Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas masalah peranan AS di IMF padamasa pemerintahan pertama presiden Ronald Reagan. Satu halyang ingin dicoba dicari jawabannya adalah, bagaimana kepemimpinanAS di dunia internasional dapat digambarkan darisatu sisi, melalui keterlibatan AS di dalam IMF. Dalam usaha membatasi ruang lingkupyang dibahas, analisanya ditekankan dengan melihat bagaimanapengaruh kepentingan nasional dan posisi AS dipermasalahanIMPterhadap peranan AS' di IMP. Untuk itu digunakan model Neo Merkantilis yang melihatbahwa negara bangsa dan kepentingan nasional merupakanfaktor utama yang akan memegang peranan dalam perekonomiandunia. Dengan kata lain, kepentingan nasional akanbanyak mewarnai kehidupan perekonomian internasional. Dandalam dunia yang mengutamakan negara bangsa, Organisasi internasional akan cenderung mencerminkan kekuatan dan kepentingannegara-negara yang dominan dalam sistim internasional. Hasilnya memperlihatkan bahwa, pertama, peranan ASdi IMF diwarnai oleh pertimbangan kepentingan nasional Halmi tentunya bukanlah kecenderungan yang hanya rerjaai padamasa pemerintahan Reagan, karena sejak awal berdirinyaIMF1 kecenderungan demikian telah ada Akan tetapi pada masapemerintahan Reagan kepentingan nasional kembali mengemuka,karena kondisi domestik dan internasional menuntut;demikian, milah yang kemudian tercermin dalam kebijakankebijakanReagan.Kedua, besarnya kuota yang dimiliki AS1 dan secarahistoris merupakan pelopor berdirinya IMF ternyata turutmenjadi faktor penentu dominannya posisi AS di IMFgilirannya faktor tersebut mempengaruhi besarnya perananPadaAS di IMF.Ketiga, dengan melandaskan diri pada posisinya yangdominan di IMF dan secara bersamaan ditopang oleh kebutuhanmengamankan kepentingan nasional, maka lengkaplah sudahatribut yang diperlukan A£T untuk memanfaatkan IMF secara politis demi mempertahankan superioritasnya di duniainternasional."

"ABSTRAKTulisan skripsi ini mengupas mengenai salah satu aspek dari politik 1uar negeri Amerika pada masa pemerintahan Presiden Carter, yaitu strategi perimbangan kekuatan Amerika di kawasan Samudera Hindia dalam periode 1977-1980. Alasan pemilihan masalah ini adalah bahwa kemerosotan atas kedudukan Amerika da1am perimbangan kekuatan dengan Soviet akibat dari perkembangan-perkembangan penting dalam kawasan Samudera Hindia telah mendorong Amerika untuk mengubah pendekatannya selama ini, melalui peningkatan kehadiran permanen kekuatan militernya secara besar-besaran di samudera ini. Tindakan ini selain meningkatkan ketegangan karena memancing pacuan senjata angkatan laut dengan Soviet, juga kontradiktif dengan pendekatannya terdahulu yang menghendaki peredaan ketegangan di samudera ini. Pembahasan tulisan ini mempergunakan dua pendekatan yang saling berkaitan erat, yaitu pendekatan penangkalan dari Edward N. Luttwak dan pendekatan perimbangan kekuatan dari MV Naidu. Dari penjabaran kedua pendekatan itu dapat ditarik pengertian, bahwa pengembangan dan pemeliharaan kekuatan pemukul balik merupakan bagian penting dari upaya penangkalan dan pembangunan batas ambang keamanan suatu negara. Akan tetapi upaya ini tidaklah harus diartikan sebagai suatu tanda untuk memulai perang. Karena itu pembangunan kekuatan militer ini lebih dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan perimbangan kekuatan penangkalan yang bertujuan mencegah meletusnya perang itu sendiri. Akhirnya, sebagai kesimpulan dari tulisan skripsi ini dapat dikemukakan bahwa tindakan Amerika untuk meningkatkan kehadiran permanen kekuatan angkatan lautnya secara besar-besaran dan mengembangkan pasukan gerak cepat sebagai bagian dari kekuatan pemukulnya merupakan strategi untuk mempertahankan keunggulannya dalam peta perimbangan kekuatan dengan Uni Soviet di kawasan Samudera Hindia. Perbedaan pendekatan ini dengan pendekatan terdahulu yang menghendaki diadakannya peredaan ketegangan di kawasan ini mencerminkan bahwa pendekatan peredaan ketegangan itu hanyalah upaya politik Presiden Carter untuk menghindari tekanan yang datang dari dalam dan luar negeri, dan menunjukkan bahwa Amerika masih tetap menekankan politik luar negerinya pada segi kekuatan demi mempertahankan pengaruhnya di kawasan Samudera Hindia."

