Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak transformasi gerakan sosial petani koka penduduk asli (Cocaleros) menjadi partai politik Movimiento Al Socialismo (MAS) terhadap penguatan proses demokratisasi di Bolivia. Penelitian iniberangkat dari adanya permasalahan mengenai krisis representasi demokrasi perwakilan yang terjadi di Bolivia sejak tahun 1985. Krisis representasi demokrasi perwakilan ini ditunjukan dengan adanya oligarki partai politik tradisional dari hubungan yang harmonis dengan masyarakat Bolivia, khususnya dari kalangan penduduk asli. Ketimpangan sosial dan minimnya representasi politik yang dialami oleh penduduk asli Bolivia menimbulkan munculnya berbagai gerakan sosial sebagai basis perlawanan terhadap pemerintah Bolivia. Salah satunya adalah Cocaleros, gerakan petani koka penduduk asli yang berusaha melawan kebijakan pemusnahan budidaya tanaman koka dengan dalih perang melawan narkotika. Cocaleros akhirnya bertransformasi menjadi partai politik dan terbukti menuai kesuksesan dengan terpilihnya Evo Morales sebagai presiden Bolivia yang pertama dari kalangan indigenous lewat pemilihan umum tahun 2005. Penelitian ini difokuskan untuk melihat dampak kemenangan partai etnik MAS terhadap proses demokratisasi di MAS dalam menata ulang bangunan demokrasi Bolivia yang sempat rapuh akibat krisis legitimasi dan kepercayaan dari masyarakatnya.

---

The purpose of this research is to analyze the impact of indigenous social movement transformation of becoming a political party Movimiento Al Socialismo (MAS) concerning the democratization process in Bolivia. This study departs from the problems concerning the representation of the crisis of representative democracy in Bolivia since 1985. This representation crisis of the representative democracy was shown by the existence of the white oligarch traditional political party that were too centralized and failed to build a harmonious relationship with Bolivian society, particularly among the indigenous population. Social inequality and lack of political representation faced by indigenous peoples in Bolivia led to the emergence of various social movements as their basis for resistance against the Bolivian government. One of them is Cocaleros, movements of indigenous coca farmer who attempted extermination policy against the cultivation of coca plants on the pretext of war against narcotics. Cocaleros eventually turned into a political party and proved hugely successful with the election of Evo Morales as Bolivia's first president of indigenous people through general elections in 2005. This study focused on the impact of ethnic party MAS victory towards democratization process and Bolivia's new government effort to rearrange their fragile democratic institution that mostly caused by crisis of legitimacy and lack of trust in the society."

"Skripsi ini membahas tentang gerakan sosial yang terjadi di Bolivia khususnya yang berkembang dan membesar dari tahun 1985 sampai dengan 2006. Gerakan sosial yang terjadi semakin membesar seiring kebijakan pemerintah sebagai bentuk dari perubahan politik yang terjadi di Bolivia yang dianggap membawa dampak buruk bagi rakyat Bolivia. Pembasmian ladang koka dan kebijakan ekonomi baru melalui privatisasi (air dan hidrokarbon) menjadi faktor yang membuat perlawanan rakyat Bolivia tumbuh dan membesar. Bentuk perlawanan rakyat Bolivia menjadi unik ketika gerakan sosial dapat dikatakan berhasil menjatuhkan kekuasaan yang telah mapan (dalam skripsi mengacu pada neoliberalisme). Proses keberhasilan gerakan sosial akan menjadi tujuan akhir penulis untuk memaparkan sekaligus menjelaskan fenomena yang terjadi di Bolivia. Indikator akhir keberhasilan gerakan sosial tidak terlepas dari peran MAS dan Morales, yang mengambil perubahan politik bergeser ke "kiri" dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci.

