Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakan Freedom of Information Act FOIA bisa berpengaruh dalam transparansi pemerintahan New Labour di Inggris pada tahun 2005-2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikolaborasikan dengan pengumpulan data sekunder. Adapun, hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini ialah terdapat beberapa bentuk pengaruh penerapan FOIA di Inggris yaitu dapat mendorong tingkat partisipasi publik untuk terlibat dalam rangkaian aktivitas pemerintah yaitu melalui pengajuan berbagai permintaan informasi yang ditujukan untuk mereka serta mendorong berbagai badan pemerintahan untuk lebih transparan dan terbuka ketika menjawab berbagai permintaan informasi. Dalam jangka waktu 5 tahun 2005-2010 tiap tahunnya permintaan akan informasi yang ditujukan melalui FOIA dengan konsisten selalu meningkat dari berbagai latar belakang masyarakat yang mengajukannya dimulai publik secara umum, jurnalis, pebisnis maupun akademisi. Beberapa isu yang selama ini belum terkuak dari badan pemerintah kini menjadi diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian FOIA telah berpengaruh dalam meningkatkan transparansi pemerintahan di Inggris dimulai dari era pemerintahan New Labour.

---

ABSTRACTThis bachelor thesis explains how the Freedom of Information Act FOIA policy affect the transparency of New Labor government in the UK on 2005 2010. This study used qualitative methods that were collaborated with secondary data collection. The findings of this research are there are some of some influences caused by the implementation of FOIA in the UK it can encourage the level of public participation to engaged in a government activities through the submission of various requests for information intended for the government and public bodies and to encourage various government bodies to be more transparent and open especially when answering various requests for information. Within a period of 5 years 2005 2010 each year the demand for information through FOIA consistently always increased from various backgrounds of the public who initiated it from public as a general, journalists, businessmen and academics. Some of the issues that have not been revealed from government agencies are now known to the public. Because of that, FOIA has been influential in increasing the transparency of government in the UK starting from the era of New Labour government."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas mengenai faktor-faktor pendorong pembentukan the 2004 Regulations oleh pemerintahan New Labour tahun 2004 di Inggris. Pembentukan manifesto New Labour pada tahun 1997 dipandang sebagai bentuk pergeseran ideologi dan langkah pragmatis yang dilakukan oleh partai Buruh pada saat itu. Kedua hal tersebut menyebabkan partai Buruh harus memenuhi dua sisi kepentingan yaitu kepentingan ideologis yang mengacu kepada manifesto New Labour dan pragmatis yang dilakukan untuk mengamankan dukungan masyarakat dalam pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dalam pembentukan the 2004 Regulations. TKA ini menggunakan metode kualitatif dan untuk menjelaskan permasalahan tersebut TKA ini menggunakan konsep tipe partai politik dari Diamond dan Gunther serta teori Riding the Wave dari Ansolabehere dan Iyengar. Hasil pembahasan dan analisis dalam TKA ini menemukan bahwa terdapat dua faktor yang mendorong pemerintahan New Labour dalam pembentukan the 2004 Regulations. Pertama, penerapan manifesto New Labour yang mendorong dukungan Inggris terhadap perluasan Uni Eropa 1 Mei 2004. Kedua, kepentingan partai Buruh dalam pemerintahan New Labour untuk mengakomodasi kepentingan publik Inggris.

---

This paper discusses the determining factors that resulted in the forming of the 2004 Regulations by the New Labour Government in 2004 in Britain. The forming of New Labour manifesto in 1997 is seen as an ideological shift and pragmatist choice that Labour party adopted at that time. Both of them meant that the Labour party had to fulfill two varying interests, namely the ideological interests that referred to New Labour manifesto and pragmatic interests needed to secure voter support in the election. These interests played an important role in the forming of the 2004 Regulations. This paper uses qualitative method and utilizes Diamond and Gunther concept of party tipology and Riding the Wave theory from Ansolabehere and Iyengar. This paper finds that there are two determining factors of the New Labour government to form the 2004 Regulations. First, the practice of New Labour manifesto that encouraged Britain's support for European Union Enlargement on 1st May 2004. Second, Labour party in New Labour government interests to accommodate Britain's public interests."

"Based on a survey of 1,212 households across six districts/municipalities in five provinces."