"Tulisan ini membahas kebijakan unilateral Amerika Serikat (AS) di bawah George W. Bush dan kemungkinan implikasinya terhadap kerja sama politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Secara khusus tulisan ini menyoroti posisi dan peran ASEAN Regional Forum (ARF) dalam kerangka unilateralisme AS. Tesis artikel ini adalah bahwa kredibilitas dan efektivitas peran ARF akan sangat tergantung pada kemauan dan kebijakan-kebijakan politik para anggotanya. Kebijakan unilateral Bush dapat membuat ARF tidak beranjak dari tahapan CBM dan preventive diplomacy. Tetapi kebijakan AS tersebut juga dapat menjadi semacam stimulus agar ARF bergerak lebih cepat dalam menangani masalah-masalah keamanan regional, termasuk terorisme internasional. "

"Tesis ini menganalisa fenomena melalui perspektif realis yang berpendapat bahwa negara hanya memiliki sedikit pilihan dalam mengartikan kepentingan nasionalnya, karena adanya sistem internasional yang mempengaruhinya. Kepentingan itu sendiri dilihat dari konteks balance of power, jika tidak maka negara tidak mungkin dapat bertahan (survive). Posisi negara dalam sistem intemasional memperlihatkan bagaimana kepentingan nasional direfleksikan dalam kebijakan luar negerinya. Maka kebijakan negara biasanya mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan nasional yang diatur oleh pemerintahan yang sedang berkuasa.Peningakatan kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Tenggara pasca serangan 11 September 2001 yang lalu merupakan gambaran perubahan kebijakan yang diambil AS berdasarkan perkembangan lingkungan internasional yang dialaminya. Dibawah pemerintahan George W. Bush, AS memulai kampanye memerangi terorisme, yang disebutnya sebagai "war against terrorism", kesetiap penjuru dunia, dimana sarang-sarang teroris bersembunyi. Termasuk di Asia Tenggara, dimana Al-Qaeda sebagai kelompok teroris internasional, disinyalir telah menciptakan jaringannya.Bagaimanapun juga, Asia Tenggara menjadi sangat signifikan karena AS memiliki kepentingan nasional baik dalam bidang ekonomi, politik, dan strategis di kawasan ini. Maraknya gerakan-gerakan anti-Amerika, lemahnya sistem keamanan, serta meningkatnya kasus-kasus terorisme di Asia Tenggara merupakan ancaman atas kepentingan-kepentingan AS tersebut, sehingga peningkatan kehadiran militer di kawasan ini sangat penting bagi AS.Pentingnya meningkatkan kemampuan militer dalam rangka memberikan jaminan keamanan terhadap setiap warga negara, aset serta instalasinya baik di dalam maupun luar negeri, bahkan lebih luas, menciptakan keamanan dunia menjadi lebih baik merupakan prioritas dalam strategi pertahanan AS (National Security Strategy 2002) yang baru, sebagai respon AS atas peristiwa 1 I September. Dalam strategi pertahanan ini, AS juga menyatakan untuk mendukung pemerintahan yang moderat dan modern khususnya di kawasan yang penganut mayoritas Muslim, untuk menjamin bahwa tidak ada tempat dimana kondisi dan ideologi yang membantu kemajuan perkembangan terorisme.Oleh karenanya peningkatan kehadiran militer AS secara fisik tidak terlalu pesat, namun secara kualitas, baik dalam bentuk kebijakan, kerjasama serta bantuan yang diberikan AS pasca 11 September kepada Asia Tenggara menjadi signifikan."