Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Having huge tropical forest resources and simultaneously still struggling to cope with the dwindling forest resources, Indonesia's forest mitigation efforts are very crucial following the agenda of the 2015-2019 Mid-Term National Development Planning (the RPJMN). For the government, these become more crucial because of the weak implementation of forestry sector governance, indicate by significant deforestation and forest degradation, extreme forest fires, high tenurial conflicts and land-use and land cover changes. The relevance of these issues is not only related to the recent weak forestry management but also how a set of mid-and long-term national forestry policies can be sustainably implemented. Furthermore, the implementation agenda of climate change mitigation policies of the forestry sector will closely relate to the regional roles. Therefore, putting climate change mitigation policies of the forestry sector in the RPJMN in the framework of the regional roles becomes high priority. The research, applying descriptive analytical approach and considering views from considerable public and private stakeholders in the provinces of Papua and Aceh, found that the two provinces have not demonstrated an optimum role in sustaining the national policies. Government's political will still needs to be directed to more transparent regional roles on this issue. There is also an urgent need to strengthen coordination and synergy between the central and regional government, and efforts to attract more public supports."

"Having huge tropical forest resources and simultaneously still struggling to cope with the dwindling forest resources, Indonesia's forest mitigation efforts are very crucial following the agenda of the 2015-2019 mid-term national development planning (the RPJMN). For the government, these become more crucial because of the weak implementation of forestry sector governance, indicate by significant deforestation and forest degradation, extreme forest fires, high tenurial conflicts and land-use and land cover changes. The relevance of these issues is not only related to the recent weak forestry management but also how a set of mid-and long-term national forestry policies can be sustainably implemented. Furthermore, the implementation agenda of climate change mitigation policies of the forestry sector will closely relate to the regional roles. Therefore, putting climate change mitigation policies of the forestry sector in the RPJMN in the framework of the regional roles becomes high priority. The research, applying descriptive analytical approach and considering views from considerable public and private stakeholders in the provinces of Papua and Aceh, found that the two provinces have not demonstrated an optimum role in sustaining the national policies. Government's political will still needs to be directed to more transparent regional roles on this issue. There is also an urgent need to strengthen coordination and synergy between the central and regional government, and efforts to attract more public supports."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pendapatan penenun kain tradisional (ulos) dengan mengevaluasi aktivitas dan nilai aktivitas serta membuat rencana tindakan yang dapat meningkatkan pendapatan penenun tersebut. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, menggunakan pertanyaan yang tidak terstruktur, yang berusaha untuk mengetahu aktivitas apa saja yang membentuk kain tradisional tersebut sampai dengan pemasarannya. Selain menggunakan wawancara, dilakukan observasi terhadap rangkaian aktivitas tersebut di atas. Data yang dikumpulkan dianalisis dan dievaluasi apakah bernilai tambah atau tidak. Setiap hasil evaluasi, diharapkan adalah bagaimana meningkatkan pendapatan penenun kain tradisional tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkaian aktivitas yang ada, menghasilkan pendapatan penenun hanya berkisar antara Rp 3.333,00 hingga Rp 7.500,00 per jam dan setelah dianalisa dan dievaluasi rangkaian aktivitas tersebut, ternyata sebaiknya penenun, pengerajin dan penjual berada dalam satu internal linkage, yang meningkatkan pendapatan penenun menjadi Rp 15.625,00 perjam."

"AbstrakProgram IMF tahun 1997 sampai 2003 telah merubah secara mendasar kebijakan moneter dan fiskal yang merupakan tumpuan kebijakan stabilisasi perekonomian Indonesia. Ada enam komponen penting dalam kebijakan tersebut, dimana terdapat tiga kebijakan mendasar di masing masing kebijakan moneter dan fiskal."

"Program IMF Tahun 1997-2003 telah merubah secara mendasar kebijakan moneter dan fiskal yang merupakan tumpuan kebijakan stabilisasi perekonomian Indonesia. Ada enam komponen penting dalam kebijakan tersebut, di mana terdapat tiga kebijakan mendasar di masing-masing kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan yang pertama adalah beralih dari sistem kurs devisa tetap ke sistem kurs devisa mengambang. Kedua, mengganti jangkar kebijakan moneter dari mempertahankan stabilisasi kurs devisa tetap menjadi target inflasi inti (inflation targeting). Ketiga, mekanisme operasional kebijakan moneter BI adalah tingkat suku bunga acuan yang ditetapkannya sendiri. Keempat, merubah cara pembelanjaan defisit anggaran dari maksimasi pinjaman lunak dari sumber resmi (ODA) ke penjualan SUN ke pasar komersil baik di dalam maupun di luar negeri maupun menjual asset negara, termasuk BUMN. Kelima, menggunakan disiplin anggaran dan disiplin berutang Uni Eropa. Keenam, memberikan status independen bagi BI dan melarangnya untuk membelanjai defisit APBN. Kebijakan stabilisasi perekonomian yang telah dijalankan tersebut masih tetap dipegang teguh hingga saat ini."