Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi telah membawa tantangan yang mengkhawatirkan negara-negara, dan memaksa mereka untuk mengubah struktur ekonomi maupun struktur hukum mereka, serta untuk meninjau kembali strategi mereka terhadap dunia. Adaptasi atas tuntutan-tuntutan baru sebagai implikasi dari globalisasi lebih sukar dilakukan oleh negara-negara kurang berkembang, karena perekonomian serta sistem sosial, hukum dan ekonomi mereka yang lebih lemah, di samping kepentingan-kepentingan maupun gagasan lokal yang telah sedemikian mengakar namun tidak selalu sejalan dengan semangat perdagangan bebas, kompetisi, dan kebijakan pasar terbuka. Kondisi ekonomi dan sosial lokal mensyaratkan sebuah pendekatan yang bertahap, proteksionis, dan implementasi kebijakan liberalisasi perdagangan secara bertahap. Hal serupa kurang lebih dihadapi oleh negara berkembang, meskipun barangkali dalam kadar yang lebih rendah. Namun, disadari maupun tidak diasari, mau tidak mau, baik negara berkembang maupun negara maju telah terinkorporasi dalam proses globalisasi.Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari transfer modal, teknologi, pengetahuan manajerial, yang dalam tahap tertentu justru dipercepat oleh globalisasi, dan karenanya membawa keuntungan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi sendiri pada dasarnya muncul dari kesadaran akan fakta mengenai komplementaritas ekonomi alamiah dalam kepemilikan sumber-sumber daya, serta sejumlah faktor lain yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk menempatkan fasilitas-fasilitas produksi dan mengintegrasikan proses produksi mereka di luar negaranya. Namun tentunya tidak semua ekonomi berkembang memperoleh manfaat globalisasi. Beberapa ekonomi berkembang justru mengalami dampak negatif globalisasi, dikarenakan belum berkembangnya mekanisme pasar mereka untuk meraih kesempatan yang ditawarkan oleh globalisasi maupun belum mampunya mereka mencapai standar global untuk produk-produk barang maupun jasa mereka. Akibatnya, negara-negara berkembang menjadi lebih rawan terhadap tantangan-tantangan yang menyertai globalisasi Berangkat dari gambaran tersebut, permasalahan yang akan diangkat dalam tesis ini meliputi efektifitas APEC sebagai sarana negara-negara berkembang untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dalam menghadapi liberalisasi perdagangan. Di samping itu tesis ini akan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor pendorong maupun penghalang para anggota ekonomi APEC dalam memanfaatkan keanggotaannya dalam APEC sebagai upaya meningkatnyn kemampuannya untuk menghadapi era liberalisasi perdagangan.Pertanyaan tersebut dianalisa dengan menggunakan kerangka pemikiran Interdependensi Ekonomi dari Oran Young, Robert E. Keohane dan Joseph Nye, serta konsep kerjasama multilateral regional dari Chia Siouw Yue. Dalam pemaparan dan analisa data penulis berangkat dari hipotesis awal bahwa tingkat perdagangan intra-kawasan yang tinggi di kawasan Asia-Pasifik, khususnya antar ekonomi anggota APEC, telah mendorong meningkatnya interdependensi para ekonomi ini, dan menjadikan kawasan Asia-Pasifik sebagai tujuan utama komoditi mereka. Keanggotaan ekonomi berkembang dalam APEC dengan demikian akan berguna untuk mempertahankan pasar produk mereka. Melalui pilar kerjasama ekonomi dan teknik (ECOTECH), para ekonomi berkembang anggota APEC dapat memanfaatkan keanggotaannya untuk mengembangkan perekonomiannya, dengan minimal mereduksi faktor-faktor yang menjadi penghambat berkembangnya ekonomi mereka."

