Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis Asia pada tahun 1997 merupakan suatu fenomena ekonomi yang cukup menarik. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, likuidasi 16 bank di Indonesia, maraknya demonstrasi, hingga pergantian kepemimpinan dari Soeharto kepada B J. Habibie merupakan dampak dari krisis Asia. Tesis ini menjelaskan mengenai Kepentingan Jepang Dalam Bantuan Ekonomi Terhadap Indonesia di Masa Krisis Asia Tahun 1997-2000. Dalam hal ini berbagai bantuan ekonomi Jepang terhadap Indonesia didalamnya merupakan bagian dari kepentingan nasional Jepang. Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri yang juga diperkuat dengan beberapa teori lainnya sehingga pada hasil penelitian dapat terlihat mengenai kepentingan Jepang terhadap Indonesia di masa krisis Asia tahun 1997-2000.

---

Asian Crisis in 1997 was an interesting economic phenomenon. A weakening of the rupiah exchange to US Dollar, liquidation of 16 banks in Indonesia, widespread demonstrattion and the tum off the leadership president from Soeharto to BJ Habibie were the impact of Asian Crisis. This Thesis describes The Japan interest in economic aids to Indonesia in time of Asian Crisis 1997-2000. In this case, The Japan economic assistance to Indonesia is a part of the national interest of Japan. One of the theory used in this research is theory of foreign policy and also reinforced by some others theory so the research result can be seen on Japan interest to Indonesia in time of Asian crisis in 1997-2000."

"Fenomena konflik internal yang muncul pada masa Perang Dingin, membuka kesempatan PBB untuk berperan lebih besar dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Operasi perdamaian PBB yang berkembang dengan pesat pasca Perang Dingin merupakan salah satu bentuk respon dari tantangan-tantangan yang muncul pada saat ini. Operasi perdamaian PBB yang dilakukan pasca Perang Dingin merupakan operasi multidimensi yang meliputi aktivitas peacekeeping dan peacebuilding.Kompleksitas konflik internal yang terjadi di Sierra Leone, yang diakibatkan oleh faktor pemerintahan yang buruk dan faktor eksploitasi berlian secara illegal, menimbulkan jatuhnya korban sipil dalam jumlah yang sangat besar, dan juga menimbulkan berbagai masalah lainnya, seperti meningkatnya kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya jumlah pengungsi. Melihat ketidakberdayaan pemerintah Sierra Leone dalam mengatasi konflik tersebut, maka menarik PBB, dalam kaitannya sebagai organisasi internasional, untuk ikut campur tangan dalam memulihkan dan mencapai perdamaian di negara tersebut.Dalam tesis ini, penulis mencoba menganalisa tentang peran yang dilakukan Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam proses penyelesaian konflik internal Sierra Leone pada periode tahun 1994-2005, melalui usaha-usahanya sebagai mediator bagi pihak-pihak yang bertikai dan juga mengirimkan pasukan operasi perdamaian di negara tersebut.

---

The internal conflict phenomenon that emerged in Cold War time, opened the United Nations opportunity to play a bigger role in an effort to maintain international peace and security. The United Nations peace operation that developed fast post-Cold War, was one of the forms as the response from challenges that emerged at the moment. The United Nations peace operation that was carried out post-Cold War was the multidimensional operation that covered the peacekeeping and peacebuilding activity.Because of the bad governance and illegally diamond exploitation?s factor, the internal conflict complexity in Sierra Leone caused the fall of civil casualties in the very big number, and also caused various other problems, like the increase in poverty and the unemployment as well as the increase of the number of refugees. Saw the powerlessness of the Sierra Leonean government in overcoming this conflict, then attracted the United Nations, as an international organization, to take part in the interference in restoring and achieving peace in this country.In this thesis, I'm trying to analyzed about the role that was carried out by the United Nations Peacekeeping Operation Forces in the process of the internal Sierra Leonean conflict resolution in the period 1994-2005 , through their efforts as the mediator among dispute parties and also sent troops of the peace operation in this country."

