Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai hambatan dalam implementasi Kepmenpan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Penelitian dilakukan terhadap Guru-Guru SDN di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif, dimana skripsi menganalisis mengenai hambatan yang terjadi dalam implementasinya. Hasil penelitian menyebutkan terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam implementasi, yaitu: transmisi komunikasi tidak berjalan dengan baik, Guru kesulitan dalam menjalankan tugas yang diberikan, dan insentif yang tidak mencukupi Dengan melihat hasil yang didapat, maka saran bagi Kementerian Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan saluran komunikasi yang lebih baik, pemberian insentif yang mencukupi, dan memberikan pelatihan rutin bagi tugas yang sulit dikerjakan Guru.

---

The focus of this study are about obstacles in the implementation of Ministry for State Apparatus Empowerment Decree 84th, 1993 about the Functional Position of Teachers and Credit point. Study was conducted on Elementary School Teachers at the District of Jatinegara, East Jakarta. This research is a quantitative research with descriptive design, in which the thesis analyzes the obstacles that occur in the implementation. The result stated there are several obstacles that occur in the implementation, that is: transmission of communication is not running well, Teacher have difficulty in performing the task, and insufficient of the incentives. By looking at the results obtained, then the advice for the Ministry of National Education is to develop better communication channels, providing a sufficient incentives, and routine training for teachers to performing task."

"Penyalahgunaan narkoba merupakan masaiah nasional bahkan mendunia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya studi tentang penyalahgunaan narkoba, Berbagai studi didapatkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba hiata BNN (2007) sekitar l,5% penduduk Indonesia teijerat narkoba dirnana narkoba suntik merupakan cara penggunaan narkoba kedua terbanyak, sedangkan DKI Jakarta merupakan daerah paling rawan clibandingkan provinsi lainnya. Masalah terkait dengan narkoba suntik adalah masalah kesehatan temmasuk kematian dan keoelakaan, rnasalah sosial dan huklun. Masalah kesehatan pada pengguna narkoba suntik (penasun) yaitu pcnularan penyakit HIV/AIDS yang didapatkan 50-60% positif pada penasun, hepatitis B sckitar 25-35%, sedangkan hepatitis C sekitar 70-95% positif pada penasun. Strategi utama dalam penanggulangan narkoba yaitu Supplcga reduction, Demand Reduction dan Harm Reduction dimana PTRM mcrupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak btuuk akibat penggunaan narkoba suntik. Angka drop out di puskesmas satelit PTRM rata~rata menunjukkan > 45% (indicator < 45%). Hal ini menjadi masalah karena penasun yang putus akan kembali menggunakan narkoba suntik dan meningkatkan kerentanan terhadap HIV/AIDS dan hepatids, selain itu kebErhasiian PTRM akan menurun karena prosedur dan dosis obat dimulai lagi dari awal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putus berobat pasien penasim di klinik PTRM Puskesmas Kec Jatinegara dan Puskesmas Kee Gambit tahun 2007-2008, dengan tujuan khusus mengetahui dan mendapatkan model yang sesuai untuk menggambarkan hubungan faktor predisposisi (umur, sex, pendidikan, pekerjaan, marital, sikap dan pengetahuan), faktor pendukung (dukungan keluarga/teman dan aksesibilitas) serta faktor kebutuhan pelayanan kesehatan (gejala putus obat) dengan putus berobat. Ruang Iingkup studi ini adalah studi observasi dengan disain kasus kontrol, data kasus dan kontrol berdasarkan data registrasi pasien sedangkan data pajanan didapatkan dengan wawancara menggimakan kuesioner. Metodologi studi ini merupakan studi retrospektif dengan disain kasus konirol. Popuiasi studi adalah pasien penasun yang berobat di ldinik PTRM Puskesmas Kec Jatinegara dan Puskesmas Kee Gambir tahun 2007-2008, sedangkan sampel adalah populasi studi yang terpilih dengan memperlirnbankan kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah sampel kasus 156 dan kontrol 156 (ratio 1:l), pengambilan sampel bcrdasarkan proporsi kasus di kedua lokasi. Kasus adalah pasien yang putus berobat (tidak minum metadon minimal 7 hari berturut-turul) sedangkan kontrol adalah pasien yang teratur berobat, baik kasus maupun kontrol diambil secara acak sederhana. Analisis data dilakukan secara multivariate dengan mulriple Iogislic regression. Hasil penelirjan ini didapatkan variabel jenis kelamin (p 0.003 dan OR 13.184, CI 95% l.491- 6.800), pengetahuan (p 0.027 dan OR l.729, CI 95% 1.064-2.812), dukungan keluarga/teman (p 0.000 OR 2.704, CI 95% 1.664 -4396) dan aksesibilitas (aksesibilitas rendah p 0.007 OR 3.656, CI 95% 1.790-7.468 dan aksesibilitas sedang (p 0.000 OR 2293, CI 95% 1,258 - 4.l77). Studi ini rnemberikan rekomendasi yaitu meningkatkan lcualitas dan kuantitas sarana pclayanan kesehatan yang menyelenggarakan PTRM, memberikan penyuluhan tentang PTRM pada masyarakat dan mengingatkan untuk senantiasa memberi dukungan pada pasien PTRM terutarna pada laki-Iaki, saran penelitian lebih Ianjut adalah meneliti survival time dan faktor lain yang bclum dileliti pada studi.

