Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Syura adalah sebuah konsep pengambilan keputusan yang diajarkan dalam agama Islam. Konsep ini dilandasi oleh Q.S. Ali Imran: 159 dan Q.S. Asy-Syura: 38. Konsep tersebut juga menjadi prinsip dalam Islam. Pelaksanaan syura berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Syura juga berkembang dan mengalami modifikasi, dari sebuah konsep, menjadi sebuah metode, dan menjadi sebuah sistem dengan perangkat yang lebih kompleks. Kondisi umat Islam juga rnengalami kondisi yang turun naik. Ketika kejayaan pemerintahan Islam berakhir pada masa Turki Usmani, maka gerakan Islam yang bercita-cita untuk menghidupkan kembali konsep pemerintahan Islam dalam era demokrasi saat ini. Gerakan-gerakan tersebut mengambil langkah-langkah yang berbeda, salah satunya adalah dengan masuk ke dalam wilayah politik. Salah satu gerakan tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gerakan ini masuk ke dalam kancah politik nasional dengan menghidupkan sistem Islam dalam partainya. PKS menerapkan sistem syura dalam partai yang tentunya tidak sesederhana sistem yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Perangkat formal syura pun perlu dibuat dalam bingkai formal sebuah partai. Tidak hanya itu, sistem ini juga menjadi contoh awal jika sistem tersebut awal diterapkan dalam lingkup negara. Dalam tulisan ini penulis mencoba memaparkan bagaimana sistem syura yang ada dalam PKS pada kondisi modem di tengah era demokrasi saat ini. Perangkat apa raja yang ada dalam PKS dan bagaimana sistem tersebut bisa berjalan dengan balk serta bertahan dalam era demokrasi."

"Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik Islam yang lahir dari sebuah gerakan sosial keagamaan yang sering disebut Tarbiyah. Universitas Indonesia merupakan salah satu kampus yang menjadi titik awal berkembangnya Jamaah Tarbiyah di Indonesia. Hingga saat ini Tarbiyah kampus masih menjadi salah satu basis sosial utama PKS. Skripsi ini membahas bagaimana Jamaah Tarbiyah UI sebagai basis sosial PKS melakukan proses kaderisasi terhadap anggotanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Skripsi ini memaparkan Jamaah Tarbiyah UI memiliki struktur organisasi yang berkoordinasi dengan PKS, namun hal ini disamarkan. Jamaah Tarbiyah UI membangun sistem mulai dari rekrutmen, kaderisasi, dan pembinaan yang sistematis. Hal ini tidak lain adalah strategi yang dilakukan PK dalam rangka mempertahankan basis sosialnya dari kalangan kaum muda terdidik.

---

PKS is an Islamic political party which was formed by a social of religious movement named Tarbiyah. UI is one of Universities that becomes the starting point of Jamaah Tarbiyah development. Tarbiyah is still one of the main bases of PKS. This thesis use qualitative method with indepth interview. This thesis deals with how Jamaah Tarbiyah UI as the social base of PKS does the process of cadre formation to their members. It also discusses further that Jamaah Tarbiyah UI has an organization structure that is coordinated with PKS which is not officially published. Jamaah Tarbiyah UI also develops the system of the recruitment, cadre formation, and systematical training. All of these are the strategies done by PKS in order to maintain their social base of educated youth."

