Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partai Gerindra merupakan bagian dari 18 partai politik baru yang ikut pemilu 2009, dan mengusung figur kontroversial Prabowo Subianto sebagai capresnya. Kondisi tersebut menempatkan Partai Gerindra pada posisi ke tiga sebagai partai besar di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah fenomena bahwa kekuatan partai baru dengan mengusung tokoh yang kontroversial namun partai tersebut bisa tetap yakin dan konsisten membawa partai Gerindra melangkah sebagai partai terdepan dengan menggalang massa yang setiap tahunnya terus bertambah. Kekalahan partai Gerindra dalam mengusung nama calon presiden Prabowo menjadi cambuk yang besar bagi massa pendukung Prabowo Subianto karena gagal membawa kemenangan. Hal ini membutuhkan evaluasi dari berbagai elemen dalam tubuh partai untuk kedepannya Partai Gerindra mampu membawa nama Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa Indonesia.Dalam Tesis ini penulis merumuskan masalah sebagai acuan penulis, adapun rumusan masalahnya adalah strategi apa yang dilakukan Partai Gerindra dalam membangun politik pencitraan Partai Gerindra melalui sosok Prabowo Subianto pada pilpres 2014. Perumusan masalah itu dijabarkan dengan menggunakan metode penelitian.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan jenis penelitiaan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara individu intensif (mendalam). Wawancara mendalam didasarkan pada sebuah panduan wawancara, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan informal untuk memfasilitasi diskusi tentang isu-isu dengan cara yang setengah terstruktur atau tidak terstruktur. Pertanyaan terbuka digunakan untuk memungkinkan terwawancara berbicara panjang lebar mengenai sesuatu topik. Selain data dari wawancara mendalam, penelian ini menggunakan data-data dari buku beserta artikel yang berhubungan dengan AD/ART partai Gerindra, catatan pemerintah, media massa, internet, dan sumber lain yang relevan dengan penelitianPada saat musim kampanye politik 2014 Partai Gerindra berperan dalam melakukan politik pencitraan Prabowo Subianto. Langkah politik pencitraan yang dilakukan Partai Gerindra terhadap Prabowo diantaranya adalah Partai Gerindra melakukan kampanye politik yang cukup intens di berbagai media publik, baik internal maupun lokal. Kemudian Gerindra konsisten menarik perhatian anak muda untuk ikut terjun ke politik dengan tujuan untuk menjadi bangsa yang kuat dan bisaberdiri dibawah kaki sendiri. Dengan membuat sistem pengkaderisasi yang belum dimiliki partai lainnya membuat partai gerindra mencetak anak-anak muda yang berkualitas untuk membangun negara. Selain menggunakan jasa media, Partai Gerindra juga melakukan komunikasi politik secara dialogis keberbagai segmentasi masyarakat misalnya kaum buruh, mahasiswa, petani, nelayan dan guru. Langkah-langkah strategi politik pencitraan tersebut menghasilkan tanggapan yang beragam. Sebagian tetap menilai Prabowo dengan citra kontroversialnya dan sebagian besar.

---

Gerindra is part of 18 new political parties that is running in the election of 2009, and carries a controversial figure Prabowo as president candidat. The conditions put Gerindra in the third position as a major party in Indonesia. This is a phenomenon that the strength of a new party by bringing a controversial figure, but the party can remain confident and consistently bring Gerindra party stepped down as the party leading up to raise mass each year continues to grow. Gerindra party's defeat in nominating presidential candidates Prabowo a whip which was great for the supporters of Prabowo for failing to bring victory. This requires an evaluation of the various elements within the party for the future Gerindra capable of carrying the name Prabowo as leader of the nation of Indonesia.

In this thesis, the formulation of the problem is what kind of strategy, that Gerindra party do in build imegary political of Gerindra party through the figure Prabowo of the election in 2014. Formulation of the problem was described by using research methods.

The method that used in this thesis is using the qualitative research. This qualitative study is using the technique of intensive individual interviews (in-depth). In-depth interviews based on an interview guide, open-ended questions, and informal investigations to facilitate the discussion of issues in a way that half-structured or unstructured. Open-ended questions are used to allow the interviewees to speak at length on a topic. In addition to the data from in-depth interviews, this study presented by using data from the book as well as articles related to AD / ART Gerindra party, government records, mass media, internet, and other sources that are relevant to the research.