---

Drugs abuse had been a national concerned problem further more it had been global concerned recently. There are many researches about drugs abuse concluded that drug users increased about five times. According to National Narkotics Organization (BNN), in 20071 there are l,5% population in Indonesia was a drug users that intravenous/injecting was the second most ways among dru users. In addition. DKI Jakarta is the highest risk province regard to drug users among provinces in Indonesia. Drugs abuse can lead many problems that consist of health problems including deaths and accidents, socials dan laws.

Health problems among IDUs such as spread of HIV/AIDS that about 50-60% positive& hepatitis B about 25-35% positively and hepatitis C that positivebf among IDUs about 70-95%, The main strategies for controlling drugs abuse are Supply reduction, Demand reduction and Harm reduction which Methadone Maintenance Therapy (MJT) Programme was one of ejorts to reduce harm of drugs abuse. There are drop out rate in Satelite Primary Health Centre > 45% that indicators for assessing successfully .MMT Programme such as drop out rate < 45%. Regard to that, susceptible of IDUs was increasing because of back to using drug injecting in addition that caused failure in MMT Programme. susceptible of ID Us was increasing because of back to using drug injecting in addition that caused failure in MMT programme.

This study aimed to understand factors related to MMT drop out among IDUs in Jatinegara Primary Health Centre West Jakarta and Gambir Primary Health Centre, Central Jakarta in 2007-2008, particularly predisposing factors (age, gender, education, marital, working status, knowledge, and attitude), enabling factors (familv/companions support and accessibility) as well as needsjllctor (withdrawl symptoms).

This study design is case control with 156 cases and 156 controls (l:1). Cases were patients on MMT that dqined not drink methadone for 7 days consecutivelyg controls were patients on MMT that regular drink methadone daily in the same period All of both selected by siniple random sampling. Data were analyzed in multivariate ways by multiple logistic regession.

This study result shows that gender (p 0.003 OR 3. 184, CI 95% ].49l- 6. 800). knowledge (p 0. 027 OR l. 729, C1 95% 1.064-2.812), familieshzeers group support Q 0.000 OR 2. 704, CI 95% 1.664 -4.396) and accesibiliqy (low accesibility 0.007 ()R 3. 656, CI 95% 1.790-1468 and moderate accesibility p 0.000 OR 2.293, CI 95% 1.258 - 4.1 77) are related to MMT drop out among ID Us in Jatinegara Primary Health Centre West Jakarta and Gambir Primary Health Centre, Central Jakarta in 2007-2008. This study recommended to government to increase MMT programme in other primary health services including quantity and quality of services, to announce information and education regard to MMT to public, to warn jbr supporting patients in MMT particularly supporting be conducted for males. In addition, other research to be conducted by survival time and other factors that related to MMT."