"IMF merupakan organisasi internasional yang tujuan utamanya adalah menjaga kurs mata uang dunia agar tidak mengalami gejolak yang dapat mengganggu perdagangan internasional. Syarat utama yang diajukan lembaga ini untuk memulihkan perekonomian suatu negara yang sedang mengalami krisis adalah liberalisasi ekonomi. Akan tetapi dalam kasus Indonesia, pemerintah Indonesia cenderung untuk tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga ini. Atas dasar ini maka pokok permasalahan di dalam tesis ini adalah mengapa pemerintah Orde Baru tidak serius untuk melaksanakan syarat-syarat yang diajukan IMF. Penelitian di dalam tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi antara negara dengan organisasi internasional. Sejumlah teori yang digunakan sebagai alat bantu analisa dalam tesis ini difokuskan pada interdependensi, organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Teori-teori tersebut pada intinya mengemukakan bahwa ada dua kepentingan yang berbeda di dalam hubungan interdependensi, yaitu kepentingan organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Organisasi intemasional berkepentingan agar hubungan antar negara yang saling tergantung antara satu dan lainnya tidak menjadi rusak karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Namun demikian, dalam hubungan interdependensi peran organisasi internasional dipandang perlu karena tanpa adanya lembaga ini, setiap negara akan dengan mudah melanggar peraturan yang telah disepakati. Akan tetapi di sisi lain setiap negara memiliki kepentingannya sendiri yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Dalam konteks ini, tuntutan IMF kepada pemerintah Indonesia untuk meliberalisasikan perekonomiannya merupakan variabel penyebab dari sikap pemerintah yang menolak untuk melaksanakan tuntutan tersebut. Penolakan ini disebabkan oleh karena tuntutan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dari berbagai fakta yang dianalisa, dapat ditarik kesimpulan bahwa liberalisasi ekonomi menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi ditujukan tidak saja untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, tetapi yang lebih penting di dalam pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat kepentingan lainnya yaitu menciptakan stabilitas politik, dengan cara membagi-bagikan hasil dari pertumbuhan itu yang kepada bagian-bagian utama dari elit politik. Artinya melalui pertumbuhan ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga kesetiaan dari para pendukung utamanya.

---

"

"Jatuhnya mata uang Bath Thailand merupakan awal dari krisis Asia yang selanjutnya menimpa Korea Selatan dan Indonesia. Won dan Rupiah depresiasi nilainya yang mengakibatkan kedua negara mengalami krisis yang sangat parah dan mengguncang sistem perekonomian kedua negara secara menyeluruh. Kedua negara meminta bantuan IMF untuk mengatasi krisis di negaranya.IMF sebagai lembaga keuangan internasional memberikan bantuan likuiditas terhadap negara-negara anggota. Program bantuan IMF diiringi dengan prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara penerima bantuan. Prasyarat tersebut tertuang dalam nota kesepakatan yang disebut Letter of Intent (Lol). Butir-butir kesepakatan itu terkait dengan program reformasi yang mengandung nilai-nilai liberal.Tesis ini menggunakan konsep neo-liberal untuk menjelaskan butir-butir prasyarat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara. Butir-butir prasyarat ini diantaranya : Kebijakan moneter dan fiskal ketat, kebijakan orientasi ekspor, liberalisasi sistem keuangan, penegakan iklim transparansi, restraIrturisasi dan privatisasi, serta deregulasi kebijakan ekonomi yang berorientasi terhadap nilai-nilai pasar bebas. Kebijakan moneter dan fiskal ketat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara menyebabkan kondisi ekonomi kedua negara semakin terpuruk. Nilai mata uang (kurs) semakin terdepresiasi, cadangan devisa semakin menipis, dan besarnya biaya sosial yang harus ditanggung oleh kedua negara seperti semakin tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan serta instabilitas politik.Teori developmental state digunakan dalam tesis ini untuk menjelaskan pengaruh peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Teori ini menjelaskan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik ditujukan untuk menciptakan stabilitas, dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi ditujukan untuk mempercepat perturnbuhan ekonomi. Kredibilitas dan kepekaan terhadap krisis, yang terkait dengan konsistensi, kejelasan motivasi, tranparansi, keseriusan dalam reformasi, pentingnya stabilitas jangka pendek, serta kebijakan yang cenderung memihak rakyat kecil merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya stabilitas. Restrukturisasi sektor keuangan dan korporasi secara bijak, seperti terdapatnya mekanisme aturan yang jelas, tindakan cepat dalam merestrukturisasi hutang swasta, dan rnemperbaiki kinerja manajemen merupakan faktor-faktor yang pempercepat bangkitnya kembali sektor dunia usaha. Asumsi dalam tesis ini, jika kondisi stabil dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali maka proses pemulihan ekonomi akan berjalan dengan cepat.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah eksplanatit di mana menghubungkan dua variabel dengan menggunakan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa hubungan kousal yang terjadi. Diteliti keterkaitan hubungan antara peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Dalam interaksinya dengan IMF, peran aktif pemerintah Korea Selatan dalam aspek sosial-politik dan ekonomi menyebabkan kondisi stabil tetap terjaga dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi menyebabkan sektor dunia usaha cepat bangkit kembali.Tesis ini membuktikan, dalam berinteraksi dengan IMF, diperlukan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonorni agar kondisi stabil tetap terjaga dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali dengan cepat. Terbukti, dengan kondisi politik yang stabil dan bangkit kembalinya sektor dunia usaha menyebabkan Korea Selatan lebih cepat pulih dan krisis dibandingkan Indonesia."