By the time of the political campaign season in 2014 Gerindra political role in doing imaging Prabowo. Political steps undertaken imaging Gerindra against Prabowo include Gerindra do fairly intense political campaign in various public media, both internally and locally. However, Gerindra as consistenly may to attract young people follow in politic with purpose to become strong nation. By creating a group system which is there is no other party using this system, it makes Gerindra party create young people that has quality to build the country and Gerindra Party do some politic communication dialogical to various society, for example the workers, students, farmers, fishermen and teachers. There are a lot of argument about this strategy, most of them still have opinion about the controversial imager of Prabowo."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori kampanye politik modern. Pada kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra terlihat bahwa media memainkan peran sentral, terutama televisi dan media berbasis internet. Studi ini menemukan bahwa kampanye politik Partai Gerindra sangat profesional. Partai Gerindra mempekerjakan tenaga ahli diluar kader partai untuk merancang kampanye politiknya. Kampanye politik yang dilakukan Partai Gerindra fokus terhadap satu figur politik untuk menarik dan mempengaruhi pemilih.

---

This undergraduate-thesis analyzes about Gerindra’s political campaign in legislative election 2014 using the modern political campaign theory. Media played a central role in Gerindra’s political campaign, mainly used television and internet. The study finds that Gerindra’s political campaign was highly professional. The party employed a marketing expert outside of their party members to design Gerindra’s political campaign. The campaign is focused or personalized to one political figure to attract and influenced voters."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi marketing politik studi tentang promosi dalam peningkatan suara anggota legislatif (DPR-RI) Partai Gerindra di Jawa Barat pada pemilu legislatif 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori marketing politik. Pada teori ini, penulis menekankan terhadap komponen promosi. Promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra dapat dilihat dalam 6 kelompok saluran komunikasi politik, yaitu saluran komunikasi politik lini atas, saluran komunikasi politik lini bawah, saluran komunikasi dengan special event, saluran komunikasi politik dengan media baru, saluran komunikasi politik dengan komunikasi antar pribadi, dan saluran komunikasi politik dengan media tradisional. Studi ini menemukan bahwa Partai Gerindra memaksimalkan berbagai media yang tersedia dan struktur jaringan partai yang ada dalam mempromosikan partai. Strategi promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra memberikan hasil perolehan suara sebesar 2.378.762 dan 10 kursi dalam pemilihan legislatif 2014 di Jawa Barat.

---

This undergraduate-thesis analyzes about political marketing strategy study about promotion in increasing the votes member of parliaments (House of Representative of Indonesia Republic) Gerindras Party in West Java in legislative election 2014. This case using the political marketing theory. On this theory, writer focus on component of promotion. Promotion carried out by the Gerindras Party can be seen from 6 groups of political communication channels, consisting of political communication channel above the line, political communication channel below the line, political communication channel with special events, political communication channel with new media, political communication channel with interpersonal communication, political communication channel with traditional media. The study finds that Gerindras Party maximize the various available media and the network structure of the parties that are in promoting the party. Promotion strategy carried out by Gerindras Party give the result of the vote amounting 2.378.762 and 10 seats in legislative election 2015 in West Java."

