Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Liberalisasi politik yang melanda Indonesia di era reformasi ternyata berdampak pula terhadap eksistensi kekuatan politik Islam, yakni dengan hadirnya sejumlah besar partai politik Islam. Dari fenomena ini ada dua pertanyaan elementer yang mengemuka. Pertama, faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi kemunculan partai politik Islam di era reformasi ini? Kedua, bagaimana aksi partai politik Islam itu dalam menghadapi pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR 1999? Domestikasi Islam di dua rezim terdahulu melatarbelakangi lahirnya kehendak kolektif untuk memperkuat posisi politik Islam di era reformasi ini. Ketika kehidupan politik terbuka, kaum muslimin berkesempatan berpartisipasi di dalam sistem yang baru itu. Konteks semacam ini tidak bisa hadir jika eksistensi Soeharto sebagai lambang otoritarianisme Orde Baru masih bercokol. Di sisi lain, liberalisasi politik itu juga membuat kekuatan politik Islam melakukan perubahan strategi perjuangan, dari "Islam kultural" menjadi "Islam struktural." Namun bukan berarti kehadiran partai politik Islam itu sepi polemik, terutama dilihat dari tiga hal berikut: kebangkitan kembali politik aliran, perlu tidaknya kehadiran partai politik Islam, serta jumlah partai politik Islam yang tepat bagi wadah aspirasi politik kalangan Islam. Di tengah-tengah polemik itulah, partai-partai politik Islam menghadapi pemilu 1999 yang secara kualitatif berbeda dengan pemilu-pemilu Orde Baru. Hasilnya, kekuatan politik non Islam berhasil memporakporandakan mitos mayoritas angka. Kekalahan elektoral kekuatan politik Islam itu tentu menghentak kesadaran kolektif para aktivis partai politik Islam. Hanya saja mereka diuntungkan dengan sistem politik Indonesia yang tidak menempatkan pemilu sebagai penentu segala-galanya. Terlebih lagi jika perolehan suara PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu 1999 tidak mencukupi untuk meraih posisi mayoritas mutlak di parlemen (single majority) atau sekalipun dengan simple majority. PDI Perjuangan yang memperoleh 153 kursi di DPR dan Partai Golkar 120 kursi, ternyata lebih kecil dari perolehan total kursi yang diraup partai-partai Islam, yakni 172 kursi. Dalam menghadapi pertarungan politik di SU MPR, muncul inisiatif untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik Islam dalam sebuah barisan politik, yang dikenal dengan nama Poros Tengah. Sebelum ide di atas mengemuka, benih-benih penyatuan kekuatan politik Islam sebenarnya telah muncul. Pertama, pembentukan Forum Silaturahmi Partai-partai Politik Islam pada pra pemilu 1999. Kedua, Stembus Accord delapan partai politik Islam setelah pemilu 1999. Hasilnya, Poros Tengah yang bertumpu pada kekuatan lobi ternyata tampil mengesankan dengan merebut sejumlah posisi strategis. "

"Peran televisi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat sangat diharapkan karen media ini mampu menjangkau hingga ke pelosok-pelosok desa. penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah materi/informasi pemilu yang didiseminasikan melalui televisi dapat di mengerti dan dapat menggungah partisipasi politik masyarakat dalam pemilu presiden 2014. penelitian kuantitatif yang dilaksankan dengan survei di desa landungsari, kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan jumlah sampel sebanyak 101 responden ini menghasilkan temuan bahwa pesan-pesan pemilu yang disampaikan melalui televisi cukup dimengerti oleh responden. walaupun demikian, untuk dapat membangkitkan partisipasi politik masyarakat yang nyata dalam pemilu presiden 2014 masih diperlukan upaya peneguhan melalui komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh agen informasi yang ada di masyarakat"

"ABSTRAKPembangunan politik merupakan bagian daripada pembangunan nasional. Pembangunan Nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan. Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, sesuai dengan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Pembangunan Nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, yaitu dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.Selama Orde Baru berkuasa, pemerintah telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak 6 kali mulai dari tahun:1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu yang berlangsung secara berkala tersebut masingmasing organisasi politik peserta pemilu memperoleh dukungan pemilih yang bervariasi. Dukungan yang bervariasi itu tidak hanya karena pemilu itu diikutibanyak partai, tetapi juga karena masing-masing organisasi politik mempunyai pendukung yang bermacammacam. masyarakat Indonesia yang majemuk dari segi sosial, budaya, ekonomi dan agama, menyebabkan anggotaanggota dapat menyampaikan aspirasi politiknya secara LUBER, JURDIL atau tidak sama sekali.Kegiatan memilih pada Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam hal penyaluran aspirasinya, yaitu melalui memilih atau tidak memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga legislatif.

