Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana pemerintah melakukan langkahlangkah dalam menghadapi terorisme di dalam negeri dimana fenomena terorisme ini sudah menggejala secara global. Penekanan penelitian ini difokuskan pada langkah konkret dari pemerintah untuk menghadapi terorisme dilihat dari aspek ketahanan nasional. Temuan dalam penelitian ini adalah aspek politik lebih dominan dibandingkan dengan aspek lain yang tak kalah pentingnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptis ancilitis dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari basil wawancara dari para pakar di bidang yang berkorelasi dengan masalah terorisme series data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk mendukung analisis digunakan metode analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil dari perhitungan AHP-menjelaskan bahwa aspek politik iebih dominan dibandingkan dengan aspek lain meskipun aspek lain juga berpengaruh.Dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi yang terkait dalam memberantas terorisme dan perm serta mosyarakat perlu ditingkatkan diikuti dengan meningkatkan kesejahteraan warga negara di seluruh nusantara dan menjalin hubungan yang baik dengan negara lain dalam kaftan pemberantasan terorisme. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang peluang terjadinya aksi terorisme akan berkurang.

---

This thesis the author had attempted to describe how far the government had got steps to fight terrorism in the country in which it had spread all over the word. This research is focused on concrete steps by the government for fighting against terrorism based on national resilience. Predominantly, this research findings is more political aspects than others being not less important

This research uses analytical descriptive approach using both primary data obtained from some interviews with experts having correlation with terrorism problems and secondary data from library studies. To support this analysis had been applied Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Its results explained that political aspect is more dominant than other influential aspects.

From steps which had been taken by the government had indicated that coordination among related inter institutions in fighting against terrorism and large public participation necessarily, it should be increased and accompanied with all citizens welfare in the country as well as to have good relations with other countries in fighting against terrorism. By doing so, it is wished in the future opportunity of terrorism actions will be decreased or even eliminated."

"Untuk membangun sebuah ekonomi, permasalahan politik cenderung dilihat sebagai Suatu kendala. Integrasi dan stabilitas situasi politik menjadi syarat agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Tahun 1955-1959 adalah tahun-tahun di mana kondisi politik dan ekonomi negara Republik Indone_sia tengah berada dalam kegamangan. Kondisi itu antara lain diwarnai oleh pemberontakan Darul Islam, PERMESTA, serta penentangan-penentangan yang datang dari Dewan-dewan Daerah. Untuk mengantisipasi kegamangan kondisi politik dan ekonomi tersebut. Presiden Soekarno lantas memberlakukan Manifesto Politik dan Ekonomi Terpimpinnya, serta mencetuskan ide untuk mengeluarkan kebijaksanaan penurunan ni1ai mata uang (saneering). Beberapa langkah lainnya dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah-masalah yang muncul. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitik, pengu_raian fakta untuk dianalisis, skripsi ini mencoba mengungkap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik yang berkesinam_bungan pada tahun 1955-1959."

"ABSTRAKSetelah melalul petjalanan yang cukup panjang dan diwarnai dengan berbagai perubahan, baik dalam hal kebijaksanaan, peraturan, dan mekanisme pelaksanaannya, perekonomian Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan jika dilihat dari sega pertumbuhan produk nasional bruto (GNP)nya. Kenyataannya, saat ¡ni Indonesia berada di persimpangan jalan dalam kelangsungan perekonomiannya, terutama bila dikaitkan dengan semakin ketatnya persaingan internasional.Kebijaksanaan apa yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam sektor industri, guna mempertahankan pertumbuhan ekonominya dalam menghadapi persaingan internasional tersebut, menjadi pertanyaan yang penting untuk dijawab. Mengingat kondisi perindustrian Indonesia yang masih banyak memiliki kelemahan dan kekurangan, baik dan segi struktural, peraturan dan perundangundangan, serta kebijaksanaan yang ditempuh. Demikian pula, kekurangan dan kelemahan dapat ditemui dalam faktor-faktor yang seharusnya menjadi pendukung bagi derap langkah perindustrian indonesia, seperti lingkungan persaingan yang sehat, sistem flnansial, infrastruktur, dan pengendalian terhadap dampak lingkungan. Selain ¡tu masih banyak lagi kekurangan-kekurangan yang dapat menghambat, atau setidaknya memperlambat laju pertumbuhan sektor industri Indonesia.Berdasarkan kondisi seperti itu maka harus dipikirkan kebìjaksanaan yang Paling tepat untuk dapat meningkatkan daya saing industri domestik di dalam persaingan internasional, guna menyokong pertumbuhan ekonomi nasional pada tingkat yang diharapkan. Sejalan dengan ¡tu, langkah-langkah perbaikan dan pcmbcnahan pada scktor-sektor yang masih memiliki kelemahan dan kekurangan tetap harus dijalankan. Karena, walau bagaimanapun daya saing yang kuat harus ditopang oleh kondisi internal yang balk."