"ABSTRAK Nama : Dannissa AryaniProgram Studi : Kajian Wilayah EropaJudul : Partai Alternative f r Deutschland dan Pengaruhnya Dalam Peningkatan Gerakan Populisme Sayap Kanan di Jerman Penelitian ini berfokus pada partai sayap kanan Alternative f r Deutschland AfD yang dianggap oleh media sebagai partai populis. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti kemunculan gerakan populisme di Jerman dan bagaimana partai AfD yang dianggap partai populisme sayap kanan modern mendapat dukungannya, serta bagaimana media di Jerman melihatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teori utama populisme milik Cas Mudde ditambah dengan analisis wacana kritis milik Teun Van Dijk untuk analisis medianya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populisme muncul di Jerman pada dekade awal pasca perang dunia kedua dan berkembang hingga saat ini, hingga muncullah partai AfD yang semakin mendapat dukungan karena memberikan alternatif baru bagi warga Jerman dan dari empat media yang analisis masing-masing memiliki pandangan tersendiri mengenai partai AfD, tergantung dari ideologi medianya. Kata kunci: populisme, Alternative f r Deutschland, ideologi, media massa di Jerman

---

ABSTRACT Name Dannissa AryaniStudy Program Kajian Wilayah EropaTitle Alternative f r Deutschland Party and its Influence on the Rise of Right Wing Populism in Germany This research is focused on right wing party Alternative f r Deutschland AfD of Germany, which labelled by the media as Populist Party. The purpose of this research is to identify the emergence of populism in Germany and how AfD which is labelled as the modern right wing populist party receive the support from German people, also how the leading medias in Germany see this phenomena. The methods used in this research is qualitative method with the main theory of populism by Cas Mudde and additional critical discourse analysis theory by Teun Van Dijk to analyze the media articles. The result shows that populism in Germany emerged since the first decade of post WWII in Europe and is still developing until today and the AfD party received a big amount of support from the people because of its ldquo alternative rdquo policies. Finally, the leading medias analyzed indicates that each has its own view towards AfD party, depending on their media ideology. Keyword populism, Alternative for Germany, ideology, mass media in Germany"

"Migrasi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan pasar tenaga kerja, dan migran baru merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan lapangan kerja di pasar tenaga kerja Australia. Kebijakan Australian Labour Party (ALP) dalam perubahan Migration Act tahun 2023 berfokus pada pembatalan visa dan perlindungan hukum bagi buruh migran. Masalah utama yang dihadapi adalah eksploitasi dan kerentanan buruh migran akibat sistem visa yang tidak adil. Menggunakan teori demokrasi deliberatif oleh Joshua cohen, analisis dilakukan terhadap peran ALP dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan buruh migran. Metode yang digunakan melibatkan analisis dokumen kebijakan dan studi kasus, termasuk kasus pencabutan visa dan eksploitasi buruh migran. Temuan memperlihatkan bahwa ALP menunjukkan komitmen Demokrasi deliberatif menurut Cohen yang bersifat inklusif dan publik, dimana tidak ada yang dikecualikan termasuk pihak yang dapat terkena dampak keputusan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta. ALP menunjukkan komitmen ini melalui kebijakan mereka dalam Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. Penelitian ini menunjukan bahwa partai politik melalui kebijakannya menjadi gambaran suara masyarakat mayoritas karena fungsinya sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan resmi. Kebijakan ALP berhasil mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia melalui perubahan legislatif yang meningkatkan kepatuhan pengusaha dan perlindungan hukum bagi buruh migran.

---

Migration is an important component of labor market growth, and new migrants are a major contributor to employment growth in the Australian labor market. The Australian Labor Party (ALP) policy in changing the Migration Act in 2023 focuses on visa cancellation and legal protection for migrant workers. The main problem faced is the exploitation and vulnerability of migrant workers due to an unfair visa system. Using the theory of deliberative democracy by Joshua Cohen, analysis was carried out on the role of the ALP in formulating policies that are responsive to the needs of migrant workers. The methods used involve analysis of policy documents and case studies, including cases of visa revocation and exploitation of migrant workers. The findings show that the ALP shows a commitment to deliberative democracy according to Cohen which is inclusive and public, where no one is excluded, including parties who can be affected by decisions, have equal opportunities to participate. The ALP shows this commitment through their policy in the Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. This research shows that political parties through their policies become the voice of the majority community because of their function as intermediaries connecting social forces and ideologies with official government institutions. ALP policies successfully reflect a commitment to social justice and human rights through legislative changes that increase employer compliance and legal protection for migrant workers."