Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perbedaan penggunaan beberapa istilah dalam undang-undang Arab Saudi dan Maroko. Penulis menganalisis perbedaan beberapa istilah dalam undang-undang berdasarkan makna tekstual, morfologi dan semantik kata, analisis semantik sinonim, dan makna kontekstualnya. Penulis mengambil tujuh istilah berbeda dari undang-undang Arab Saudi dan Maroko yang akan dianalisis dengan metode seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan istilah-istilah berbeda yang digunakan dalam undang-undang Arab Saudi dan Maroko baik secara makna tekstual ataupun kontekstualnya. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahuinya apa saja istilah-istilah yang berbeda dan apa sebab yang menjadikan perbedaan penggunaan istilah dalam undang-undang masing-masing negara. Dapat disimpulkan sebagian besar kata memiliki perbedaan sinonim dengan jenis sinonim kata yang satu lebih umum dibandingkan kata yang lainnya dan makna kontekstual antara kedua kata sering kali sangat berbeda walaupun kedua kata tersebut bersinonim.

---

ABSTRACTThis paper discusses the differences in the use of some terms in the legislation text of Saudi Arabia and Morocco. The author analyzes the differences several terms in the legislation text based on the textual meaning, morphological and syntactic words, synonyms semantic analysis, and contextual meaning. Author take seven different terms from legislation text of Saudi Arabia and Morocco that will be analyzed by the method as mentioned. The purpose of this study is to describe the different terms in the legislation text of Saudi Arabia and Morocco, both textual and contextual meaning. The results of this study are able to know what the different terms and what makes a difference because the use of the term in the legislation text of each country. It can be concluded that most words have different types of synonymous words with one word more common than others and the contextual meaning between the two words are often very different even though the two words are synonymous."

"ABSTRAKJurnal ini membahas tentang perbedaan Konstitusi Arab Saudi dan Maroko meliputi bentuk batang dan tubuh konstitusi secara umum, penggunaan istilah yang digunakan, jumlah bab dan pasal dalam konstitusi, serta hierarki tata urutan perundangan-undangan dalam sistem pemerintahan negara. Jurnal ini berjudul ldquo;Diferensiasi Konstitusi Arab Saudi dan Maroko rdquo;. Penulis menggunakan metode studi pustaka yang bersumber dari buku dan media online, penelitian jurnal ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam pengolahan data dan pemaparan. Teori yang penulis gunakan dalam jurnal ini adalah teori hierarki tata urutan perundang-undangan milik Hans Kelsen yang akan dikaitkan dengan Konstitusi Arab Saudi dan Maroko. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konstitusi Arab Saudi dan Maroko memiliki banyak perbedaan disebabkan perbedaan sistem monarki yang dianut oleh masing-masing negara, serta perbedaan posisi konstitusi dalam sistem pemerintahan, di mana Konstitusi Arab Saudi menempati posisi ketiga, sedangkan Konstitusi Arab Saudi menempati posisi pertama dalam hierarki tata urutan perundangan-undangan.

---

ABSTRACTThis paper discusses about differentiation of the constitution of Saudi Arabia and Morocco includes the rod shape and the body of the constitution in general, the used term, the number of chapters and clauses, and the sort order of hierarchy of laws in the state government system. This paper entitled, ldquo Differentiation of The Constitution of Saudi Arabia and Morocco rdquo . The author uses the method of literature sourced from books and online media, this paper also using descriptive analysis method in data processing and exposure. The theory that used in this paper is Hans Kelsen rsquo s hierarchy of the sort order of law theory that will be associated with the Constitution of Saudi Arabia and Morocco. The results of this study indicate that the Constitution of Saudi Arabia and Morocco have many differences due to the differences of monarchy system which adopted by each country, and differences in the position of the constitution on the government system, in which Constitution of Saudi Arabia occupies the third position, while the Constitution of Morocco occupies the first position of each country."