---

This thesis discusses about social movements in Bolivia especially that developed and expand from 1985 to 2006. The social movement that more expand along government policy that perform of political change in Bolivia that assumed bringing a negative impact for the Bolivian. Eradication coca and new economic policy with privatization (water and Hydrocarbon) became a factor that make the struggle of the Bolivian rise and expand. The struggle of people be unique when social movement can be said successfully makes the government power is fallen (in this thesis is focused to neoliberalism). The success of the social movements will be the objectives of the writers to flatten and explain the phenomenon in Bolivia. The success of the social movements indicators can not quit from MAS and Morales, they took political change to the left ideology and Gramscian?s Hegemony theory."

"Penelitian ini membahas mengenai fenomena terbentuknya aliansi gerakan penduduk asli (Indigenous Movement) dengan gerakan Kiri (Left Movement) yang merupakan dua kelompok utama dalam catatan historis perlawanan gerakan sosial melawan elit-elit oligarki politik dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang kerap campur tangan dalam urusan dalam negeri Bolivia. Seiring perjalanan waktu, perlawanan gerakan sosial dan elemen masyarakat mencapai puncaknya dengan terjadinya kasus privatisasi air pada tahun 2000 dan privatisasi gas di Bolivia pada tahun 2003. Dalam kedua peristiwa penting ini aktor-aktor gerakan sosial seperti Evo Morales dan partainya yang berbasis gerakan sosial penduduk asli, Movimiento al Socialismo berperan besar melakukan mobilisasi kolektif, konstruksi politik identitas serta pembingkaian wacana anti Neoliberalisme dan Imperialisme yang berhasil menyatukan perlawanan kolektif dari dua arus besar tradisi gerakan sosial yakni kelompok indigenous maupun kelompok Kiri yang pada masa lalu kerap terpecah-pecah akibat ideologi dan garis perjuangan yang berbeda.Implikasi teoritis berdasarkan hasil temuan data yang penulis dapatkan menunjukan adanya sumbangan penting penelitian penelitian ini dalam hal keterkaitan teori politik identitas, struktur kesempatan politik gerakan sosial, serta mobilisasi kolektif dan pembingkaian wacana gerakan sosial dengan fenomena nyata terbentuknya aliansi perlawanan bersama gerakan penduduk asli bersama dengan gerakan Kiri. Terbentuknya aliansi kolektif gerakan penduduk asli dengan gerakan Kiri sebagaimana temuan penulis ini terbukti memiliki andil besar dalam membawa perubahan politik baru di Bolivia dengan tumbangnya kekuasaan politik rezim oligarki politik Neoliberal yang telah bertahan cukup lama. Selain itu, aliansi kolektif gerakan penduduk asli dengan gerakan Kiri tersebut juga berkontribusi mengantarkan Evo Morales tidak saja sebagai presiden dari kalangan ras penduduk asli tetapi juga pemimpin yang lahir dari latar belakang kuat perjuangan gerakan sosial untuk pertama kalinya melalui pemilihan umum tahun 2005 di Bolivia.

---

This research discusses about the phenomenon of the establishment of the alliance between the Native Social Movement (Indigenous Social Movement) and the Left Movement which are two major groups in the historical record of social movement resistance against the rule of oligarchic political elites and international financial institution that often intervenes in Bolivia?s domestic affairs. After a long period of resistance, the social movement resistance in Bolivia reached it?s peak momentum with the occurence of water and gas privatization in the year of 2000 and 2003 respectively. In both of these important events in history of Bolivia, social movement actors such as Evo Morales and his political party based on native social movement, namely Movement Toward Socialism (Moviemiento al Socialismo or MAS) play their major role to mobilize collective struggle of social movements, constructing common political identity and making a framing social movement discourse of anti Neoliberalism and Imperialism which succeeded in uniting collective resistance of the two largest mainstreams of social movements in Bolivia, namely the Native Social Movement and the Left Movement. In the past, both of these movements are often fragmented to each other due to differences of their ideological and platform of struggle.The Theoritical Implication according to the data find by the author in this research shows the importance of this research and academic contribution in terms of the interrelation between political identity theory, social movement political opportunity structure theory, collective mobilization theory and social movement framing discourse theory with empirical (real) phenomenon of the establishment of collective resistance alliance between Indigenous Movement and the Left Movement against Neoliberal Oligarchic government in Bolivia. This Alliance of social movements proved posessing large contribution in the collapse of Neoliberal oligarchic regime and succeeded to bring Evo Morales not only as the first president from the native people of Bolivia but also a president which have a strong background from social movement through the Bolivian election in 2005."