"ABSTRAKTesis ini menelaah penerapan strategi pemasaran politik dan sebab-sebabkekalahan Partai SIRA. Pemilu 2009 merupakan pemilu pertama pasca damai diAceh dengan keikutsertaan 6 (enam) partai lokal sebagai kontestan. Lahirnyapartai lokal tidak terlepas dari hasil perundingan damai antara Pemerintah RI danGAM, 15 Agustus 2005 di Helnsiki, Findlandia.Partai SIRA lahir dari gerakan sosial SIRA (Sentral InformasiReferendum Aceh) yang mentransformasikan diri menjadi partai politik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Mengingat Partai Lokal di Indonesia hanya ada di Aceh dan menjadi instrumenpolitik resmi para pihak untuk menyuarakan aspirasi melalui jalur politik.Strategi-strategi pemasaran sudah diterapkan SIRA dalam pemenanganpemilu. Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang telah berubah dankemajuan tehnologi informasi dan komunikasi. Tapi hal itu berlangsung alamiahdan masih belum cukup.Sebagai Partai Politik Lokal, SIRA tidak mampu membangunposisioning, ideologi, dan diferensiasi dengan partai lain untuk menunjukkanidentitasnya. SIRA menerapkan model Market Oriented Party (MOP) ala LessMarshment (2001) sebagai karakter partai, dimana untuk menang dalam pemilu,harus merancang produk-produk politik yang sesuai kebutuhan (needs), keinginan(wants), dan tuntutan (demands) pemilih.Sukses stori SIRA sebagai gerakan sosial tidak diikuti saat menjadipartai. Kegagalan Partai SIRA juga dipengaruhi oleh fakta khusus sebagai daerahpost konflik. Perdamaian Aceh dianggap berhasil dan berkontribusi positifterhadap perkembangan demokrasi, tapi Aceh masih menjadi pasar yangterdistorsi (defective democracy). Penerapan strategi pemasaran politik padamasyarakat post conflict yang pilihan kekerasan dan teror masih kebiasaantidaklah efektif. Karena domain kekerasan menjadi lebih dominan danmempengaruhi psikologi dalam menentukan preferensi pilihan politik.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the strategic implementation of politicalmarketing and the cause of failure of SIRA (the central information for Acehreferendum) as a local political party in Aceh in the legislative election in 2009.The 2009 election was the first election in the era of peace in Aceh which wasparticipated by 6 local parties. The establishment of those parties was supportedby the peace talks between the government of Indonesia and the free AcehMovement on 15th August 2005 in Helsinki, Finland.The party of SIRA was transformed from the social movement. Thestudy was conducted by using a qualitative method through a study case approach.The study case would be interesting since the emerging of local parties onlyoccurred in Aceh province. Later those parties are functioned as a legal instrumentto vote the people aspiration.The SIRA had implemented several marketing strategies to win theelection by taking into account the society condition and the changes ininformation and technology. However, the process run as natural and was notsufficient to win the election.As a local political party, SIRA cannot perform its own identity,ideology, and therefore it cannot differentiate with other parties. The SIRA hadused the Market Oriented Party (MOP) from Less Marshment (2001) as the partycarácter which was believed to win the election. The party should design politicalproducts based on needs, wants and demands of the people.It can be said that the successfullness of SIRA as social movementwas not followed by the same condition in the era of political party. The defeat ofSIRA was influenced by the facts post conflict. The peace in Aceh is success andcontributes positively to the developmnet of democracy. However, Aceh alsodevelopes as a defective market for democracy. There were violance and pressurethat forced the people to vote a certain party. Thus, the implementation of politicalmarketing was not effective in such condition."

"Perseteruan antara Presiden dan DPR RI, DPRD dan gubernur perlu dicermati secara seksama. Pada tataran partai politik (parpol) terjadi komunikasi politik. Namun, terkadang terjadi distorsi komunikasi, manipulasi, dan korupsi informasi yang menjurus pada kebuntuan dan stagnasi komunikasi. Hal tersebut terjadi karena komunikasi politik tidak dibangun dengan fondasi kepercayaan, dukungan, dan keterbukaan antara elite politik dengan rakyat. Padahal ketiga pondasi tersebut sangat penting dalam rangka membangun komunikasi yang manusiawi, termasuk komunikasi politik dalam perspektif demokratis. Pemilihan umum yang diharapkan mampu menjadi wahana demokratisasi mulai diwarnai bermacam kecurigaan dan perseteruan. Dalam situasi kebuntuan dan stagnasi komunikasi, lantas partisipasi politik seperti apa yang dapat diharapkan dari rakyat? Untuk menghadapi kondisi kebuntuan komunikasi dan partisipasi politik harus dilakukan perubahan pada tataran moral dan perilaku politik. Peran dan tanggung jawab sesungguhnya lebih berada pada partai politik yang memiliki perangkat untuk melakukan artikulasi dan mengakomodasi kepentingan rakyat sebagai konstituennya…. "

