Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pola Pengendalian D1stribusi Minyak Tanah yang disusun oleh Pertamina, ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh minyak tanah dengan mudah, yaitu dapat memperoleh segala tempat yang dikehendaki, pada setiap waktu yang dikehendaki, dengan jumlah yang d1kehendaki, serta dengan harga yang wajar dan serendah mungkin Hal tersebut sangat penting dilakukan, karena jika masyarakat terhambat atau bahkan tidak dapat memperoleh minyak tanah, akibatnya akan terjadi gejolak-gejolak sosial di masyarakat PERTAMINA Unit Pembekalan Dalam Negeri III dipilih sebagai obyek penelitian karena instansi yang bertanggung jawab di wilayah DKI Jakarta, di mana propinsi ini merupakan propinsi yang paling padat penduduknya di Indonesia, dan merupakan pusat segala macam kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pola Pengendalian Distribusi Minyak Tanah yang dilaksanakan oleh Pertamina U-PDN III di Wilayah D.K.I Jakarta, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang timbul di dalam melaksanakan pola tersebut Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Pengendalian Distritusi Minyak Tanah dilaksanakan dengen memakai saluran distribusi dengan 2 atau 3 tingkat, serta dengan distribusi yang bersifat distribusi insentif. Hasil lainnya adalah bahwa hambatan-hambatan yang mungkin terJadi dari para agen maupun pangkalan dengan mempermainkan jumlah persediaannya telah dapat d1atasi dengan membuat kontrak mengenai "Jatah harian dan denda, serta dengan mewaj1bkan kepada pangkalan untuk memasang papan pengumuman yang isinya tulisan tentang H E T yang berlaku pada saat itu"

"Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom berkewajiban melaksanakan kebijakan dekonsentrasi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan memacu daya saing. Oleh karena itu, agar dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut, maka kebijakan dekonsentrasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melalui prosedur yang benar. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui implementasi kebijakan dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta dan mengentahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai bagian dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dekonsentrasi di Propinsi DKI Jakarta antara lain mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, dan ekonomi. Sementara faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kondisi faktor komunikasi secara umum yang berlangsung dalam pelaksaan kebijakan dekonsentrasi masih lemah, baik ditinjau dari kejalasan penyampaian sasaran kebijakan, keberadaan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, dan koordinasi antarbagian terkait. Kondisi sumber daya juga masih lemah, terutama jika dilihat dari segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial, sedangkan untuk sarana dan prasarana sudah cukup memadai.Untuk aspek disposisi secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, terutama bila dilihat dari sisi dukungan, komitmen, dan transparansi. Namun, dalam hal pemahaman, terasa masih kurang memadai. Sementara untuk faktor struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung untuk implementasi kebijakan dekonsentrasi, baik dilihat berdasarkan ketersediaan standar operasional prosedur (SOP), pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi dan kejelasan aturan mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dekonsentrasi perlu diperbaiki, baik untuk faktor komunikasi, sumber daya, disposisi maupun struktur birokrasi. Untuk faktor komunikasi yang perlu diperbaiki adalah kejelasan sasaran kebijakan, menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, serta meningkatkan koordinasi antarbagian yang terkait dengan pelaksaaan dekonsentrasi. Untuk faktor sumber daya, yang penting diperhatikan adalah penambahan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas SDM yang sudah ada. Sejalan dengan itu perlu pula dukungan finansial yang lebih memadai untuk menunjang kemungkinan pemekaran bidang dekonsentrasi dan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Untuk faktor disposisi, yang diperlukan terutama meningkatkan pemahaman pegawai Bagian Dekonsentrasi dengan cara menyelenggarakan pelatihan khusus mengenai dekonsentrasi lengkap dengan mateteri-materi lain yang relevan dengan keperluan implementasi dekonsentrasi. Untuk faktor struktur birokrasi, yang penting dilakukan adalah menyusun standar operasional prosedur (SOP), membangun pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi yang lebih harmonis dan dinamis serta memperjelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi."

