba, terdapat 21 corak diskresi yang mendasarkan pada asas kewajiban hukum; ada juga yang koruptif. Peneliti juga menemukan sejumlah penyalahgunaan wewenang non-diskresi dalam bentuk tindak kekerasan sebagai efek negatif dari sistem kepolisian yang bercorak militeristik.Keinginan institusi agar polisi bertindak etis tidak dibarengi dengan langkah serius memberantas korupsi, karena pimpinan dan anggota polisi memberikan toleransi tindakan koruptif tersebut dengan dalih tidak ada dana operasional.Dalam konteks penegakan hukum, Polri harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi agar korupsi tidak tumbuh subur, antara lain dengan mengembangkan budaya polisi yang etis. Langkah lain adalah merumuskan pedoman pelaksanaan diskresi agar terhindar dari kesalahan dalam memutuskan tindakan diskresif dan pelatihan menggunakan kewenangan diskresi.Kepustakaan : 43 buku (1974-2000), 6 Undang-undang, 5 Peraturan Kepolisian 6 artikel, 13 berita."