Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study aimed to analyze the implementation of mudaraba financing contract and its calculation methods for the profit and loss sharing within approach DSNMUI?s fatwa and sharia principles in BMT Al-Khairat Pekalongan. The results of this study aims to find answers to some questions in the problems and hoped to get the problem solving. Besides, the results of this study is expected to serve as the basis to fix any existing weaknesses in BMT "Al-Khairat" in the implementation of mudaraba financing contract. This study focuses on issues that became the center of public attention and customer BMT Al-Khairat namely the existence of the collateral policy related to fixed cost in the financing, the method of calculation for the profit and loss sharing, and capital policies. This study uses the approach of empirical juridical. The results of this study is that the collateral policy related to fixed cost in the financing of mudharabah contract is in accordance with DSN-MUI's fatwa, however this policy is not in accordance with the part of sharia principles. While the problems of the calculation method for the profit and loss sharing known that it?s not in accordance with DSN-MUI?s fatwa and sharia principles. And the problem of capital issues what is known that its policy is not flexible and are sticky, so in a certain condition, some mudharibs found some things that hurt the business. Good understanding of the concept of mudharabah caontract, implementation good monitoring and reporting systems, and innovating product of financing contract is part of the problem solving to be done by BMT Al-Khairat."

"Laporan Magang ini membahas kesesuaian syariah dan akuntansi produk pembiayaan berbasis akad ijarah menurut PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI di Bank Syariah X. Penulis membandingkan kebijakan pelaksanaan akad ijarah dalam produk-produk pembiayaan berbasis ijarah di Bank tersebut dengan Fatwa DSN MUI terkait dan Shari'a Standard No. 9 AAOIFI. Lalu penulis membandingkan kebijakan akuntansi produk-produk tersebut dengan PSAK 107: Akuntansi Ijarah dan Financial Accounting Standard No. 8 AAOIFI. Hasil penelitian ini adalah masih ditemukan ketidaksesuaian syariah dalam pelaksanaan pembiayaan dan masih ada keanehan dalam perlakuan akuntansi pembiayaan tersebut.

---

This Internship report discusses the shari'a and accounting compliance of ijarah­-based financing products to DSN MUI's Fatwas and PSAK 107 in X Shari'a Bank. Author compares the implementation policy of ijarah products to related DSN MUI's Fatwas and AAOIFI's Shari'a Standard No. 9. Author also compares the products' accounting policy to PSAK 107: Akuntansi Ijarah and AAOIFI's Financial Accounting Standard No. 8. The result of the analysis indicates that there are deficiencies both in the implementation and accounting policies compared to those standards."

"Penelitian ini mengenai analisis prosedur pembiayaan mudharabah berdasarkan Fatwa MUI dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105 kasus pada Bank Syariah XYZ (BSX). Peneliti menemukan bahwa prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Syariah XYZ sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa MUI. Namun terdapat perbedaan pada ketentuan mengenai tujuan penggunaan dana mudharabah dimana dalam ketentuan Bank Syariah XYZ penggunaan dana akad digunakan untuk kepentingan multiguna, sedangkan menurut Fatwa DSN MUI tujuan penggunaan akad ini diperuntukan hanya untuk usaha produktif. Selain itu ketentuan ganti rugi modal akad jika diluar kelalaian mudharib, BSX tidak akan menanggung kerugian mudharib. Perlakuan akuntansi akad mudharabah di Bank Syariah XYZ sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Dimana dari poin-poin ketentuan akuntansi pemilik dana dalam PSAK 105, perlakuan pencatatan akuntansi mudharabah BSX telah memenuhi ketentuan yang ada. Terdapat perbedaan dengan ketentuan, namun hal ini tidak terlalu signifikan.

---

This research is about mudharabah financing procedure analysis based on provision of Fatwa MUI and accounting treatment in PSAK 105. Researcher found that the majority of mudharabah financing procedure in Bank Syariah XYZ (BSX) has met its sharia provision based on Fatwa MUI. But there is a little difference in some provision about the purpose of the use of fund. Based on Bank Syariah XYZ this fund addressed for multipurpose use, whereas according to Fatwa MUI the financing funds utility is just for productive purpose. Moreover the provision of compensation besides of mudharib error will not borne by BSX as shahibul maal. Accounting treatment mudharabah contract in BSX has met the accounting provision according to PSAK 105. There is some different which is not significant and may not harm the financial report at all."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan akad murabahah channeling dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pada transaksi PPR murabahah channeling terhadap PSAK 102 revisi 2013. Objek penelitian adalah BMT Bintaro yang bekerja sama dengan Bank Syariah XYZ. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dan memusatkan pada satu objek tertentu dan memperlakukannya sebagai kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti secara langsung dengan praktisi BMT Bintaro dan Bank Syariah XYZ. Peneliti mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan PPR dengan akad murabahah channeling sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Perlakuan akuntansi pada Bank Syariah XYZ secara umum sudah sesuai dengan PSAK 102 Revisi 2013 kecuali pada pengakuan harga jual, penentuan keuntungan, bagian uang muka dari piutang.