"ABSTRAKDalain sistem domokrasi, partai politik (parpol) adalah kendaraan utama menuju puncak "kekuasaan kenegaraan". Oleh Karena itu, berbagai target dan strategi ditetapkan parpol untuk mencapai kekuasaan tersebut. Di antara sekian banyak parpol yang eksis di ranah politik Indonesia, ada satu parpol yang mendapat perhatian tebih yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang satu ini mendapatkan banyak simpati dan harapan dari masyarakat luas karena sepak terjangnya yang jujur, bersih dan peduli. Tidak heran jika kernudian pada pemilu tahun 2004 yang lalu partai ini mendapatkan tonjakan suara yang sangat signifikan sebesar 7 % suara dari sebelurnnya I %. Target besar capaian suara pun telah dicanangkan para fungsionaris PKS untuk pemilu 2009 yang akan datang sebesar kurang lebih 20% suara. .Iumlah yang diprediksi cukup untuk mengantarkan PKS ke tangga kekuasaan baik di legislatif bahkan mungkin eksekutif. Akan tetapi di balik simpati dan harapan tersebut terselip kekhawatiran bahkan kecurigaan. Bahwa PKS sebagai parpol berasas Islam di batik agenda human isnya selama ini tersimpan hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dengan syari'at sebagai landasan hukumnya. Sebuah agenda yang akan mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depannya.Dari paparan di atas, maka dirasakan perlu melakukan penelitian untuk mengetahui konsepsi PKS tentang bentuk negara yang paling ideal buat sebuah negara bernama Indonesia. Sebuah konsepsi yang juga berhubungan dengan banyak isu-isu scnsitif seputar relasi againa dan negara dalam konteks Indonesia, seperti isu Piagam Jakarta, formalisasi syari'at Islam di ranah negara dan lainnya.Penelitiannya sendiri merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekalan hermeneutika. Dalam konteks ini, penulis menghadirkan dan menganalisa hail-hasil wawancara dengan beberapa fungsionaris PKS dan menginterpretasikan teks yang terdapat dalam data utama berupa manuskripmanuskrip internal partai dan data penunjang berupa tulisan tokoh maupun orang lain tentang PKS dengan berbagai aspeknya.Hasil penelitiannya sendiri menunjukan bahwa kecurigaan sebagian orang tentang PKS yang mempunyai hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam tidak terbukti. PKS ternyata mempunyai konsepsi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang sudah diterapkan selama inl adalah sesuatu yang final. Kecuali ada konsensus dari mayoritas komponen bangsa untuk rnerubahnya. Dan perubahan tersebut bagi PKS harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

---

ABSTRACT

In political system democration, political party is vehicles excellent go to the top "political power". Along of thet, various of goals and strategy specified by political party to reach the power. Among so much politics party which exist in political arena of Indonesia. Any one political party getting attention more that is prosperous justice party. Party which is one this get a lot of sympathy and expectation from wide development because kisking dashing against of which surprised honest, clean and care. Not if at general election of year 2004 then this party get the gamble voice of very significant of equal 7 % voice from previously 1 %. Big target performance of voice cymbal have all fungsionaris prosperous justice party for the election of 2009 to came equal to more or less 20 % voice. Quantity which predictions of last for squiring prosperous justice party to doorstep power, well ini legislative even possible executive. However at the opposite of the expectation and sympathy slipped between a care even afraid. Even prosperous justice party as political party have ground to of Islam at the opposite of humanist agenda during saving in hidden agenda to make Indonesia at state Islam by syari'at as base of justice. An agenda to menace the taking place of totality state of Republic of Indonesia to the fore it?s his.

From description of above is hence felt require to conduct the research to know conception prosperous justice party most ideal of government make a so called state of Indonesia a conception which also relate to a lot of sensitive issue in around relations ship of religion an state in contexs of Indonesia, for the example of Jakarta charter issue, formalisation syari'at Islam in state region and other.

Its own research represent the research qualitative by using approach hermeneutika. In this context is writer attend and analyse the picking interview with a few fungsionaris prosperous justice party and interpret the text which in especial data in the form of internal manuscript of party and aupporter data in the form of article of figure and also others of about preporous justice party by various its aspect.

Result of its own research indicate that the suspicions of some people of about preporous justice party having hidden agenda to make Indonesia as unprovable state Islam. Preporous justice party in the reality have the conception that totalitarian state republic of Indonesia, Pancasila and invite the elementary invitar I945 as is applied during the time is something that final. Except there is cocsensus from component majority nation for the fox of it. And the change preporous justice party have to as according to constitution going into effect."