"ABSTRAK<>br>Laporan magang ini menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan prosedur audit atas aset tetap pada PT XYZ. Analisis kebijakan akuntansi atas aset didasarkan pada PSAK Nomor 16 Revisi 2015 . Auditor melakukan prosedur substantif dan pengujian terperinci atas saldo aset tetap yang didasarkan pada ABC Audit Manual AAM . Selain itu, penulis juga melakukan analisis prosedur audit atas aset tetap pada PT XYZ. Aset tetap pada PT XYZ untuk laporan keuangan pada periode pelaporan 31 Desember 2016 dapat disimpulkan bahwa telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACT<>br> This internship report describes the accounting policy and audit procedures of fixed assets at PT XYZ. The analysis of accounting policy of fixed assets is based on PSAK No. 16 Revised 2015 . The auditor performs substantive procedures and detailed testing of fixed assets balance under ABC Audit Manual AAM . In addition, the authors also conducted an analysis of audit procedures of fixed assets at PT XYZ. PT XYZ rsquo s fixed assets in the financial statements for the reporting period of December 31st, 2016 can be concluded that it has been presented fairly and in accordance with the prevailing standards in Indonesia."

"Dalam perkembangan pengendalian perubahan iklim di dunia muncul mekanisme fleksibel yang diatur dalam Protokol Kyoto. Dalam perkembangannya terbentuk mekanisme mitigasi baru yaitu JCM sebagai mekanisme mitigasi yang diajukan Jepang kepada UNFCCC di bawah framework for various approaches. JCM sendiri merupakan mekanisme carbon offsetting yang dimana Jepang memberikan bantuan kepada negara berkembang untuk mengurangi karbon dengan timbal balik pemberian kredit karbon kepada Jepang. Dalam tulisan ini Penulis mencoba menelusuri bagaimana JCM itu diletakkan dalam pengaturan perubahan iklim global dan melihat bagaimana JCM diatur dan diimplementasikan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta data yang disediakan oleh instansi terkait. Temuan yang disampaikan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek dari mitigasi perubahan iklim yang harus diperhatikan Indonesia jika ingin meningkatkan lagi kebermanfaatan dari mekanisme JCM atau ingin mengimplementasiken mekanisme mitigasi dengan bentuk carbon ofsetting lainnya.

---

In the development of climate change mitigation in the world, flexible mechanisms are created under the Kyoto Protocol. In its development, a new mitigation mechanism was formed, namely JCM as a mitigation mechanism proposed by Japan to the UNFCCC under the framework for various approaches. JCM itself is a carbon offsetting mechanism in which Japan provides assistance to developing countries to reduce carbon in exchange for giving carbon credits to Japan. In this paper, the author tries to explore how the JCM is put into global climate change regulation and see how JCM is regulated and implemented in climate change mitigation in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative research with a qualitative approach, and uses library materials and data made available by the relevant agencies. The findings presented in this study are aspects of climate change mitigation that Indonesia must pay attention to if it wants to increase the usefulness of the JCM mechanism or to implement mitigation mechanisms with other forms of carbon offsetting."