"Momentum Pemilu 2004 kali ini merupakan kesempatan yang bagus untuk menguji komitmen partai politik terhadap perempuan, terutama pada partai-partai islam yang sangat rawan menggunakan jargon-jargon keagamaan. Affirmative action yang tertera dalam kuota 30% untuk keterwakilan perempuan merupakan era baru bagi perempuan dalam politik dengan dimensi yang Iebih luas. Tindakan ini menghadapi jalan terjal yang siap-siap menggagalkan terealisasinya konsep tersebut. Jalan tersebut adalah budaya patriarki, yang saat ini sangat ketal dianut oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Budaya tersebut memposisikan laki-laki Iebih mendominasi daripada perempuan.Caleg perempuan harus berkompetisi di daerah pemilihan yang padat dengan kouta tinggi, kira-kira di atas 23000-an. lni menggambarkan bahwa tidak mudah bagi mereka semua untuk memperoleh kursi DPRD Kab. Bekasi melalui perhitungan proporsionaI terbuka (pemilih yang memilih nama mereka secara langsung). Dibutuhkan kerja politik yang sangat keras untuk membuat mereka bisa mencapai target angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan), apalagi kouta suara seperti itu.Tesis ini menelaah bagaimana PKB sebagai salah satu kekuatan politik yang sangat gencar menyuarakan kesetaraan gender dalam politik mencoba menggunakan strategi komunikasi politik untuk memenangkan Pemilu 2004. Analisa yang digunakan akan mengkaji bukan hanya strategi komunikasi politik pada Pemilu 2004 saja, tetapi juga bagaimana PKB Kab. Bekasi dalam Pemilu 2009 mendatang memformulasikan dan mengimplementasikan strategi komunikasi politiknya yang iebih persuasif lagi. Pokok masalah yang dikemukakan adalah apakah PKB Kab. Bekasi mampu memformulasikan dan mengimplementasikan strategi komunikasi politik yang persuasif terrtang isu keterwakilan perempuan. Sebagai partai Islam, apakah PKB Kab. Bekasi dengan strategi komunikasi politik tersebut dapat memenangkan Pemilu 2004. Tujuannya tidak lain ingin mengungkap dan menganalisis hasil penggunaan strategi komunikasi politik tersebut untuk selanjutnya memproyeksikan ke Pemilu 2009 nanti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatirf dengan pendekatan evaluatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sementara untuk kerangka pemikirannya, penulis banyak mengutip teori komunikasi politik dan Dan Nimmo, Doris Graber, William J. McGuire, dan lain-lain. Dalam penelitian ini telah diketemukan yaitu: (1) pemilih di Kabupaten Bekasi sebagian besar masih sangat kental menganut budaya patriarki, akibatnya mereka kurang memahami konsep kesetaraan gender dalam politik; (2) perumusan strategi komunikasi politik sangat tergarrtung pada sistem pemilu itu sendiri: (3) dasar penetapan caleg perempuan PKB yaitu pertama, professional appointee dan kedua political appointee; (4) semua caleg perempuan PKB berasal dari komunitas NU dan didominasi dari kalangan guru/ustadzah; (5) hasil identifikasi pemilih yang dilakukan oleh caleg perempuan yaitu komunitas NU, komunitas non-NU seperti karyawan, pedagang, buruh, dIl, pemilih pemula, dan segementasi gender, (6) kampanye caleg perempuan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Bekasi, bahkan sebenamya sebelum masa kampanye tiba caleg perempuan telah melakukan hidden campaign melalui sarana silahturahmi dan kunjungan. Selama kampanye, caleg perempuan menghadapi kendala yang sangat mempengaruhi yaitu minimnya pendanaan yang dimilikinya, selain itu juga mereka melakukan kerja sama dengan badan otonom NU seperti Fatayat NU, IPNU, dll, sangat disayangkan kerja sama itu sangat ekslusif, hanya dilingkungan NU saja; (7) pendekatan kampanye yaitu pendekatan historis, pendekatan kuttural; dan pedekatan rasional; (8) media kampanye hanya menggunakan media cetakan saja seperti stiker, foster, dif.; (9) badan otonom Pergerakan Perempuan PKB tidak berjalan dalam mensosialisasikan keseteraan gender dalam politik, padahal sebenamya badan tersebut sangat potensial; dan (10) untuk Pemilu 2009 nanti mereka akan menggunakan pendekatan marketing politik (political marketing). Sedangkan untuk rekomendasi akademik dari hasil penelitian ini adalah (1) untuk Pemilu 2009 yang kemungkinan dengan sistem distrik, maka yang mesh ditonjolkan dalam kampanye politik adalah program dan ketokohan kandidat (caleg); (2) merancang dan melaksanakan program pendidikan politik pada rakyat Kab. Bekasi, khususnya perempuan tentang kesetaraan gender dalam politik secara simultan, serta hat ini juga nanti dapat digunakan untuk melakukan identifikasi pemilih; (3) peningkatan penggunaan media, yang awalnya hanya menggunakan media cetakan saja, maka pada Pemilu 2009 nanti sudah semestinya PKB Kab. Bekasi atau caleg perempuannya dapat menggunakan media massa baik media eletronik ataupun cetak, serta harus diiringi dengan kemampuan manajemen fund rising yang lebih baik; dan (4) dafam rangka melengkapi penggunaan pendekatan marketing politik, sebaiknya PKB Kab. Bekasi dapat merekrut tim riset yang handal."