---

This research aims to acknowledge the appropriateness of home ownership financing (PPR) with murabahah channeling mode under the DSN-MUI decree about murabahah. Besides, this research is also aimed at understanding the impelementation of accounting treatment in PPR with murabahah channeling mode under the Financial Accounting Standard (PSAK) Number 102 Revised 2013. The object of this research is BMT Bintaro which cooperated with Sharia Bank XYZ. This research is analysed in descriptive manner and focused on one particular object treated as a basis of case. The method of collection is conducted directly from BMT and Sharia Bank XYZ practitioner. The author collects, and interprets the data to answer the hypothesis developed by this research. The result shows that the conduct of PPR with murabahah channeling mode complies to Fatwa DSN-MUI. Accounting treatment in Sharia Bank XYZ already complies to PSAK 102 Revised 2013 except on selling price recognition, determined factor of margin, part of advance in account receivable."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada Bank DKI Syariah, salah satu Unit Usaha Syariah yang menyalurkan pembiayaan melalui akad IMBT di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSNMUI, Peraturan Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMBT belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan beberapa prinsip syariah. Perlakuan akuntansi pemilik yang diterapkan Bank XYZ hampir memenuhi standar PSAK 107 dan PAPSI 2013, namun terdapat ketidaksesuaian terkait pengakuan biaya pemeliharaan dan pengakuan beban penyusutan.

---

This study is aimed to explain application of IMBT transaction for Home Ownership Financing (PPR) at Bank XYZ, one of Shariah Bussiness Unit that use IMBT contract in Indonesia. This study was conducted through applying Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, and literature study as a benchmark. The result of this study indicates that the application of IMBT financing had not been fully held in accordance to Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, and some islamic principle. The accounting treatment for lessor mostly had been held according to PSAK and PAPSI but there was a discrepency at maintenance expense recognition and depreciation expense recognition."

"ABSTRAKPenelitian ini melihat Pengaruh Inflasi terhadap NPF jenis Akad pembiayaan di bank syariah X. Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dari periode Maret 2004 sampai dengan Februari 2007, meliputi data Inflasi, Migrasi NPF per akad di Bank X dan data lain yang bersumber dari Bank Indonesia serta Badan Pusat Statistik.Metode penelitian yang digunakan adalah regresi dengan variabel bebas dummy karena metode ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabelvariabelbebas yang diteliti terhadap variabel terikat serta dapat memberikan informasi perbedaan nilai variabel terikat dari berbagai kelompok pembiayaan dansektor ekonomi.Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pengaruh inflasi terhadap pembiayaan Bank Syariah X. Pengaruh yang terjadi secarastatistik signifikan maupun tidak signifikan terhadap NPF masing-masing Akad pembiayaan. Perbedaan yang paling signifikan dari seluruh akad pembiayaan adalah pada akad Qardh yang memiliki pengaruh inflasi tertinggi, ini berimplikasi pada kehati-hatian bagi pihak Bank syariah dalam mengelola Akad tersebut padamasa datang.Disamping membandingkan NPF setiap akad pembiayaan, diteliti pula interaksi antara inflasi dengan setiap akad untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap migrasi NPF setiap akad.

---

ABSTRACTThis study examined the influence of inflation on the NPF of Akad types of financing in Islamic bank X. The data used in this study were collected from the period March 2004 to February 2007, Including Data Migration of nonperforming financing problems in Bank X and other data are sourced from Bank Indonesia and the Central Bureau of Statistics.The research method used is regression with independent dummy variable because this method can be used to see the influence of independent variables on the dependent variable under study and may provide information difference variable value of the various financing groups and economic sectors.In this research can be seen that there are differences in the effects of inflation on the financing of Islamic Banking X. Influence happens to be statisticallysignificant or not significant to the NPF of each financing's Akad. The most significant difference of entire contract financing is in Akad Qardh which have the highest inflation effect, this implies a caution on Islamic banks in managing this Akad in the future.In addition to comparing the respective NPF Akad financing, also investigated the interaction between inflation with each contract to determine the effect of inflation on their respective migration Akad NPF."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan asuransi syariah yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai objek yang diteliti telah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan apakah pencatatan, pengukuran hingga penyajiannya telah sesuai dengan PSAK 108. Adapun fatwa DSN MUI terkait yang digunakan standar dalam penelitian ini adalah DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, dan No.51/DSN-MUI/III/2006. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu dengan memaparkan hasil penelitian, menganalisa, mengklasifikasi, serta melakukan penilaian kesesuaian dengan fatwa DSN MUI terkait di atas dan PSAK 108. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti melalui proses wawancara dan observasi, serta data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari literature-literatur, buku, website, dan sumber lainnya yang terkait. Hasil dari penelitian diketahui bahwa praktik asuransi syariah yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pusat, Jakarta telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, No.51/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108.