"Skripsi ini menganalisis penyebab kegagalan transformasi gerakan sosial menjadi partai politik. Melalui metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya pembentukan partai politik alternatif yang dilakukan oleh Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI). Dalam penelitian ini, kegagalan transformasi KPRI menjadi partai politik dijelaskan dengan menggunakan kerangka analisis regulasi kartel dan mobilisasi sumber daya. Secara spesifik, konsep regulasi kartel yang dikemukakan oleh Pippa Norris dapat menjelaskan hambatan eksternal yang menghalangi pertumbuhan partai-partai di Indonesia. Sedangkan teori mobilisasi sumber daya digunakan untuk mengeksplorasi hambatan internal yang dihadapi KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan KPRI dalam bertransformasi menjadi partai politik disebabkan oleh dua hal. Pertama, regulasi yang mengatur mengenai partai politik memberatkan gerakan sosial seperti KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari politik kartel yang dirancang sedemikian rupa oleh partai-partai yang sudah mendapatkan kursi di legislatif untuk membatasi jumlah partai yang ada di Indonesia. Kedua, KPRI gagal melakukan mobilisasi sumber dayanya untuk mengubah kekuatan gerakan sosial menjadi kekuatan politik formal yang bertarung di pemilihan umum. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya, baik sumber daya material maupun nonmaterial yang dimiliki KPRI.

---

This research analyzed why social movements have failed transforming into political party. By applying qualitative method, with data collection of deep interview and literature study, the study emphasized on case study of KPRI (Indonesian People’s Movement Confederation) attempt to form alternative party. This case is explained by using cartel regulation analysis and resource mobilization as the main framework. The cartel regulation analysis by Pippa Norris can explain external obstacles that prevent inclusive access of political party formation in Indonesia. Furthermore, resource mobilization theory is used to explore internal obstacles that hold up the progress of KPRI to transform themselves becoming a political party.

The result of this research shows that there are two major factors affecting KPRI's failure to transform into political party. First, the existing regulations that address political party have held down social movements chances - in this case KPRI - to become a political party. The law is considered as part of political cartel manifestation by the already existing parties in parliament to limit the number of parties in Indonesia. Second, KPRI has failed to conduct resource mobilization in order to transform social movement power into formal politics which compete in general election. It is mainly caused by the limited resources owned by KPRI, both material and nonmaterial."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai proses tranformasi politik Gerakan Aceh Merdeka menjadi Partai Aceh dari pasca perundingan Helsinki hingga Pemilu Legislatif 2009 Kemarin. Setelah perjanjian damai Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di tanda-tangani diHelsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Aceh memasuki sejarah politik baru perjanjian ini relatif berhasil karena kesepakatan ?win-win solution?. GAM berhenti mengangkat senjata dan berjuang lewat jalur politik demokratis sementara Pemerintah Indonesia mendapat jaminan gagasan memisahkan diri tak lagi muncul dari provinsi paling barat indonesia itu. Peralihan GAM dari gerakan gerilya bersenjata ke dunia politik elektoral telah dipenuhi pihak GAM dengan membentuk partai politik Lokal di Aceh yang di beri nama Partai Aceh.This minor thesis explore the political transformation of The Aceh Freedom Movement Process into the Aceh Party from Helsinki Agreement until Legislative Election 2009. After the peace agreement between the Republic of Indonesia and The Aceh Freedom Movement signed in Helsinki, Finland at 15th August 2005. Aceh enter the new historical politics because this agreement relatively successful because of win-win solution. GAM stopped the weapons and fight for their aims through democratic political gain while the Indonesian government got guarantee that separatist ideas is no longer come from the mostwestern province in Indonesia. The transition of GAM from armed geurrilla movement into electoral politic has been fullfil with the established local political in Aceh namely The Aceh Party."