"Perubahan iklim dirunut menjadi penyebab bagi para pihak atas kerugian yang mereka hadapi. Meningkatnya emisi karbon dioksida, melelehnya es glasial, munculnya banjir, dan banyak efek dari perubahan iklim lainnya diklaim sebagai penyebab rusaknya properti pribadi para pihak, sehingga mereka tidak dapat menikmati hak mereka atas properti pribadi tersebut. Keadaan ini mendorong banyak pihak, baik pemerintah, individu, maupun kelompok, untuk menggugat korporasi atas kontribusi mereka terhadap perubahan iklim. Walaupun secara garis besar para penggugat meminta ganti rugi menggunakan hukum perdata, mereka mengklaim argumentasi yang berbeda-beda mengenai mengapa korporasi harus membayar ganti rugi pada mereka. Klaim yang paling banyak diajukan adalah klaim atas nuisance, negligence, producer liability, civil conspiracy, dan unjust enrichment. Di sisi lain, tidak semua gugatan perdata meminta ganti rugi. Beberapa di antaranya meminta injunction berupa perintah pengadilan agar korporasi mengurangi emisi gas rumah kaca mereka di masa depan untuk memenuhi target Paris Agreement. Dari sekian kasus litigasi iklim yang tersebar di berbagai negara, beberapa kasus menandai argumentasi-argumentasi yang menggarisbawahi bagaimana pengadilan di berbagai negara melihat perubahan iklim serta bagaimana korporasi berperan atau tidak berperan dalam menyebabkan kerugian penggugat. Penelitian akan membahas mengenai sejarah litigasi iklim dan masalah hukum yang muncul dalam gugatan iklim. Setelah itu, dibahas pula gambaran umum argumentasi popular dari penggugat serta contoh-contoh landmark cases yang diseleksi dengan beberapa pertimbangan. Penelitian akan menganalisis alasan ditolak dan dikabulkannya gugatan iklim, memberikan kontekstualisasi peranan majelis hakim terhadap putusan, dan aplikasi analisis tersebut terhadap gugatan iklim di Indonesia. Berdasarkan penelitian normatif yang dilakukan, ditemukan bahwa permintaan ganti rugi dan pembuktian kausalitas adalah dua rintangan utama bagi penggugat untuk memenangkan gugatan. Selain itu, Indonesia juga memiliki skema ganti rugi yang cukup unik dibandingkan dengan negara lain dalam kasus kebakaran hutan. Sebagai penutup, penelitian menyertakan saran bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan iklim.

---

Climate change is traced to be the cause for the losses that certain parties face. Increased carbon dioxide emissions, melting of glacial ice, the emergence of floods, and many other effects of climate change are claimed to be the cause of damage to the parties’ private property, rendering them unable to enjoy their rights to their private property. This situation has prompted many parties, be it governments, individuals, or groups, to sue corporations for their contribution to climate change. Although in general the plaintiffs seek compensation using tort law, they claim different arguments as to why the corporation should pay compensation to them. The most frequently submitted claims are claims for nuisance, negligence, producer liability, civil conspiracy, and unjust enrichment. On the other hand, not all civil lawsuits seek compensation. Some of them asked for an injunction in the form of a court order for corporations to reduce their greenhouse gas emissions in the future to meet the Paris Agreement targets. Of the many climate litigation cases across various countries, several cases highlight arguments that underline how courts in various countries view climate change and whether corporations play or do not play a role in causing the plaintiff's losses. The research will discuss the history of climate litigation and the legal issues that arise in climate lawsuits. After that, an overview of the popular arguments of the plaintiffs and examples of landmark cases, which were selected with several considerations, are also discussed. The study will analyze the reasons for the rejection and granting of climate lawsuits, provide contextualization of the role of the panel of judges in the decision, and the application of the analysis to climate lawsuits in Indonesia. Based on the normative research conducted, it was found that the request for compensation and the proof of causality were the two main obstacles for the plaintiff to win the lawsuit. In addition, Indonesia also has a compensation scheme that is quite unique compared to other countries in the case of forest fires. In closing, the research includes suggestions for parties wishing to file a climate lawsuit."

"Penelitian ini membahas Implementasi dari Program Pelatihan untuk Guru TK/PAUD dengan studi kasus pada Program Pelatihan Semai Benih Bangsa yang diselenggarakan oleh Indonesia Heritage Foundation. Dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif, penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana tahapan, metode, dan prinsip yang dilakukan dalam program pelatihan. Penelitian ini juga ingin menggambarkan faktorfaktor yang mendukung serta menghambat efektivitas pelatihan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pelatihan Semai Benih Bangsa melalui tahap-tahap pelatihan dengan menjalankan prinsip-prinsip pelatihan dalam metode-metode yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Kemudian, dalam implementasinya, terdapat faktor pendukung dan penghambat dari sisi internal dan eksternal organisasi yang mempengaruhi efektivitas pelatihan. Penilitian ini juga akan memberikan rekomendasi kepada IHF, Divisi Pelatihan IHF, Divisi Penelitian dan Pengembangan, Trainer, sekolah peserta, dan para peserta pelatihan agar implementasi program ini dapat berjalan efektif.

