Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh dan ketergantungan PNG akan bantuan luar negeri Australia terhadap politik luar negeri PNG Walaupun terdapat motivasi kemanusiaan, kepentingan strategis Australia juga turut mewarnai pemberian bantuan dari Australia pada PNG Adanya kepentingan Australia di PNG, baik kepentingan strategis maunun ekonomis, mengakioatkan adanya Kemungkinan bagi Australia melalui bantuannya untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh tertentu terhadap PNGMenurut Holsti, tujuan dalam politik luar negeri biasa¬nya merupakan hasil dari interaksi yang kompleks di antara pilihan yang tersedia dan hambatan yang aaa Tetapi ananya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri Australia tersebut mengakibatkan beradanya Australia dalam posisi predomman dalam bidang ekonomi di PNG Suatau negara dalam posisi predominan biasanya akan berusaha untuk mendapatkan pengaruh po¬litik Walaupun demikian menurut Alan Renouf kedudukan predominan ini bisa dihambat melalui interaksi dengan negara-negara di suatu kawasan, dan melalui tekanan internasionalTernyata, pengaruh bantuan luar negeri Australia terha¬dap politik luar negeri PNG cukup besar Dalam hal ini pilih¬an yang tersedia bagi PNG adalah terbatas, karena perluasan hubungan luar negeri PNG didasarkan atas usaha untuk mencari sumber-sumber alternatif bagi bantuan, perdagangan dan kerja sama ekonomi lainnyaDi lain pihak, bantuan luar negeri Australia terhadap PhG mempunyai suatu keuntungan, karena adanya tingkat bantuan yang tinggi tersebut meningkatkan kemampuan tawar menawar PNG terhadap negara lain"

"Dalam kurun waktu 1998-1999 Australia menunjukkan perubahan sikap politik (terlihat dalam pelaksanaan politik luar negeri dan sikap aktor/elit politiknya) yang cukup drastis ke sisi negatif kepada Indonesia terkait dengan masalah Timor Timur sampai membuat hubungan kedua negara turun pada titik yang terendah untuk masa lebih dari sepuluh tahun terakhir. Perubahan dalam politik luar negeri Australia yang awalnya sangat bersahabat, dapat dikatakan dimulai ketika terjadi pergeseran dalam kebijakan luar negeri Australia yang lebih memprioritaskan hubungan dengan Amerika Serikat daripada negara-negara tetangganya di Asia termasuk Indonesia, seperti yang terlihat dari Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia tahun 1997. Ketika isu hak asasi manusia (HAM) mulai menjadi topik utama hubungan internasional bahkan pandangan integratif yaitu pandangan yang menyetujui keterkaitan HAM dengan berbagai bidang lainnya lebih mendominasi dunia, dibandingkan dengan pandangan fragmentatif, publik Australia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang demokratis juga makin meningkat kepeduliannya terhadap isu HAM. Dengan letak geografis yang sangat berdekatan, Indonesia dan Timor Timur kemudian menjadi sorotan bagi kampanye HAM Australia. Perubahan kebijakan luar negeri Australia sebagai suatu entitas terhadap Indonesia dapat dilihat dari perubahan politik luar negeri Australia baik dari kebijakannya (policy) sendiri maupun pernyataan politik aktor-aktornya. Aktor/elit politik yang paling menentukan adalah Perdana Menteri Australia. Secara pribadi, Perdana Menteri Australia John Howard mempunyai kepentingan untuk mengakomodir tuntutan domestik yang diwarnai isu HAM ini terkait dengan ambisinya menjadikan Australia sebagai deputi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Alasan pribadi lainnya adalah untuk menaikkan popularitasnya agar dalam referendum Republik Australia (dilaksanakan tanggal 6 November 1999), pandangannya yang monarkis dapat lebih diperhatikan publik dan Australia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris."

"Politik luar negeri Iran pada masa Presiden Khomeini memang menarik untuk dibahas. Iran di bawah kepemimpinannya ingin memainkan peranan yang besar di kawasan Teluk Persia, dan berusaha untuk terus meningkatkan hubungannya dcngan negara-negara lain. Terlebih ketika ketika aksi Amerika menyerang Irak pada Maret 2003.Secara geografis, Iran diapit oleh negara-negara pro-AS. sedangkan hubungan Iran-AS sendiri kian memanas. Satu sisi lain, Irak sebagai kaum sesama Arab, tapi juga musuh lama Iran. Dengan demikian, politik luar negeri Iran pada Perang Teluk II bersikap netral dan tidak memihak pada satu pihak tertentu. Posisi Iran yang serba dilematis membuat politik luar negeri Iran bersikap demikian. Uniknya, politik luar negeri Iran sangat bergantung dari faktor internal Iran sendiri.Tulisan ini berusaha mengeksplorasi politik luar negeri Iran di kawasan Timur Tengah pada umumnya, dan terhadap serangan AS ke Irak secara khusus. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana politik luar negeri Iran terhadap serangan AS ke Irak pada tahun 2003, dan faktor-faktor apa yang secara signifikan mempengaruhi politik luar negeri Iran terhadap serangan AS ke Irak pada tahun 2003.Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan semua ini adalah teori kebijakan luar negeri dan konsep kepentingan nasional. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Iran bersikap netral terhadap serangan AS ke Irak. Hubungan Iran dengan negara tetangga dan Uni Eropa membaik, kecuali dengan AS yang kian meruncing. Dalam tesis ini juga dibahas tentang faktor-faktor internal yang banyak mempengaruhi politik luar negeri Iran, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sikap politik luar negeri Iran terhadap serangan AS ke Irak."