"Sejak abad ke 19 Hukum Barat sudah masuk ke dunia Islam sehingga ada tiga jenis negara dalam memposisikan Hukum Islam, ada yang menggunakan hukum Islam sebagai sistem hukum secara formal, ada yang mengantikan hukum Islam secara penuh dengan hukum sekuler, dan ada yang menggunakan hukum sekuler namun masih menggunakan hukum Islam secara berdampingan dengan Hukum Islam. Arab Saudi termasuk dalam negara kategori pertama, sedangkan Indonesia termasuk dalam kategori ketiga.Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan kelembagaan perbankan di Indonesia dan Arab Saudi beserta implementasinya dengan kerangka hukum komparatif. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dan wawancara, dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat di Indonesia dan Arab Saudi terkait dengan hukum perbankan, bahan hukum primer dan sekunder tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk diperbandingan dalam kerangka hukum komparatif. Hasil penelitian ini adalah Indonesia dan Arab Saudi memiliki kesamaan, yaitu dual banking system, sistem syariah dan konvensional berjalan beriringan, dan ada Unit Usaha Syariah, yakni bagian bank konvensional yang menjalankan usaha syariah. Indonesia memiliki Bank Indonesia dan OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas perbankan. Arab Saudi hanya memiliki SAMA untuk mengawasi seluruh perbankan. Bank di Indonesia harus memahami perbedaan ini apabila ingin bekerjasama dengan bank dari Arab Saudi.

---

Since the 19th century Western Law has entered the Islamic world so that there are three types of states in positioning Islamic Law, some use Islamic law as a formal legal system, some replace Islamic law fully with secular law, and some use secular law but still use Islamic law side by side with Islamic Law. Saudi Arabia is included in the first category of countries while Indonesia is included in the third category. The author here will discuss the comparison of banking institutional arrangements in Indonesia and Saudi Arabia along with their implementation with a comparative legal framework. The method used is a literature study and interview, by examining primary and secondary legal materials found in Indonesia and Saudi Arabia related to banking law, the primary and secondary legal materials are then described and analyzed for comparison within a comparative legal framework. The results of this study are similarities and institutional differences in banking systems in Indonesia and Saudi Arabia, namely the dual banking system, namely Islamic banks and conventional banks go hand in hand, and there is a Sharia Business Unit which is part of conventional banks that run sharia businesses. Indonesia has Bank Indonesia and OJK to regulate and supervise all banking, Saudi Arabia only has SAMA to supervise all banks, sharia banks depend on each scholar in each Islamic bank. Banks in Indonesia must understand what this difference is if they want to cooperate with banks from Saudi Arabia."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Raja Faisal di Arab Saudi. Metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah yang memiliki tahapan pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data, dan penulisan sejarah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan yang dijalankan Raja Faisal meliputi bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial masyarakat dan budaya, dan bidang pendidikan. Pada 25 Maret 1975, Raja Faisal tertembak dan mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Raja Faisal dibunuh diduga karena faktor balas dendam, faktor asing, dan faktor frustasi dan gangguan mental seorang Faisal bin Musaid. This research describes the policies that made by King Faisal in Saudi Arabia. The method used is the method of writing history that has stages of data collection, data assessment, data interpretation, and summarizing the data. This research reveals that the policy is executed King Faisal covers politics and government, economics, social and cultural, and education. On March 25, 1975, King Faisal was shot and resulted in his death. This research revealed that King Faisal was killed allegedly because of revenge, foreign factor, and the factor a frustrating and mental disorders Faisal bin Musaid."