---

This research is discussing the implementation of training for pre-school and kindergarten with the study case of Semai Benih Bangsa Training Program held by Indonesia Heritage Foundation. By using descriptive type of qualitative approach, this research is trying to depict the steps, methods, and the principle that been done in the training program and also to find out any supporting and inhibiting factors to the training effectiveness. This research brought the result that The Semai Benih Bangsa Training Program been through the training steps using the training principle applied in the methods in the process of reaching its goals. Also, in the implementation, there are supporting and inhibiting factors that divided into internal and external factors that affect the effectivity of the training. This research also gives recommendations to IHF, Training Division, Research and Development Division, the trainers, the school of the participants, and the participants itself to increase the effectiveness of this program implementation."

"Perubahan iklim merupakan permasalahan besar manusia saat ini. Dampak dari perubahan iklim dapat melanggar hak asasi manusia. Mengutip beberapa penelitian mengenai Carbon Majors, ditemukan bahwa emisi yang utamanya berasal dari industri bahan bakar fosil merupakan salah satu pihak yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim melalui gas rumah kacanya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah korporasi yang berkontribusi menyebabkan dampak perubahan iklim dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis bagaimana perubahan iklim berdampak pada hak asasi manusia, bagaimana kewajiban hak asasi manusia oleh korporasi terkait dampak perubahan iklim serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi melalui mekanisme litigasi perubahan iklim berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap berbagai jenis data. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder mulai dari peraturan, putusan pengadilan, jurnal ataupun buku. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perubahan iklim memang berdampak pada hak asasi manusia dan bahwa korporasi memiliki kewajiban hak asasi manusia dan dapat dimintakan tanggung jawab atas kontribusinya terhadap perubahan iklim. Terdapat dua jalur yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dengan menggunakan argumen hak asasi manusia atas dampak perubahan iklim, yaitu melalui gugatan pelanggaran hak dan gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Alangkah baiknya apabila Pemerintah membuat peraturan yang mengikat yang mengatur mengenai kewajiban korporasi terkait hak asasi manusia dan perubahan iklim. Hal ini diperlukan agar setiap tindakan melakukan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia perubahan iklim melalui aktivitasnya.

---

Climate change is a major problem for mankind right now. The impact of climate change can violate many human rights. Citing several studies on Carbon Majors, it was found that emissions mainly from the fossil fuel industry are one of the major contributors to climate change through their greenhouse gases. This raises the question of whether corporations that contribute to climate change impacts can be held accountable or not. This research will examine and analyze how climate change impacts on human rights, how the obligations of human rights by corporations are related to the impacts of climate change as well as how the corporation is accountable through human rights-based climate change litigation mechanisms. This research is a juridical-normative research and qualitative analysis of various types of data. This research used secondary data ranging from regulations, court decisions, journals or books. The results of this study find that climate change does have an impact on human rights and that corporations have human rights obligations and can be held accountable for their contribution to climate change. There are two ways that can be used to hold corporations accountable, those are, using human rights arguments for the impacts of climate change through lawsuits for violation of rights and civil lawsuits for unlawful acts. It would be better if the Government made binding regulations governing corporate obligations related to human rights and climate change. This is necessary so that every action takes to prevent climate change human rights violations through their activities."

"Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2007 untuk semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan ini masih menimbulkan perbedaan tujuan antara pelaksana dengan sasaran kebijakan dan ketiadaan peningkatan mutu guru pascaimplementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dan metode penelitian kualitatif. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta dikaitkan pada sepuluh indikator implementasi kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn. Dari sepuluh indikator tersebut, delapan indikator dapat dinilai baik, sedangkan dua indikator dapat dinilai tidak baik.

---

The policy of teacher certification in Indonesia has been being held since 2007 for all levels education The implementation of this policy emerges the difference of purpose between implementor and target of policy and unincreasing the quality of teacher. This research uses positivist approach and qualitative methode. Researcher interests to know how teacher certification policy for vocational teacher was be implemented in 2011 in DKI Jakarta Province by connecting it to ten indicators of public policy implementation according to Hogwood and Gunn. From ten indicators, there are eight indicators classified as good, whereas there are two indicators classified as bad."