Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menceritakan tentang perubahan sistem pemerintahan di Sarawak, khususnya masa pemerintahan James Brooke yang pada saat ini belum banyak dilakukan. Untuk itu, tema yang menceritakan sejarah Sarawak, khususnya perubahan sistem pemerintahan pada masa pemerintahan James Brooke menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Pencarian data berupa artikel dan buku merupakan sasaran utama dalam penelitian ini. Setelah data-data didapatkan, dilakukan kritik dan interpretasi terhadap data-data tersebut, dan kemudian disusun secara kronologis yang menceritakan perubahan sistem pemerintahan di Sarawak 1841-1868. Sarawak adalah salah satu provinsi Kesultanan Brunei. Pada awal abad ke-19, di Sarawak terjadi pemberontakan dan kegiatan bajak laut. Pemberontakan disebabkan oleh pembesar Brunei yang berkuasa melakukan pemerasan dan penindasan terhadap penduduk, sedangkan kegiatan bajak laut disebabkan hilangnya pendapatan pembesar Melayu sehingga mereka membantu kegiatan tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, pembesar Brunei tidak berhasil menumpas pemberontak maupun kegiatan bajak laut. Pembesar Brunei kemudian meminta bantuan kepada Inggris di Singapura. Hal tersebut yang mendatangkan James Brooke ke Sarawak. James Brooke adalah penjelajah Inggris yang pada awalnya ingin mendirikan koloni di Pantai Marudu (Sabah). Keterlibatan James Brooke dalam masalah politik di Sarawak disebabkan oleh beberapa faktor intern dan ekstern. Motivasi yang melatarbelakangi keterlibatan James Brooke dalam masalah politik di Sarawak perlu diperhatikan karena menyebabkan James Brooke, yang pada awalnya ingin mendirikan koloni di Pantai Marudu, merubah tujuannya ke Sarawak dan berhasil menjadi raja di sana. Ketika menjadi raja, James Brooke mengubah sistem pemerintahan Sarawak dari sistem feodal menjadi sistem pemerintahan tidak langsung dengan tetap menggunakan pembesar lokal dalam menjalankan pemerintahan. Sistem pemerintahan tidak langsung digunakan karena dianggap paling sesuai dengan situasi Sarawak pada saat itu. Pemerintahan James Brooke mengeluarkan kebijakan-_kebijakan yang bertujuan untuk mengekalkan kekuasaannya di Sarawak. Selain mendapat reaksi yang berasal dari penduduk Sarawak, pemerintahan James Brooke juga mendapat reaksi dari Brunei dan Inggris."

"Iran merupakan salah satu Negara Timur Tengah, dimana mayoritas masyarakatnya bermazhab Syiah. Syiah adalah salah satu gerakan politik keagamaan Islam pada pertengahan abad ke-18 yang dalam perkembangannya berhasil mendirikan sebuah negara Republik Islam Iran. Sebagai salah satu aliran agama, ummat Syiah cenderung memiliki sifat fanatisme yang kuat kepada pemimpinnya dan ajaran-ajaran mazhabnya (puritan) dan para mullah senantiasa aktif dalam perpolitikan sehingga mampu mengantarkan "modernisasi politik" di Iran.Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, dan menjelaskan proses modernisasi politik di masyarakat Iran. Serta menguji dan membandingkan teori modernisasi politik.Penelitian ini menganut paradigma Positivisme (classical paridigm) dengan menggunakan metode studi kasus (case study). Data sekunder dalam bentuk dokumen, naskah dan literatur lain, selanjutnya dianalisa mantra interpretasi penelili dalam suatu kerangka konsep dan teori (theoretical framework) tentang modernisasi dan gerakan politik ummat Syiah.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa modernisasi poliitik memang tidak sepenuhnya berjalan di Iran namun dernikian modernasi politik sudah dimulai sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979, dalam kenyataannya sangat dipengaruhi oleh sejarah berdirinya Republik Islam Iran dimana Mazhab Syiah sebagai ideologi revolusioner memberikan nilai-nilai tersendiri bagi perjuangannya. Berkenaan dengan modernisasi politik Iran, nampaknya Proses modernisasi yang terjadi di Iran menyerupai model modernisasi tipe kolektifitas suci (cosumatorry collective) yang berlangsung dalam sistem mobilisasi (mobilized system) dimana rakyat menjadi agen modernisasi. Implikasi dari proses modemisasi yang demikian, minimal bisa memberikan gambaran tentang apa itu Syiah dan bagaimana politik Syiah, serta ajaran-ajaran tradisi Syiah di Iran. Setidaknya juga menginformasikan betapa kuatnya masyarakat Iran memegang kebudayaan dan nilai-nilai yang diwarisi dari ajaran mazhab Syiah. serta melahirkan suatu bentuk masyarakat politik modem dengan ciri dan karakter yang berbeda dari masyaralcat modem di negara lain.