---

"

"Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kampanye politik PAN dalam Pemilu 1999 dan hal-hal yang menyebabkan ketidakberhasilannya dalam meraih suara yang signifikan. Pertimbangan memilih PAN karena terdapat fenomena yang menarik, dengan diawali pada masa kejatuhan Soeharto dimana pada tahun 1998, Soeharto yang telah berkuasa di Indonesia selama 32 tahun berhasil ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa yang dikenal dengan nama reformasi. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Amien Rais, dan dikenal dengan sebutan "lokomotif reformasi".Pada tanggal 23 Agustus 1998, is mendirikan Partai Amanat Nasional, suatu partai yang banyak dianggap oleh para pengamat sebagai partai yang mempunyai prospek politik kedepan yang cukup menjanjikan. Alasannya antara lain karena PAN mempunyai hubungan historis dan emosional dengan salah satu ormas islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dengan pengikut sekitar 28 juta umat. Organisasi ini didirikan oleh Amien Rais, tokoh oposan papan atas dan tokoh reformasi yang paling terkenal. Tokoh-tokoh yang berada di jejeran pengurus PAN adalah para intelektual kampus, tokoh-tokoh LSM dan tokoh-tokoh agama yang dengan popularitas agama yang cukup baik. Basis utama konstituennya adalah kelas menengah perkotaan, sebuah kelas yang berpotensial dalam memicu dan memacu terjadinya perubahan sosial dalam sebuah negara.Tetapi dari hasil akhir perolehan suara dalam Pemilu 1999, PAN memperoleh hasil yang tidak signifikan dengan perolehan suara sebanyak 7,2%. Tidak sesuai dengan prediksi para pengamat dan para pengurus sendiri yang memprediksikan PAN akan memperoleh suara sebanyak 20%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidakberhasilan PAN dalam memperoleh suara yang signifikan.Salah satu jalan untuk menguji komunikasi politik adalah dengan menganalisa fungsi komunikasi, yaitu dengan menyelidiki berbagai format variasi atau aksi komunikasi kampanye dalam pemilihan umum. Kampanye politik modern dilakukan dengan beberapa tahapan yang dapat dikategorikan sebagai pra primer, primer, konvensi dan pemilihan umum (Trent dan Friedenberg, 2000:19)Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengambilan datanya melalui wawancara tidak berstruktur tetapi terfokus kepada permasalahan, serta studi kepustakaan yang dapat memberikan kelengkapan data penelitian.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan strategi kampanye politik PAN masih belum maksimal dan efektif. Hal ini disebabkan oleh, kurangnya pengalaman yang dimiliki para anggota pengurus PAN dalam membuat strategi kampanye. Ketidaksiapan ini juga didukung oleh waktu yang dimiliki oleh mereka sangat sempit, selain itu juga dana yang tidak mendukung. Para pengurus PAN juga terlalu percaya diri akan kelebihan yang mereka miliki, sehingga mereka tidak memperkirakan faktor-faktor penting dari manajemen komunikasi kampanye yang ada."

"Partai politik, demikian juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki seperangkat ideologi, nilai-nilai dan konsep-konsep dasar yang melalui fungsi-fungsi yang diembannya disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Proses sosialisasi dan komunikasi ini sangat mempengaruhi sejauh mana partai politik mampu menarik simpati dan dukungan massa. Karenanya, proses sosialisasi dan komunikasi ini menuntut strategi dan taktik yang efektif dan efisien. Dalam kaitan ini, fungsi dan tugas humas (public relation) memiliki nilai signifikan tinggi bagi suatu partai politik untuk menarik simpati dan merekrut massa. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka penulis mencoba meneliti "Manajemen Humas PKB dalam Pemilu 1999). Manajemen Humas PKB yang diteliti ialah menyangkut konsep, perencanaan, program dan pelaksanaannya dalam Pemilu 1999. Hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian evaluatif dan metode analisis induktif melalui penggunaan teknik pengumpulan data observasi terlibat, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan lokakarya/seminar/diskusi, diperoleh gambaran sebagai berikut: 1. Konsep hubungan masyarakat (humas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilihat dari prinsip dasar, pendekatan, sifat, kode etik, prinsip komunikasi, dan membangun pesan persuasif dalam kampanye, sudah dirumuskan dengan ideal dan rasional. 2. Proses perencanaan program humas PKB telah dilakukan dengan cukup tepat dan teratur, baik( menyangkut pengenalan situasi, penetapan tujuan, definisi khalayak, pemilihan media dan teknik-teknik humas, dan perencanaan anggaran. Perencanaan seperti ini akan memudahkan humas PKB dalam mencapai tujuan humas PKB maupun PKB secara lebih luas. 3. Pelaksanaan program humas PKB baik dalam masa deklarasi, masa sosialisasi sampai menjelang kampanye Pemilu, dan masa kampanye Pemilu, dilihat dan hasil kerja dan publikasi yang ada, sasaran yang hendak dituju, dan dampak yang ingin dicapai telah cukup memenuhi target dan tujuan. 4. Praktik manajemen humas PKB dilihat dari kerangka teoritik kehumasan (public relations) sudah dapat dikategonikan memadai. Meskipun belum melaksanakan proses kehumasan yang ideal dan utuh, namun humas PKB telah melakukan proses-proses dasar manajemen kehumasan."