"Partal Keadilan Sejahtera (PKS) adalah kelanjutan dari Partai Keadilan (PK). Partai Keadilan bermula dari gerakan tarbiyah yang dipelopori oleh aktifis dakwah kampus yang terbangun selama bertahun-tahun di mushala-mushala dan masjid-masjid di beberapa universitas yang dengan ter jadinya gejolak reformasi 1998 kemudian bertransfonnasi menjadi gerakan politik.Fakta mengalakan bahwa kamudian partai ini menjadi sebuah fenomena karena pada tahun PEMILU 2004 berhasil memperoleh dukungan yang cukup signifikan dan dengan perolehan 45 kursi DPR, PKS menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan. Salah satu daya tarik yang menonjol yang diusung oleh PKS adalab label "partai dakwah", yang memberikan sebuah pernyataan bahwa politik bagi PKS bukan sekedar upaya untuk meraih kekuasaan namun memakainya sebegai kendaraan dakwah.lsu ini menjadi sebuah magnet utama para pemilih karena pada awal-awal gerakannya telah berhasil disajikan dengan baik oleh para kader PKS dengan tampilnya mereka sebagai sosok-sosok idealis dan memperlihatkan gaya tersendiri sebagai politisi-politisi berpenampilan sederhana jauh dari kemewahan, yang secara demonstrative dimotori oleh pemimpinnya yaitu DR. Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang kemudian berhasil menduduki jabatan sebegni Ketua MPR) dengan menolak fasilitas-fasilitas yang berlebihan layaknya pejabat negara.Namun dalam dinamika yang berjalan, dengan makin memudarnya politik aliran serta menyeruaknya pragmatisme dalam masyarakat sendiri, yang kemudian secara massif menjadi sebuah keniscayaan bahwa terjun dalam politik ujungnya adalah pencapaian target-target kuantitatif berupa perolehan suara dalam pemilu, perolehan kursi di parlemen dan keberhasilan merebut jabatan-jabatan kepala daerah baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, hal tersebut tak pelak memberikan pengaruh kepada PKS sebagai sebuah entittas yang menjadi begian darinya.Terlihat kemudian PKS mulai mengakomondir ide-ide pramatis sebagai sarana mencapai target, dengan melansir isu-isu yang pada saat-saat sebelumnya niscaya menjadi hal-hal yang dihindari.Tesis ini berusaha mengupas produk-produk kebijakan PKS yang bisa digolongkan sebagai kebijakan pragmatis terutama dalam usahanya mencapai target perolehan suara sebesar 20% pada PEMILU Legislatif 2009, dan dampak-dampaknya bagi PKS sondiri serta kontradiksi-kontradiksi jika dilawankan dengan label yang disandang sebagai partal dakwah.

---

Partai Keadilan Sejahtera (The Prosperous Justice Party, or PKS) was a continuation from Partai Keadilan (The Justice Party, or PK). The Justice Party began as a religious movement which was pioneered by university campus activists who built religious gatherings for several years in prayer rooms and mosques in numerous universities. With the rise of the reform movement in l998, this movement later transformed into a political organization.

The facts show that titis party became a phenomenon in the 2004 national elections by winning a significant amount of support, and after obtaining 45 seats in the national parliament (the DPR), PKS became a force to be reckoned with. One of the definitive attractions which was created by PKS was the label of a "dakwah party" (or propagation party), which made the statement that polities for PKS was not just an effort to gain power but was rather a vehicle for dakwah (propagation of lslam).

This issue became the prbeacy magnet for voters because from the very beginning of the movement, the party had succeeded in presenting this intention in a clear way. This was done through the use of PKS cadres who appeared as idealists and demonstrated their own style as politicians, who favored a simple appearance thai was far from a luxurious lifestyle. The active demonstartion of their intentions was pioneered by Dr. Hidayat Nur Wahid (the first President of PKS who later became the head of the MPR, the People's Consultative Assembly). Dr. Hidayat Nur Wahid actively rejected the excessive facilities that came with his high-level government position.

However, with the dynamic nature of the situation at the moment, where the impact of polities is decreasing and society is becoming more pragmstic, it has become clear that any groups entering politics are simply interested in achieving quantitative targets based on the number of votes in the election, the number of seats in parliament, and the eventual quarreling over political appointments at the regional and national levels. The reality of this situation has in turn made an impact on PKS, as this party is also an entity which is currently engaging in the political process in Indonesia.

It then became clear thai PKS started to accommodate more pragmatic ideas as a method for achieving their targets, by socializing ideas which in the previous period would have been avoided.

This thesis will attempt to analyze those political policies of PKS which can be categorized as pragmatic policies and ideas, especially those which are aimed at achieving their target of 20% of votes in the 2009 Legislative Election. This thesis will also examine the effect on PKS itself as well as the contradictions which might arise if these polices are compared with the parties label as a propagation (dakwah) party.