"Penelitian ini menganalisis lanskap linguistik berbahasa Arab dan Indonesia di ruang publik Makkah, Arab Saudi. Penelitian ini mengkaji penggunaan istilah bahasa Arab dan Indonesia menurut kaidah bahasa Arab dan EYD (Ejaan bahasa Indonesia yang Disempurnakan) serta eksistensinya pada tanda publik di Makkah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori Lanskap Linguistik (LL) oleh Landry dan Bourhis (1997), Spolsky dan Cooper (1991), serta Ben-Rafael dkk., (2006). Analisis dilakukan melalui beberapa tahap: (1) mengklasifikasikan tanda publik berdasarkan 8 fungsi dan penggunaan; (2) menilai kesesuaian penggunaan bahasa Arab dan Indonesia berdasarkan kaidah gramatika dan penerjemahan atau padanan; (3) menganalisis fungsi informasional dan simbolis; dan (4) mengidentifikasi pengkodean bahasa. Hasil penelitian ini membuktikan eksistensi LL berbahasa Arab dan Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Dari 8 kategori fungsi dan penggunaan, hanya 3 yang ditemukan pada penelitian ini, yaitu tanda iklan, tanda informasi, dan nama toko/gedung. Ditemukan kesalahan dalam penggunaan bahasa Arab, padanan/penerjemahan dan penggunaan EYD yang tidak sesuai. Visibilitasnya hanya ditemukan di ranah komersial dan keagamaan, terutama selama musim haji. Bahasa Indonesia dikategorikan sebagai bahasa subordinat dengan vitalitas lemah karena Arab Saudi memprioritaskan bahasa Arab sebagai bahasa dominan dengan status tertinggi, meskipun penutur bahasa Indonesia merupakan jemaah haji terbesar pada 2024.

---

This study analyzes the linguistic landscape (LL) of Arabic and Indonesian in Mecca, Saudi Arabia. It examines the use of Arabic and Indonesian terms based on Arabic grammatical rules and the EYD (Indonesian Spelling System), as well as their existence on public signs in Mecca. Using a qualitative method based on LL theories by Landry and Bourhis (1997), Spolsky and Cooper (1991), and Ben-Rafael et al. (2006), the study follows several stages: (1) classifying public signs into 8 categories; (2) assessing the accuracy of Arabic and Indonesian usage; (3) analyzing informational and symbolic functions; and (4) identifying language coding. The findings show the existence of Arabic and Indonesian LL in Mecca, but only 3 categories were found: advertising signs, informational signs, and shop/building names. The results prove the existence of LL of Arabic and Indonesian in Mecca. Out of the 8 categories, only 3 were found, with errors in Arabic usage and inaccurate translations and EYD application. Visibility was limited to commercial and religious domains, especially during the Hajj season. Indonesian is categorized as a subordinate language with weak vitality due to Saudi Arabia prioritizing Arabic, despite Indonesian being spoken by the largest group of Hajj pilgrims in 2024."

"Diriyah (Dir’iyah, Addiriyah, الد رعية ) merupakan kota penting yang memiliki nilai bersejarah karena sebagai tempat lahirnya Kerajaan Arab Saudi. UNESCO telah menetapkan Distrik At-Turaif yang berlokasi di Diriyah sebagai situs warisan dunia. Sebagai upaya pelestarian terhadap warisan dunia, kota Diriyah dilakukan pembangunan kembali atas tindak lanjut dari penerbitan Visi 2030 Arab Saudi oleh Mohammed bin Salman (MBS). Secara spesifik revitalisasi dan restrukturisasi Diriyah dibawah naungan pilar A Thriving Economy, dibantu oleh Program Dana Investasi Publik dan dikelola oleh Diriyah Gate Development Authority. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan kota Diriyah dalam tiga periode sebelum adanya Visi Saudi 2030 dan bagaimana peran revitalisasi Diriyah dalam rangka mencapai Visi Saudi 2030 ( رؤية السعودية 2030, Saudi Vision 2030) di sektor pariwisata dan budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan sumber data yang digunakan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta pengamatan langsung pada Mei 2024. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Cultural Tourism yang dikemukakan United Nations World Tourism Organization dan teori Revitalisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Arab Saudi telah berhasil merevitalisasi kota Diriyah dan memberikan kontribusi di sektor pariwisata dan budaya terhadap pendapatan Kerajaan di sektor nonmigas.