"Hizbullah merupakan salah satu Gerakan Politik Kelompok Muslim Syi'ah yang ada di Lebanon. Pendirian Hizbullah tidak dapat dilepaskan dari kebangkitan politik Kelompok Muslim Syi'ah yang dipelopori oleh Imam Musa Al Shadr, kondisi sosial politik Lebanon pada tahun 1980-an, agresi Israel ke Lebanon tahun 1982, dan dukungan materiil dan moriil lran kepadanya. Pada awalnya Hizbullah hanya melakukan aktivitas perlawanan dalam perjuangannya membebaskan Lebanon dari penjajahan Israel. Namun, sejak tahun 1992 ia memutuskan untuk menjadi partai politik dengan tetap konsisten menjalankan aktivitas perlawanannya terhadap Israel. Permasalahan mengenai transformasi Hizbullah dari gerakan perlawanan murni menjadi partai politik Lebanon sejak tahun 1992 hingga 2009 inilah yang menjadi objek penelitian ini. Ada tiga permasalahan yang diangkat dalem tesis ini yaitu mengenai latar belakang transformasi Hizbullah menjadi partai politik pada tahun 1992, dampak transformasi tersebut terhadap aktivitas perlawanannya dan strategi Hizbullah untuk menyelaraskan aktivitas perlawanan dan politiknya. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut maka digunakan konsep jihad sebagai konsep yang menjadi prinsip gerakan perlawanan dan politik Hizbullah, teori struktur kesempatan politik dan teori mobilisasi sumber daya sebagai bagian dari teori gerakan sosial. serta teori mengenai partai politik. Dan untuk dapat menjelaskan permasalahan tersebut maka digunakan metode studi kasus sebagai metode yang tepat untuk dapat membahas suatu peristiwa secara mendalam. Hasil penelitian ini adalah bahwa perubahan kondisi sosial politik Lebanon telah memberi peluang bagi Hizbullah, yang pada awalnya merupakan gerakan perlawanan terhadap penjajahan Israel, untuk menjadi partai politik dan bahwa persiapan yang matang dan sumber daya yang dimiliki Hizbullah menjadi faktor pendukung yang mendorong dilakukan transformasi ini. Hasil kedua adalah bahwa ada dampak positif dan negatif dari transformasi tersebut, sementara hasil ketiga adalah bahwa Hizbullah memiliki strategi untuk dapat menyelaraskan aktivitas perlawanan dan politiknya tersebut."