"Perkembangan perekonomian di indonesia menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, seperti antara wilayah KBI dengan KTI maupun di dalam wilayah KTI sendiri. Peranan investasi pada pertumbuhan ekonomi sangat besar. Investasi (akumulasi modal) sering kali terkonsentrasi pada daerah yang lebih maju, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendasari keputusan pemilik modal. Penelitian ini bertujuan melihat ketimpangan pendapatan di wilayah KTI dan pengaruh investasi dan faktor-faktor lainnya terhadap ketimpangan antar daerah di wilayah KTI selama periode tahun 2005-2012. Penelitian ini menggunakan analisis indeks entropi theil untuk melihat ketimpangan di wilayah KTI dan analisis regresi data panel terhadap 12 provinsi di KTI untuk melihat pengaruh dari investasi dan faktor-faktor lainnya terhadap ketimpangan di wilayah KTI. Hasil temuan dari penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan di wilayah KTI selama periode tahun 2005-2012 lebih besar diakibatkan oleh ketimpangan di dalam provinsi yaitu 48,43% dibandingkan ketimpangan antara provinsi sebesar 24,31%. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif, sedangkan ekspor, tenaga kerja terdidik dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap disparitas di wilayah KTI.

---

Economic developments in Indonesia indicates an imbalance of economic development between regions, such as between a western region and an eastern region, and also within an eastern region. Investment have a significant impact on economic growth. Investments (capital accumulation) are often concentrated in developed regions, because it is influenced by several factors that underlie decisions of Investors.

This study has examined an income inequality in an Eastern Indonesia and an impcat of investment and other factors to inequality between region in Eastern Indonesia during the period 2005-2012. This study has used a Theil entropy index to evaluate inequality in Eastern Indonesia and panel data regression analysis of a 12 provinces in Eastern Indonesia in order to find impact of investments and other factors on a regional inequality in Eastern Indonesia.

The findings of this study indicates that an inequality in Eastern Indonesia during the period 2005-2012 that an inequality within provinces is about 48.43% and is larger than an inequality between provinces that is about 36.51 %. An regression analysis indicates that a local goverment income and a special allocation fund have a significant negative effect, while exports, educated workforces and a number of population have a significant positive effect on an inequality in Eastern Indonesia."

"Sejalan pemberlakuan otonomi daerah, kewenangan daerah menjadi bertambah besar dan lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan wilayah. Salah satu tujuan desentralisasi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan"

"ABSTRAKStudi ini dilakukan untuk mengemukakan strategi bisnis santri serta implementasi nilai-nilai salafiyah (ekonomi syariah) dalam bisnis modern yang dilakukan oleh pesantren tradisional. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta menarik di dalamnya, yang temuannya mengindikasikan bahwa, pesantren tradisional dapat mentransformasikan nilai-nilai tradisional pesantren ke dalam kehidupan bisnis modern tanpa harus merubah struktur dasar pesantren, sehingga strategi pengembangan ekonomi yang demikian, mampu menjawab keraguan banyak kalangan bahwa pesantren tradisional dengan pelajaran-pelajaran Islam klasik bukanlah penghambat kemajuan sebuah lembaga, justeru di sanalah nilai-nilai integrity, transparency, dan professionalisme diperlihatkan secara rasional dalam praktik ekonomi.

---

ABSTRACTThe study will uncover application of syari‟ah economic values in the context of modern economic activities, including their expansion strategies, practiced by the traditional Islamic boarding school. By using the qualitative method, it has been found that the traditional Islamic boarding school has been able to transform Islamic values to economic activities without rearranging the existing social structures (social structure of the Islamic boarding school). The economic development of the traditional Islamic boarding school has shown that the Islamic values applied by the traditional Islamic boarding school will not impede, but strongly contribute to economic enhancement. The traditional Islamic boarding school has extremely supported and applied values of economic activities for instance integrity, transparency, and professionalism."

"

Proporsi kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan kemiskinan perkotaan di Indonesia. Program pengentasan kemiskinan, khususnya di perdesaan sudah seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam setiap program pengentasan kemiksinan. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan kemiskinan yang signifikan termasuk di wilayah perdesaaan karena didukung sektor pariwisata yang mendorong peningkatan pendapatan per kapita Banyuwangi dari tahun ke tahun. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari program “smart kampung” dan pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan melalui industri lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan 30 informan yang terdiri dari pemerintah daerah, organisasi ekonomi lokal dan masyarakat lokal. Hasil Penelitian ini menunjukan proses pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan sudah terlaksana dengan cukup baik. Kemudian BUMDes Ijen Lestari sebagai inovasi pelayanan publik memberikan dampak yang positif dalam pembiayaan kegiatan ekonomi lokal dan lapangan pekerjaan. Kemudian pemberian pelayanan dan media untuk perubahan dan interaksi. Selanjutnya pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat memberikan dampak positif, dimana ada kemajuan pola pikir ekonomi, bertambahnya mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta cara dan perilaku kerja. Namun demikian, komunitas dan BUMDes Ijen Lestari perlu juga bermitra dengan stakeholder lainnya dalam upaya pengembangan destinasi strategis serta meningkatkan sumber daya manusia lokal untuk pemanfaatan Informasi dan Teknologi (IT) melalui website dan media sosial dengan konten yang menarik perhatian wisatawan.