---

Diriyah (Dir'iyah, Addiriyah, الد رعية ) is an important city that has historical value because it is the birthplace of the Kingdom of Saudi Arabia. UNESCO has designated the At-Turaif District located in Diriyah as a world heritage site. As an effort to preserve world heritage, the city of Diriyah is being redeveloped as a follow-up to the publication of Saudi Arabia's Vision 2030 by Mohammed bin Salman (MBS). Specifically, the revitalization and restructuring of Diriyah is under the auspices of pillar A Thriving Economy, assisted by the Public Investment Fund Program and managed by the Diriyah Gate Development Authority. This research aims to analyze how the city of Diriyah developed in the three periods before the Saudi Vision 2030 and the role of the revitalization of Diriyah in achieving the Saudi Vision 2030 ( ةيدوعسلا ةيؤر 2030) in the tourism and culture sectors. This research uses qualitative research methods with descriptive analysis.. The data collection technique is in the form of a literature study and the data sources used are books, scientific journals, articles, and direct observation in May 2024. The theory used in this research is the Cultural Tourism theory put forward by the United Nations World Tourism Organization and the Revitalization theory. Research findings show that Saudi Arabia has succeeded in revitalizing the city of Diriyah and contributed in the tourism and cultural sectors to the Kingdom's income in the non-oil and gas sector."

"ABSTRAK

Arab Saudi bersama Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir secara tiba-tiba memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Tuduhan akan keaktifan Qatar dalam mendukung terorisme berujung pada keputusan ini. Kedekatan Qatar dengan Iran dan Turki juga menjadi salah satu faktor penyebab pemutusan diplomatik ini. Arab Saudi dan sekutu juga melakukan blokade darat, laut, dan udara lalu mengajukan 13 syarat kepada Qatar agar terbebas dari blokade. Qatar dengan tegas menolak untuk patuh terhadap tuntutan Arab Saudi. Umumnya negara kecil akan patuh terhadap negara besar terutama di kawasan. Akan tetapi Qatar sebagai negara kecil di wilayah Timur Tengah berani untuk menolak dan tunduk pada Arab Saudi. Tulisan ini membahas tentang faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah menghadirkan suatu elaborasi kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Peningkatan kemampuan militer dan ekonomi Qatar tampaknya menjadi faktor kegagalan tersebut. Pola aliansi yang dibangun dengan Iran dan Turki juga menguatkan Qatar dalam menghadapi tuntutan Arab Saudi ini. Adapun untuk mendukung analisis penulis, tulisan ini menggunakan konsep coercive diplomacy dari Alexander L. George melalui pendekatan kualitatif. Dalam konsep tersebut terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesuksesan diplomasi koersif, yaitu legitimasi tuntutan, tuntutan di masa depan, kredibilitas ancaman, kredibilitas tenggat waktu, dan motivasi pelaku. Konsep yang dikemukakan oleh George tersebut dinilai penulis sangat cocok untuk menjabarkan faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Penulis menemukan bahwa Arab Saudi gagal memenuhi kriteria kesuksesan diplomasi koersif berdasarkan konsep George tersebut, sehingga membuat blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar menjadi sia-sia.

---

ABSTRACT

 

---

Saudi Arabia along with Bahrain, the United Arab Emirates and Egypt cut off their diplomatic relations with Qatar. Allegations of the activeness of Qatar in supporting terrorism motivated in this decision to be taken. The close relation between Qatar with Iran and Turkey is one of the factors causing the diplomatic termination. Saudi Arabia and allies also made a blockade of land, sea and air and then submitted 13 conditions to Qatar to follow. Qatar firmly refused to comply with Saudi demands. Generally small countries will obey large countries, especially in the region. However, Qatar as a small country in the Middle East region dares to reject and comply to Saudi Arabia. This paper will discuss the factors of failure of coercive diplomacy carried out by Saudi Arabia and allies against Qatar. The purpose of writing this research is to present an elaboration of studies regarding the factors that influence the failure of Saudi Arabia's coercive diplomacy towards Qatar. Qatar`s military and economic capacity were the factors that made coercive diplomacy failed. The alliances with Iran and Turkey also strengthened Qatar in facing the demands of Saudi Arabia. This paper will examine the concept of coercive diplomacy by Alexander L. George with a qualitative approach. There are five factors that influence the success of coercive diplomacy: legitimacy of the demands, future demands, credibility of the threats, credibility of time pressures, and motivation of the coercer. The concept put forward by George is considered by the author to be very suitable to describe the factors of failure of Saudi Arabia`s coercive diplomacy towards Qatar. The author found that Saudi Arabia failed to meet the criteria of success of coercive diplomacy from George, so that the Saudi Arabia`s blockade made against Qatar was in vain.

 

"