"

"Perdebatan mengenai relasi Islam dan negara terus berlangsung hingga dunia semakin modern sekarang Tidak ketinggalan, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia inipun ikut meramaikan perdebatan ini. Dari proses terbentuknya negara Indonesia hingga saat reformasi sekarang ini, polemik tersebut tetap mengemuka mewarnai dunia politik negeri ini. Bahkan materi perdebatan ini juga semakin meluas hingga merambah pada bagaimana Islam menanggapi istilah-istilah Barat yang semakin menghegemoni. Demokrasi dan civil society menipakan sebagian istilah yang banyak menjadi sorotan kalangan Islam politik dewasa.Pandangan Partai Keadilan Sejahtera - yang mengklaim dirinya sebagai partai Islam dan menurut sebagian kalangan berprospek cerah - akan menjadi bahasan utama dari tesis ini. Kaum muda, terpelajar dan Islam yang menjadi pilar partai ini menjadikan ide dan pandangannya tentang Islam dan negara, dilihat dari sudut pandang ideologi, demokrasi dan civil society menjadi bahan kajian yang menarik untuk dilihat, dikaji dan diteliti.Olen karena itu, dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para tokoh dan aktivis partai yang dianggap mengetahui banyak pokok pennasalahan. Untuk melengkapi data, penulis melakukan studi kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan historis-faktual. Dan dalam proses analisa data, penulis menggunakan metode induktil, eksploratif dan eksplanatif.Dalam penelitian itu diketahui bahwa para tokoh dan aktivis PK Sejahtera sepakat bahwa Islam adalah sistem hidup dan kehidupan yang komprehensif dan universal. Segala aspek kehidupan, termasuk politik tidak luput dari pantauan Islam. Syariat Islam dipandang sebagai aturan yang menyeluruh, yang diyakini dapat menyelesaikan krisis multidimensi bangsa ini. Penerapannya dinilai sebagai sebuah keniscayaan. Melalui mekanisme demokrasi, perjuangan pelaksanaannya terus dilakukan. Partai dakwah ini menilai bahwa demokrasi merupakan pilihan yang rasional karena hampir seluruh unsur yang ada pada sistem ini sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Islam. Dan untuk mewujudkan negara yang demokratis, partai ini meniscayakan adanya masyarakat yang mandiri (masyarakat madani) atau dengan istilah lain "civil society"."

"Studi mengenai kemenangan PKS pada pemilihan umum serentak tahun 2019 diKota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan tersebut.Fokus pada studi ini adalah kemenangan dengan perolehan suara tertinggi yangdiraih PKS dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaDepok pada Pemilu Serentak tahun 2019 dan faktor-faktor yang berperan terhadapkemenangan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan teori tipologipartai politik dan teori strategi politik dari Peter Schroder. Berdasarkan teori ini, penulis mencoba untuk mengklasifikasikan tipologi partai kemudian melihat tahapan strategi politik PKS di pemilu serentak tahun 2019.Tehnik pengumpulan data pada studi ini adalah melalui hasil wawancaramendalam dan studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.Hasil studi ini mengungkapkan PKS dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Depok padaPemilu Serentak tahun 2019 berhasil menjadi pemenang dengan meraih suara tertinggisebesar 20,81% sehingga memperoleh 12 kursi. Kemenangan tersebut adalah karenadidukung oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari : ideologiIslam PKS, peran pengurus dan kader PKS. Faktor eksternal terdiri dari : WalikotaDepok periode tahun 2015-2020, organisasi Front Pembela Islam (FPI), konsistensisikap politik PKS sebagai partai oposisi dan dalam pilihan koalisi pilpres.Pada studi ini disimpulkan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal tersebutsaling melengkapi dan mendukung antara satu dengan lainnya sehingga berperanmeningkatkan elektabilitas dalam upaya pemenangan PKS.

---

This study regarding the PKS victory in the 2019 concurrent election in Depok

City is important because it will provide an explanation of the factors that play a role in

this victory.

The focus of this study is the victory with the highest votes acquisition achieved

by PKS in the election of Depok City Regional Representative Council (DPRD)

Members in the 2019 Concurrent Election and the factors that contributed to this

victory. To answer these problem, the typology theory of political parties and the theory

of political strategy from Peter Schroder are used. Based on this theory, the author tries

to classify party typology and then looks at the stages of PKS political strategy in the

2019 concurrent elections.

Data collection techniques in this study were through in-depth interviews and

literature study then analyzed using a qualitative approach. The results of this study

reveal that PKS in the election of Depok City DPRD Members in the 2019 Concurrent

Election succeeded in becoming the winner by achieved the highest vote of 20.81%,

thus obtaining 12 seats. This victory was supported by internal and external factors.

Internal factors consist of: PKS Islamic ideology, the role of PKS administrators and

cadres. External factors consist of: the Mayor of Depok for the 2015-2020 period, the

Islamic Defenders Front (FPI) organization, the consistency of PKS 'political stance as

an opposition party and in the choice of the presidential election coalition.

In this study it is concluded that these internal and external factors complement

and support one another so that they play a role in increasing electability in PKS

winning efforts."