"Untuk pertama kalinya Pemilihan Umum (Bab VIIB Pasal 22E) dimasukkan dalam amandemen UUD '45. Selanjutnya Pemilu diatur oleh Undang-Undang nomor 12/2003 yang diantaranya memuat tentang Sistem Pemilu Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka. Sistem Pemilu itu merupakan suatu terobosan politik yang baru di Era Reformasi sehingga menarik untuk diteliti.Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan penelitian yaitu: 1. Apakah Sistem Pemilu Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka cukup efektif untuk menjaring calon legislator pilihan rakyat atau malahan menciptakan konflik dan fragmentasi di dalam partai?; 2. Apakah Undang-Undang Pemilu menguntungkan Partai Politik Besar dan merugikan Partai Politik Kecil?; 3. Apakah Undang-Undang Pemilu dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Partai Politik nomor 31 tahun 2002 ?Untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 7 orang informan kunci dan penelusuran transkrip rekaman persidangan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sampai disahkan menjadi Undang-Undang No.1212003, didukung data sekunder hasil pemilu 2004, serta studi pustaka.Teori yang untuk menganalisa penelitian ini memakai: Teori Transisi demokrasi O'Donnel, Teori Sistem Pemilu Reynolds, dan Teori Demokrasi Inklusif Young.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu gagal menjaring calon legislator pilihan rakyat, bahkan sebagian menimbulkan masalah dikalangan legislator terpilih. Undang-Undang Pemilu No. 1212003 memberikan keuntungan bagi Partai Besar berupa over-representation, dan merugikan Partai Kecil dengan under-representation. Undang-Undang Pemilu belum dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana, tetapi dampaknya mengurangi jumlah peserta Pemilu 2004.Implikasi teoritisnya adalah teori transisi demokrasi O'Donnel berlaku dalam penelitian ini khususnya bagi Partai Besar PDIP dan Golkar (partai lama), yang mana. Partai Besar cenderung mempertahankan kekuasaannya terhadap pemilih maupun terhadap Partai Kecil dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu No. 12/2003.

---

For the first time, election (section VIIB article 22e) is included in the amendment of UUD 1945. Furthermore, election is arranged by the Law number 23 years 2003 which inserts the open list proportional system. This system is a new political breakthrough in the reformation era so that interesting to be explored.

From that background, some research questions rise. They are 1) is the system of open List proportional effective to select legislative candidates who are chosen by the voters or does it emerge political conflict and fragmentation among the parties; 2) does it give any advantages for major parties and oppositely disadvantages minor political parties; 3) is the law can develop simple multiparty system as mentioned in the Law number 31 year 2002 on Political Party.

To answer those question, this research applies qualitative approach and the category of the research is descriptive analytic. Primary data collection is examined by using in-depth interview with seven key informants and tracking transcript of codification sessions of the law. is also supported by secondary data such as the result of election in 2004 and literature study.

Theories applied in the research to analyze the issues are theory of transition to democracy from O'Donnel, theory of election from Reynolds, and theory of inclusive democracy from Young.

The result shows that the system of election applied in the law fail to select legislative candidates chosen by the voters, and even raises problems for elected candidates. The law gives advantages for major parties in term of over-representation and disadvantages minor parties in term of under-representation. The Law of Election has not developed simple multiparty system, even though the implication is degradation the number of political parties which involve in the election.

The theoretical implication of the research is that theory of transition to democracy from O'Donnel is relevant with the result of the research, especially for major parties such as Indonesian Democratic Party-Struggle and Golkar, which tend to maintain their power to their voters and minor parties in the codification of the law."