"Masalah dalam tesis ini berkaitan dengan komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme, dimana terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia, sehingga seluruh negara anggota PBB wajib mendukung dan melaksanakan konvensi internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk dan menyerukan anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui kerjasama intemasional dan pembentukan perundang-undangan nasionalnya.Tujuan penelitian untuk penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan pemberantasan terorisme dalam hukum internasional dan nasional, dan memahami bentuk dan kerjasama internasional, serta memahami hubungan antara aspek hukum, kerjasama internasional dengan ketahanan nasional.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis dan teknik analisis data bersifat kualitatif, serta fokusnya mengenai terorisme dalam skala global yang sering disebut sebagai ketidakadilan global dan sering dikaitkan dengan kolonisasi dalam abad modern, dan sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional mengenai definisi terorisme. Namun demikian, yang perlu dihadapi ialah bagaimana mencegah terorisme, sehingga tidak memasuki kehidupan bangsa dan negara yang lebih luas lagi, agar tidak menambah parah keadaan dan berdampak negatif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas. Pemerintah dan bangsa Indonesia harus pandai melangkah dalam membawa arah masa depan Indonesia berdasarkan ketahanan nasionalnya, yang dapat menjanjikan kemajuan peradaban dan kedamaian, diantara perubahan, ketidakpastian dan ketidak-menentuan dalam kehidupan global yang kini tengah dialami oleh seluruh bangsa di dunia. Sejalan dengan UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, sejahtera dan ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.Kesimpulan tesis ini menunjukkan bahwa semua negara harus memperkuat upaya untuk mencegah dan memberantas terorisme termasuk meningkatkan kerjasama internasional dan menerapkan konvensi internasional anti-terorisme yang relevan, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan hukum nasionalnya, dan juga mereka harus mempunyai komitmen pada suatu strategi melawan terorisme yang komprehensif (anti-terorisme dan kontra-terorisme) berdasarkan lima pilar yaitu: mencegah orang-orang melakukan atau mendukung terorisme; menutup akses teroris terhadap dana dan peralatan; mencegah negara-negara mensponsori terorisme; kerjasama internasional dan mengembangkan kemampuan negaranegara untuk mengalahkan terorisme; dan membela hak-hak asasi manusia. Di sisi lain bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan nasional, sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka.

---

The problem in this thesis relating to the commitment of the international community to prevent and eliminate terrorism, which affirm that terrorism is a crime that threatens the peace and safety of humanity, and therefore, all member States of the United Nations should support and implement international conventions and the resolution of the United Nations Security Council to condemn terrorism and to appeal to all members of the UN to prevent and suppress terrorism through the international cooperation and formation of their national legislation.

The purpose of this research attempts to: understand the regulation in international and national law, in strengthening international cooperation, and relationship among legal aspects, international cooperation and national recillience regarding suppression of criminal acts of terrorism.

Researcher in this thesis use the research method are descriptive analytical and qualitative approach for technique of data analysis and will be focus regarding terrorism in the global scale often has the connotation of global injustice, and frequently connected with what could be termed colonization of a modern era. Therefore, it could be understood that up to present there is no internationally agreed definition of terrorism that is absolutely acceptable to the nations on the globe. The matters that should be handled immediately are terrorist acts, so as to prevent them from entering into the lives of the Indonesian nation and state, worsening the situation and having negative impacts on the politics, economy, social, discipline and security of the community at large. Departing from the rationale above, it is appropriate for the government and people of Indonesia to adopt prudent steps in directing the future based on national resilience of their country, which promises advancement of civilization and peace with long term focus and are always on the alert for the uncertainties in the global living that is currently experienced by all nations. In line with the Preamble of the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia is a unitary state, which is based on the laws and has the duty and responsibility to maintain a secure, peaceful and prosperous life, and to participate actively in maintaining the world peace. In order to achive the above goal, the government is obliged to maintain and uphold the sovereignty and to protect its citizens from every threat or destructive act both from inside and outside the country.

Conclusion of this thesis shows that all of States have to redouble their efforts to prevent, eliminate and suppress terrorist acts including by increased international cooperation and full implementation of the relevant international anti-terrorist conventions, Security Council resolutions and their national law, and also they must have of the commitment on the strategy against terrorism (anti-terrorism and counter-terrorism) must be comprehensive and should be based on five pillars: it must aim at dissuading people from resorting to terrorism or supporting it; it must deny terrorist access to funds and materials; it must deter States from sponsoring terrorism; it must develop state capacity to defeat terrorism; and it must defend human rights. The other side that suppression of criminal acts of terrorism is not only a question of law and law enforcement but also a social, cultural, economic issue closely-related to the security of a nation and national resilience, and the policies and measures to prevent and eliminate it should also be aimed at maintaining the equilibrium in the obligation to protect the state's sovereignty, the human of the victims, the withnesses and the suspect."