"Bolivia merupakan sebuah negara di Amerika Tengah. Secara geography negara ini berada di dataran tinggi Amerika Latin. Walaupun tidak memiliki akses ke daerah pantai, Bolivia merupakan salah satu penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar setelah Venezuela di Amerika Latin. Penduduk Mayoritas Bolivia adalah suku indian Aymara dan Quecha dan juga keturunan campuran antara indian dan kulit putih (Spanyol). Sebagai sebuah negara berkembang, Bolivia memiliki ketergantungan terhadap bantuan finansial dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan masuknya investor asing. Namun kebijakan kontroversial dikeluarkan oleh Presiden terpilih pada Desember 2005, Evo Morales. Kebijakan yang dianggap tidak memihak atas jaminan kepemilikan dan keamanan berinvestasi terhadap investor asing, mendapat kecaman dan tanggapan negatif dari banyak pihak.Kebijakan nasionalisasi yang dikeluarkan oleh Evo Morales pada 1 Mei 2006, yang bertepatan dengan hari Buruh Internasional tersebut, dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap kebebasan berinvestasi di Bolivia, dan merugikan sekitar 20 perusahaan yang bergerak dalam penglolaan dan eksplorasi migas. Kebijakan ini dikeluarkan bukan karena keinginan Evo Morales, tetapi merujuk kepada terjadinya Gerakan Sosial yang telah terjadi di Bolivia pada periode waktu tahun 2000 sampai dengan 2005. Pemerintahan Bolivia terdahulu yang menerapkan kebijakan ekonomi dan politik neoliberal, telah menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan kemiskinan dalam masyarakat Bolivia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Amy Chua dalam bukunya World On Fire, bahwa dominasi minoritas atas mayoritas penduduk pribumi menyebabkan munculnya konflik. Dikaitkan dengan globalisasi dengan paradigma neoliberal, dimana peranan negara dalam pasar harus dikurangi. IMF dan Bank Dunia merupakan lembaga keuangan internasional yang menerapkan kebijakan mengenai Liberalisasi Perdagangan, Deregulasi, serta Privatisasi yang merupakan pilar-pilar dalam perekonomian neoliberal.Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Bolivia mengikuti saran-saran dari IMF serta Amerika Serikat, memang memiliki dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Boilivia, namun pertumbuhan tersebut hanya dirasakan oleh sekelompok kecil saja. Akibat dari privatisasi yaitu terjadinya efisiensi biaya perusahaan yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, terutama pada Badan Usaha Milik Negara yang telah diswastanisasikan kepada investor asing. Sehingga dalam pembagian keuntungan Bolivia hanya menerima tidak lebih dari 20 persen saja. Kebijakan penghapusan pertanian koka, sebagai bagian dari kepentingan Amerika Serikat mengurangi peredaran kokain yang masuk ke wilayahnya, memaksa pemerintah Bolivia melakukan kebijakan penghapusan lahan pertanian koka, yang disertai dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan Bolivia. Rakyat yang merasa ditindas terutama penduduk pribumi, melakukan perlawanan dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut perubahan dalam pemerintahan. aksi massa yang dikenal dengan Gerakan Sosial tersebut ternyata mampu menekan pemerintahan Bolivia, yang terbukti dengan terjadinya beberapa kali perubahan dalam kepersidenan. Gerakan Sosial yang terjadi di Bolivia merupakan Gerakan Sosial Baru.Dinamakan Baru dikarenakan unsur-unsur gerakan tersebut tidak hanya datang dari kelas pekerja, tapi dari berbagai kalangan. Tuntutan yang diajukan bukan berdasarkan atas hubungan antara pemilik modal dan pekerja, walaupun tuntutan masih bersifat adanya perubahan dalam kebijakan ekonomi namun Gerakan Sosial yang terjadi di Amerika Latin umumnya dan khususnya Bolivia adalah kembalinya peranan negara didalam pengaturan pasar. Oleh karenanya tuntutan untuk melakukan nasionalisasi di Bolivia bukan sebuah gerakan yang menolak paradigma neoliberal tetapi lebih kepada pembagian yang adil hasil-hasil antara investor dan Bolivia. Kemunculan Evo Morales sebagai Presiden mambawa warna baru dalam regional Amerika Latin. Bersama dengan Hugo Chavez, Fidel Castro, dan beberapa negara Amerika Latin lainnya menumbuhkan sebuah kekuatan regional baru. Kekuatan yang dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan ini, melalui pembentukan Bank Selatan yang dimaksudkan menggantikan peranan IMF dan Bank Dunia, tentunya dengan perumusan strategi yang lebih dapat diterima oleh kondisi negara-negara Amerika Latin. Pembentukan kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Selatan yang mengedepankan kepada semangat pembangunan daripada eksploitasi.