"Selama kampanye Pemilu 1999 umumnya media massa Indonesia mengkonstruksikan partai politik ibarat grup musik; dan menjadikan para tokohnya sebagai selebritis. Pada masa itu, koran-koran nasional menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dalam kehidupan berdemokrasi tidak terlihat dalam pengkonstruksian tersebut. Menariknya, hal itu terjadi dalam kondisi dimana setiap media memiliki motivasi yang berbeda-beda, entah itu ideologis, idealis, politis, ataupun ekonomis, dalam membuat berita politik.

---

During the 1999-campaign period generally the mass media in Indonesia constructed political parties like a music group; and present the politicians acts as celebrities. At that time, national newspapers describe political parties as the instrument to harvested masses. Meanwhile the political party functions, as broker within the clearinghouse of ideas in the democratic lives didn?t appear within the political party?s discourse. In spite of the media have different interests one each other in news making the political parties, such as ideological, idealism, political, and economic or market factors."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana partisipasi masyarakat khususnya daerah Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur dalam menanggulangi masalah sampah pmukiman di daerahnya, serta bagaimana peranan nasyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman tersebut di samping usaha pengelolaan yang telah dijalankan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Robert C. Angel yang menyatakan bahwa faktor umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan lama tinggal akan mempengaruhi partisipasi seseorang dalam melakukan kegiatan dilingkungannya maka penelitian ini mencoba untuk melihat apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu sendiri dibatasi dalam bentuk keturut-sertaan masyarakat dalam kegiatan kebersihan, sikap spontanitas terbadap kebersihan di lingkungannya, kesediaan rnembayar iuran/retribusi sampah dan pemilikan tempat sampah. Dari masalah tersebut di atas ditarik hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah di daerah pemukiman seperti Kelurahan Palmeriam tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya peranan dan partisipasi masyarakat. Sedangkan hipotesis ke dua adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah sampah di Kelurahan Palmeriam dipengaruhi oleh faktor umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan lama tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah pemukiman di daerah tersebut dilakukan dalam suatu sistem operasional yang saling berkaitan yaitu antara partisipasi/swadaya masyarakat dan Pemerintah atau Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Tanpa partisipasi masyarakat usaha pengelolaan sampah pemukiman tidak dapat berjalan baik. Hal ini disebabkan kegiatan yang dilakukan Pemerintah belum dapat menjangkau sampai ke tingkat rumah tangga yang setiap saat menghasilkan sampah. Sebaliknya tanpa usaha Pemerintah pengelolaan sampah pemukiman tidak dapat berjalan karena usaha tersebut membutuhkan sarana, tenaga dan dana yang besar. Faktor umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan lama tinggal ternyata tidak lagi mempengaruhi partisipasi masyarakat. Dari pengamatan dan wawancara yang lebih mendalam ternyata partisipasi masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh adanya motivasi yang diberikan oleh aparat Pemerintah (Lurah atau RT/ RW) baik motivasi yang bentuk himbauan akan pentingnya menjaga kebersihan, atau motivasi yang berbentuk instruksi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan. Langkah yang perlu ditempuh untuk membantu pengelolaan sampah pemukiman di Kelurahan Palmeriam adalah : (1) membangun tempat penampungan sampah (TPS) yang memadai dan memenuhi syarat kebersihan lingkungan sehingga daerah tersebut bersih dari pemandangan sampah yang bertumpuk terutama di beberapa jalan besar dan pinggir kali, (2) bantuan peralatan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, (3) penambahan frekuensi pengangkutan sampah, (4) penerangan akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat agar kesadaran penduduk akan kebersihan meningkat tidak hanya padsalingkungan di sekitar rumahnya tetapi di lingkungan yang lebih jauh lagi. Pada penelitian yang lebih mendalam dengan mengadakan studi kasus ditemukan adanya tokoh masyarakat yang karena perilaku dan tindakannya membuat tokoh tersebut disegani oleh masyarakat dilingkungannya. Tokoh semacam ini diharapkan dapat dijadikan motivator/penggerak atau sebagai kader kebersihan yang dapat meningkatkan dan menyebar-luaskan kesadaran akan lingkungan yang bersih dan sehat kepada masyarakat."