 

---

The proportion of rural poverty is always higher than urban poverty in Indonesia. Poverty reduction programs, especially in rural areas, should put the community as the priority subject in each program. Banyuwangi Regency in East Java Province is one of the best example in poverty reduction program. Banyuwangi succeed to reduce its poverty rate significantly from tourism sector. This tourism increases income per capita of Banyuwangi from year to year. The poverty reduction in Banyuwangi is influenced by “smart kampung” and local economic development through a community-based tourism. (CBT) and Initiating local industry. This study uses a qualitative approach with a type of descriptive research. Whereas the data collection used in-depth interview method with 30 informants who were composed of local governments, local economic organizations and local communities. The results of this study show that the process of developing the local economy through CBT carried out quite well. Later, Village-Owned Enterprises (BUMDes) Ijen Lestari is an innovation for public services contributes to the community by giving loan fund to finance local economic activities and employment. BUMDes also provides services and a media for positive change and interaction. Furthermore, the development of the local economy through CBT on the economic well-being of the community has a positive impact, where there is progress in the economic mindset, increasing new livelihoods, increasing income and financial management and ways and work behavior. This research, concluded that communities and BUMDes gives positive impacts to provision of employment and tourism business income. However, as an innovation of public services, BUMDes also needs to enhance its networking with other stakeholders in order to develop its strategic destinations and improve the skills of their local human resources for using Information Technology to attract the tourists attention.

 

"

"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan analisa Model Input-Output Antar Daerah. Interaksi antar sektor dan antar wilayah koridor merupakan konsep yang mendasari bagaimana meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang diakibatkan adanya permintaan akhir sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya output dan pendapatan masyarakat serta distribusinya. Sepuluh besar sektor pembangunan yang menjadi sektor kunci pembangunan terbanyak adalah Koridor Ekonomi (KE) II yakni 5 sektor kunci, kemudian KE-V sebanyak 2 sektor kunci, KE-I, KE-III dan KE-VI masing-masing 1 sektor kunci, sedangkan di KE-IV tidak ada sektor kunci yang terkait. Sektor kunci akan sangat mempengaruhi peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan oleh angka pengganda output atau pendapatan. Dampak investasi infrastruktur di dalam MP3EI eksisting, belum menunjukkan dampak yang optimum dibandingkan skenario yang dibuat. Pilihan skenario terbaik sesuai komposisi investasi sesuai simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut: a). Jika pertimbangannya hanya total output, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-1, Skenario-3, dan Skenario-2; b). Jika pertimbangannya hanya total pendapatan, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-2, Skenario-3 atau Skenario-1; c). Jika pertimbangannya hanya pemerataan output antar daerah, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2; dan d). Jika pertimbangannya hanya pemerataan pendapatan antar wilayah, maka skenario terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2. Pembangunan perekonomian nasional di luar KE-I dan KE-II sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam percepatan dan pemerataan perekonomian, namun memerlukan infrastuktur yang merata dan keberpihakan ke Kawasan Indonsesia Timur, mengingat hasil simulasi Skenario-4 menunjukkan hal yang lebih baik daripada program MP3EI (eksisting).

---

This research analyzes the impact of the infrastructure development in the MP3EI to the Indonesia?s economy by using an analysis model of Inter Regional Input-Output (IRIO). Interactions between sectors and between regions of the economic is the underlying concept of how to improve the economy of a region resulting from the existence of a certain sector of the final demand in a particular area. Improved economy characterized by increasing output and income of the community as well as its distribution. Ten major key sectors of the Indonesia development are as follows: Economic Corridor (EC)-II has 5 key sectors, then followed by EC-V with 2 key sectors, while EC- I, EC-III and EC-IV has only 1 key sector, whereas in the EC-VI has no key sector. Key sector would greatly influence an increase in output and income of the community. The influence of how great is determined by the multiplier number. The real impact of infrastructure investments (or existing) as mentioned in MP3EI, do not show the optimum impact compared to the scenarios created.