"Sebuah kota metropolitan mensyaratkan infrastruktur transportasi yang baik, sehingga sebuah hal yang patut didukung, saat Pemprov Jakarta meluncurkan kebijakan untuk melakukan pembangunan sistern transportasi busway di Jakarta. Demi suksesnya kebijakan ini, seharusnya pemerintah kota juga mempertimbangkan suara-suara publik.Sebab sebuah kota akan berkembang makin maju, jika kebijakan publik yang dibuat selalu sesuai kebutuhan publik, sehingga dukungan publik akan muncul. Dukungan Inilah yang membuat pembangunan kota makin baik, terintegrasi dan sesuai kebutuhan kota. Sebagai bagian dari masyarakat modern, warga kota dihidupi oleh media masa. Inilah sarana paling rill, bagaimana warga kota berinteraksi dengan para pemegang kebijakan perkotaan. Media masa pun mewujudkan dirinya sebagai penyeimbang dan pengawas bagi pembangunan kola.Penelitian ini bermaksud melihat, sejauh mana media masa di Jakarta, menilai kebijakan busway. Lantas, bagaimana media masa memberi ruang bagi para stake holder kota, baik dari Gubernur, pejabat Pemprov DKI Jakarta, pakar, masyarakat umum, hingga pekerja dalam menilai kebijakan busway ini. Untuk analisa menggunakan analisa isi media.Dari hasil penelitian ini ditemukan, bahwa media masa dan komentar publik di media menolak busway karena pembangunan busway koridor 1 Pemprov DKI Jakarta terkesan tidak mempersiapkan secara matang. Sehingga kondisi ini menganggu operasional, dan menimbulkan efek sosial dan lalu lintas yang cukup besar. Media mencatat, hal yang sama dilakukan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta untuk koridor II dan III, tapi media tidak lagi menolak. Sebagian publik mendukung program busway, namun harus dikerjakan lebih profesional. Baik dari sosialisasi, implementasi, hingga evaluasi yang harus terns dilakukan.Untuk pembangunan koridor berikutnya, disarankan agar Pemprov DKI Jakarta memperbaiki sistem sosialisasi publik dalam implementasi infrastruktur seperti pembangunan halte atau separator. Lalu, Pemprov Jakarta harus tanggap, bahwa efek-efek sosial dan rekayasa lain lintas harus bisa diprediksi dan segera dibenahi bila muncu] setelah adanya implementasi busway.Agenda media terfokus pada masalah operasional, kemacetan, efek sosial. Dan agenda media baru yang muncul pada koridor II dan III adalah pembebasan lahan dan impelementasi Bahan Bakar Gas. Kebijakan publik busway akan makin didukung, bila Pemprov Jakarta mengembangkan sikap emansipatoris dan tanggap atas reaksi dari publik.

---

A metropolitan city needs good transportation infrastructure to support its growth. The city government?s plan to implement the bus priority system is designed to improve the city?s ability to support its inhabitants, and therefore deserves the people?s full support. However, in order to ensure the success of the bus priority policy, the city government needs to listen to the public?s opinion.

The city?s government needs to identify the public?s needs and wants in order to better the city, which in turn will generate more goodwill and support of its policies by the people. A publicy supported city policy will create a better city development which is integrated and adequately supports the city?s needs.

In a modern society, peoples lives are permeated by the mass media. The mass media is the most often-used way by a city?s inhabitants to address their government and control its policies. The mass media has in turn transformed itself into a watchdog for the city's development policies.

This research aims to evaluate the effects of the mass media on the busway policy implementation. It especially focuses its evaluation on how the mass media

provides the city?s stakeholders, namely the Governor, city officials, public experts and the city?s citizens, with the means to evaluate this policy. The research uses media content analysis.

The research has found that media refused busway. Media recorded Busway corridor I implementation was not well prepared by the city?s government. This has created various social and traffic problems in the city. The media noted that the city?s governments repeats its mistakes in busway corridors II and III, but media did not refused busway. The city?s public however has been found to support the policy, although they demand that it be managed more professionally, especially in the policy?s socialization, implementation and evaluation.

The research therefore proposes that in the implementation of the next busway corridors the city government improves on its public socialization methods. Which in turn will give the city?s government with adequate information to address social and traffic problems which might arise from the development of the busway system.

Media agenda watch that the problems of the busway system still focuses on the traffic and feeder buses availability. New obstacles in the development of the busway system has also arisen in the form of land purchases and implementation of Gas Fuel. The research therefore proposes that the city?s government develops a more open and inclusive policy in its busway program. It must be open to public opinion and reacts accordingly to address the demands of the city?s citizens."