---

This research aims to determine whether the implementation of Islamic insurance carried by PT Asuransi Takaful Keluarga as the object under research are in accordance with the regulation of DSN MUI and whether the recording, measuring up to the presentation in accordance with SFAS 108. The related regulations of DSN MUI standard used in this are DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, and No.51/DSN-MUI/III/2006. The research methodology used is descriptive, ie by describing the results of the study, analyze, classify, and assess the suitability of the DSN MUI regulation above and SFAS 108. The type of data used is primary data collected directly from the object under research through interviews and observations, and the secondary data which is information obtained from the literatures, books, websites, and other relevant sources. Results note that the Islamic insurance practices carried by PT Asuransi Takaful Keluarga Headquarters, Jakarta has been in accordance with the regulation of DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, No. .51/DSN-MUI/III/2006, and PSAK 108."

"Dalam konsep pembiayaan di perbankan syariah, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dimana sebelumnya nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank lain, utamanya yang berasal dari bank konvensional. Pembiayaan inilah yang disebut pembiayaan take over. Pembiayaan dengan mekanisme take over ini dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat, terlebih setelah berkembangnya perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan kelebihan tersendiri kepada masyarakat terutama dalam sisi idealisme kesyariahan, sehingga penawaran pembiayaan take over oleh perbankan syariah ditawarkan kepada nasabah-nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit di bank-bank konvensional. Hal ini dilakukan dalam rangka memperbesar market share perbankan syariah sesuai target yang diterapkan Bank Indonesia.Penelitian ini akan menunjukkan proses pembiayaan take over oleh perbankan syariah serta menganalisa akad-akad yang digunakan pada pembiayaan take over. Akad pembiayaan take over yang diteliti yaitu akad pembiayaan take over di Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan Bank DKI Unit Usaha Syariah maka akad pembiayaan di Bank DKI Unit Usaha Syariahlah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No : 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang. Akad pembiayaan take over yang digunakan Bank DKI Syariah adalah akad qardh, bai? dan IMBT, akad-akad ini sudah sesuai dengan alternatif akad ke-4 (empat) pada fatwa tersebut.

---

In a concept of financing in islamic banking, bank can give the customer financing or credit that still have credit facilities in conventional banking. This credit or financing called take over financing. This mecanism viewed as competition between banking to attract the customers, otherwise the development of islamic banking. Islamic banking offered itself to the customers moreover in idealism of islamic principle, so that the take over financing has offered to the customers who still have credit facilities in conventional banking. The objective of this is to develop market share of islamic banking itself as the objective of Bank of Indonesia for islamic banking. So this research will show the mecanism of take over financing and analyze the contract which used in take over financing in islamic banking.The research will analyze take over financing contracts from Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, and Bank DKI Unit Usaha Syariah. The result of the research is the contract which used by Bank DKI Unit Usaha Syariah is more suitable with the DSN-MUI?s regulation No : 31/DSN-MUI/IV/2002 about take over. Bank DKI Unit Usaha Syariah use qardh, bai, and IMBT, this contracts is suitable with the fourth alternative in DSN-MUI's regulations."

"Tesis ini membahas penggunaan akad istishna? dalam penerbitan sukuk ditinjau dari aspek yuridis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami skema penerbitan sukuk global menggunakan akad istishna dan kemungkinan penerapannya di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Akad istishna? digunakan dalam penerbitan sukuk global sebagai transaksi pertama yang kemudian dilanjutkan dengan ijarah (lease to own) atau istishna? kembali. Skema transaksi tersebut dapat diterapkan di Indonesia dengan menggunakan akad ijarah muntahiyah bi tamlik disertai dengan wa?d perpindahan kepemilikan objek sukuk. Hasil penelitian menyarankan untuk dilakukan sosialiasi akad istishna? di pasar modal, pengesahan undang-undang pasar modal syariah, dan kajian dari aspek akuntansi syariah terhadap skema tersebut.

---

The focus of this study is the usage of istishna? in sukuk issuance from judicial review. The purpose of this study is to understand the transaction scheme of global istishna? sukuk issuance and the possibility of the scheme to be implemented in Indonesia based on local regulation. This research is qualitative normative with statue approach. Istishna? is used as the first transaction in global sukuk issuance continued to the next transaction, ijarah (lease to own) or paralel istishna?. This scheme could be implemented in Indonesia with ijarah muntahiya bi tamlik and promise (wa?d) to transfer ownership of the object. The result of this research suggest to held a socialization of istishna?, legalization of Sharia Capital Market, and a study of sharia accounting relating this scheme."

"ABSTRAKKarya akhir ini membahas mengenai perencanaan bisnis (business plan) perusahaan pembiayaan (multifinance) yang berlandaskan prinsip syariah dalam penerapan bisnisnya, khususnya mengenai perencanaan keuangan. Untuk menilai kelayakan dari bisnis ini disusun proyeksi pendapatan, biaya beban, arus kas dan neraca untuk lima tahun kedepan. Pengujian kelayakan bisnis ini juga didukung dengan metode Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI), Discounted Payback Period (DPP) dan Sensitivity Analysis.

---

AbstractThe thesis describes the business plan of multifinance company that implements syariah principles in its business transactions, specifically about the financialplanning. Projections of revenues, cost expense, cash flow and balance sheet for the five years ahead are made to analyze the feasibility of the business. The feasibility analysis will also be supported by the calculation using Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI), DiscountedPayback Period (DPP) and Sensitivity Analysis."