Best screenplay selection according to the composition of investments appropriate simulation made are as follows: a). If the reasoning is solely the total output, the best investment scenario is Scenario-1, Scenario, and Scenario-2; b). If the reasoning is just the total income, then the best investment scenario is Scenario-2, Scenario-3 or Scenario-1; c). If the reasoning is just equitable output between regions, it is the best investment scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2; and d). If the reasoning is just a revenue equalization between regions, the best scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2. Economic development outside of EC-I and EC-II to date has not been reliable in the acceleration and equitable distribution of national economy, but require a uniform infrastructure and alignments to Indonsesia Eastern Region, considering the results of the simulation Scenario-4 showed a better thing than a program MP3EI (existing)."

"Terjadinya disparitas pertumbuhan ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), telah melatarbelakangi dibentuknya Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET). Pada Kapet-kapet tersebut akan diprioritaskan upaya-upaya pembangunan baik berupa pengembangan infrastruktur, pengembangan sumberdaya alam yang menjadi komoditas potensial, pengembangan sumberdaya manusia, maupun pengembangan kelembagaam Untuk mendukung aktifitas pembangunan di Kapet, pemerintah memberikan bermacam-macam insentif atau kemudahan-kemudahan kepada dunia usaha maupun masyarakat untuk menanamkan modalnya. Kapet- ini diharapkan dapat menjadi `Pusat Pertumbuhan' yang pada gilirannya mampu merangsang pertumbuhan wilayah seldtarnya (hinterlands) melalui apa yang disebut `trickle down effects'.Pembangunan growth centre dipercayai para pengambil kebijakan maupun perencana bail( di negara maju ataupun negara-negara berkembang termasuk Indonesia sebagai suatu strategi yang dapat mengatasi kesulitan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah. Namun strategi pengembangan growth centre ini menimbulkan silang pendapat di antara para ahli. Niles Hansen (1972:103), misalnya mengatakan bahwa strategi di atas, khususnya di negara-negara berkembang mengalami banyak hambatan atau kegagalan, antara lain disebabkan karena masalah `keuangan' yang ternyata merupakan kendala terbesar bagi berhasilnya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Demikian pula halnya dengan Harry W. Richardson (1978:134) menyatakan bahwa banyak dari negara-negara berkembang yang meninggatkan konsep pembangunan ini karena `spread effects' yang dihasilkan dan yang diharapkan mampu untuk mengembangkan daerah sekitarnya ternyata tidak pemah terwujud dan hanya menyerap sedikit sekali tenaga kerja.Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi KAPET Parepare dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan, seperti sektor pertanian dan sektor industri. Upaya ini didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana yang sudah tersedia, agar dapat lebih menarik minat investor menanamkan modalnya di kawasan ini. Dad basil perhitungan LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian dan sektor bangunan dan konstruksi menjadi sektor basis di kawasan ini. Analisis shift share menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di KAPET Parepare secara umum lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor yang sama di tingkat propinsi_ Hal ini mengindikasikan strategi pembangunan KAPET Parepare secara sektoral memang berbeda dengan Sulawesi Selatan. Analisis regress data panel menunjukkan bahwa PDRB seluruh daerah yang termasuk KAPET Pare-Pare dipengaruhi oleh nilai produksi pertanian, jumlah tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, kapasitas daya listrik terpasang, konsumsi listrik, dan variabel bonekaldummy (menunjukkan perbedaan sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan pembentukan KAPET Parepare). Analisis disparitas menunjukkan bahwa setelah pembentukan KAPET Parepare, kesenjangan pendapatan perkapita antar daerah dalam kawasan sernakin bertambah_ Berarti pengembangan KAPET Parepare belum membawa manfaat bagi pemerataan terhadap pendapatan perkapita antar daerah.Perlu ada diciptakan keterpaduan dan keterkaitan fungsional berbagai kegiatan dan program antar sektoral dan antar daerah. Hal ini selain untuk menciptakan sinergi potensi wilayah KAPET Parepare, juga semakin memperkecil disparitas antar daerah dalam kawasan tersebut."