---

Iran is one country in The East Middle Countries, majority its societies are Shias. Shia, one of the Islamic movements in the mid 18th century and reached the declared formally Iran Islam Republic in 1979_ As a mainstream of Islamic movement, Shia tends to have strong fanaticism to their leader and their doctrines (mazhab Shia) or most often identified as puritan and mullah always active in politics, later they able company Iran society to Islam Revolution or "politic of modernization".

The purpose of this research is to understand, explore and explain the modernization process in Iran dominated by Shia society then to test and also to compare the theories of politic modernization.

The research used positivism/classical paradigm with qualitative method in case study form. The secondary data required, such as documents, texts, and literatures. Then, analyzed within the framework of political modernization theories, religious political movement of Shia.

This research indicates that the political modernization process in Iran, was begun in 1979 (Iran Islam Revolution) by mullah. Shia as one of the Islamic movements had given values and influences in the Iran Islam Revolution. The model this is modernization as like consummator collective, mobilized system and spiritual ideologies.

The implication of this modernization is giving the deep information about Shia, what is Shia, how about his politics, and what is the value in Shia tradition. So above political modernization process will bring Iran as a unique character of modern state in difference style compared to other modem states. Minimum had given also, what is strong Shia held the values in Shia tradition."

"Wahabi merupakan salah satu gerakan politik keagamaan Islam pada pertengahan abad 18 yang dalam perkembangannya berhasil mendirikan sebuah negara Kerajaan Arab Saudi. Sebagai aliran, Wahabi cenderung memiliki stereotip "puritan" dan "anti modernisasi".Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, memahami dan menjelaskan (explore and explain) proses pengalaman modernisasi politik di Arab Saudi yang didominasi oleh masyarakat yang menganut aliran Wahabi tersebut.Penelitian ini menganut paradigma klasik (classical paradigm) dengan menggunakan metode studi kasus (case study). Data sekunder dalam bentuk dokumen, naskah, dan pemyataan para elit dan masyarakat Arab Saudi selanjutnya dianalisa menurut interpretasi peneliti dalam suatu kerangka pemikiran (theoretical framework) tentang modernisasi dan gerakan politik keagamaan Wahabi.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa modernisasi politik di Arab Saudi berlangsung secara evolusi dan relatif "statis" dikarenakan kontrol yang ketat terhadap proses pemilihan kebijakan dalam bentuk ikatan-ikatan tradisi (traditional boundaries), nilai-nilai (values) dan tujuan suci (spiritual ideology) Wahabi.Implikasi dari proses modernisasi yang demikian pada gilirannya akan melahirkan suatu bentuk masyarakat politik modern Arab Saudi yang relatif "unik" dengan ciri dan karakter yang berbeda dari masyarakat modern lainnya.

---

Wahhabi, one of the Islamic movements, was founded by Muhammad ibn Abdu lwahhab in the mid 18th century and reached the power when the Kingdom of Saudi Arabia declared formally in 1932. As a mainstream of Islamic movement, Wahabbi tends to have a negative stereotype and most often identified as puritan and "anti-modernization".

The purpose of this research is to understand, explore and explain the modernization process in Saudi Arabia dominated by Wahhabi society.

The research used classical paradigm with qualitative method in case study form. The secondary data required, such as documents, texts, and statements of the highest ranks of the government and the society leaders of Saudi Arabia was analyzed within the framework of political modernization theories and religious political movement of Wahhabi.

This research indicates that the political modernization process in Saudi Arabia goes on the atmosphere of ?evolution? and seems relatively "static" one. It is more caused by strong contrail in shaping policies of Wahhabi traditional boundaries, values, and spiritual ideologies.

The above political modernization process will bring Saudi Arabia as a "unique" character of modern state in difference style compared to other modern states."