---

Bolivia is place in the middle of American Region. Geography of the state is place at the highland of Latin America. Though the country does not have any access to the sea, it produces one of the biggest oil and gas after Venezuela in Latin America. The majority is indigenous people of Indian Aymara and Quecha and also mixed blood Indian and the white (the Spanish). As one of developing country in the region, it dependable on financial help from International Financial Institutions and foreign investor. But a controversial policy was came from the elected President, Evo Morales. the policy did not have any guarantee on the right of ownership and investment security for foreign investor, it also condemned by and had a negative impact from many side.The nationalization policy by Evo Morales on 1st of May 2006 that came to effect at Workers Day, was consider as a threat for the freedom in investing climate in Bolivia, and also suffer to a lose for 20 company which move on the execution and explorations in energy mining. The demand of the policy that came in effect was came from the social movement in Bolivia between year 2000 until 2005. Political and neoliberal Economic policy that was came from the former government of Bolivia, had caused social suspicious and poverty inside the Bolivian. As Amy Chua said in her book World on Fire, the minority domination above majority of the indigenous people has cause a conflict. With the globalization impact with neoliberal paradigm and as the state intervention to the market must be reduce. The International Monetary Foundation organization (IMF) and The World Bank, as an international monetary institutions, give policy in liberalizing trade, deregulations and Privatizations which is as foundations to the neoliberal economy.The implemented policy by former government of Bolivia, was followed the suggestion that suggested from IMF and The United States of America, and had an impact on economic development in Bolivia, that only effected small group of Bolivian society. Theeffect in privatization was in company efficiency that caused jobs lost especially in state enterprises. The privatization of state enterprises to private business in large scale had caused in profit share, which that the Bolivian Government share less than 20 percent of the profit. The coca eradication policy, which was one of the United States pressure policy toward Hugo Banzer government to reduce cocaine that circulating in the street of United States, had an impact in eradicated the coca land farm followed by the force act by the Bolivian special drug police and the army.The cocaleros (coca?s farmer), indigenous people, students, Workers Union, Teachers Union and many organization and mass reacted to the implemented of the policies and demanded change in government policy and also in the body of government it self. The improve of mass movement known as the Social Movement was the pressure to the Government and change in the government body, as the step down of five president in Bolivia. The Bolivian Social Movement also known as the part of New Social Movement. New because the factor of the movement was not only came from workers class, also from other class, such as students, woman?s, professionals, indigenous people and many other.The demand of this movement not only based on relations between workers and the capital class, although the demand still in the changing in economy policy. The Social Movement in America Latin in general and especially in Bolivia is the demand on state intervention in the market that can protect public goods to reach by the people. In the case of nationalizations in Bolivia, the movement not only a movement against the neoliberal paradigm but as a demand in fair economy sharing. The rise of Evo Morales as President brought new colors in Latin American region. With Hugo Chavez of Venezuela and Fidel Castro of Cuba and other Latin America State, the region is growing a new power. It was directing against United States influences in the region, with the forming of Southern Bank of South America region is also directing against and replacing the IMF and World Bank influences, off course with new accepted strategic approachement by the Latin American Nations. The forming of economy cooperation in Southern America bring a spirit of development than exploitation."