"Krisis Asia telah mempengaruhi perelconomian negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lain yang dilanda krisis, Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan Iamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat memgikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi arus masuknya dan keamanan investasi Sebab kerusuhan sosial dan politik akibat krisis ekonomi teriadi diharnpir semua selctor. Hal ini menjadi persoalan tersendin bagi negara-negara investor khususnya bagi Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan ikut melemahnya perekonomian Jepang yang tahim 1990-an mengalami stganasi. Hubungan ekonomi .Iepang-Indonesia telah teijalin sejak era Soekamo dan menunjukkan peningkatan yang signiiikan pada era Soeharto. Di era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting tidak hanya meningkamya. jumlah bantuan luar negeri Jepang tetapi juga mekanisme mendapatkan bantuan dan alokwinya Bagi Jepan, Indonesia telah menempati negara tidak sekedar penerima bantuan dan mitra perdagangannya tetapi juga dengan besamya angka bantuan dan investasi Arli penting Indonesia bagi Jepang ditunjukkan dengan upaya-upaya Jepang membantu Indonesia tidak hanya dalam situasi normal namunjuga situasi krisis. Di antaranya adalah Jepang benrsaha rnemenuhi tanggungjawab dan perhatiannya terhadap Indonesia yang dilanda Perhatian tersebut dilakukan Jepang melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi. Sejumlah bantuan ekonomi yang diberikan melalui lembaga dan organisasi ekonomi intemasiona seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan Forum ASEAN merupakan langkah kongkrit. Jepang juga memberikan bantuan tersebut melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia dan melalui pemerintah secara langsung. Kebijakan ekonomi Jepang dalam penyelesaian krisis juga ditunjukkan dengan rneningkatkan jumlah bantuan luar negeri atau ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fisal 1998 dan 1999. Kebijekan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tebap penting bagi kepentingan nasional Jepang, Dihandingkan dengan kebijakan banman tahun-tahun sebelumnya alasan Jepang memberikan bantuan tidak berubah, termasuk mekanisrne mernbenkan bantuan. Perubahan terjadi pada tingkat perbedaan situasi antara situasi normal dan kzisis, di mana Jepang membantu lewat forum-forum dialog dan keijasama ekonomi seperti ASEAN+ 3, Japan and ASEAN SummirMeering, Forum Paris Club, CGI dan lain-lain."