"Dalam pengembangan UKM sektor konstruksi kita akan dihadapkan pada faktor-faktor yang selalu menjadi hambatan bagi UKM untuk mencapai kinerja yang maksimal. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal, faktor eksternal makro dan mikro (pasar). Penerapan capacity building pada UKM sektor konstruksi di wilayah DKI Jakarta diharapkan dapat membangun sinergi positif antara masyarakat konstruksi dengan pemerintah yang menjadi basis bagi pengembangan jasa konstruksi sebagai sektor strategis yang dijadikan instrumen agar lebih berperan daiam penentuan arah pembangunan nasional dan didaerah dimasa yang akan datang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resiko-resiko yang mempengaruhi kinerja dan penerapan capacity building pada UKM sektor konstruksi di Propinsi DKI Jakarta. Pengujian yang dipergunakan adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh pada UKM sektor konstruksi yang menjadi dasar untuk penerapan capacity building dengan analisa deskriptif yang berasal dari perhitungan statistik basil kuisioner terhadap responden. Dari hasil analisis didapatkan 12 faktor yang berpengaruh pada kinerja UKM sektor konstruksi di Propinsi DKI Jakarta."

"Tesis ini membahas mengenai individualized outcome evaluation terhadap lima peserta Program Wirausaha Pemula dari DKI Jakarta tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian evaluasi. Sedangkan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan 7 informan yang terdiri dari 5 informan peserta program dan 2 informan pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat peserta program telah mencapai outcome program, karena didukung oleh faktor trainee characteristic, training design, work environment, sikap dan konsep diri dalam berwirausaha serta desain usaha. Sedangkan satu informan yang tidak mencapai outcome, karena mengalami hambatan pada faktor work environment, sikap dan konsep diri serta desain usaha.

---

The thesis discusses about individualized outcome evaluation of young entrepreneur program evaluation at ministry of cooperatives and small medium enterprises for five beneficiaries from Jakarta City in 2012. This research used a qualitative approach with evaluation research. While collecting data using indepth interview with 7 informans which consist 5 beneficiaries program and 2 program staff.

This result of study show that 4 beneficiaries has achieve an outcome program because of the trainee characteristics, training design, work environment, attitude and self concept and design entrepreneurship factors support and 1 beneficiaries has a barrier in work environment, attitude and self concept and entrepreneurship design factors."

"eningkatan minat olahraga di kalangan masyarakat DKI Jakarta akibat pandemi Covid-19 menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam konteks alokasi sumber daya dan anggaran untuk memfasilitasi perubahan minat masyarakat tersebut. Penelitian ini ingin mengkaji langkah implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menanggapi peningkatan minat olahraga di kalangan masyarakat. Penelitian ini ditulis menggunakan kerangka konsep kepentingan publik, kebijakan publik, dan dilengkapi dengan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980) yang terdiri atas empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Data diperoleh dengan metode kualitatif melalui wawancara tatap muka dengan informan dan dilengkapi dengan studi literatur serta analisis dokumen. Hasil temuan menunjukkan bahwa keterbatasan serta tantangan yang ada mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah alternatif yang lebih mungkin untuk dilakukan, yaitu berfokus pada revitalisasi fasilitas yang sudah ada dibanding memaksakan pembangunan fasilitas baru. Kemudian kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas olahraga, serta perbaikan proses birokrasi, dilihat sebagai sebuah langkah penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan keolahragaan di DKI Jakarta jangka panjang.

---

The increased public interest in sports among the residents of DKI Jakarta due to the COVID-19 pandemic has created new challenges for the government in the context of resource allocation and budgeting to facilitate this shift in public interest. This study aims to examine the policy implementation steps taken by the DKI Jakarta government in response to the increased interest in sports among the community. This study is framed using the concepts of public interest, public policy, and is supplemented by George C. Edwards III's (1980) public policy implementation theory, which consists of four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained using qualitative methods through face-to-face interviews with informants and supplemented with literature studies and document analysis. The findings indicate that the existing limitations and challenges require the government to take more feasible alternative steps, namely focusing on revitalizing existing facilities rather than forcing the construction of new ones. Furthermore, cooperation between the government and the community in maintaining and utilizing sports facilities, as well as improving bureaucratic processes, is seen as an essential step for the long-term success of sports policy implementation in DKI Jakarta."