"Bolivia merupakan sebuah negara di Amerika Tengah. Secara geography negara ini berada di dataran tinggi Amerika Latin. Walaupun tidak memiliki akses ke daerah pantai, Bolivia merupakan salah satu penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar setelah Venezuela di Amerika Latin. Penduduk Mayoritas Bolivia adalah suku indian Aymara dan Quecha dan juga keturunan campuran antara indian dan kulit putih (Spanyol). Sebagai sebuah negara berkembang, Bolivia memiliki ketergantungan terhadap bantuan finansial dari lembaga-lembaga keuangan intemasional dan masuknya investor asing. Namun kebijakan kontroversial dikeluarkan oleh Presiden terpilih pada Desember 2005, Evo Morales. Kebijakan yang dianggap tidak memihak atas jaminan kepemilikan dan keamanan berinvestasi terhadap investor asing, mendapat kecaman dan tanggapan negatif dari banyak pihak.Kebijakan nasionalisasi yang dikeluarkan oleh Evo Morales pada 1 Mei 2006, yang bertepatan dengan hari Buruh lntemasional tersebut, dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap kebebasan berinvestasi di Bolivia, dan merugikan sekitar 20 perusahaan yang bergerak dalam penglolaan dan eksplorasi migas. Kebijakan ini dikeluarkan bukan karena keinginan Evo Morales, tetapi merujuk kepada terjadinya Gerakan Sosial yang telah terjadi di Bolivia pada periode waktu tahun 2000 sampai dengan 2005. Pemerintahan Bolivia terdahulu yang menerapkan kebijakan ekonomi dan politik neoliberal, telah menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan kemiskinan dalam masyarakat Bolivia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Amy Chua dalam bukunya World On Fire, bahwa dominasi minoritas atas mayoritas penduduk pribumi menyebabkan munculnya konflik. Dikaitkan dengan globalisasi dengan paradigma neoliberal, dimana peranan negara dalam pasar harus dikurangi. IMF dan Bank Dunia merupakan Jembaga keuangan intemasional yang menerapkan kebijakan mengenai Liberalisasi Perdagangan, Deregulasi, serta Privatisasi yang merupakan pilar-pilar dalam perekonomian neoliberal.Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Bolivia mengikuti saran-saran dari IMF serta Amerika Serikat, memang memiliki dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Bangkitnya gerakan Boilivia, namun pertumbuhan tersebut hanya dirasakan oleh sekelompok kecil saja. Akibat dari privatisasi yaitu terjadinya efisiensi biaya perusahaan yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, terutama pada Badan Usaha Milik Negara yang telah diswastanisasikan kepada investor asing. Sehingga dalam pembagian keuntungan Bolivia hanya menerima tidak lebih dari 20 persen saja. Kebijakan penghapusan pertanian koka, sebagai bagian dari kepentingan Amerika Serikat mengurangi peredaran kokain yang masuk ke wilayahnya, memaksa pemerintah Bolivia melakukan kebijakan penghapusan lahan pertanian koka, yang disertai dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan Bolivia.Rakyat yang merasa ditindas terutama penduduk pribumi, melakukan perlawanan dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut perubahan dalam pemerintahan. Aksi massa yang dikenal dengan Gerakan Soslal tersebut ternyata mampu menekan pemerintahan Bolivia, yang terbukti dengan terjadinya beberapa kali perubahan dalam kepersidenan. Gerakan Sosial yang terjadi di Bolivia merupakan Gerakan Sosial Baru. Dinamakan Baru dikarenakan unsur-unsur gerakan tersebut tidak hanya datang dari kelas pekerja, tapi dari berbagai kalangan. Tuntutan yang diajukan bukan berdasarkan atas hubungan antara pemilik modal dan pekerja, walaupun tuntutan masih bersifat adanya perubahan dalam kebijakan ekonomi namun Gerakan Sosial yang terjadi di Amerika Latin umumnya dan khususnya Bolivia adalah kembalinya peranan negara didalam pengaturan pasar. Oleh karenanya tuntutan untuk melakukan nasionalisasi di Bolivia bukan sebuah gerakan yang menolak paradigma neoliberal tetapi lebih kepada pembagian yang adil hasil-hasil antara investor dan Bolivia. Kemunculan Evo Morales sebagai Presiden mambawa wama baru dalam regional Amerika Latin. Bersama dengan Hugo Chavez, Fidel Castro, dan beberapa negara Amerika Latin lainnya menumbuhkan sebuah kekuatan regional baru. Kekuatan yang dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan ini, melalui pembentukan Bank Selatan yang dimaksudkan menggantikan peranan IMF dan Bank Dunia, tentunya dengan perumusan strategi yang lebih dapat diterima oleh kondisi negara-negara Amerika Latin. Pembentukan kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Selatan yang mengedepankan kepada semangat pembangunan daripada eksploitasi."